Sentil Dewan Dapil Pemayung - Bajubang, Kades: Kami Tidak Butuh Janji Manis

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kepala Desa Serasa, Kecamatan Pemayung, Andayani menyebutkan enggan mendukung wakil rakyat yang hanya mementingkan diri sendiri.

Hal itu diungkapkannya pada pelaksanaan musrenbang pertama tahun 2023 yang berlangsung di Kantor Camat Pemayung, Rabu (25/01/23).

"Saya sudah menyampaikan kepada masyarakat saya di desa, bahwa untuk pesta politik 2024 hanya membantu anggota dewan yang benar-benar bisa bekerja nyata untuk desa - desa yang ada di kecamatan pemayung," ucap Andayani.

Ia menegaskan, tidak tertarik pada calon -calon yang hanya datang disaat mendekati waktu pemilu saja.

"Bukan hanya janji atau ucapan manis, bukan hanya waktu pemilihan baru muncul ke permukaan, itu kedepannya tidak lagi kami harapkan pak," tutupnya di akhir penyampaian usulan tiap desa.

Untuk diketahui, acara musrenbang tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Muhammad Azan, Kepala Bappeda, Camat Pemayung, 4 orang anggota DPRD Dapil II dan Kepala OPD terkait yang ada di lingkup Pemkab Batanghari.

Reporter: Juniko

Yoghie Perjuangkan 3 Usulan Prioritas Masyarakat Pemayung - Bajubang Masuk RAPBD Tahun 2024

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Batanghari Fraksi Demokrat Perindo, Yoghie Verly Pratama memperjuangkan 3 aspirasi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Pemayung -Bajubang agar masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

3 usulan ini diterima Yoghie dalam acara musrenbang pertama pada tahun 2023 di Kantor Camat Pemayung, Rabu (25/01/23).

Adapun usulan dari masyarakat tersebut yaitu pembangunan jalan, pengaliran listrik, dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

"3 point ini tentunya akan sangat saya perjuangkan di DPR, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, apalagi pembangunan jalan ini sangat vital sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat," ucap Yoghie saat di wawancarai.

Terkait aliran listrik, wakil rakyat kelahiran Desa Simpang Kubu Kandang ini mengaku prihatin. Pasalnya, di era modern masih ada desa - desa di Batanghari yang belum tersentuh listrik.

"Seharusnya tidak ada lagi desa - desa yang belum terjamah listrik, saya harapkan kepada pemerintah daerah kita bersinergi untuk memanggil pihak PLN untuk dapat membahas permasalahan ini secara intensif," tukasnya.

Kata Yoghie, terdapat 5 desa yang ada di Kecamatan Pemayung belum teraliri listrik secara sempurna. Desa - desa tersebut yaitu Desa Pulau Raman, Desa Kaos, Desa Kuap Dusun Talang, Desa Senaning, dan juga Desa Serasa.

"Penerangan disana dari swadaya masyarakat, masyarakat menarik kabel, kemudian selebihnya pembangkit listrik dari tenaga surya," pungkas Dewan Komisi III ini.

Reporter: Juniko

Sah, Yoshadi Dilantik Sebagai Waka DPRD Sungaipenuh

SUNGAI PENUH, TIGASISINET - Anggota legislatif Kota Sungaipenuh  dari Partai Amanat Nasional, Yoshadi, resmi dilantik sebagai wakil Ketua DPRD Sungaipenuh, Selasa (24/01/2022).

Rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah dan janji Yoshadi sebagai Wakil ketua DPRD Kota Sungaipenuh  berjalan dengan lancar.

Ketua DPRD Sungaipenuh, Fajran, yang juga Ketua DPC  Demokrat Sungaipenuh ucapkan selamat kepada Yoshadi.

"Saya ucapkan selama semoga amanah salam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan dan anggota DPRD, " katanya. 

Yoshadi sendiri usai dilantik berjanji akan menjalankan tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan dan aturan  yang ada. "Ingatlah saya siap menjalankan tugasnya dewan kedepan, dan semoga Sungaipenuh lebih baik lagi, " Katanya

Pewarta: Yudi

Pendaftar PPS Tuding KPU Batanghari Tak Fair: yang Lolos Orang Titipan Semua

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sejumlah peserta seleksi PPS (Panitia Pemungutan Suara) menuding rekrutmen yang di selenggarakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Batanghari dinilai tidak fair dan tidak profesional. Kriteria dan bobot penilaian peserta dianggap tidak jelas, hingga proses wawancara yang dianggap tidak konsisten.

"Sebelum ujian CAT ada pengumuman kalau yang lolos hanya enam orang, yang nilai tinggi yang bisa ikut tahap wawancara. Tiba-tiba aturan dari KPU berubah lagi semuanya jadi lolos, orang yang seharusnya gugur dari tes CAT bisa ikut tes wawancara lagi. Ini yang nilainya bagus di CAT malah tidak satupun yang lolos," ungkap salah satu peserta PPS dari Kecamatan Mersam kepada media ini, Senin (23/01/23).

Dia menilai pemberlakuan aturan itu di anggap tidak adil dan merugikan pihaknya. Bahkan ia juga menuding peserta yang lolos dari seleksi PPS tersebut hanya diisi oleh "titipan" oknum tertentu.

"Berarti di situ jelas kalau penerimaan PPS penuh dengan orang titipan, orang yang mungkin mampu tapi tidak memiliki beking semua gugur, jadi untuk apa ada ujian CAT yang buat kami berfikir supaya dapat nilai yang bagus supaya lolos namun waktu penetapan PPS orang yang nilai di bawah samua yang lulus, ada apa dengan KPU? Begitu tega membunuh karakter peserta PPS lainnya yang merasa bisa dan nilai lumayan bagus," bebernya dengan kecewa.

Sementara itu Ketua KPU Batanghari A. Kadir memaparkan nilai tes CAT saja tak cukup mengantarkan peserta untuk lolos menjadi anggota PPS.

Ada beberapa bahan pertimbangan yang dibutuhkan peserta untuk perolehan nilai sempurna.

"Nilai CAT tinggi belum tentu bisa lolos, hasil nilai CAT itu gunanya untuk membawa peserta lolos ke tahapan wawancara. Ketika tahapan wawancara itu sama semua," jelasnya.

Ketua KPU 2 periode ini menegaskan, peserta yang lolos pada tahap wawancara diambil berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya terhadap pemilu.

"Kita akan lihat baik itu dari pengetahuan, rekam jejak, pengalaman, dan berbagai hal terkait integritas mereka. Artinya hasil CAT itu tidak langsung untuk meloloskan mereka," pungkas Kadir.

Reporter: Juniko

Proyek TPS Renah Pandan Tinggi Disoal, Proses Pencairan Dituding Tidak Prosedural

SUNGAIPENUH, TIGASISI.NET  - Proses Pencairan Anggaran Proyek pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Renah Padan Tinggi (RPT) di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungaipenuh diduga menyalahi prosedur.

Infirmasi yang didapat media ini, proyek  anggaran Rp. 2,1 Milyar itu dibayar penuh disaat fisik belum mencapai 100 persen. 

"Pada tanggal 29 Desember tahun kemarin proyek itu sudah dibayar 100 persen, Diduga fisiknya belum sampai 100 persen, Pada saat pencairan dananya itu mendapat sorotan dari kawan LSM dan wartawan," ujar sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Menurut sumber, proyek TPS-3R itu kontraktornya adalah politisi partai Nasdem bernama H. Salman. "Informasinya, yang mengerjakan semuanya,"ujarnya lagi.

Sementara itu, Plt Kadis PU dan Tata Ruang Khalil Munawar membenarkan bahwa tiga unit proyek TPS-3 R sudah dicairkan 100 persen diakhir tahun lalu. Dirinya, menepis bahwa pencairan itu dilakukan disaat fisik kurang dari 100 persen. 

Kemudian dirinya juga menepis bahwa yang mengerjakan tiga unit proyek tersebut adalah H. Salman.

"Sudah 100 % sebelumnya Dan bukan Salman semua ada 3 kontraktor di sana," terangnya ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatApps.

Untuk diketahui, 3 unit proyek TPS-3R yang dibangun di lokasi yang sama dan berdampingan menimbulkan tanda - tanya bagi masyarakat. Pasalnya, melenceng dari  Juknis TPS-3R itu sendiri. 

"Baru sekali ini kita lihat bangunan TPS-3R dibangun berdampingan. Ini aneh sekali," ujar para penggiat anti korupsi Kota Sungaipenuh dan Kabupaten Kerinci. 

Selain itu, proses tender atau penanda tanganan kontrak yang dilakukan akhir bulan November 2022 lalu, dan jika dilihat waktu pelaksanaan yang sempit, sulit dipercayai proyek ini selesai kurang dari sebulan.

"Kontrak ditanda-tangani akhir November. Mulai dari pengukuran lapangan dan keluarnya SPMK membutuhkan waktu juga," ujarnya

"Pekerjaan bangunan selesai kurang dari satu bulan dengan dana 700 juta sulit kita percaya bisa selesai 100 persen. Ini sangat aneh sekali," ujarnya 

Sementara itu, pada tanggal 6 Januari 2022 kondisi bangunan TPS-3R dindingnya setengah bata. Sulit dipercayai, bahwa anggaran Rp. 700 juta kondisi bangunannya demikian.

"Nilai proyek pantastis Rp. 700 juta. Bangunannya hanya tiang besi, diberikan setengah dinding dan dikasih atap. Ini patut diusut proyek ini," ujar Para penggiat anti korupsi saat berdiskusi di pasar beringin Sungai Penuh. 

Sementara itu, sebelumnya juga sudah dibangun 2 unit bangunan TPS-3R di Desa Talang Lindung. Bangunan yang juga berdampingan itu waktu pekerjaannya lebih dari tiga bulan selesai.

"Di Talang Lindung waktu pekerjaanya lama itu. Ini kurang dari sebulan, bisa menghabiskan uang sebesar Rp. 700 juta sulit masuk akal," ujar kontraktor yang biasa memborong di Kerinci.

Reporter: Yudi

Target Kursi Pimpinan DPRD Provinsi, Bakri Minta Kader PAN Siap Tarung

SUNGAIPENUH, TIGASISI.NET - Ketua DPW PAN Provinsi Jambi Bakri meminta semua kadernya siap tarung menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Target Bakri, PAN harus merebut kursi pimpinan DPRD Provinsi Jambi.

"Kedepan saya instruksikan  para ketua DPD untuk memilih caleg yang memiliki tipikal petarung, Saya tidak mau lagi, caleg yang diusulkan dalam pemilu hanya memiliki suara 2 atau lebih sedikit," tegas Bakri.

Untuk mewujudkan keinginan itu,   DPW PAN provinsi Jambi akan mengupayakan setiap Kabupaten/Kota PAN memiliki 1 Wakil di DPRD Provinsi Jambi. 

"Seperti Kerinci dan Sungaipenuh. 1 kursi dari Kerinci dan 1 kursi dari Kota Sungai Penuh, Begitu juga Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Jambi," tegas Bakri dihadapan para kader dan caleg PAN Kota Sungaipenuh, Senin (23/1/2023).

 di kantor DPD PAN dalam rangka konsolidasi dan pemantapan bakal calon anggota DPRD Kota Sungaipenuh. 

Hal yang tak kalah pentingnga menurut Bakri, Ketua DPD Kabupaten / Kota harus menyiapkan  kader perempuan yang potensial yang bisa mendulang suara untuk masing - masing dapil.

"Kita harus maju dan lebih baik, Di Sungaipenuh sekarang kita menduduki kursi wakil ketua. Kedepan, kita harus kembali merebut kursi ketua yang pernah diraih sebelum ini," terang Bakri.

"Untuk kalangan perempuan, saya instruksikan kepada ketua DPD untuk mencari kader yang potensial dan petarung, Sehingga ada wakil kita (PAN) dari perempuan di Dewan nantinya," imbau Bakri.

Pewarta: Yudi

Bupati Batanghari Usulkan Pelebaran Jalan Tembesi - Muarabulian

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kunjungan Kerja 10 anggota DPR RI Komisi V menjadi momen menarik bagi Bupati Batanghari untuk menyampaikan aspirasi masyarakatnya.

Salah satunya Fadhil meminta agar anggota DPR RI mempertimbangkan pelebaran ruas jalan Muarabulian - Tembesi untuk dibahas bersama Kementerian PUPR.

Fadhil menilai, pelebaran jalan tersebut mampu mengurai kemacetan akibat angkutan batu bara yang ada di Batanghari.

"Kami mohon disini ada juga Kepala Balai dari Kementerian PUPR, sebelum kita punya solusi terbaik perlulah jalan ini dibenahi terlebih dahulu," ucap Fadhil Arief.

Kata Fadhil, ruas jalan tersebut menjadi kendala utama kemacetan dikarenakan titik pertemuan antar lintas Kabupaten/Kota.

"Semua yang dari Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bangko, Padang, Bungo, Tebo kalau mau ke Jambi pasti melewati jalan ini," tegasnya.

Untuk diketahui, kunjungan kerja DPR RI ke Batanghari ini bertujuan untuk meninjau lokasi jalan nasional yang sering macet akibat batu bara.

Kunker ini juga di hadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, dan sejumlah OPD terkait pemerintahan Provinsi Jambi.

Reporter: Juniko

Akmaludin: Perubahan Perda CSR Dibahas Tahun ini

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi Farksi PDIP, Akmaludin berharap, keberadaan  Forum Corporate Social Responsibility (CSR) bisa memitigasi kekeliruan dalam penyaluran dana CSR 

"Hari ini informasi forum CSR sudah terbentuk, kita mendukung forum CSR dan memang harus terbentuk, sehingga bisa mengkoordinir seluruh perusahaan di Provinsi Jambi berkewajiban menyalurkan CSR nya," tambahnya.

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jambi ini menjelaskan, di tahun 2023 pihaknya akan mengodok perubahan Peraturan Daerah tentang CSR. 

“Iya di DPRD sekarang juga telah memasukkan Propemperda tahun 2023 terkait dengan peraturan daerah tahun 2011 tentan CSR,” pungkasnya.

Reporter: Uul

Lepas Kepala BPN Wartono, ini Pesan Edi Purwanto

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto bersama Istri sampaikan pesan khusus saat acara   pisah sambut Kepala Badan Pertanahan Provinsi Jambi, Jumat malam (20/1). 

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Wartono, Kepala BPN Provinsi Jambi yang kini bertugas di DKI Jakarta.

“Alhamdulillah tadi malam kita menghadiri pisah sambut pak Wartomo, beliau di tugaskan di DKI. Sebelas bulan bertugas di sini tentu banyak kenangan luar biasa dan saya mewakili masyarakat jambi, saya mengucapkan terima kasih,”ujarnya.

Edi Purwanto menyebut bahwa selama bertugas di Provinsi Jambi kurang lebih selama 11 bulan, ada banyak kolaborasi yang dilakukan dalam menyoal pertanahan yang ada di Provinsi Jambi. Edi Purwanto mengapresiasi kerja-kerja Wartomo dalam bersinergi bersama dengan pemerintah khususnya DPRD Provinsi Jambi.

“Terutama kemarin cukup aktif dan baik dalam memfollow up pansus konflik lahan dprd provinsi jambi. Karena mohon maaf kita koordinasi dengan BPN nya agak sulit, alhamdulilah beliau datang bisa koordinasi,”tambahnya.

“Selamat ditempatkan di DKI, semoga sinergitas dan perjuangan pak Wartomo tetap mengalir dan berdedikasi dimanapun beliau berada,” pesan Edi

Reporter: Uul

Edi Ajak Kepala BPN yang Baru Kolaborasi Selesaikan Konflik Agraria

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap kepala BPN Provinsi Jambi yang baru,  Agustin Iterson Samosir dapat membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kata Edi, BPN dan Pemerintah Provinsi Jambi harus bekerjasama untuk menuntaskan sejumlah persoalan konflik agraria di bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

“Harapan saya kepala BPN yang baru akan membangun kolaborasi dan sinergitas karena persoalan apapun, seberat apapun, ketika dilakukan kolaborasi dan sinergitas pasti bisa diselesaikan dengan baik. Semua kita punya tugas dan tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat jambi,” ungkapnya.

Disisi lain, Edi Purwanto mengucapkan selamat

“Selamat kepada pak Samosir di jambi, mari bersama bangun jambi,”pungkasnya.

Reporter: Uul