Berita Terbaru

Senin, 15 Januari 2024

DPRD Pertanyakan Bantuan Korban Banjir ke Bupati Batanghari, Siroj: Kami Dianggap Tutup Mata



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) Sirojuddin mempertanyakan aksi pemerintah daerah dalam menangani persoalan korban yang terdampak banjir di daerah itu.

Pertanyaan itu seketika dilontarkan Dewan Dapil Mersam - Maro Sebo Ulu tersebut seusai rapat paripurna di Gedung DPRD, yang saat itu dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dan Ketua DPRD Anita Yasmin, Senin (15/1/24).

Siroj menilai, Pemerintah kurang memberi perhatian kepada warga yang terdampak banjir, khususnya di daerah Kecamatan Mersam dan Maro Sebo Ulu.

Bahkan anak buah dari Airlangga Hartanto itu mengatakan, warga daerah tersebut menganggap para wakil rakyat seakan tutup mata atas bencana yang menimpa masyarakat Batanghari.

"Kami ini Pak Bupati kemarin ditanya sama masyarakat berkenaan dengan bantuan banjir, mohon Pak Bupati menjelaskan agar para kades bisa menjelaskan kepada masyarakatnya, jangan sampai kami ditanya seolah-olah DPR ini tutup mata," kata Siroj.

"Hampir seluruh desa terdampak, mungkin Pak Bupati juga tau, pasti Pak Bupati tau. Tadi saya sudah menanyakan ke Kadis Sosial, katanya hari Rabu, apakah memang hari Rabu atau tidak mohon dijelaskan karena ini juga ada wewenang dari Pak Bupati," tanya Politisi Golkar itu.

Menyikapi persoalan itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief berpendapat persoalan banjir saat ini belum memasuki kriteria bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan.

Menurutnya, ada parameter yang mewajibkan pemerintah untuk membantu warga yang terdampak banjir.

"Kita tidak membantah bahwa mereka perlu dibantu, nanti kawan-kawan Kepala Desa akan kita kumpulkan bahwa tanggap darurat itu ada indikatornya, pada saat indikatornya belum masuk bantuan itu tidak boleh dikeluarkan, kalau dikeluarkan akan banyak (pejabat) yang masuk penjara," jelas Fadhil Arief.

Mantan Camat Maro Sebo Ilir itu berasumsi, status banjir di Kabupaten Batanghari saat ini berbeda dengan Kabupaten lainnya yang ada di Jambi. Namun, masyarakat Batanghari berambisi menginginkan perlakuan yang sama dengan daerah yang sudah memenuhi indikator seperti Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Bungo.

"Ada budaya masyarakat Batanghari melihat daerah lain banjir kemudian menerima bantuan dia kepingin juga. Ada indikator-indikatornya, status normal, siaga, dan tanggap, Batanghari statusnya tidak sama dengan Kabupaten lain," tutur Fadhil.

"Ketinggian air di Batanghari baru 3,87 Meter, daerah lain sudah di posisi 4,5 sampai 5 Meter lebih. Kadang itu bukan warganya yang meminta bantuan tapi kadesnya," kelakar ayah empat anak itu.

"Kades ini tidak berani mau bilang ke Pak Bupati, sehingga kami ini yang jadi sasarannya," kata Siroj memotong ucapan Bupati Batanghari.

Lebih lanjut Fadhil mengatakan akan membahas persoalan ini secara intensif dengan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Batanghari.

"Sebenarnya kades ini tau persoalan sebenarnya, tapi Pak Siroj ini dia tau lagi guna makanya dia ingat terus. Tapi tidak apa-apa, ini tugas kita bersama yang harus kita tangani," tutup Fadhil Arief.

Reporter: Juniko

Kamis, 03 Agustus 2023

DPRD Batanghari Kritik Jeleknya Pelayanan Kesehatan: Saya Pernah Ganti Ban Ambulans Hingga Isi Minyak Sendiri



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semprot Dinas Kesehatan Batanghari dan RSUD Hamba Muarabulian saat menggelar hearing di Gedung DPRD, Selasa (1/8/23).

Dewan menilai pelayanan kesehatan di Batanghari amburadul. Bahkan wakil rakyat ini mengakui pernah mengalami insiden pecah ban pada mobil ambulans dan harus mengganti sendiri ban tersebut saat membawa pasien dari Puskesmas yang hendak dirujuk ke RSUD.

"Keluarga pasien yang disuruh mencarikan ban itu, nah itu kurangnya pelayanan kesehatan ini. Terjadi itu, terjadi, pas kebetulan keluarga saya pula, saya pula yang mencarikan ban itu, tidak ada ban serep ambulans itu," ungkap dewan dari fraksi PKS, Muhyi.

Selain itu, Muhyi juga mengakui pernah mengalami kejadian tak mengenakkan sewaktu mobil ambulans yang membawa jenazah kehabisan bahan bakar.

Menurutnya, hal tersebut cukup membuktikan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kesiapan penuh dalam melayani masyarakat.

"Kemudian masalah ambulans juga, bahwa pernah terjadi saat mengangkut mayat kehabisan minyak, mau masuk ke tempat itu habis minyak, kami juga yang mencarikan minyaknya, sedangkan mayat ada di dalam mobil itu," kenang Muhyi sembari menatap tajam pihak Dinkes dan RSUD.

Merasa belum puas meluapkan kekesalannya, Muhyi kembali menceritakan pengalaman yang menimpa masyarakatnya. Kata Muhyi, jenazah sempat terlantar karena tak kunjung dibawa pihak rumah sakit lantaran keluarganya tak memiliki biaya untuk membayar ambulans.

"Ada juga orang mati di rumah sakit, yang ngurusnya itu lambat di angkat, saat saya datang kesitu ternyata administrasi keuangannya yang tidak ada, bahwa jenazah yang diantar pakai ambulans itu harus bayar dulu baru bisa dibawa," katanya.

Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mengatakan jeleknya pelayanan di puskesmas induk, salah satunya di Puskesmas Sungai Puar, Kecamatan Mersam.

Kata dia, Puskesmas tersebut tak memperdulikan masyarakat sekitar yang datang berobat.

"Itu pelayanan di Puskesmas itu kalau datang warga itu, cak-cak idak be (dibiarkan), yang mau belanja beli sayur beli sayur di depan itu, ini tolong diperhatikan, jadi kasian warga kita, banyak yang beli sayur pelayan di puskesmas itu, ada yang beli ikan asin lah, tidak melayani pasien, kami masyarakat miskin ini penting pelayanan, tolong ditegur itu puskesmas yang dibawah itu," pinta Muhyi.

Sementara itu Direktur RSUD Hamba Muarabulian, Dr. Ibnu membantah apa yang disampaikan Muhyi, terkait kelalaian pihak RSUD tentang kesiapan mobil ambulans hingga pembiayaan pengantaran jenazah.

Ibnu mengatakan, pihaknya di RSUD selalu melakukan kontrol mobil ambulans secara rutin, mulai dari kesiapan ban hingga bahan bakar.

"Apa yang disampaikan bapak mulai dari ban pecah hingga kehabisan minyak saya yakin itu bukan ambulannya rumah sakit, karena kami selalu melakukan pemeliharaan ambulans dan selalu mengisi BBM setiap kali habis mengantar pasien, sehingga mobil yang standby dalam keadaan full tank," jelas Ibnu.

"Kemudian terkait pembiayaan untuk pengantaran jenazah, secara regulasi diatur dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2023 tentang tarif pelayanan kesehatan, disitu dijelaskan untuk pembiayaan ambulans hanya dijamin untuk rujukan, baik untuk yang bekerjasama dengan BPJS maupun tidak, apabila kasus dalam keadaan gawat darurat," papar Ibnu.

Akan tetapi, dijelaskan Ibnu, untuk pengantaran jenazah, RSUD mengakui soal penarikan biaya, karena sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

"Jadi untuk pengantaran jenazah kita memang menarik biaya sesuai dengan Perbup Nomor 040 Tahun 2021, namun untuk pengantaran jenazah yang lokasinya masih termasuk dalam wilayah kota itu kami gratiskan, tidak dipungut biaya," pungkasnya.

Reporter: Juniko

Rabu, 02 Agustus 2023

DPRD Pertanyakan Status Tim Dokter Tangguh: Honor atau PPPK?



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memberi kepastian terhadap status Tim Dokter Tangguh. Hal ini membuat dewan dari fraksi Gerindra Aminuddin naik pitam.

Anak buah Prabowo Subianto itu menganggap, pemerintah belum bisa menjamin nasib Tim Dokter Tangguh kedepannya, yang merupakan mesin penggerak visi dan misi  Fadhil-Bakhtiar itu.

"Ada keluhan dari tim Dokter Tangguh ini bagaimana nasib mereka kedepan, statusnya ini apa sebenarnya? Regulasinya seperti apa?" Tanya Aminuddin, saat menggelar hearing bersama Dinkes, Bakeuda, RSUD Hamba dan Dinas Sosial, Selasa (1/8/23).

Politisi berambut putih itu meminta pemerintah daerah segera memastikan status 24 orang Tim Dokter Tangguh hasil rekrutan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari itu.

"Dengar-dengar cerita nanti ada pembukaan untuk honor PPPK, nah untuk ikut tes PPPK itu mereka tidak bisa, karena tidak jelas statusnya, apakah mereka ini Honda (Honor Daerah) atau tidak, nah ini harus cepat dicarikan jalan keluarnya, jangan sampai teraniaya mereka itu," tegasnya.

Sementara itu, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Batanghari, Sarmi Fitri, tak menampik bahwa Tim Dokter Tangguh belum memiliki kepastian status jabatan.

Ia menjelaskan, Tim Dokter Tangguh tersebut belum masuk kedalam data tenaga kesehatan (nakes) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

"Kami ada aplikasi SISDMK yang mendata nakes. Siapa saja yang masuk dalam SISDMK? Bagaimana perlakuannya dengan Dokter Tangguh? Dokter Tangguh ini bukan miliknya Fasyankes, karena dia membawahi kecamatan," ungkap Fitri.

Mendangar jawaban dari Dinkes, sontak membuat pimpinan rapat, Sirojuddin kaget. Politisi Golkar itu sangat menyayangkan sikap pemerintah yang kurang perhatian kepada Dokter Tangguh yang menurutnya sudah mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Nah inilah yang kami wanti-wanti, regulasinya kan kita yang bentuk Dokter Tangguh ini, kan tidak ada di kabupaten lain, di Kemenkes juga tidak ada, seharusnya jangan dibiarkan seperti itu, mohon maaf kalau ganti Bupati kemudian program Dokter Tangguh ini hilang mau di kemanakan anak-anak kita ini," ungkap Siroj dengan muka kecewa.

"Kami tidak mengajarkan Buaya berenang tidak, kalian lebih memahami masalah ini, karena ada 8 Dokter, 8 Perawat dan 8 Sopir yang pontang-panting, Dokter Tangguh ini visi-misi Bupati, mereka ini kan sudah mengabdi," terangnya.

Menyikapi pernyataan dari Sirojuddin, Fitri menyebutkan bakal menempatkan Dokter Tangguh ini di masing-masing puskesmas pada 8 kecamatan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa kedepannya di 2024, kita akan masukkan Dokter Tangguh ini sebagai nakes dari puskesmas yang di beri tugas tambahan, jadi mereka ini bisa terdata di SISDMK dengan tugas tambahan nakes tangguhnya Batanghari," jelas Fitri.

"Nah baiklah, kami tunggu itu ya? Jangan cuma ngomong disini aja, disini juga ada Kepala Bakeuda yang menyaksikan," pungkas Sirojuddin.

Pewarta: Juniko

Selasa, 04 Juli 2023

Fraksi PPP Apresiasi Capaian 33 Program Pemerintah Batanghari



BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPRD Kabupaten Batanghari dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi atas capaian pemerintah daerah yang sudah menyelesaikan 33 dari 36 program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat kampanye pilkada lalu.

Hal ini disampaikan oleh Turisman, dalam agenda rapat paripunrna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keungan Pemerintah Daerah TA 2023, Senin (12/6/23).

"Kami Fraksi PPP memberikan apresiasi yang sebesar - besarnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil upati Batanghari  serta seluruh perangkat pemerintah yang
terlibat atas terealisasinya 33 program yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan capaian - capaian positif berkat koborasi, sinergi dan akselerasi yang baik," ungkap Turisman

Capaian tersebut menurut Turisman berdampak dalam beberapa kategori diantaranya;

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari Meningkat dari 4,85% naik 7,42% di tahun 2022

b. Kesenjangan pendapatan menurun 0,310 ditahun 2021 menjadi 0,291 ditahun 2022 yang artinya ketimpangan pendapatan menurun dan penapatan masyarakat semakin merata.

c. Indek Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,11 menjadi 70,5.

d. Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,05% menjadi 9,36% dan menurunya tingkat penganguran terbuka di Kabupaten Batanghari dari 4,26% menjadi 3,53%

Turisman menilai, capaian tersebut membuktikan program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati berdampak bagi kesenjangan masyarakat secara menyeluruh.

"Statistik positif tersebut sedikit menggambarkan bahwa rogram-program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten
tang Hhi di tahun 2022 berdampak positif bagi masyarakat," tandasnya.


Reporter: Juniko

Ketua DPRD Apresiasi Pemerintah Daerah Pertahankan Opini WTP




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jambi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin saat memberikan pidato sambutan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (DPRD) di ruang pola Gedung BPK Jambi, Rabu (26/5/23).

"Kami di DPRD memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pemkab Batanghari atas penghargaan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Anita Yasmin.

Anita Yasmin berujar, pihaknya merasa puas dengan capaian ini. Pasalnya, opini WTP yang diterima Pemkab Batanghari ini diakuinya tidak didapat dengan cara yang mudah.

"Terimakasih kepada jajaran pemerintah yang bekerja tidak kenal siang dan malam, sehingga dapat meningkatkan kinerja daerah dalam memajukan Kabupaten Batanghari. Opini WTP Ini adalah suatu kebanggaan," akunya

Politisi PAN ini juga mengakui, ada beberapa poin catatan yang di terima DPRD Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan Jambi untuk diperbaiki.

"Terimakasih atas kritik dan sarannya maupun langkah-langkah dari BPK, tentunya ini akan menjadi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja serapan anggaran pemerintah Batanghari pada masa yang akan datang," papar Anita

Anita Yasmin berujar, masukan dari BPK untuk DPRD ini akan menjadi evaluasi para jajarannya di DPR dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

"Sebagai tindaklanjut dari yang disampaikan oleh BPK, tentunya kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dengan penuh rasa tanggungjawab mengenai LHP ini, dan ini tentu juga akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja Pemerintah Batanghari yang pada tujuan akhir dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari," pungkas Ketua DPRD

Reporter: Juniko

Berani, Fraksi PPP Kritik Pemkab Batanghari Terkait Persoalan ini




BATANGHARI,TIGASISI.NET – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tarmizi dengan berani mengkritik Pemerintah Daerah Batanghari dalam rapat banggar yang digelar bersama TAPD beberapa waktu lalu.

Dengan tegas, salah satunya Tarmizi mempertanyakan kinerja dari Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Izal Fahlefi yang menurutnya belum mampu menyelesaikan persoalan aset tanah milik pemerintah yang sampai kini belum memiliki keabsahan yang kuat atau bersertifikat.

Seakan tak memperdulikan bahwa ketua DPW PPP merupakan Bupati Batanghari saat ini, Tarmizi menganggap Pemerintah tak serius dalam menangani persoalan aset tanah ini, yang diketahui selalu menjadi temuan BPK di setiap tahunnya.

“Pemerintah ini kurang serius dalam menangani masalah aset di Batanghari ini, kalau serius kecil hanya 965 persil ini, Pak Bupati saja 10 ribu menyiapkan sertifikat gratis untuk masyarakat bisa, masak ini cuma 965 persil sampai berpuluh tahun gak selesai – selesai,” protes Tarmizi dengan nada tinggi.


Waka DPRD Ilhamuddin Hadiri Penutupan MTQ ke-53 Tingkat Kabupaten




BATANGHARI,TIGASISI.NET – Wakil Ketua DPRD Batanghari Ilhamuddin menghadiri penutupan MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2023 di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Rabu (07/06/23).

Pergelaran MTQ tersebut ditutup secara langsung oleh Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar, dimana pada MTQ tingkat Kabupaten itu, Kecamatan Muarabulian lebih mendominasi dalam tiap perlombaan dan berhasil sebagai juara umum.

Wabup Bakhtiar dalam pidatonya menyampaikan, terutama ia mengucap syukur atas terselenggaranya kegiatan itu dengan baik.

“Alhamdulillah MTQ tingkat Kabupaten yang ke-53 ini berjalan dengan lancar, mulai dari pembukaan hingga selesainya pada malam ini,” ungkap Bakhtiar.

Bakhtiar mengatakan, pergelaran MTQ yang dilakukan secara rutin akan mendorong minat anak – anak di Batanghari untuk gemar belajar dan membaca Al qur’an. Menurutnya, MTQ ini juga sebagai bahan evaluasi dan penjaringan peserta untuk ditampilkan ke ajang perlombaan yang lebih tinggi.

“Dalam MTQ ini kita mendapatkan bibit – bibit peserta yang akan baik dan berbobot setelah mengikuti fase tingkatan yang terdahulu,” jelasnya.

Di akhir sambutan ia tak lupa mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Mersam yang sudah berusaha mensukseskan MTQ ini dan bekerjasama demi kelancaran acara.


Reporter: Juniko

Anita Yasmin Desak Pemerintah Daerah Serius Tindaklanjuti Temuan BPK




BATANGHARI, TIGASISI.NET – Menyikapi sejumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin meminta Pemerintah Daerah serius dalam menyikapi persoalan tersebut.

Politisi dari PAN itu menilai, sejumlah temuan BPK kali ini cukup menjadi perhatian khusus pihaknya di DPRD.

“soal temuan dari BPK ini cukup besar ya, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Kedepan hal ini akan kita bahas secara intensif dengan TAPD Pemerintah Batanghari,” kata Anita Yasmin, Senin (12/6/23).

Yasmin membeberkan, selain temuan terhadap kegiatan fisik yang bersumber dari dana pinjaman daerah, BPK juga menemukan adanya kejanggalan soal potongan TPP ASN sebesar 4 persen, dimana hal itu menurut BPK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Beberapa kegiatan pinjaman daerah tentang kekurangan volume, kemudian masalah BPJS, yang potongan TPP ASN itu,” cerita Yasmin singkat.

Tak hanya itu, wanita yang pernah menerima gelar sebagai Ketua DPRD termuda se- Indonesia ini juga menyebutkan persoalan honorarium dan juga aset milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK.

“Ada aset yang tidak bergerak, kemudian ada beberapa aset tanah pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,” tutupnya.

Reporter: Juniko

Ketua DPRD Dampingi Bupati Batanghari Terima Penyerahan LHP dari BPK RI




BATANGHARI, TIGASISI.NET – Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin turut mendampingi Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dalam rangka menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022.

Atas laporan pengelolaan keuangan itu, Pemkab Batanghari kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan kalinya secara berturut – turut, yang diserahkan oleh Kepala Subauditorat BPK Nur Miftahul Lail kepada Bupati Batanghari.

Meskipun begitu, masih ada temuan dari BPK dalam pengelolaan Keuangan Daerah, diantaranya kekurangan volume pada sejumlah pekerjaan hingga temuan terhadap potongan TPP ASN sebesar 4 persen yang menurut BPK sudah mengangkangi aturan yang lebih tinggi.

Menyikapin hal ini, Anita Yasmin meminta Pemkab Batanghari segera menindaklanjuti hasil temuan dari BPK sesuai hasil rekomendasi paling lambat 60 hari kedepan.

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah mendapat Opini WTP, namun memang, kita kan ada beberapa catatan dari BPK dan ini wajib untuk ditindaklanjuti,” kata Anita saat diwawancarai, Kamis (26/6/23).

Mantan Presenter TVRI itu meminta, pemerintah daerah serius dalam menyikapi persoalan ini, dikarenakan temuan BPK pada tahun anggaran 2022 cukup besar dari tahun 2021 lalu.

"Nah beberapa item ini nantinya perlu dibahas oleh TAPD dan Banggar untuk terus memantau hal itu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan," tandasnya.


Reporter: Juniko

Anita Yasmin Ikuti Car Fee Day Memperingati Hari Anti Narkoba Bersama BNNK Batanghari




BATANGHARI, TIGASISI.NET – Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin mengikuti Car Free Day jalan sehat bersama dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Batanghari, Minggu (25/6/23).

Acara yang digelar di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Depan Rumah Dinas Bupati Batanghari itu tampak ramai dipadati oleh peserta yang turut memeriahkan acara.

Tampak hadir di acara tersebut Sekda Batanghari Muhammad Azan, Kapolres Batanghari, Kepala BNNK, Kajari, Kepala Pengadilan Negeri Muarabulian dan beberapa pejabat lainnya.

Anita Yasmin mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah bersama dalam sosialisasi menekan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Batanghari.

“Saya sangat mendukung adanya kegiatan ini, semoga kita sama – sama dapat memerangi peredaran narkoba di Batanghari khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya, mari kita bergandengan tangan agar generasi kita terbebas dari narkoba,” katanya.


Reporter: Juniko

Selasa, 27 Juni 2023

Soal BPJS Guru PAMI, MK "Ditunggu" DPRD

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  Kabupaten Batanghari, guna membahas temuan BPK RI.

Selain mengupas habis kejanggalan pemotongan TPP ASN tahun 2022 lalu, DPRD rupanya juga mengundang Mantan Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Batanghari, MK, soal dugaan penyalahgunaan uang iuran BPJS guru PAMI (Pengajian Antara Maghrib dan Isya) dan pegawai syara', yang santer dibicarakan belakangan ini.

Namun, niat anggota dewan untuk meminta penjelasan MK tak membuahkan hasil. MK yang seyogianya hadir di gedung dewan pada pukul 10.00 WIB memilih untuk mangkir.

Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin  berulang kali meminta Sekda Batanghari menelpon MK agar datang ke gedung dewan. Namun hingga azan maghrib berkumandang,  MK tak kunjung tampak batang hidungnya.

"Tolong telpon saudara MK, sudah di mana, hari ini beliau kita undang resmi untuk menjelaskan duit BPJS guru PAMI ini, kita sudah tunggu dari tadi," kata Ilhamuddin dengan nada kesal.

Beberapa pegawai berbaju teluk belango sempat terlihat sibuk, berusaha menelpon MK walau tak ada kabar pasti. Sebagian lagi mondar-mandir di ruang rapat DPRD, kasak kusuk tak jelas.

Suasana makin tegang saat Ilhamuddin terus menanyakan keberadaan MK. Ilhamuddin yang terlihat kecewa akhirnya beralih  mencecar Sekda Batanghari M Azan terkait sanksi yang akan diberikan kepada MK.

"Sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI , Mantan Kabag Perencanaanaan dan Keuangan Setda berinisial MK ini harus dijatuhi sanksi, kira-kira  sanksinya apa pak Sekda? Tanya Ilham.

Atas pertanyaan itu, Sekda Batanghari M Azan menjelaskan kalau pihaknya akan  mempedomani rekomendasi BPK RI.  "Sesuai dengan rekomendasi BPK, kami diberi waktu selama enam puluh hari untuk menuntaskan segala temuan, termasuk sanksi saudara MK ini, nanti ada tim khusus yang akan mengkaji dan merekomendasikan sanksi  apa yang akan diberikan, namun sanksi paling ringan teguran, sanksi beratnya bisa saja pemberhentian dari ASN," jelas Sekda.

Merasa belum puas,  Ilhamuddin akhirnya meminta MK dipanggil ulang dalam rapat lanjutan pekan depan. Secara khusus ia meminta Sekda Batanghari memastikan kehadiran  semua OPD  terkait, dalam rapat mendatang.

" Karena MK hari ini tak datang, Saya minta dijadwalkan ulang, sekalian undang Mantan Bendahara Pengeluaran inisial MT, ini ada dua nama yang tersangkut iuran BPJS guru PAMI ini," pungkas  Ilhamuddin.

Untuk diketahui, auditor BPK RI mengendus indikasi penyalahgunaan uang iuran BPJS pegiat agama di Sekretariat Daerah Batanghari tahun 2021. Saat itu MK yang menjabat sebagai Kabag Keuangan disebut menggunakan uang iuran BPJS Rp 217 juta  untuk kepentingan pribadi. 


Pewarta: Juniko





  

Senin, 26 Juni 2023

Soal Potongan 4% TPP, Tesar: Duit itu Tidak Masuk ke Kantong Bupati Batanghari



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, Tesar Arlin akhirnya buka suara soal temuan BPK RI tentang pemotongan 4 persen TPP ASN tahun 2022 lalu.

Hal tersebut di sampaikan Tesar saat mengikuti rapat banggar bersama DPRD dan TAPD Pemkab Batanghari, Senin (26/6/23), dimana rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, dan Wakil Ketua II Ilhamudin.

Dalam keterangannya, Kepala Bakeuda itu memastikan, uang potongan  TPP ASN  yang menjadi temuan BPK (Rp 1,8 miliar) murni disetorkan ke rekening BPJS dan tidak pernah masuk dalam kantong pribadi.

Pernyataan itu disampaikan Tesar karena ia menangkap adanya isu liar yang mengatakan uang tersebut tidak dibayarkan ke BPJS melainkan masuk ke kantong pribadinya maupun kantong Bupati Batanghari.

"Bahwa uang yang kami potong Rp 1,8 miliar itu sudah kami setor dan sesuai pengajuan OPD masuk ke BPJS, kalau ada yang mengatakan uang itu masuk ke kantong Tesar, kantong Sekda, maupun kantong Pak Bupati, itu tidak ada, Saya yakinkan sampai langit ketujuh itu semua tidak ada," ungkap Tesar meyakinkan seluruh anggota dewan yang hadir.

Mantan Kepala Dinas DPPKBP3A itu menjelaskan,  terdapat perbedaan pemahaman antara Pemerintah Batanghari dan BPK RI.Hal ini menurut Tesar menjadi penyebab potongan TPP ASN di Batanghari sampai menjadi temuan  BPK Perwakilan Jambi itu.

Tesar menambahkan, potongan 4 persen dari TPP ASN sejatinya tidak mengurangi jumlah hak ASN. Karena besaran TPP yang diatur dalam Perbub 65 sudah termasuk  iuran BPJS.

"Di dalam perhitungan kertas kerja, 4 persen itu dihitung subsidi, jadi kalau 4 persen itu tidak masuk dalam potongan TPP,  itu ya kalau TPP-nya Rp 2 juta tetap Rp 2 juta, itu yang perbedaan presepsi antar tim TPP dan BPK. Pemotongan itu ada di SP2D baik itu yang 1 persen maupun 4 persen," imbuhnya.

Reporter: Juniko

Sabtu, 24 Juni 2023

Potongan TPP ASN 4% untuk BPJS Kesehatan, Aminudin: ini “Penyerobotan” Hak ASN




BATANGHARI, TIGASISI.NET – Pemotongan uang  TPP ASN sebesar 4 persen untuk iuran BPJS  yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari,  menurut DPRD adalah penyerobotan hak ASN.

Hal ini diungkapkan oleh anggota dewan  Fraksi Gerindra Aminudin, saat menggelar rapat khusus tindaklanjut temuan BPK,  bersama TAPD Batanghari belum lama ini.

“Kalau menurut keterangan mereka (TAPD) uang ini sudah disetor ke rekening BPJS, sementara pihak yang dipotong yaitu ASN, itu kan hak mereka, ini semacam “penyerobotan” kalau menurut saya. Seharusnya ini kan harus dipelajari dulu secara regulasi baru bisa di eksekusi, apakah ini keteledoran atau pemahaman yang berbeda,” kata Aminudin.

Pria berambut putih ini juga mempersoalkan kecerobohan Pemkab Batanghari dalam pemotongan TPP ASN, menurutnya pemkab sudah mengangkangi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

“Ada aturan–aturan yang lebih tinggi yang sudah mengatur tentang itu, kenapa mereka ini berpedoman kepada Perbup, Kita kan tidak boleh melangkah dari aturan yang lebih tinggi, nah ini belum dapat jawaban dari TAPD,” ujarnya.

Lebih lanjut,  Amin mempertanyakan langkah Pemkab Batanghari atas rekomendasi BPK RI. Dimana BPK meminta Pemkab Batanghari memproses kekurangan TPP ASN akibat dipotong BPJS 4 Persen.

“Kemudian kami di DPRD juga mempertanyakan bagaimana dengan pengembalian uang ini, uang darimana yang mau dikembalikan? Sementara uangnya sudah disetor ke rekening BPJS, kalaulah di ambil dari Kas Daerah tentu harus penganggaran dua kali, dan itu harus ada persetujuan kami di DPRD, kalau ada perubahan harus ada persetujuan dewan,” timpalnya.

Hingga saat ini DPRD sendiri mengakui belum menerima data dari Pemerintah terkait jumlah ASN yang TPP-nya sudah dipangkas sekaligus besaran pemotongan dari tiap masing – masing ASN.

“Itu belum diterima, itu nanti yang akan kita dalami berapa jumlah ASN, berapa jumlah potongan, masalahnya mereka ini tidak hadir,” pungkasnya.


Reporter: Juniko

Rabu, 21 Juni 2023

DPRD Cecar Pemkab Batanghari Soal Proyek Pinjaman Daerah



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Batanghari dicecar beragam pertanyaan oleh pimpinan dan anggota DPRD Batanghari dalam Rapat khusus tindak lanjut temuan BPK, Selasa (20/06/2023).

Anak buah Bupati Batanghari itu didesak untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan pinjaman daerah pada Bank Jambi dan Bank Sumsel Babel ini.

"Soal Pinjaman Daerah ini saya agak bingung, kenapa duitnya belum keluar dari Kas Daerah tapi sudah menjadi temuan BPK, biasanya yang diperiksa itu duitnya sudah keluar lalu ditanya kemana perginya duit itu, kan begitu logikanya, ini masih menjadi misteri bagi saya," kata Wakil Ketua II Ilhamudin.

DPRD juga menilai,  proses pencairan proyek Pinjaman Daerah terkesan bertele-bertele. Beberapa paket pekerjaan yang tuntas dikerjakan Desember tahun 2022 lalu, baru dibayarkan pada Juni 2023.

"MoU PinDa ini kan di bulan Juli 2022, setau kami di lapangan fisiknya sudah selesai pada Desember 2022, kenapa kini baru dibayar? Saya agak sedih karena masalah ini berimplikasi luas, kita tau bahwa APBD ini pendobrak ekonomi, tapi ketika duit ini lambat cair maka pertumbuhan ekonomi juga ikut lambat," papar dewan dari Politisi PKB itu.

Ilhamudin berpendapat, pemerintah daerah harus segera melakukan proses pencairan setelah pekerjaan tersebut sudah dinyatakan selesai di akhir tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pendapat BPK dalam LHP atas LKPD 2022.

"Ini mestinya dicairkan setelah pekerjaan itu selesai, tapi kok baru sekarang dibayar, ada yang dibulan April, Mei, sampai Juni. Apakah disitu ada faktor kesengajaan? Kita mungkin tidak membayangkan bahwa kontraktor yang mengerjakan itu ada yang berutang sana - sini, minjam bank, dan itu dikenakan bunga, nah kini kena denda lagi karena ada kekurangan volume," jelasnya.

Anggota DPRD Fraksi Golkar Sirojudin juga mengatakan hal yang sama, menurutnya  proses pencairan dana Pinda, Bakeuda Batanghari terkesan pilih kasih dengan pihak rekanan.

"Sekarang ini yang jadi masalah, Desa Ladang Peris dan Desa Sungkai, kemudian Desa Sungai Ruan dan Desa Rantau Gedang, jalan ini kan sudah lama selesainya, nah kenapa (pembayaran) lambat daripada yang lain, pencairannya malah lambat dari jalan Ness," protes Siroj.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Bakeuda Batanghari,  Akmal menjelaskan proses pencairan tersebut dapat dibayarkan apabila pihak rekanan benar-benar  melengkapi tanggung jawab secara fisik pekerjan dan administrasi.

"Kami Bakeuda akan memproses tergantung kecepatan rekanan  dalam melengkapi dokumen terkait pinjaman ini, apabila lengkap kami akan konsultasikan ke Inspektorat dan Bank Jambi tentang proses pencairannya, apabila tidak lengkap maka akan kami kembalikan," tutur Akmal.

Reporter: Juniko

Senin, 19 Juni 2023

Capaian PAD Rendah, Anita Yasmin: Pemda Harus Akui Kinerjanya Kurang Baik



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin meminta Bupati Batanghari  melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Yasmin meminta Pemkab Batanghari bersikap ksatria untuk mengakui bahwa kinerja pemerintah daerah kurang maksimal dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Bukan tanpa alasan, hal itu disampaikan Yasmin lantaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari tahun 2022  hanya 67,46 persen.

"Ya pemda harus mengakui bahwa mungkin kinerja Kita memang kurang baik sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi," kata Anita Yasmin  usai Hearing bersama TAPD , Senin (19/06/2022).

Mantan presenter TVRI itu menjelaskan,  target PAD tahun  2022  sebesar Rp 158 miliar  sudah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Batanghari saat penyusunan APBD. Namun, hingga berakhirnya tahun 2022, realisasi PAD hanya tercapai Rp 107 miliar.

"Mohon maaf ya, soal pendapatan ini Kita sudah berkomitmen dari penganggaran tahun 2022 bahwa ketika Kita berani menganggarkan ini (PAD), berarti  Kita harus siap untuk mencapai itu, diminta komiten bersama kok antara Pemkab dengan DPRD pada saat itu," bebernya.

Politisi PAN ini  juga menyesalkan sikap anak buah Bupati  Batanghari yang terkesan menyepelekan urusan pendapatan daerah. Padahal lemahnya realisasi PAD juga berimbas kepada belanja daerah.

 "Tadi kepala BAPPERIDA menyatakan bahwa dari segi perencanaan masalah PAD ini memang tidak ada temuan BPK, tapi persoalannya bukan di situ,  artinya apabila itu tidak tercapai masalahnya ada di kinerja kan?" Tegas  Yasmin.


Reporter: Juniko

Selasa, 13 Juni 2023

Jaafar Desak Pemkab Batanghari Kembalikan Potongan TPP ASN



BATANGHARI, TIGASISI.NET   - Wakil Ketua I DPRD Batanghari Jaafar mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari segera memproses temuan BPK terkait pemotongan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Batanghari Tahun 2022.

Kata Jaafar, Pemkab Batanghari harus segera mengambalikan uang TPP ASN yang dipotong dengan dalih iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sebagaimana rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.

“Masalah ini sudah menjadi perhatian serius kita setelah penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkab Batanghari.  Yang jelas ini pemotongan atas hak-hak ASN, bilamana memang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ya harus dikembalikan ke ASN,” tegas Jaafar.

Lanjut Jaafar, ia sependapat dengan pernyataan Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin yang mendesak Pemkab Batanghari segera menindaklanjuti semua temuan BPK.”Seperti pernyataan ibu Ketua (Anita Yasmin.red) apa yang menjadi temuan BPK ya harus dikembalikan,” timpalnya.

Sebagaimana diketahui, dalam salinan LHP atas LKPD Batanghari TA 2022,  BPK menganggap Pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp1,8 miliar dalam uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Batanghari Tahun 2022 tidak tepat dan keliru secara aturan.

Hasil konfirmasi BPK kepada Tim Pelaksanaan TPP diketahui,  Uang TPP dibayarkan langsung kepada masing-masing pegawai setelah dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) seperti pajak dan iuran jaminan kesehatan BPJS. Adapun PPK atas TPP meliputi potongan PPh Pasal 21 serta potongan atas iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dan 4persen.

“Perhitungan TPP yang dikurangi dengan potongan Iuran BPJS 4 persen tersebut  menurut BPK tidak tepat karena sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, dimana  iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan iuran sebesar 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kabupaten Batang Hari) dan iuran sebesar 1 persen dibayar oleh peserta (ASN),” Tulis BPK.

Menurut BPK,   Tim Pelaksanaan TPP ASN TA 2022 tidak cermat dalam merumuskan  kebijakan pelaksanaan TPP dengan membuat klausul pada Pasal 33 ayat (2) Perbup Nomor 65 Tahun 2021. Sehingga BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari segera merevisi regulasi tersebut.

Tak Hanya itu, BPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari mengembalikan TPP ASN yang dipotong pada tahun 2022 lalu.

Reporter: Juniko

DPRD Batanghari Upayakan Tunjangan Guru PPG PAI Naik



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, mengupayakan tunjangan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sudah mengikuti pre-test pendidikan profesi guru (PPG) naik di tahun depan.

Hal ini berdasarkan permohonan yang ditujukan oleh forum guru PAI ke DPRD Batanghari saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Komisi I, bertempat di Aula Gedung DPRD, Senin (12/6/23).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Sirojuddin, yang didampingi Wakil Ketua Komisi I, Aminuddin dan juga beberapa anggota dewan lainnya.

Dihadapan sejumlah guru agama yang hadir, Sirojudin mengatakan, pihaknya di DPRD akan memperjuangkan permohonan dari PPG PAI tersebut.

Diketahui, profesi guru agama ini meminta pemerintah daerah memberikan sertifikasi kepada guru yang berjumlah 109 orang sebesar Rp 5 Juta per orangnya.

"Akan kami usahakan, aspirasi para guru ini bersama rekan DPRD lainnya akan kami perjuangkan di tahun 2024," kata politisi Golkar itu.

Sirojudin menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya di DPRD akan memanggil tim TAPD Pemerintah Batanghari terkait anggaran yang akan dikeluarkan untuk para guru agama ini.

"Nanti akan kami panggil Dinas Pendidikan, Kemenag, BKPSDM, Bakeuda dan juga para guru. Kalau untuk permasalahannya sudah jelas ini, nanti kita tanyakan kenapa surat permohonan yang dikirimkan ke Bupati tidak pernah di tanggapi," tegas Dewan asal Mersam itu.

Sebelumnya, sejumlah guru PPG PAI meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari menganggarkan insentif guru agama. Menurutnya, guru agama sangat berperan dalam mendidik moral anak di Batanghari.

Reporter: Juniko

Senin, 12 Juni 2023

PAD Turun Drastis, Fraksi PAN Pinta Bupati Evaluasi Kinerja Seluruh Kepala OPD



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 menurun secara drastis, hanya mencapai 67,46 persen.

Penuruan PAD ini meliputi dari berbagai sumber pendapatan, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah.

Menyikapi hal ini, DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief segera mengevaluasi seluruh kinerja kepala OPD.

Diketahui PAD Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 hanya mampu menyentuh angka Rp 107.138.940.114 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 158.824.809.227.

"Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah  yang disampaikan kepada DPRD Batanghari, PAD Batanghari yang mengalami penurunan tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Atas penurunan realisasi PAD ini harus menjadi tolak ukur Bupati Batanghari untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD secara menyeluruh," kata politisi PAN, Azizah saat rapat paripuna penyampaian pandangan fraksi, Senin (12/6/23).

Dewan Dapil Pemayung - Bajubang itu menambahkan, pemerintah harus bekerja keras dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Batanghari kedepannya.

"Kalau PAD terus mengalami penurunan, kedepan akan sangat mempengaruhi program - program pembangunan pemerintah, yang tidak hanya berpengaruh pada masyarakat tapi juga aparatur pemerintah," tandasnya.

Reporter: Juniko

Minggu, 11 Juni 2023

Anita Yasmin Hadiri Jumpa Tokoh Bersama Peserta Raimuna Cabang Batanghari



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin menghadiri acara jumpa tokoh bersama peserta Raimuna Cabang Batanghari, Jumat (12/05/23).

Untuk diketahui, rangkaian acara Raimuna Cabang Batanghari ini merupakan pestanya Pramuka tingkat Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kwarcab Pramuka Batang Hari Perumnas Muara Bulian itu berjenjang dari tingkat Ranting di Kecamatan, Cabang di Kabupaten, Daerah di Provinsi sampai dengan Nasional dan pesertanya dari SMA serta Perguruan Tinggi se-Batang Hari

Dalam sambutannya, Anita Yasmin mengatakan kegiatan positif yang di cetuskan oleh pramuka ini dapat melahirkan anak - anak bangsa yang cinta akan pancasila.

"Pramuka merupakan organisasi pendidikan diluar sekolah yang melahirkan anak-anak bangsa yg bermoral pancasila dan menegakkan NKRI," kata Anita Yasmin.

Ia berharap, kegiatan seperti ini rutin di galakkan demi mendukung anak - anak di Batanghari yang cinta akan keberagaman dan mengedepankan moral dalam kehidupan sehari - hari.

"Saya berharap sekali ya, kegiatan - kegiatan positof seperti ini selalu dikembangkan. Hal ini akan berdampak besar bagi penerus bangsa," jelasnya.

Reporter: Juniko

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Tentang LKPJ Bupati Batanghari




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari TA 2022.

Acara yang di gelar pada Kamis (27/4/23) ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Anita Yasmin, dan turut dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.

"Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna Tanggal 29 Maret 2023 yang lalu," ungkap politisi PAN itu.

Anita Yasmin mengatakan, pihaknya di DPRD mengapresiasi LKPJ Bupati Batabghari yang disampikan tepat waktu.

Ia berujar, berdasarkan peraturan yang di tetapkan, LKPJ akhir tahun Bupati Batanghari harus disampaikan ke DPRD paling lambat tiga bulan setelah anggaran tahun berakhir.

"Terhitung tanggal 20 Maret 2023 perihal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batanghari tahun 2022 ini sudah di terima," ujarnya.


Reporter: Juniko

© Copyright 2019 Tigasisi.net | AKTUAL & FAKTUAL | All Right Reserved