Tiga Kepala OPD Dianggap Coreng Nama Bupati, ini Tuntutan Aksi Usman CS

BATANGHARI, TIGASISI.NET- Sejumlah massa dari Gabungan  Aktivis Batang Hari berunjuk rasa pada Rabu (20/09), mendesak Bupati Muhammad Fadil Arief mengevaluasi kinerja anak buahnya.

Menggunakan mobil pick up warna hitam, massa yang dikomandoi Usman CS ini membawa  peralatan sound system berikut karton bertuliskan sejumlah tuntutan.

Usai menggeruduk kantor Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), massa berorasi cukup lama di depan Kantor Bupati Batang Hari.

Dalam orasinya, massa  mendesak Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, segera mencopot 3 orang pimpinan OPD,  masing-masing Kepala BKPSDM, Kadis PDK, dan Inspektur pada Inapektorat Daerah Batang Hari. 

Kata Usman CS,   pejabat-pejabat  tersebut  sudah mencoreng nama Bupati MFA, lantaran skandal pungli saat rekrutmen PPPK belum lama ini.

"Kami meminta Bupati Batang Hari mengevaluasi kinerja Pimpinan BKPSDM Kabupaten Batang Hari yang telah mencoreng citra Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, terkait hebohnya pemberitaan dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di BKPSDM Kabupaten Batang Hari," teriak Usman melalui alat pengeras suara.

"Kedua, kami mendesak Bupati Batang Hari untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Kabupaten Batang Hari, karena telah mencoreng dunia pendidikan dengan mempertontonkan buruknya moral pegawai Dinas PdK. Patut diduga, mereka telah berani melakukan praktik pungli dengan korbannya ratusan PPPK yang baru saja menerima SK Bupati Batang Hari," sambung Usman.

Lanjut Usman,  pihak dinas terkesan  tak mengindahkan perintah Bupati, dalam prosedur penyelenggaraan perektrutan PPPK.

"Namun faktanya, uang puluhan juta rupiah telah mereka nikmati dari ratusan PPPK yang belum pernah merasakan gaji sebagai PPPK. Ini merupakan alasan tepat bagi Bupati untuk mencopot pejabat di dua OPD tersebut," teriak Usman lagi dengan suara yang hampir menghilang.

Tak sampai di situ, pendemo juga mengkritik Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dianggap  tak punya nyali untuk menyelidiki praktek pungli dalam rekrutmen PPPK beberapa waktu lalu. 

"Meminta Inspektur/Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari agar mengundurkan diri dari jabatan, karena kami anggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Jika masih menduduki jabatan sebagai Inspektur, saudara Rokim bisa merubah sifat yang selalu tertutup pada publik. Kami minta saudara Inspektur terbuka kepada publik melalui pemberitaan dari media," pungkasnya.

Untuk diketahui, usai menggelar aksi di Depan Gerbang Kantor Bupati Batang Hari, massa kemudian bergeser menuju Kantor Inspektorat Daerah, Dinas PdK, Kejaksaan Negeri, dan Gedung DPRD.

Isu-isu lain yang disuarakan pendemo di antaranya soal penyelesaian temuan BPK selama rentang waktu 2021 hingga 2022.

Reporter: Juniko

Diskon Tarif Parkir di RSUD Hamba Bikin Lega Keluarga Pasien

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemberlakuan diskon tarif parkir yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Haji Abdoel Madjid Baotoe (Hamba) Kabupaten Batanghari bikin lega keluarga pasien yang dirawat.

Diketahui, pihak Rumah Sakit Hamba memberikan diskon parkir kendaraan kepada keluarga pasien mencapai 50 hingga 70 persen, dari tarif normal parkir sebesar Rp 15 ribu per malam.

Direktur RSUD Hamba Batanghari, dr. Ibnu Rahmat Muda mengatakan langkah yang dipilihnya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian pihaknya di RSUD kepada keluarga pasien yang dirawat inap di rumah sakit.

"Saat ini diskon parkir itu sudah berjalan, untuk keluarga pasien yang menginap kita daftarkan terlebih dahulu lewat aplikasi kendali parkir, kalau biasanya satu malam itu kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp 15 ribu, sekarang hanya Rp 5 ribu," kata Ibnu di Ruang Kerjanya, Jumat (15/9/23).

"Sedangkan untuk mobil, satu malam biasanya Rp 15 ribu kita diskon 50 persen, jadi mereka hanya bayar Rp 7.500. Walaupun dalam sehari kendaraan mereka 20 kali keluar masuk rumah sakit bayarnya cukup sekali," sambungnya.

Direktur RSUD dengan perawakan yang cukup tampan ini tak menafikan inovasi yang diciptakannya tersebut lari dari Peraturan Bupati (Perbup) No 40 Tahun 2021 yang mengatur tentang tarif parkir kendaraan di RSUD Hamba Kabupaten Batanghari.

Di dalam Perbup itu, kata Ibnu, besaran biaya parkir kendaraan permalamnya ditetapkan sebesar Rp 15 ribu, tidak termasuk biaya parkir kendaraan saat keluarga pasien membeli keperluan diluar.

"Tentunya ini ada pro kontranya, apalagi menyangkut pendapatan rumah sakit. Tapi niat saya kebijakan yang saya ambil ini hanya untuk mengurangi beban masyarakat, kalau biasanya kan setiap kali mau keluar bayar, sekarang kan tidak lagi, bebas kalau mau keluar," ungkap lelaki berkacamata ini.

Soal pendapatan, Ibnu mengatakan pihaknya optimis mampu mencapai target pendapatan dari sektor retribusi parkir yang sebelumnya telah disepakati oleh manajemen RSUD Hamba, sekalipun ongkos parkir tersebut dikorting.

"Kita lihat kedepannya, saya yakin melampaui target, kalau target tercapai bisa saja nanti pasien yang berobat pakai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) parkirnya kita gratiskan," pungkasnya.

Disisi lain, salah satu keluarga pasien di rumah sakit mengaku lega atas kebijakan yang diambil Direktur RSUD Hamba.

Menurutnya formulasi yang dicetuskan Ibnu sangat membantu dalam mengurangi beban masyarakat yang menginap di rumah sakit tersebut.

"Alhamdulillah, berarti kami tidak mikir-mikir lagi mau keluar dari pagar ini, karena tidak lagi bayar parkir. Karena kan banyak juga keperluan diluar seperti beli makan dan yang lainnya," ucap lelaki paruh baya yang duduk di kursi tunggu dengan kaki bersilang.

Reporter: Juniko

Kuatkan Pemahaman Masyarakat, Satgas Saber Pungli Lakukan Monev dan Sosialisasi di Sejumlah Desa

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Satuan tugas (Satgas) saber pungli Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan giat sosialisasi ke sejumlah desa dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat tentang praktik pungli, Senin (21/8/23).

Kali ini Desa Aur Gading, Kecamatan Bathin XXIV menjadi sasaran tim saber pungli Batanghari dalam sosialisasi tersebut.

“Sebagai tugas pencegahan, kami melakukan monitoring evaluasi (Monev) dan sosialisasi saber pungli di Desa Aur Gading untuk menyamakan kesepahaman terkait saber pungli ini. Tentunya dalam memberantas pungli butuh peran serta masyarakat,” ucap Inspektur pada Inspektorat Batanghari, Rokim.

Rokim juga menyebutkan, satgas saber pungli punya tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien sesuai kewenangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

“Iya itu kan tugas kami bersama sebagai tim, bagaimana praktik pungli ini bisa berkurang bahkan bisa hilang di Kabupaten Batanghari,” ujarnya.

Meski begitu, Rokim juga menyebutkan kerja sama tim yang solid kunci utama dalam menyikapi permasalahan pungli di daerah pimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief ini.

“Alhamdulillah kami di tim saber pungli ini punya satu tujuan yang sama dan target yang terukur, semaksimal mungkin kami upayakan pungli ini bisa diberantas, target kami Batanghari terbebas dari kata pungli,” ucap Rokim Optimis.

Reporter: Juniko

Pemkab Batanghari Tambah Kuota Guru PPPK 468 Orang, Target 2024 Tak Ada Lagi Guru Honorer

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melakukan penambahan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hasilnya, pada tahun 2023, Kabupaten Batanghari mendapat penambahan formasi guru PPPK sebanyak 468 orang.

"Untuk penambahan kuota PPPK itu benar adanya, kita sudah mengajukan formasi ke Kementerian Pendidikan, dan ke Badan Kepegawaian Negara. Kemarin antara BKPSDM dan PDK sudah mengirim formasi tersebut sebanyak 468 khusus untuk guru," kata Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas PDK Kabupaten Batanghari, Hasan Ashari, Senin (14/8/23).

"Kalau memang ada peluang, Pak Bupati juga berharap dari 468 itu kalau ada peluang untuk nambah, Pak Bupati siap untuk nambah," sambung Hasan.

Lanjut hasan, guru PPPK ini akan mengisi  formasi jenjang TK, SD dan juga SMP.

"Itu untuk semua kategori ya, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran," ujarnya

Hasan juga mengatakan, Dinas PDK Kabupaten Batanghari menargetkan semua guru honorer di daerah itu pada tahun 2024 sudah lolos PPPK semua.

"Perencanaan kita di 2024 tidak ada lagi tenaga honor di tingkat sekolah, karena pendidikan ini beda dengan yang lain, karena setiap tahunnya minimal ada 100 ASN kita yang pensiun," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah guru PPPK yang sudah lolos dan sudah dilantik berjumlah 673 orang, dari formasi yang diajukan pada tahun 2022 sebanyak 950 orang.

Reporter: Juniko

Inspektorat Batanghari Teken Fakta Integritas Pengamanan Proyek Strategis

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dihadiri Inspektur Daerah, Muhammad Rokim melakukan penandatangan fakta integritas kegiatan pengamanan proyek strategis (PPS), Senin (14/8/23).

Penandatangan itu dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Batanghari, turut hadir Kajari Batanghari Muhammad Zubair, Asisten II pada sekretariat daerah Batanghari, Kepala Dinas PDK, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Sekretaris Dinas Kesehatan dilingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari.

“Melalui penandatangan fakta integritas ini, para pihak yang terlibat diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Rokim.

Tak hanya itu, Rokim juga berharap penandatangan ini dapat menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, memperlancar pelaksanaan tugas pekerjaan yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Dengan demikian hasil pekerjaan proyek strategis daerah dapat tepat mutu, waktu dan kualitas,” ucapnya.

Mitos Petahana Selalu Kalah, Mampukah MFA Cetak Sejarah Baru?

BATANGHARI, TIGASISI.NET -  Kabupaten Batanghari adalah 1 dari 415 kabupaten yang akan menggelar hajatan pemilihan bupati tahun 2024 mendatang.

Isu yang menarik menjelang  gelaran Pilkada Batanghari, adalah  mitos soal bupati berstatus petahana, yang  selalu "keok" saat bertarung di periode kedua.

Menarik memang, karena dalam sejarah Pilkada Langsung sejak tahun 2005, memang tidak ada petahana yang menikmati "kursi empuk" Bupati Batanghari selama 2 periode berturut-turut.

Meski begitu,   pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah punya pandangan lain soal mitos  "Kutukan Petahana" di Pilkada Batanghari. Menurutnya   fenomena politik  itu bisa saja dipatahkan oleh Muhammad Fadhil Arief (MFA), Bupati Batanghari saat ini.

Kata Arfa'i, MFA mungkin saja bisa terpilih untuk periode kedua, jika  melakukan dua langkah berikut.

Yang pertama, jelas Arfa'i, MFA  harus memastikan elite-elite politik di Batanghari tetap konsisten mendukungnya hingga  pilkada 2024 mendatang.

"Kata kunci apakah Fadhil bisa memecahkan atau mematahkan sejarah Bupati Batanghari 2 periode berturut-turut adalah tergantung pada 2 aspek, pertama, aspek kemampuan Fadhil dalam mengakomodir elite-elite politik Kabupaten Batanghari," kata Arfa'i saat dikonfirmasi belum lama ini.

"Pada aspek pertama di wujudkan dengan cara elite politik yang berpengaruh selama ini mampu berdiri dalam barisan Fadhil. Tentunya dalam sisa masa jabatannya, mulailah memfokuskan pada strategi ini melalui pemenuhan kepentingan-kepentingan yang elite politik itu butuhkan," imbuhnya.

Lalu pada aspek yang kedua, Fadhil harus mampu menunjukkan kinerjanya selama menjabat, yakni melalui program-programnya yang langsung menyentuh ke masyarakat.

"Rakyat di bawah itu tidak melihat apakah pemerintah memiliki uang atau tidak, yang dilihatnya adalah apa yang dibangun dan dirasakan oleh rakyat di setiap desa tempat mereka tinggal. Pada konteks ini khususnya adalah wilayah yang selama ini rakyatnya telah merasakan kerja nyata dari bupati-bupati sebelumnya," katanya.

"Misalnya Bathin XXIV tentu ada alhamarhum Fattah, daerah Maro Sebo Ulu dan Mersam ada Syahirsah, termasuk juga daerah kota Muarabulian yang merupakan basis massa yang merasakan langsung sentuhan bupati-bupati sebelumnya," papar Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Jurusan Hukum Tata Negara itu.

Lelaki berkacamata itu juga menyebutkan, popularitas Fadhil tidak cukup hanya di tampakkan di media sosial dan poster-poster yang di pajang di wilayah Kabupaten Batanghari itu.

"Artinya jika 2 aspek yang saya sebutkan itu mampu dilakukan seorang Fadhil, maka peluangnya untuk menang itu ada. Dasar pikirannya adalah secara dinamika politik Batanghari saat ini lawan Fadhil itu sudah bisa dibaca tidak jauh dari nama Hafiz Fattah anak mantan bupati sebelumnya. Hal inilah memudahkan Fadhil untuk menentukan strategi pemenangannya," tutup Arfa'i.

Reporter: Juniko

Siasat dr. Ibnu Kurangi Beban Keluarga Pasien di RSUD Hamba

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdoel Madjid Batoe (HAMBA) Muarabulian, dr. Ibnu Rahmat Muda menyebutkan, dirinya memiliki siasat dalam mengurangi beban keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Katanya, pihaknya di RSUD bakal menciptakan “kartu khusus” yang nantinya akan diberikan kepada keluarga pasien yang dirawat.

Dijelaskan Ibnu, kartu tersebut berfungsi untuk mempermudah akses keluar masuk keluarga pasien saat melewati portal jaga, sehingga tidak akan dikenakan tarif parkir.

“Nanti saya akan buat sistem soal parkir itu, setiap keluarga yang mendampingi pasien yang sakit akan diberikan kartu khusus, jadi setiap kali keluar masuk dia tidak bayar selama pasien itu dirawat. Karena keluarganya ini kan banyak keperluan diluar seperti beli makan dan lain sebagainya,” kata Ibnu, Senin (7/8/23).

Kebijakan ini diakui Ibnu tidak ujug-ujug dibuat, ia mengakui kerap menerima laporan dari keluarga pasien tentang persoalan parkir ini.

“Saya kan sering turun bertanya langsung, karena keluhannya banyak seperti itu, dia ini kan makan diluar, nanti bolak-balik keluar masuk bayar lagi, menurut saya ini memberatkan,” akunya.

Lanjut Ibnu, kartu khusus itu akan disediakan di masing-masing kamar rawat pasien. Artinya, ada 136 kartu yang akan disiapkan RSUD, sesuai dengan jumlah kamar yang tersedia.

“Jadi setiap bad yang ada ditempatnya pasien itu sudah ada 1 kartu tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ibnu juga mengatakan bakal membuat jalur untuk pejalan kaki, sehingga masayarakat tidak lagi melewati jalan yang dipasangi portal. Ibnu menilai, jalan tersebut cukup membahayakan masyarakat yang melintas.

“Saya ingin di depan itu ada akses untuk pejalan kaki, karena banyak kejadian portal itu tiba-tiba macet, jangan lagi lewat portal itu, kadang orang tidak tau tiba-tiba portal itu sedang turun, jadi memang ada jalur alternatif untuk pejalan kaki,” tutupnya.

Reporter: Juniko

Masuki Tahun Politik, Fadhil: Tidak Ada Bersih-bersih Pejabat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menegaskan, dirinya tidak akan melakukan bersih-bersih pejabat dalam memasuki tahun politik ini.

Diketahui, ada beberapa anak buah Bupati Batanghari yang namanya ikut terseret dalam temuan LHP BPK pada LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 lalu.

"Oh enggak lah, pembinaan itu kan banyak prosesnya," ujarnya singkat saat diwawancarai, Selasa (1/8/23)

Fadhil menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan bersih-bersih pejabat, sesuai dengan kategori kesalahan yang dibuat.

"Jadi tugas Bupati itu pertama mengangkat pegawai, kedua memberikan peningkatan kompetensi pegawai, kemudian kalau ada yang salah ditegur dan dibina, kemudian kalau salah lagi ya di mutasikan, kalau salah lagi didemosikan, kalau salah lagi diberhentikan," tukas ayah empat anak itu.

"Jangan khawatir, semuanya dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Lelaki karib disapa Bang Fadhil ini juga menegaskan, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi, semua pejabat yang dianggap bermasalah sudah menerima sanksi dari tim Baperjakat Kabupaten Batanghari.

"Sudah ya, sudah semua, semuanya sudah disanksi," terangnya.

Ketua DPW PPP itu menjelaskan, pihaknya sudah memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kinerja dan kedisiplinan ASN.

"Sanksi itu kan ada tingkatannya, semuanya sudah disanksi. Kalau dia baru pertama kali melakukan diberikan teguran lisan, dua kali diberikan teguran lisan tertulis, jadi ada namanya komite disipilin dan komite etik," katanya.

Reporter: Juniko

DPRD Pertanyakan Status Tim Dokter Tangguh: Honor atau PPPK?

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memberi kepastian terhadap status Tim Dokter Tangguh. Hal ini membuat dewan dari fraksi Gerindra Aminuddin naik pitam.

Anak buah Prabowo Subianto itu menganggap, pemerintah belum bisa menjamin nasib Tim Dokter Tangguh kedepannya, yang merupakan mesin penggerak visi dan misi  Fadhil-Bakhtiar itu.

"Ada keluhan dari tim Dokter Tangguh ini bagaimana nasib mereka kedepan, statusnya ini apa sebenarnya? Regulasinya seperti apa?" Tanya Aminuddin, saat menggelar hearing bersama Dinkes, Bakeuda, RSUD Hamba dan Dinas Sosial, Selasa (1/8/23).

Politisi berambut putih itu meminta pemerintah daerah segera memastikan status 24 orang Tim Dokter Tangguh hasil rekrutan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari itu.

"Dengar-dengar cerita nanti ada pembukaan untuk honor PPPK, nah untuk ikut tes PPPK itu mereka tidak bisa, karena tidak jelas statusnya, apakah mereka ini Honda (Honor Daerah) atau tidak, nah ini harus cepat dicarikan jalan keluarnya, jangan sampai teraniaya mereka itu," tegasnya.

Sementara itu, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Batanghari, Sarmi Fitri, tak menampik bahwa Tim Dokter Tangguh belum memiliki kepastian status jabatan.

Ia menjelaskan, Tim Dokter Tangguh tersebut belum masuk kedalam data tenaga kesehatan (nakes) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

"Kami ada aplikasi SISDMK yang mendata nakes. Siapa saja yang masuk dalam SISDMK? Bagaimana perlakuannya dengan Dokter Tangguh? Dokter Tangguh ini bukan miliknya Fasyankes, karena dia membawahi kecamatan," ungkap Fitri.

Mendangar jawaban dari Dinkes, sontak membuat pimpinan rapat, Sirojuddin kaget. Politisi Golkar itu sangat menyayangkan sikap pemerintah yang kurang perhatian kepada Dokter Tangguh yang menurutnya sudah mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Nah inilah yang kami wanti-wanti, regulasinya kan kita yang bentuk Dokter Tangguh ini, kan tidak ada di kabupaten lain, di Kemenkes juga tidak ada, seharusnya jangan dibiarkan seperti itu, mohon maaf kalau ganti Bupati kemudian program Dokter Tangguh ini hilang mau di kemanakan anak-anak kita ini," ungkap Siroj dengan muka kecewa.

"Kami tidak mengajarkan Buaya berenang tidak, kalian lebih memahami masalah ini, karena ada 8 Dokter, 8 Perawat dan 8 Sopir yang pontang-panting, Dokter Tangguh ini visi-misi Bupati, mereka ini kan sudah mengabdi," terangnya.

Menyikapi pernyataan dari Sirojuddin, Fitri menyebutkan bakal menempatkan Dokter Tangguh ini di masing-masing puskesmas pada 8 kecamatan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa kedepannya di 2024, kita akan masukkan Dokter Tangguh ini sebagai nakes dari puskesmas yang di beri tugas tambahan, jadi mereka ini bisa terdata di SISDMK dengan tugas tambahan nakes tangguhnya Batanghari," jelas Fitri.

"Nah baiklah, kami tunggu itu ya? Jangan cuma ngomong disini aja, disini juga ada Kepala Bakeuda yang menyaksikan," pungkas Sirojuddin.

Pewarta: Juniko

Pemkab Batanghari Pasang Target Pendapatan Rp 1,6 Triliun di Tahun 2024

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari pasang target tinggi terhadap anggaran  pendapatan daerah secara umum di tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, Bupati Batanghari mematok angka Rp 1,6 Triliun.

Target pendapatan tersebut   meningkat sebesar Rp 212 Miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka total Rp 1,4 Triliun.

"Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, plafon anggaran sementara pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang kami ajukan sebesar Rp 1.652.165.412.758," kata Fadhil Arief menjelaskan dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS TA 2024, Selasa (1/8/23).

Target pendapatan itu dijelaskan Fadhil meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

"Untuk PAD sebesar Rp 166 Miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,48 Triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp 3 Miliar," jelasnya.

Target pendapatan tersebut diyakini Fadhil dengan berbagai alasan, ia meyakini Pemkab Batanghari mampu mencapai angka yang di sepakati.

"Untuk peningkatan pendapatan dari transfer dana pusat ke daerah, kita sudah update basis data Kabupaten Batanghari sehingga nanti DAU (Dana Alokasi Umum) kita bisa bertambah, kemudian DBH (Dana Bagi Hasil) kita bisa bertambah dan DAK (Dana Alokasi Khusus) kita juga bisa bertambah, dan perkembangannya dari tahun ke tahun sudah bagus, terus meningkat terhadap TKDD Kabupaten Batanghari," paparnya.

Sedangkan untuk pengoptimalan PAD, kata Fadhil, pihaknya akan melibatkan para ASN di Batanghari sebagai objek percontohan bagi masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak.

"Untuk mewujudkan PAD yang lebih tangguh, dengan mendorongnya kesadaran kolektif yang dimulai dari aparatur pemerintahan sebagai teladan yang meluas bagi masyarakat secara masif, mulai dari Kepala Desa, Lurah, pejabat OPD, DPRD untuk patuh membayar pajak daerah," tandasnya.

Pewarta: Juniko

Foto: Diskominfo Batanghari

Pasca Temuan BPK, Pengamat: Waktunya MFA Bersih-bersih Pejabat, Jangan Asal Ikut Kata Bupati

BATANGHARI, TIGASISI.NET -   Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya,  pasca keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), terhadap Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.

Pendapat ini disampaikan oleh Pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah, kepada tigasisi.net, Senin (31/07/2023). Kata Arfa'i, saat ini adalah waktu yang tepat bagi MFA untuk melakukan upaya "bersih-bersih" terhadap anak buahnya yang berkinerja buruk.

Dosen dari Fakultas Hukum Unja itu menilai temuan  BPK yang menyeret sejumlah nama pejabat Batanghari sedikit banyak akan berimbas pada persepsi publik terhadap pemerintahan MFA.

"Adanya temuan itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik,  yang harus dilakukan bupati adalah mengevaluasi pejabatnya dengan tolok ukur manajemen kinerja dan integritas terukur, bukan hanya  integritas asal ikut kata bupati," ungkap Arfa'i, Senin (31/7/23).

Kata Arfa'i, nama-nama pejabat yang terseret dalam temuan BPK, akan menjadi "batu sandungan" bagi langkah politik MFA di masa yang akan datang.

"Ini akan merusak citra dan bisa menjadi catatan hitam MFA sebagai  Bupati, mengingat Bupati memiliki tanggungjawab politik dan juga moral," ungkapnya.

Arfa'i menyebutkan, saat ini adalah momen yang tepat jika MFA  ingin melakukan perombakan pejabat, mengingat masa jabatannya akan berakhir tahun depan. Apa lagi  waktu 2,5 tahun yang telah berlalu, dirasa cukup untuk menilai kinerja anak buahnya.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat penyamaan persepsi antara pejabat dengan bupati, dengan berorientasi pada tercapainya program dan menjaga nama baik MFA dalam tahun politik ini," jelasnya.

Lanjut Arfa'i,  sebagai bupati MFA  tidak perlu mengedepankan ego untuk memaksakan programnya terealisasi sempurna tanpa adanya kajian-kajian terlebih dahulu.

"Kemudian yang mesti dilakukan Bupati adalah, tidak memaksakan program tanpa ada perencanaan yang konprehensif dan matang," pungkasnya.

Reporter: Juniko

Inspektur Hadiri Rakor dengan BPKP Jambi Soal Penetapan Besaran Belanja Honorarium di Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektur daerah pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Rokim menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi guna membahas besaran belanja honorarium di Pemerintahan Kabupaten Batanghari, Rabu (26/7/23).

Diketahui, belanja honorarium tahun anggaran 2022 pada pemkab Batanghari menjadi temuan BPK Perwakilan Jambi. Berdasarkan hasil audit dari BPK, belanja honorarium pemkab Batanghari melebihi dari batas belanja yang ditetapkan pemerintah pusat.

Inspektur Rokim mengatakan rakor ini merupakan tindaklaknjut tentang besaran belanja honorarium tahun 2023 yang mengacu pada Perpes No 33 tahun 2020.

“Ya ini sebagai bentuk ikhtiar kita ya, bagaimana di pemeriksaan berikutnya belanja honorarium di Batanghari tidak terjadi temuan lagi,” kata Rokim.

Rokim menyebutkan, pemerintah 

Kabupaten Batanghari terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Untuk diketahui, turut hadir dalam rakor itu Kepala BKPSDM, Mula P Rambe, Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah, Syafri dan tamu undangan lainnya.

Reporter: Juniko

Inspektorat Batanghari Bekali Guru PAUD Tentang Pengelolaan Dana BOS yang Sehat

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Kabupaten Batanghari menggelar peningkatan kapasitas seluruh tenaga guru PAUD Negeri yang ada di daerah tersebut tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Rabu (19/7/23). Inspektur pada Inspektorat Batanghari, Rokim yang menjadi pemateri dalam acara itu.

Rokim menyebutkan, pembekalan ini digelar dengan tujuan agar guru PAUD di Batanghari paham dengan mekanisme penggunaan dana BOS.

“ya wajib kita bekali guru-guru PAUD kita bagaimana cara mengelola dana BOS yang benar dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Rokim.

Mantan Sekretaris Dinas PDK Batanghari ini berharap, guru PAUD di Batanghari lebih sehat dalam mengatur pengelolaan dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Kalau diberikan pemahaman tentunya guru paud ini lebih paham mau digunakan untuk apa uang tersebut, tentunya lebih mengedepankan azas manfaatnya dan tidak terjadi temuan dalam pelaporan,” tuturnya.

Reporter: Juniko

Tekan Praktik Pungli, Inspektorat Batanghari Gelar Rapat Koordinasi Bersama Tim Saber Pungli

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Daerah pada pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat koordinasi bersama tim sapu bersih pungutan liar (Saber pungli) di daerah tersebut, Selasa (18/7/23).

Tampak hadir Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Batanghari, Aulia Rahman, Waka Polres, Kabag Hukum, Kasat Pol PP dan beberapa tamu undangan lainnya.

Inspektur daerah Batanghari, Muhammad Rokim mengatakan rapat ini digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menekan praktik pungli yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari.

Kata Rokim, tim saber pungli di Batanghari akan lebih mengedepankan pencegahan terjadinya pungli ketimbang melakukan penindakan.

“Kita akan fokus pada upaya-upaya preventif atau pencegahan pungli,” ungkap Rokim.

Rokim mengimbuhkan, selain upaya preventif yang dilakukan, tim juga akan melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat tentang bahayanya pungli.

“Nanti akan kita lakukan sosialisasi ke desa-desa maupun kelurahan agar masyarakat lebih paham apa itu pungli dan apa saja yang termasuk dalam kategori pungli,” tutupnya.

Reporter: Juniko

Percepat Administrasi Kependudukan, Dukcapil Batanghari Genjot GISA

BATANGHARI, TIGASISI.NET  - Dalam upaya mempercepat administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Dukcapil terus berupaya menggenjot program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Adapun GISA dilaksanakan dengan 4 program, antara lain:

- Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan.

- Program sadar pemutakhiran data penduduk.

- Program sadar pemanfaatan data kependudukan.

- Program sadar melayani administrasi kependudukan

Di Kabupaten Batanghari sendiri, Pemerintah setempat telah mengoptimalisasikan Program GISA disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diruang kerjanya (Rabu 12/07/2023).

"Pada data Per Desember 2022 Jumlah wajib KTP di Batang Hari yaitu 223.161 jiwa dengan jumlah yang telah melakukan perekaman sebanyak 201.399 jiwa, jadi kita masih punya 21.762 jiwa lagi yang harus dilakukan perekaman KTP elektronik, Per Juni 2023 saat ini dengan melakukan program jemput bola kedesa jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik meningkat menjadi 205.005 jiwa bertambah sebesar 3.606 jiwa," papar Replizer

Bupati Batanghari Buka Sinema Keliling Road Show Festival Bulanan 2023

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief membuka sinema keliling Road Show Festival Bulanan di tahun 2023.

Fadhil mengatakan, pemerintah Kabupaten sangat mendukung penuh kegiatan positif yang dilaksanakan oleh anak muda. Ia mengatakan, pemerintah sebagai fasilitator harus mempercepat dan membantu proses itu.

"Pemerintah sebagai fasilitator bagaimana dia mempercepat proses itu karena masyarakat butuh hiburan. Karena posisinya adalah rantai yang tidak boleh putus semuanya harus bergerak bersama," kata Fadhil, Jumat (7/7/2023) malam.

Fadhil mengungkapkan, selain mendukung kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan anak muda Batanghari, Pemerintah Kabupaten Batanghari juga memberikan ruang publik sebagai fasilitas anak muda berekspresi

"Kita sediakan ruang untuk anak-anak muda dapat berkreasi sehingga kita sediakan Taman Tapa Malenggang dan ini juga ada alun-alun salah satu panggung," paparnya.

Pemkab Batangahri Berhasil Naikkan UHC Kepesertaan JKN KIS Menadi 96,66 Persen

BATANGHARI, TIGASISINET - Pemerintah Kabupaten Batanghari berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN KIS  sebesar 96,66 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Batanghari.

Dalam beberapa tahun kepemimpinan Bupati Batanghari,  M. Fadhil Arief mampu meningkatkan capaian UHC kepesertaan JKN KIS sebesar 14,39 persen. Yakni dari 82,27 persen ditahun 2021 menjadi 96,66 persen ditahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Batanghari dan BPJS Kesehatan melaunching Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN KIS Kabupaten Batanghari yang dihadiri langsung Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Eddy Sulistijanto

Fadhil Arief mengatakan bahwa capaian angka 96,66 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batanghari merupakan kerjasama dan dukungan banyak pihak.

Ia mengatakan pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan program yang harus diutamakan. Hal tersebut juga sejalan dengan program Batanghari Tangguh. Dimana saat ini Pemerintah Kabupaten Batanghari telah menyediakan dokter tangguh di desa-desa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kita ingin, masyarakat Kabupaten Batanghari tidak takut untuk berobat. Bagaimana bisa kontrol kesehatan ke pelayanan kesehatan, jadi tidak tunggu parah baru berobat," katanya.

Soal BPJS Guru PAMI, MK "Ditunggu" DPRD

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  Kabupaten Batanghari, guna membahas temuan BPK RI.

Selain mengupas habis kejanggalan pemotongan TPP ASN tahun 2022 lalu, DPRD rupanya juga mengundang Mantan Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Batanghari, MK, soal dugaan penyalahgunaan uang iuran BPJS guru PAMI (Pengajian Antara Maghrib dan Isya) dan pegawai syara', yang santer dibicarakan belakangan ini.

Namun, niat anggota dewan untuk meminta penjelasan MK tak membuahkan hasil. MK yang seyogianya hadir di gedung dewan pada pukul 10.00 WIB memilih untuk mangkir.

Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin  berulang kali meminta Sekda Batanghari menelpon MK agar datang ke gedung dewan. Namun hingga azan maghrib berkumandang,  MK tak kunjung tampak batang hidungnya.

"Tolong telpon saudara MK, sudah di mana, hari ini beliau kita undang resmi untuk menjelaskan duit BPJS guru PAMI ini, kita sudah tunggu dari tadi," kata Ilhamuddin dengan nada kesal.

Beberapa pegawai berbaju teluk belango sempat terlihat sibuk, berusaha menelpon MK walau tak ada kabar pasti. Sebagian lagi mondar-mandir di ruang rapat DPRD, kasak kusuk tak jelas.

Suasana makin tegang saat Ilhamuddin terus menanyakan keberadaan MK. Ilhamuddin yang terlihat kecewa akhirnya beralih  mencecar Sekda Batanghari M Azan terkait sanksi yang akan diberikan kepada MK.

"Sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI , Mantan Kabag Perencanaanaan dan Keuangan Setda berinisial MK ini harus dijatuhi sanksi, kira-kira  sanksinya apa pak Sekda? Tanya Ilham.

Atas pertanyaan itu, Sekda Batanghari M Azan menjelaskan kalau pihaknya akan  mempedomani rekomendasi BPK RI.  "Sesuai dengan rekomendasi BPK, kami diberi waktu selama enam puluh hari untuk menuntaskan segala temuan, termasuk sanksi saudara MK ini, nanti ada tim khusus yang akan mengkaji dan merekomendasikan sanksi  apa yang akan diberikan, namun sanksi paling ringan teguran, sanksi beratnya bisa saja pemberhentian dari ASN," jelas Sekda.

Merasa belum puas,  Ilhamuddin akhirnya meminta MK dipanggil ulang dalam rapat lanjutan pekan depan. Secara khusus ia meminta Sekda Batanghari memastikan kehadiran  semua OPD  terkait, dalam rapat mendatang.

" Karena MK hari ini tak datang, Saya minta dijadwalkan ulang, sekalian undang Mantan Bendahara Pengeluaran inisial MT, ini ada dua nama yang tersangkut iuran BPJS guru PAMI ini," pungkas  Ilhamuddin.

Untuk diketahui, auditor BPK RI mengendus indikasi penyalahgunaan uang iuran BPJS pegiat agama di Sekretariat Daerah Batanghari tahun 2021. Saat itu MK yang menjabat sebagai Kabag Keuangan disebut menggunakan uang iuran BPJS Rp 217 juta  untuk kepentingan pribadi. 

Pewarta: Juniko

  

Pemkab Batanghari Komitmen Kembalikan Uang TPP ASN yang Dipotong

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen  mengembalikan  uang  potongan 4 persen  TPP ASN Batanghari (iuran BPJS), sebagaimana rekomendasi badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Pernyataan ini disampaikan oleh  Sekretaris Daerah Muhammad Azan saat dikonfimasi Tigasisi.net di ruang kerjanya, Kamis (15/6/23). Dikatakannya,  Pemkab Batanghari akan  menganggarkan pengembalian TPP ASN  sebesar Rp 1,8 miliar, melalui APBD Perubahan mendatang.

“Iya Kita anggarkan dalam APBD karena sudah salah dalam rumus pemotongan tadi, nanti Kita lihat siapa saja nama yang sudah dipotong berikut besarannya untuk sekitar 3.800 ASN di Batanghari,” jelas Azan.

Azan menegaskan uang potongan TPP ASN itu akan dikembalikan ke rekening masing-masing pegawai. “Tentu iya, sesuai datanya nanti akan di kembalikan, dengan besaran yang berbeda berdasarkan golongan di OPD masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Azan mengakui, ada kekeliruan dalam pemotongan uang iuran BPJS Kesehatan dari TPP ASN Batanghari TA  2022 lalu. "iuran BPJS itu besarannya 5 persen, dimana seharusnya pemberi upah (Pemerintah) 4 persen, dan  penerima upah (ASN) 1 persen," tutup mantan Kepala Bakeuda ini.

Reporter: Juniko

Kader Kesehatan Kabupaten Batanghari Terima Penghargaan di Hari Kartini

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Salah satu kader kesehatan Kabupaten Batanghari, Susani menerima penghargaan di Hari Kartini ke- 145, yang diselenggarakan di Maulidia Convention Center Jambi, Selasa (13/6/23).

Penghargaan Susani didampingi langsung oleh Ketua TP PKK Batanghari, Zulva Fadhil.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke -145 tahun 2023, Organisasi aksi solidaritas era kabinet indonesia maju ( OASE-KIM) menetapkan penerima penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi di kabupaten/kota termasuk dalam provinsi jambi.

Berbagai kategori penghargaan saudari Susani kader kesehatan puskesmas penerokan Kabupaten Batanghari mendapatkan penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi bidang kesehatan.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE -KIM) telah memberikan penghargaan kepada saya dalam bidang kesehatan" ujar susani.

Dalam kesempatan ini, Zulva Fadhil menyampaikan seluruh kader kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik.

"Kesehatan merupakan dasar dari kebutuhan kegiatan kita sehari-hari maka dari itu pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan di tengah-tengah masyarakat kita" sebut Zulva.