Carousel

IKLAN

Berita Terbaru

Senin, 20 Mei 2024

Situasi Politik di Batanghari Adem Ayem, Fadhil: Ini Kekuatan Allah



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kabar majunya Muhammad Fadhil Arief dan H. Bakhtiar untuk kembali bertarung dinilai menjadi salah satu penyebab adem ayemnya situasi politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

Fadhil-Bakhtiar yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati berstatus petahana ini diperkirakan bakal kembali diusung oleh partai pemenang di pileg 2024 (PPP dan Nasdem.red), duet pasangan ini diprediksi masih menjadi calon kuat di Pilkada Batanghari.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief tak menafikan mengenai suhu politik di Batanghari yang masih terkesan dingin. Menurutnya, situasi ini murni diciptakan oleh Tuhan.

"Situasi dingin ini kan bukan kita yang ciptakan, mungkin ada do'a dari orang-orang tua di Batanghari, biasanya 2 tahun jelang pilkada itu sudah panas, semoga kesejukan ini bisa mendatangkan hal-hal baik," kata Fadhil Arief seusai menyerahkan formulir pendaftaran cakada di Kantor DPC PPP Batanghari, Senin (20/5/24).

"Tapi kita menginginkan demokrasi tetap jalan di Batanghari ini, bagaimana masyarakat tetap bisa menggunakan hak-hak demokrasinya, dengan terjadinya hari ini tidak ada ruang manapun yang bisa mengaturnya, kalau saya lihat lebih kepada kekuatan Allah sehingga kondisinya tetap kondusif," sambung Fadhil.

Fadhil yang saat itu didampingi langsung oleh Wabup Bakhtiar juga mengatakan dinginnya situasi politik saat ini tak membuat ia berleha-leha. Katanya, selain membagi waktu dengan posisinya sebagai ketua DPW PPP Provinsi Jambi, ayah empat anak itu juga harus fokus dengan tanggungjawabnya menjalankan roda pemerintahan, diketahui ada dua visi misinya yang belum tertuntaskan.

"Kalau sekarang malah tidak santai ya, pertama tugas saya sebagai Bupati kita harus jalankan dengan baik, bagaimana visi dan misi terimplementasikan semua di tahun 2024 ini. Kedua tugas saya sebagai ketua DPW PPP mengurusi 11 Kabupaten/Kota, jadi tidak ada yang santai, iramanya tetap sama," tutur Fadhil.

Lebih lanjut lelaki yang karib disapa Bang Fadhil ini mengakui hawa pilkada tahun 2024 ini sangat berbeda dengan tahun 2020 lalu.

"Jauh berbeda ya, sebelumnya banyak gesekan-gesekan," tutup Fadhil Arief.

Reporter: Juniko

Senin, 13 Mei 2024

Serius Tekan Kemiskinan, MFA Sukses Redam Pengangguran di Batanghari





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kabupaten Batanghari menjadi salah satu daerah di Provinsi Jambi yang terbukti berhasil meredam tingkat pengangguran sejak 3 tahun belakangan ini.

Hal ini tak terlepas dari tangan dingin Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan H. Bakhtiar, sosok lelaki berusia 48 tahun dan 62 tahun yang menjabat mulai 2021 lalu.

Sejak menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Fadhil-Bakhtiar dikenal fokus merealisasikan visi misinya dengan baik. Diketahui, perkembangan wajah pusat kota berubah pesat.

Tak ayal dengan realisasi program kerjanya tersebut, dari tahun 2021 hingga 2023, duo mantan sekda yang diketahui memilih untuk kembali berpasangan di pilkada 2024 ini sukses menyelamatkan ribuan masyarakat Batanghari dari pengangguran.

"Tahun 2021 pengangguran menurun di angka 4,26 persen. Artinya yang sudah bekerja sejumlah 132,611 orang, dan yang masih menganggur sejumlah 5,907 orang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Batanghari, Ridwan Nur, Senin (13/5/24).

Selanjutnya, pada tahun 2022, Ridwan mengatakan angka pengangguran kembali menurun. Penurunan pengangguran ini mencapai ribuan jiwa.

"Kalau tahun 2022, persentase penurunannya di angka 3,53 persen, total yang memiliki pekerjaan 133,958 orang, dan yang masih menganggur 4.560 orang," jelas Ridwan.

"Kemudian ditahun 2023, angka pengangguran berada di angka 3,85 persen, yang bekerja 138,564 orang dan yang masih menganggur 5,548 jiwa. Peningkatan angka pengangguran tahun 2023 di Kabupaten Batanghari di sebabkan terjadinya efisiensi tenaga kerja pada beberapa perusahaan perkebunan, pertambangan dan  perusahaan jasa," sambungnya.

Ridwan tak menampik, penurunan angka pengangguran ini disebabkan oleh para investor yang percaya untuk berinvestasi di Kabupaten Batanghari.

Berdirinya perusahaan-perusahaan baru diakuinya berdampak banyak bagi peningkatan ekonomi masyarakat Batanghari.

"Tentu iya, usaha dari Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Batanghari berhasil, baik itu dari meyakinkan keamanannya, memudahkan segala jenis perizinan dan lainnya. Salah satu dampaknya ya terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tutur mantan Sekretaris Dinas PDK ini.

Tak hanya itu, ia menyebutkan, pihaknya di Dinas tengah berupaya untuk mengurangi  angka pencari kerja diantaranya melaksanakan kegiatan job fair (bursa kerja) yang akan melibatkan semua perusahaan yang ada di Kabupaten Batanghari.

"Saat ini kami tengah melakukan peningkatan keterampilan dan kompetensi terhadap pencari kerja dengan bekerja sama dengan balai pelatihan vokasi dan produktivitas (BPVP) Jambi, Medan, dan juga Padang. Kemudian kita juga melaksanakan pelatihan calon pencari kerja pada balai latihan kerja komunitas (BLKK) serta lembaga pelatihan kerja (LPK) di Batanghari," pungkasnya.


Reporter: Juniko

Rabu, 08 Mei 2024

Hampir Satu Dekade, Pemkab Batanghari Pertahankan Opini WTP Secara Beruntun





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Hampir genap satu dekade Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) tahun anggaran 2023.

Opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya disabet oleh Kabupaten pimpinan Fadhil Arief ini secara beruntun. Opini WTP diumumkan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Pemerintah Batanghari TA 2023, oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Paula Henry Simatupang kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Wakil Ketua DPRD, Ilhamuddin, Selasa (7/5/24).

Meski begitu, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi meminta Pemerintah Daerah tidak berpuas diri dengan opini WTP.

"Opini WTP ini bukan tujuan, tapi syarat untuk mencapai tujuan, lantas tujuannya apa? Ya bagaimana Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya naik, pengangguran menurun," kata Paula.

Tak hanya itu dirinya juga meminta Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti rekomendasi LHP selama kurun waktu 60 hari kedepan.

“Kami harapkan DPRD juga proaktif, mengawasi persoalan pengelolaan aset pemerintah daerah, ini harus jadi perhatian utama,” ungkapnya.


Reporter:Juniko