TIGASISI.NET, SUNGAIPENUH - Pemerintah Kota Sungaipenuh akhirnya bernegosiasi dengan warga Kecamatan Kumun Debai, buntut aksi pemblokiran jalan menuju TPA Renah Kayu Embun beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan di salah satu pondok warga, Kadis Lingkungan Hidup Sungaipenuh, Khairul, membujuk warga membuka blokir jalan menuju TPA. Kata dia, pihaknya sudah menyiapkan solusi pengelolaan sampah Kota Sungaipenuh, seperti Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST).
"Tahun ini kita akan bangun TPST, lokasi ada di Pondok Tinggi dan juga ada di Sungai Liuk. Selain itu, kita merencanakan pengelolaan sampah ditingkat desa dan kecamatan, sehingga jumlah sampah yang dibuang menjadi lebih sedikit," ungkapnya di hadapan warga.
Senada dengan itu, Kepala Kesbangpol Sungaipenuh, Leddi Sepdinal, berjanji menjembatani aspirasi masyarakat dengan Walikota Sungaipenuh.
"Pak Wako juga terbuka untuk dialog dengan warga, rencananya hari Rabu akan mengundang tokoh masyarakat, mungkin ada penjelasan dan kebijakan pak Walikota yang lebih baik untuk kedepannya,"ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan warga Kumun Debai Ferry Siswadhi, menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat ingin menagih komitmen Walikota atas persoalan ini.
"Yang getol menyebut sampah RKE bermaslah ini dari saya, sebelum pak Walikota menjabat, dan beliau berjanji menyelesaikannya. Ini yang kita tuntut, jangan ini menjadi hutang saya kepada masyarakat," tegasnya.
Dikatakannya, pertemuan yang diwacanakan boleh-boleh saja. Namun, kata dia, jika masih bersifat teknis yang dibicarakan, lebih baik tidak usah.
"Sekarang kami tunggu komitmen Walikota dan itu ditandatangani langsung, bagaimana komitmen beliau untuk menutup dan memindahkan tempat pembuangan sampah RKE ini," tegasnya.
Ditambahkannya, masyarakat sudah empat kali menyurati Walikota, namun tak kunjung ditindak lanjuti. Bahkan, aksi pemblokiran ini, sudah ditunda dari yang sebelumnya, karena masih menunggu sikap dari pemerintah.
"Tapi itu tidak dilakukan, mungkin menganggap ini tidak penting, sehingga mendahului kegiatan lain, melantik salah satu organisasi. Harusnya tidak sampai ada aksi begini, kalau saja Walikota cepat menanggapi," ungkapnya.
Selain Ferry, tokoh masyarakat yang hadir juga angkat bicara. Mereka meminta TPA RKE ditutup.
"Kalau ini ada izin dan legal, kami tidak jadi soal. Seandainya ada longsor, ada korban yang meninggal, siapa yang bertanggung jawab. Kalau masih cari solusi terus, mau sampai kapan, ini sudah enam tahun," ungkap tokoh masyarakat lainnya.
Reporter: Yudi
