Berita Terbaru
Jumat, 24 Februari 2023
Selasa, 21 Februari 2023
Optimalkan Program Petani Cerdas, Wabup Bakhtiar Bekali Para Penyuluh Pertanian
Kemenkes Beri Penghargaan Batanghari Sebagai Kabupaten Bebas Frambusia
Kamis, 16 Februari 2023
Dukung Program BAZNAS, Fadhil Ajak Masyarakat Rajin Berinfaq
Resmikan Gedung IT Trio Batanghari, Fadhil Arief Janjikan ini
Rabu, 15 Februari 2023
Hadir di Acara Musrenbang, Fadhil Tampung Aspirasi Masyarakat Maro Sebo Ilir
Bupati Batanghari Buka Kejuaraan Badminton
Bupati Fadhil Arief Ajak ASN Baca Kembali PP No 94
Fadhil Pinta Sekda Monitoring Kinerja Seluruh ASN
Bupati Batanghari Lantik 5 Pejabat Baru
M. Ali, AB Ungkap Alasan DPRD Butuh Ruang Rapat Paripurna Baru
BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Muhammad Ali, AB mengatakan pembangunan ruang rapat paripurna baru adalah hal mendesak. Namun, kata dia, pembangunannya akan dilakukan sesuai kemampuan finansial.
"Ini merupakan kebutuhan kita di DPRD untuk penunjang kinerja, dan juga kita sama-sama tau ruangan paripurna kita sekarang ini sudah tidak representatif, di saat ada acara-acara besar seperti HUT Batanghari kita kan mengundang tamu dari kabupaten lain," ungkap M. Ali, AB, Rabu (15/02/23).
Lelaki yang akrab dipanggil Tie Ali ini mengatakan, rencana pembangunan tersebut sudah disetujui oleh pemerintah daerah dan ditargetkan bakal selesai pada tahun ini.
Kata dia, sebelumnya pihaknya di DPRD juga mengusulkan pembangunan ruang komisi di area ruang rapat paripurna baru. Namun hal tersebut ditunda karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Iya konsep awalnya kami menginginkan sekaligus ada ruang komisi disitu, tapi eksekusinya kembali mengingat keuangan daerah kita saat ini, masih ada keperluan pembangunan lain yang juga mendesak," jelasnya.
Disisi lain, Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Batanghari, Andri Wisnu Pratama membeberkan pembangunan tersebut akan mulai dikerjakan pada bulan April mendatang.
"Iya kita rencanakan pada bulan April atau Mei pembangunan itu sudah mulai berjalan. Untuk estimasi anggarannya Rp5,7 Miliar termasuk konsultan pengawasnya," jelas Andri.
Andri sendiri tak membantah kalau ruang rapat paripurna di DPRD saat ini sudah tidak memadai lagi untuk dipakai di acara-acara besar.
"Kapasitas gedung itu sudah tidak memungkinkan lagi, makanya kita rencanakan bangun gedung rapat paripurna baru, yang notabene untuk mencakup keseluruhan, artinya saat paripurna muat disitu semua," imbuhnya.
Reporter: Juniko
Selasa, 07 Februari 2023
Jaringan Gas Rumah Tanggga Resmi Difungsikan, ini Harapan Anwar Sadat
Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, ini Pesan Sekda Agus Sanusi
Kamis, 02 Februari 2023
Anwar Sadat Instruksikan Camat Sediakan Dapur Sehat Stunting
TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat meminta camat membentuk Dapur Sehat Stunting, dan memaksimalkan fungsi posyandu di setiap desa dan kelurahan.
Hal ini Anwar sampaikan dalam rapat koordinasi secara virtual dengan para OPD, camat, lurah dan forkompimda, di Rumah Dinas Bupati Tanjab Barat, Kamis, (02/02/23).
Rakor ini sendiri bertujuan untuk memonitor upaya setiap kecamatan, lurah, dan kepala desa dalam menekan angka stunting.
Saat diwawancarai usai pelaksanaan Rapat, Bupati Tanjung Jabung Barat mengatakan, meskipun angka stunting di tanjab barat cenderung menurun pihaknya tetap bekerja keras. nantinya Tim Percepatatan Penanganan Stuntimnng Kabupaten Tanjab Barat akan mengevaluasi angka penurunan stunting setiap minggunya.
Pewarta: Rahmad
Bahas Isu Stunting, Anwar Sadat Kumpulkan OPD dan Dandim
TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menggelar rapat koordinasi dan rencana aksi penurunan Stunting, bertempat di aula lantai III Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin, 30 Januari 2023.
rapat ini menyikapi hasil SSGI tahun 2022 tentang angka penurunan stunting Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 mencapai 9,9%. Terkait hal tersebut, bupati Drs.H.Anwar Sadat,M.Ag- menganggap perlu adanya rakor dan rencana aksi yang lebih konvergensi dan komprehensif antar tim percepatan penurunan Stunting.
Target nasional penurunan Stunting yaitu 14%, hal ini menjadi perhatian Bupati Tanjung Jabung Barat untuk mengoptimalkan penurunan angka Stunting agar lebih Optimal yaitu dengan pelaksanaan Intervensi Gizi Sensitif melalui Program Peningkatan Penyediaan air minum dan sanitasi, peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Gizi dan Kesehatan, Peningkatan Kesadaran, Komitmen dan Praktek Pengasuhan dan Gizi ibu dan anak serta Peningkatan Akses Pangan Bergizi. Hal ini disampaikan Bupati Tanjung Jabung Barat saat lakukan kunjungan ke masyarakat.
Selain itu juga, saat sampaikan arahan pada kegiatan rakor, Bupati Tanjung Jabung Barat meminta kegiatan Dapur sehat yang telah diresmikan di sungai landak dapat diikuti desa lainnya dan dinas terkait dapat memfasilitasi serta mendorong kepala Desa untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan.
Pewarta: Rahmad
Selasa, 31 Januari 2023
Bahas Pembangunan, Fadhil Arief Undang Forum RT se-Batanghari
Jelang Porprov 2023, Fadhil: Atletnya Harus Orang Batanghari Asli
Minggu, 29 Januari 2023
Bupati Anwar Sadat Resmikan Mesjid As Syarif Asrama Kodim Tanjab
Kamis, 26 Januari 2023
Sani Ajak Masyarakat Makmurkan KUD
JAMBI, TIGASISI.NET - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Abdullah Sani mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kemajuan Koperasi Unit Desa ((KUD) guna meningkatkan perekonomian desa.
Hal tersebut disampaikan Abdullah pada Gebyar Undian Tabungan Anggota Koperasi dan Anak Sekolah KUD Karya Mukti, yang berlangsung di Desa Harapan Karya Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo, Kamis (26/01/2023).
Abdullah memberikan apresiasi atas pencapaian dan prestasi KUD Karya Mukti di tingkat Nasional, semua pencapaian tersebut berkat kerja keras anggota pengurus dan kerjasama yang baik untuk mengembangkan KUD.
Lebih lanjut, Sani mengimbau kepada semua jajaran dinas yang menangani koperasi, dan UMKM di tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi untuk memberikan pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi.
Pada saat ini pemerintah memberikan kemudahan untuk proses pelayanan secara online dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ada, selanjutnya nomor badan hukum dan nomor induk koperasi akan terbit selama tiga hari pada jam kerja sesuai aturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pengesahan Badan Hukum Koperasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui sistem administrasi Badan Hukum.
Pewarta: Reddi