Hafiz Fattah Sambangi Pos Pengamanan Lebaran Tahun 2025

 

JAMBI, TIGASISI.NET  - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, turut mendampingi Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Halomoan Siregar dan Gubernur Jambi Al Haris saat melakukan pengecekan Pos Pengamanan Lebaran 2025, Minggu malam (30/3). Kegiatan itu juga diikuti jajaran Forkopimda Jambi.

Pos yang ditinjau berada di depan Exit Tol Muaro Sebapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, bertepatan dengan malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Sebelum turun ke lapangan, rombongan mengikuti rapat virtual (zoom meeting) bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo guna membahas kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Indonesia.

Kapolda Jambi menyampaikan bahwa patroli dan pemantauan ini merupakan langkah antisipatif guna menjaga situasi tetap aman dan terkendali selama malam takbiran.

“Alhamdulillah, situasi Kamtibmas di Jambi sejauh ini kondusif. Harapan kita bersama, kondisi ini bisa terus terjaga hingga Idul Fitri, agar masyarakat dapat merayakan dengan aman dan nyaman,” ungkap Kapolda.

Sebagai bentuk apresiasi, Kapolda menyerahkan bingkisan kepada para petugas yang berjaga. Ia berharap para personel tetap bersemangat dan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Waka DPRD Jambi Imbau Seluruh Perusahaan Bayar THR Karyawan

JAMBI, TIGASISI.NET  - Wakil Ketua ll DPRD Provinsi Jambi  Syamsul Riduan mendesak seluruh perusahaan di Provinsi Jambi untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) jelang hari raya Idul Fitri tahun 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan Samsul Riduan saat dikonfirmasi di ruangan kerjanya, pada Sabtu (15/3/1025). Ia mengatakan bahwa perusahaan harus mengikuti aturan dan regulasi yangbtelah ditetapkan omeh pemerintah pusat.

“Dalam waktu yang hampir mendekati hari raya ini, saya pikir perusahaan harus membayarkan THR yang menjadi hak dan kewajibannya. Kita berharap kepada perusahaan-perusahaan khususnya di Provinsi Jambi untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” kata Samsul Riduan

Apabila nanti ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sampai hari raya lebaran, maka Disnakertrans dan komisi lV DPRD Provinsi Jambi akan menindaktegas perusahaan tersebut.

“Kalau ad perusahaan yang tidak membayarkan nanti akan mendapatkan teguran, yang jelas pemerintah dari pihak terkait Disnakertrans dam komisi lV DPRD,” ujar Samsul Riduan.

“Ini diharapakan terus berkoordinasi untuk bisa memberikan peringatan atau sanksi terhadap perusahaan tersebut sesuai aturan,” sambungnya.

Samsul berharap, masyarakat dapat melaporkan perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada Disnakertrans ataupun DPRD.

Sebelumnya, pemerintah sudah mengumumkan kebijakan terkait pemberian THR dan bonus kepada para pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

Dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin, 10 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para pekerja pada Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk memberikan THR kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

“Saya minta agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD diberi paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri,” ucap Prabowo.

Tidak hanya pekerja di sektor formal, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online

Ketua DPRD dan Gubernur Jambi Bahas Stabilitas Harga Jelang Idul Fitri

JAMBI, TIGASISI.NET. - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M. Hafiz Fattah, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Gedung Mahligai Bank 9 Jambi, Jumat (14/3/2025). Pertemuan tingkat tinggi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dan dihadiri sejumlah kepala daerah se-Provinsi Jambi.

Agenda HLM TPID tahun ini difokuskan pada langkah konkret menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya kerja sama lintas daerah untuk memastikan harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Pertemuan ini kita gelar agar inflasi tetap terkendali. Saya minta tim inflasi kabupaten dan kota mampu menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing,” ujar Al Haris.

Ia juga mengumumkan rencana penambahan toko TPID di sejumlah daerah terpencil guna mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pangan. Menurutnya, keberadaan toko TPID akan berdampak signifikan terhadap ketersediaan dan kestabilan harga.

“Distribusi harus lancar, tidak boleh ada kelangkaan. Harga yang wajar akan mencegah gejolak di tengah masyarakat,” tambahnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wali Kota Jambi, Bupati Merangin, Bupati Tanjung Jabung Timur, Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Kerinci, Wakil Bupati Batanghari dan Muaro Jambi, serta perwakilan Bank Indonesia, BPS, BMKG, Korem 042/Gapu, dan pejabat Pemprov Jambi lainnya.

Soroti Reklamasi Tambang, DPRD Bakal Datangi Perusahaan

JAMBI, TIGASISI.NET- Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menyoroti lubang bekas tambang batubara di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari yang tak direklamasi.

Saat dikonfirmasi vojnews.id, Sekretaris Komisi lll DRPD Provinsi Jambi, Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dan akan mengecek secara langsung ke lokasi.

“Kita akan menindaklanjuti hal ini, dan kami dari komisi lll akan turun ke lapangan bersama mitra kerja untuk meninjau kondisi terkahir terkait dengan aktifitas tambang itu,” kata Fauzi, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, pengusaha tambang batubara harus mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan reklamasi, apabila tidak ada lagi aktivitas.

“Kalau tidak ada aktifitas tambang lagi, pemegang IUP itu sudah bisa mengusulkan ke pemerintah untuk melakukan reklamasi,” ujar Fauzi.

Saat ini komisi lll DPRD Provinsi Jambi masih menunggu hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi.

“Kita masih menunggu hasil penelitian di lapangan dari DLH dan ESDM,” singkatnya.

Nantinya, komisi lll DPRD Provinsi Jambi akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ESDM dan DLH Provinsi Jambi terkait dengan persoalan lubang tambang batubara yang tak direklamasi.

Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan terkait dengan tambang batubara saat ini sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Pasca 10 Desember tahun 2020 dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba, kewenangan Provinsi itu sudah ditarik ke pusat. Dengan implementasi Undang-Undang tersebut seluruh kewenangan pertambangan itu ada di pemerintah pusat,” tutupnya.

Waka DPRD Tinjau Kerusakan Jalan Padang Lamo

 

JAMBI, TIGASISI.NET - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wairata, melakukan peninjauan kondisi Jalan Padang Lamo pada Kamis (13/03/2025) malam.

Dalam kunjungannya, Ivan menemukan sejumlah kerusakan jalan dan kondisi jembatan yang dinilai tidak layak pakai.

“Dari Kota Tebo hingga ke perbatasan Kabupaten Dharmasraya, banyak sekali titik kerusakan yang kami temukan,” ungkap Ivan saat menyampaikan temuannya.

Jalan Padang Lamo dinilai strategis sebagai jalur alternatif utama pasca terputusnya jalan lintas Jambi–Padang di Desa Jujuhan, Kabupaten Muarabungo. Karena itu, Ivan menegaskan perlunya perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi ruas jalan tersebut.

Politisi Partai Golkar itu menyampaikan, usai peninjauan, pihaknya telah menyusun rencana penanganan dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam waktu dekat, ia mendorong perbaikan sekitar 20 kilometer jalan rusak yang tersebar dari Simpang Jembatan Tebo hingga Desa Tanjung.

Ivan memperkirakan anggaran perbaikan jalan berkisar antara Rp30 hingga Rp60 miliar, yang direncanakan bersumber dari dana pusat melalui skema bantuan perbaikan jalan.

Selain itu, ia mengungkapkan, telah menghubungi langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk menganggarkan perbaikan jembatan di Desa Teluk Kayu Putih sebesar Rp600 juta.

Lebih jauh, Ivan menyatakan akan mengawal usulan perubahan status Jalan Padang Lamo menjadi jalan nasional. Upaya tersebut akan memanfaatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 mengenai percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.

DPRD Provinsi Jambi Bentuk Pansus PI dan Optimalisasi PAD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Sabtu (8/3/2025) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Participate Interest (PI) dan Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rapat paripurna pembentukan dua pansus ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata. Diikuti 33 Anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya.

Pansus 1, Diketuai oleh Abun Yani, Wakil Ketua Arpin Siregar dan Sekretaris, Riana Doris Sembiring.

Sementara Pansus 2 diketuai, Erpan, Wakil Ketua, Edminuddin dan Sekretaris, Afuan Yuza Putra.

Abun Yani, Ketua Pansus PI mengatakan, pembentukan dua pansus itu bentuk kepedulian dewan terhadap daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Karena dari tahun ke tahun PAD Jambi stagnan. Padahal banyak potensi yang lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

“Untuk kerja-kerja seperti ini tidak bisa dilakukan per orangan atau per komisi. Makanya kita bentuk pansus. Pembentukan Pansus ini dasar hukumnya clear,” akunya.

Setelah pansus ini terbentuk, kata Abun Yani, Pansus akan melakukan rapat internal untuk mengatur langkah-langkah apa yang harus dilakukan kedepan.

“Harus ada support dari pusat,” tegasnya.

Abun Yani menegaskan bahwa, Pansus PI

berkomitmen tercapainya peraturan yang mengatur tentang kerjasama dalam menghasilkan PI 10 persen, sesuai peraturan menteri ESDM nomor 37 tahun 2016 turunan dari peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004.

“Itu perintah, perusahaan migas, minyak yang beroperasi di daerah kita mungkin di kabupaten Tanjab Timur, Barat, Batanghari, Sarolangun dan sebagainya, itu berkewajiban menawarkan saham 10% kepada badan usaha milik daerah, negara bukan untuk pribadi, nggak ada,” tuturnya.

Dibentuknya Pansus ini, tambah Abun Yani, agar PI 10 persen yang telah digadang-gadangkan selama ini terealisasi.

“Sampai hari ini belum Ado. Makanya DPRD Jambi mendorong itu (pembentukan pansus),” pungkasnya.

Hafiz Fattah Pimpin Rapat Paripurna Pidato Perdana Gubernur Jambi

 

JAMBI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pidato perdana Gubernur Jambi terpilih untuk masa jabatan 2025–2030. Rapat berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jambi dan dipimpin oleh Ketua DPRD, M. Hafiz, didampingi Wakil Ketua Ivan Wirata.

Turut hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Al Haris dan Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Sudirman, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, kepala OPD, serta tamu undangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 yang berjalan aman dan damai. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan pilkada merupakan hasil kontribusi seluruh pemangku kepentingan.

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar mampu mengemban amanah ini sebaik mungkin sesuai aturan yang berlaku, demi kemajuan Jambi dan kesejahteraan warganya,” ujarnya.

Haris juga memaparkan fokus kerja 100 hari pertama, meliputi penguatan ketahanan pangan, penyelesaian batas wilayah, pengendalian inflasi, serta pengembangan program Pro-Jambi.

Program prioritas lain meliputi fasilitasi makan bergizi gratis, penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penanganan banjir dan infrastruktur darurat.

Pidato ini juga menjadi ajang penyampaian visi-misi “Jambi Mantap Jilid II”, yang diselaraskan dengan program nasional Asta Cita milik Presiden RI.

Di sisi lain, Ketua DPRD M. Hafiz menyoroti tantangan keuangan daerah, terutama keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang pembangunan.

Hafiz Fattah Terima Laporan Kinerja KI Provinsi Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET  - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi resmi menyerahkan laporan kinerja tahun 2024 kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, pada Senin (3/3/2025). Penyerahan berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD dan dipimpin langsung oleh Ketua KI Ahmad Taufiq Helmi.

Dalam agenda tersebut, Helmi didampingi oleh Koordinator Bidang Kelembagaan Siti Masnidar dan Koordinator Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Zamharir. Ketua DPRD Jambi mengapresiasi langkah KI yang telah menyampaikan laporan secara tepat waktu.

“Teruslah bekerja untuk mendorong keterbukaan informasi di Jambi. DPRD akan selalu mendukung setiap kegiatan Komisi Informasi,” ujar Hafiz.

Ketua KI Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, menyatakan rasa syukurnya atas tersampaikannya laporan kepada DPRD. Ia menyebut, sebelumnya laporan juga telah disampaikan ke Gubernur, Sekda, dan Ketua Komisi I DPRD.

Ia menegaskan bahwa penyampaian laporan ini adalah bagian dari kewajiban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan KI melapor kepada Gubernur dan DPRD provinsi.

“Ini bentuk akuntabilitas kami atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang 2024,” ujarnya.

Sepanjang 2024, KI Jambi aktif melaksanakan berbagai program sosialisasi keterbukaan informasi ke badan publik. Mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 215 badan publik yang puncaknya ditandai dengan penganugerahan.

Selain itu, KI menyelesaikan 16 sengketa informasi dan rutin menggelar dialog publik di TVRI dan RRI Jambi guna meningkatkan pemahaman masyarakat soal keterbukaan informasi. Program tersebut juga melibatkan berbagai instansi dan tidak hanya bergantung pada pendanaan dari APBD.

Hafiz Fattah Pantau Langsung PPDB Online SMA Titian Teras

 

JAMBI, TIGASISI.NET. - Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah memantau langsung pelaksanaan Tes Computer Assisted Test (CAT) untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026 Sekolah Menengah Atas (SMA) Titian Teras Abdurrahman Sayoeti, Rabu (27/2/2025).

Hafiz ingin memastikan PPDB Titian Teras berjalan transparan dan terbuka agar tidak ada kekhawatiran orang tua terhadap proses-proses yang ditakutkan tidak sesuai regulasi.

“Intinya kita melihat bagaimana penerimaan peserta didik baru di sini, bagaimana peserta melaksanakan tes dan nilai-nilai tes langsung ditampilkan bahkan secara live bisa langsung dipantau orang tua,” kata Hafiz.

“Ini kita apresiasi karena kebelakang menjadi kekhawatiran orang tua terhadap proses-proses yang takutnya tidak sesuai regulasi. Namun hari ni kita menyakini semua sudah transparan terbuka dan bisa dipantau secara live dengan orang tua langsung,” jelasnya lagi.

Hafiz juga berharap peserta dapat menjalani setiap tahapan tes dengan lancar dan ke depan SMA Titian Teras dapat melahirkan pemuda dan pemudi yang handal di bidangnya masing-masing.

Saat memantau pelaksanaan tes, Hafiz mendapati kendala dimana trafo listrik meledak. Sehingga pihak sekolah menggunakan genset. Mendapati itu Hafiz langsung berkoordinasi dengan pihak PLN untuk penanganan cepat dan pihak PLN menyatakan siap menanggulanginya.

“Dan untuk perbaikan permanen kita secepatnya akan berkoordinasi dengan Pemprov khususnya Dinas Pendidikan. Tapi sekarang pelaksanaan tes tidak terganggu,” ujar Hafiz.

Sementara itu, Kepala Sekola SMA Titian Teras Abdurrahman Sayoeti, Hendri Yulianto mengapresiasi kehadiran Ketua DPRD Provinsi Jambi yang memantau langsung pelaksanan Tes CAT. Hendri juga berharap ke depan, SMA Titian Teras jauh lebih baik lagi.

Seperti diketahui, sebelum mengikuti Tes CAT, peserta PPDB Titian Teras sudah melewati rangkaian tes administrasi dan kesampataan. Dan kelulusan akhir diumumkan pada, Jumat (28/2/2025).

DPRD Desak JBC Tuntaskan Kolam Retensi

JAMBI, TIGASISI.NET  - Wakil Ketua Komisi lll DPRD Provinsi Jambi, Ansori menyoroti kolam retensi yang dijanjikan pihak Jambi Business Center (JBC) untuk mengatasi banjir.

Berdasarkan pantauan vojnews.id, sampai saat ini pihak JBC belum menyelesaikan kolam retensi yang menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya banjir kedepannya. 

Hingga saat ini, kolam retensi tersebut hanya dipancang menggunakan kayu untuk mencegah tanah longsor dan menutupi aliran sungai.

Menanggapi hal tersebut, Ansori meminta pemerintah Provinsi untuk segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi persoalan kolam retensi di JBC.

Hingga saat ini, kolam retensi tersebut hanya dipancang menggunakan kayu untuk mencegah tanah longsor dan menutupi aliran sungai.

Menanggapi hal tersebut, Ansori meminta pemerintah Provinsi untuk segera mengambil tindakan cepat untuk mengatasi persoalan kolam retensi di JBC.

Hafiz Fattah Ingatkan Warga Jambi Waspada Potensi Bencana Banjir

JAMBI- TIGASISI.NET - Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi pada Minggu (23/2/2025) dini hari diguyur hujan hingga menyebabkan 18 titik di wilayah Kota Jambi terendam banjir.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melapor kepada pihak terkait apabila terjadi bencana alam.

“Kepada seluruh warga agar tetap waspada dan memperhatikan drainase-drainase sekitar rumah. Kalau ada yang tersumbat silahkan melaporkan ke RT, Lurah, dan Camat setempat agar cepat dilakukan tindakan,” kata Hafiz, Senin (24/2/2025).

Selain itu, Hafiz berharap Walikota dan wakil Walikota Jambi baru dapat memprioritaskan pembangunan yang dapat mengantisipasi persoalan banjir.

“Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, kita berharap kepada Walikota dan wakil Walikota yang baru Maulana-Diza segera tanggap dan benahi persoalan ini,” ujarnya.

“Agar nanti pada saat pembahasan anggaran kita dapat memprioritaskan untuk penanggulangan banjir, dan kito berdoa dan berharap hal seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Komisi III Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Bajir Kota Jambi

 

JAMBI, TIGASISI.NET  - Wakil Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Ansori Hasan, mendesak pemerintah melakukan aksi cepat tanggap menyikapi kondisi banjir yang terjadi di Kota Jambi beberapa waktu terakhir.

Sebagaimana diketahui, Curah hujan yang tinggi pada Minggu (23/2/2025) dini hari membuat sungai meluap hingga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi.

Terdapat 18 titik di wilayah Kota Jambi yang mengalami banjir mulai dari permukiman warga, sekolah, dan fasilitas umum.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi lll DPRD Provinsi Jambi Ansori meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan tindakan terkait musibah banjir ini.

Ansori Hasan meminta pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Mengingat, ada beberapa titik yang terus menjadi langganan banjir pada saat hujan curah tinggi turun.

“Akhir-akhir ini curah cukup tinggi, dan khusus di kota Jambi ini di beberapa wilayah menjadi langganan banjir, terutama di wilayah dataran rendah dan pemukiman yang di bangun di daerah resapan. Pemerintah tidak boleh tinggal diam apalagi pasrah, harus terus mencari solusi dan antisipasinya,” kata Ansori.

Selain itu, ia juga berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan sungai agar tidak ada drainase yang tersumbat dikarenakan sampah-sampah yang menumpuk.

“Masyarakat harus disiplin, jangan membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan harus terus di jaga,” harapnya.

Dukung Komitmen Anti Korupsi, Ivan Wirata Ikuti Pembekalan KPK

 

JAMBI.TIGASISI.NET - Wakil Ketua (Waka) DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengikuti pembekalan anti korupsi bersama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta ASN se-provinsi Jambi.

Pembekalan ini bertujuan untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD dan ASN di Provinsi Jambi.

Saat dikonfirmasi, Ivan Wirata menegaskan bahwa kedepannya tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi.

“Seluruh proses mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, semuanya saya rasa kalau berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan tidak ada lagi untuk melakukan korupsi,” tegas Ivan Wirata, Selasa (11/2/2025) di BPSDM Provinsi Jambi.

Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Amir Arief menekankan pentingnya kolaborasi antara KPK, DPRD, dan pemerintah untuk mencegah korupsi di Provinsi Jambi.

“Ini bagian penting bagi pemerintah Provinsi Jambi mengedepankan fungsi pendidikan dan pencegahan korupsi. Untuk itu harus disinergikan dan kolaborasi bersama antara KPK dan pemerintah provinsi Jambi,” ujar Amir.

Ia berharap, kedepannya provinsi Jambi terhindar dari tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota DPRD ataupun pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Reses Perdana di Muarojambi, ini yang Disampaikan Hafiz Fattah

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah telah melakukan kegiatan reses pertama pada tahun 2025 di sejumlah Desa Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi guna menyerap aspirasi masyarakat.

Kegiatan reses yang telah berlangsung selama 7 hari tersebut, Hafiz mengungkapkan banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan dampak positif program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Masyarakat bertanya apakah program ini dapat berdampak langsung kepada mereka, baik dalam penyediaan barang baku, ataupun lapangan pekerjaan,” ungkap Hafiz, Selasa (11/2/2025).

“Saya sampaikan kepada masyarakat, berdasarkan hasil rapat kami bersama Badan Gizi Nasional. Program ini memang langsung menyentuh penyedia bahan baku di lapisan masyarakat paling bawah,” tambahnya.

Orang nomor tiga di Jambi itu berharap program makan bergizi gratis ini dapat membantu perekonomian, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Provinsi Jambi.

“Harapannya langsung mengangkat perekonomian masyarakat, dan juga membuka lapangan pekerjaan di sekitar,” harapnya.

Diketahui, program makan bergizi gratis tahap pertama akan launching pada 17 Februari 2025 mendatang dengan menyasar ke 7 titik di 5 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.

Tujuh titik lokasi yang dijadikan launching tahap pertama makan bergizi gratis di Provinsi Jambi yaitu, 2 di Kota Jambi, 2 Tanjung Jabung Barat, 1 Muaro Jambi, 1 Sarolangun, dan 1 Batanghari.

DPRD Provinsi Jambi Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Hingga 50 Persen

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah menegaskan, pihaknya bakal memangkas biaya perjalanan hingga 50 persen imbas instruksi efisiensi yang dicanangkan presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini kata Hafiz sebagai bentuk komitmen DPRD dalam menindaklanjuti  Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Menurut Hafiz, kebijakan ini dilakukan untuk mengoptimalkan anggaran negara demi mendukung program-program yang telah dijanjikan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Kalau pemotongan 50 persen saya sama seperti pak Gubernur (Gubernur Jambi,red) setuju saja. Selagi ini kebaikan anak bangsa, dan peningkatan gizi untuk Provinsi Jambi,” kata Hafiz, Selasa (4/2/2025).

Dengan hadirnya program MBG di Provinsi Jambi, Hafiz berharap siswa-siswi dapat meningkatkan kehadirannya di sekolah untuk terus menimba ilmu tanpa memikirkan keterbatasan ekonomi.

“Tadi pas daring kita juga melihat data, ada beberapa Provinsi yang tingkat rata-rata sekolahnya rendah. Diharapkan dengan adanya makan bergizi gratis ini dapat meningkatkan tingkat kehadiran siswa di sekolah,” tuturnya.

DPRD Provinsi Jambi Perjuangkan Nasib Honorer Non Database

JAMBI, TIGASISI.NET - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)   Provinsi Jambi belum lama ini mendampingi Asosiasi Honorer Provinsi Jambi audiensi ke DPR RI. Pertemuan tersebut membahas peluang honorer yang  belum masuk database agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi bersama Asosiasi tenaga honorer disambut hangat oleh Ketua komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda dari Fraksi NasDem Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Samsul Riduan menyampaikan bahwasanya pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi telah mengusulkan sebanyak 7.051 tenaga honorer ke pemerintah pusat.

“Dari yang diusulkan oleh pemerintah daerah provinsi Jambi yaitu, BKD. Ada 7.051 kemaren ke Menpan RB, itu diharapkan oleh tenaga honorer kalau bisa tertampung semua,” ujar Samsul Riduan, Senin (3/2/2025) sore.

“Alhamdulillah dari Ketua komisi ll kemarin usulan itu sudah dimasukkan. Dia minta diskresi, dengan Menpan RB,” lanjutnya.

Ia berharap, keseluruhan jumlah ini dapat ditampung secara langsung oleh pemerintah pusat tanpa membebani keuangan daerah.

Lebih lanjut, Samsul Riduan meminta agar pemerintah pusat memberikan bantuan kepada Provinsi Jambi untuk mengatasi semua permasalahan ini.

Edi Purwanto: Polda Jambi Layak dapat Kompolnas Award

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mewakili masyarakat Provinsi Jambi mengucapkan selamat atas penghargaan terbaik I Kompolnas Award 2023 yang diraih oleh Polda Jambi. 

Edi Purwanto menyebut bahwa penghargaan tersebut memang layak disematkan untuk Polda Jambi.

"Saya mengucapkan selamat kepada Polda Jambi menjadi polda terbaik nomor satu tipe B dan ini tentu legacy  yang luar biasa dibangun oleh Pak Kapolda baik yang lama maupun yang baru dan seluruh pejabat polda," ucapnya.

"Memang kita lihat banyak peranan Polda Jambi misalnya vaksinasi saat covid yang bersinergi dengan TNI dan memang Polda Jambi ini sudah layak mendapat terbaik satu,"tambahnya.

Disisi lain, dengan adanya penghargaan ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini juga berharap kerja-kerja di Polda Jambi untuk terus ditingkatkan lagi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin prima dan sikap-sikap humanis dari jajaran kepolisian terus mengayomi masyarakat.

"Harapan saya mewakili masyarakat kami berharap kerja-kerja kepolisian bisa lebih di tingkatkan lagi sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima, pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel baik dan polri semakin di cintai oleh masyarakat provinsi jambi," pungkasnya.

Editor: Randika

Edi Purwanto Jadi Irup Apel Silaturahmi Kebangsaan Polda Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menjadi Inspektur Upacara dalam kegiatan Silaturahmi Kebangsaan dalam rangka memperkokoh kebinekaan yang diselenggarakan oleh Polda Jambi, Kamis (22/6). 

Pada sambutannya dihadapan seluruh anggota Polda Jambi, Edi Purwanto lmenyebut bahwa menjaga  persatuan dan kesatuan bangsa adalah tugas bersama  apalagi dengan era digitalisasi sangat mudah menemukan konten-konten, narasi perpecahan.

"Era digital ini, disinformasi dan malimformasi ini yang harus kita cegah, jika tidak kita cermati dengan baik maka bisa merusak persatuan dan kesatauan bangsa kita," sebutnya.

Lanjut Edi Purwanto, bahwa dengan kegiatan yang dilakukan oleh Polda Jambi, maka dirinya yakin dan percaya semua yang hadir pada kesempatan ini memiliki visi dan misi serta semangat bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan dan menjaga empat pilar kebangsaan.

"Saya yakin dan percaya berada di sini punya semangat bersama bagaimana menegakkan empat pilar kebangsaan pancasila sebagai ideologi bangsa kita, undang -undang dasar 1945 sebagai konstitusi induk kita, bhineka tunggal ika menjadi suatu keniscayaan bagi kita semua dan juga NKRI harus kita jaga dengan sekut tenaga kita," pungkasnya.

Editor: Randika

Sahkan Dana Khusus Kecamatan Rp 50 Juta, Edi Minta Camat Serius Atasi Stunting

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta seluruh Camat ydi Provinsi Jambi melakukan upaya serius dalam  pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem.

Hal ini disampaikan oleh Edi Purwanto usai mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, Rabu (21/6) di Ratu Convention Center.

"Ada sejumlah persoalan yang memang menjadi persoalan yang harus di selesaikan diantaranya terkait dengan kemiskinan ekstrem, terus ada persoalan stunting. Ini menjadi tugas kita bersama termasuk juga ada peran camat di sini, soal data, penangganan dan lain sebagainya,"ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini bahwa terkait dengan upaya penangganan sejumlah persoalan tersebut, ada anggaran yang digelontorkan kepada masing-masing camat sebesar Rp50 juta rupiah. Edi Purwanto berharap, anggaran yang telah disahkan oleh DPRD Jambi ini bisa digunakan semaksimal mungkin.

"DPRD Jambi sudah mengesahkan dan setiap camat itu mendapatkan anggaran Rp50 juta untuk menanggani persoalan-persoalan tadi dan kita berharap ini bisa di maksimalkan. Saya yakin dan percaya, kita sama-sama bisa menyelesaikan persoalan-persoalan jambi dengan maksimal," pungkasnya.

Editor: Randika

Edi Purwanto Sampikan Peran Penting Camat

JAMBI, TIGASISI.NET -  Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, para camat memiliki peran penting dalam roda pemerintahan. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Camat,  Rabu (21/6).

Hadir pada kesempatan ini, Gubernur Jambi, Al Haris serta seluruh camat yang ada di Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini turut dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil pelaksanaan program prioritas dan unggulan tahun 2022 serta pemantapan dan percepatan program prioritas dan unggulan tahun 2023 serta pemberian santuan BPJS Ketenagakerjaan.

"Hari ini kita mengadakan Rakor dengan Camat yang ada di seluruh Provinsi Jambi dan ada sejumlah hal yang kita bahas  dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Menurut Edi Purwanto, Camat adalah bagian dari penyambung aspirasi desa ke Kabupaten, yang pada akhirnya bisa mengetahui persoalan-persoalan yang ada.

"Ini penting mengingat bahwa camat ini memiliki peran penting bagaimana program-program nasional termasuk provinsi dan kabupaten yang akan dilaksanakan pada lingkup kecamatan. Apalagi persoalan-persoalan daerah seperti stunting ini juga perlu adanya peran Camat juga di dalamnya," pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto turut menyerahkan santuan BPJS Ketenagakerjaan kepada penerima santunan.

Editor: Randika