Samsul Riduan Pertanyakan Mekanisme Rekrutmen Pendmaping UMKM

 

JAMBI - TIGASISI.NET  - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan mempertanyakan proses seleksi dari pembukaan tenaga pendamping peningkatan kapasitas koperasi dan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. Hal ini kata Samsul Riduan banyak menjadi pertanyaan ditengah masyarakat, bahkan dirinya secara langsung mendapat pengaduan dari masyarakat.

Samsul Riduan dari dapil Sarolangun Merangin ini menyebut bahwa pengaduan tersebut datang dari masyarakat Kecamatan Singkut yang mempertanyakan pengumuman hasil dari seleksi pembukaan tenaga pendamping peningkatan kapasitas koperasi dan UKM.

"Masyarakat ini sudah mendaftar, namun sampai dengan sekarang itu belum mendapatkan pemberitahuan terkait dengan ujian tertulis yang harusnya di umumkan di email masing-masing peserta atau di WA ke masing masing peserta sesuai aturan main yang di buat pansel.Nah ini yang di pertanyakan masyarakat,"terangnya.

Hal semacam inilah dikatakan oleh Samsul Riduan yang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak adanya keterbukaan informasi secara transparan. Terhadap hal ini juga, Samsul Riduan meminta agar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi untuk mengklarifikasi hal tersebut.

"Kita minta agar ini jangan bikin gaduh, segera klarifikasi, kenapa peserta tidak mendapat pemberitahuan ini. Kita minta ini di klarifikasi, ini penting karena menyangkut pelayanan dan keterbukaan informasi publik,"pungkasnya.

Pewarta: Randika

Reses ke SMK PP Kerinci Fadli Sudria Terima Beragam Usulan

 

JAMBI, TIGASISI.NET  - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria memanfaatkan kegiatan reses tahap pertama tahun 2023 dengan berkunjung ke sejumlah sekolah satu diantaranya SMK SPP N 3 Kerinci. Pada kesempatan ini, Fadli Sudria menerima sejumlah aspirasi guru-guru yang ada di SMK SPP N 3 Kerinci seperti persoalan PPPK.

“Iya memang rerata soal PPPK, dan tentu ini akan kita sampaikan ke pemerintah. Poin yang disampaikan tentu menjadi catatan kita karena inikan bagian aspirasi masyarakat kita,”ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi ini juga menyebut bahwa dari reses yang dilakukan ini juga ada permintaan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah.

‘Ada juga yang minta untuk keperluan sekolah seperti sarana dan prasarana. Tentu dari hasil reses kita ini akan tampung dan jadi untuk pokir kita nantinya sesuai dengan skala prioritas,”pungkasnya.

Pewarta: Randika

Sekda Buka Secara Resmi Busisiness Matching Kepada Pelaku UMKM Tanjab Barat

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET -  Sekretaris Daerah Tanjab Barat, Ir.H.Agus Sanusi M,Si Membuka secara resmi acara Bussiness Matching kepada Pelaku UMKM Kabupaten Tanjab Barat dan Implementasi program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2023. Selasa (07/03).

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Kepala Bank Jambi Cabang Kuala Tungkal, Kadis Koperindag, Kabag Ekonomi Setda dan Para Pelaku UMKM Kabupaten Tanjab Barat.

Sekretaris Daerah Ir. H. Agus Sanusi M,Si dalam sambutannya sampaikan ucapan selamat datang Kepala OJK jambi beserta rombongan, dan peserta business mathcing TPAKD. Lebih lanjut, Sekda berharap kepada peserta dapat mengikuti business matching TPAKD sampai selesai. Menurutnya kegiatan tersebut sangat penting terkait percepatan akses keuangan daerah terutama buat UMKM.

Ditambahkan Sekda, banyak sekali usaha masyarakat daerah yang potensial dikembangkan namun terkendala oleh permasalahan teknis usaha, kualitas industri dan permodalan. Menurutnya, kegiatan hari ini merupakan salah satu perwujudan untuk menimalisir dari dampak tersebut.

" TPKAD bertujuan mendorong atas ketersedian akses keuangan yang luas kepada masyarakat untuk mendukung ekonomi daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan." Sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan OJK selaku regulator untuk mampu mengejar target inklusi keuangan Indonesia di tahun 2024. Targetnya indeks inklusi keuangan Indonesia harus mencapai 90 persen.

" Sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai target literasi keuangan Demi mendorong literasi keuangan yang dipadukan dengan literasi digital. Agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inkusi," imbuhnya.

Pewarta: Rahmad

Petugas Pantarlih Sambangi Kediaman Bupati Tanjung Jabung Barat

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat H. Anwar Sadat menyambut langsung kunjungan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) beserta Komisioner KPU Tanjung Jabung Barat, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tungkal Ilir, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sriwijaya. Kamis (09/03).

Kunjungan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ke Rumah Jabatan Bupati tersebut dalam rangka  melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024.

"Terima kasih kepada petugas Pantarlih yang sudah mendata kami sekeluarga, semoga saja Coklit ini berjalan lancar dan sukses. Harapan saya semoga tidak ada warga yang terlewatkan untuk dicoklit," ungkap Bupati.

“Melalui kesempatan ini juga, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk berpartisipasi dan mendukung pada kegiatan KPU terkait pemutakhiran data pemilih guna mensukseskan Pemilu 2024,” tambahnya.

Sementara itu Komisioner KPU Tanjab Barat, Ahmad Hadziq selaku Ketua Divisi Data dan Informasi menjelaskan bahwa tujuan mereka mendatangi Bupati untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, yang mana mungkin saja ada perubahan-perubahan pada data pemilih, seperti pindah tempat tinggal, status dan lainnya.

"Kegiatan Coklit ini akan berlangsung sampai dengan 14 Maret 2023, untuk itu petugas kami (Partalih) akan mendatangi rumah warga guna mencocokan dan meniliti data pemilih yang nantinya data tersebut dimutakhirkan sebagai Data Pemilih pada Pemilu 2024," terangnya

Pewarta: Rahmad

Reses di Desa Muara danau, Samsul Riduan Dimintai Mesin Jahit

 

JAMBI - TIGASISI.NET  - Samsul Riduan, anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Sarolangun Merangin ini menyebut bahwa ada sejumlah persoalan yang disampaikan kepada dirinya diantaranya terkait dengan penambahan alat kesenian bagi masyarakat.

"Ada sejumlah hal yang diminta masyarakat diantaranya itu alat-alat kesenian, seperti hardoh. Secara anggaran memang DPRD sudah kita anggarkan, nanti akan kita coba formulasikan,"sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahwa masyarakat Desa Muara Danau juga meminta untuk pemenuhan fasilitas olahraga. Termasuk soal infrastruktur jalan juga menjadi keinginan dari masyarakat agar dapat diperjuangkan oleh Samsul Riduan.

"fasilitas olahraga, infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi aspirasi dari maayarakat Desa Muara Danau, kemudian juga masyarakat meminta bantuan untuk kelompok penjahit bagi emak-emak,"terangnya.

"Semua aspirasi tentu menjadi poin bagi saya khususnya, untuk nanti mana akan menjadi pokir kita dan kita sampaikan di dewan, harapannya tentu ini adalah bagian dari keinginan masyarakat sehingga coba kita perjuangkan untuk direalisasikan,"pungkasnya.

Pewarta: Randika

Ruas Jalan Nasional Rusak, Anwar Sadat Temui BPJN

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Menangapi keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas jalan Sungai Saren-Pembengis,  dan jalan Muntialo-Serdang,  Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag gelar pertemuan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi guna membahas solusi terkait permasalahan tersebut. Kamis (02/03)

Pada pertemuan yang digelar di kantor BPJN Jambi tersebut, Bupati turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan Tanjab Barat, Kepala Bappeda Tanjab Barat, Dinas PUPR Tanjab Barat dan Kabag ADP Setda Tanjab Barat.

Bupati sampaikan bahwa kedua ruas jalan yang merupakan jalan nasional tersebut merupakan salah satu jalan yang cukup padat dilalui kendaraan. Menurutnya, dengan Kondisi jalan yang saat ini sempit dan rusak, dapat meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut.

Lebih lanjut, Bupati juga berharap adanya penimbunan pada kedua ruas jalan Prof. Sri Soedewi, MS tersebut guna mengantisipasi adanya genangan air saat musim penghujan mau pun pasang air laut yang kerap menyebabkan kendaraan roda dua mengalami mogok saat melintasi kedua ruas jalan tersebut.

Selain itu, Bupati juga berharap adanya pembangunan duplikasi jembatan sungai betara yang mana jembatan tersebut merupakan akses utama keluar masuk Kota Kuala Tungkal. Hal ini disebabkan, jembatan sungai betara yang saat ini pembangunannya telah berusia lebih kurang 29 tahun mengalami keretakan pada bagian pondasi jembatan, selain itu juga adanya penurunan pada bagian oprit jembatan.

Terakhir, Bupati berharap adanya pembangunan konektifitas akses jalan dan jembatan yang menghubungkan kabupaten Tanjung jabung Barat dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati berharap dengan terbangunnya konektifitas antara kedua Kabupaten dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan di damping Kepala Satuan kerjanya sampaikan bahwa BPJN Jambi siap membantu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Reporter: Rahmad

Menjaga Keberlangsungan Demokrasi, Cegah Money Politik

Oleh: Mahpud, S.Pd.I

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional.

Politik juga disebut sebagai sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasan di dalam masyarakat untuk pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, Sederhananya, politik adalah sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia no. 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia.

politik merupakan sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil, untuk mempengaruhi masyarakat diduga dan bukan tidak mungkin menjadi celah bagi para oknum untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai itu semua, hal yang paling sering terdengar adalah money politik.

Menurut Wikipedia Politik uang (bahasa Inggris: Money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Money politik tidak hanya di berikan kepada mereka (masyarakat) yang memiliki hak suara, tetapi juga di berikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan “uang”, sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat melainkan untuk “pemilik uang”. Dampak dengan adanya Money politik dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktek Money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Bagaimana mencegah Money Politik atau Politik Uang agar tidak terjadi ? 

1. Kenali Politik sejak Dini

Pengenalan Politik sejak dini terhadap calon pemilih merupakan salah satu cara agar pemilih menghindari politik uang, sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang kepada calon pemilih merupakan tindakan yang dapat dilakukan, memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa politik uang merusak Demokrasi. 

2. Bersikap Kritis 

Sikap kritis dalam kehidupan harus digalakman terutama dalam kehidupan masyarakat, iming-iming uang untuk memilih harus ditolak secara bersama-sama, jika saja untuk dipilih harus memberikan uang, bagaimana jika nanti berkuasa, beberapa orang menyebutkan orang baik tidak boleh diam, agar dunia tidak dikuasai oleh oleh orang gila. 

3. Awasi 

sebagai warga negara, kamu tentunya punya hak untuk menentukan siapa pemimpin yang kamu pilih. Tidak hanya dengan menyumbangkan suara saat pemilihan, tidak ada salahnya jika kamu juga aktif melakukan pengawasan. Hal ini supaya orang-orang yang melakukan cara-cara yang dilarang, tidak bisa mencapai tujuannya. Jangan lupa, jika ada yang melanggar lapor kepada pengawas pemilu. 

4. Integritas Penyelenggara. 

Penguatan Kapasitas serta Integritas penyelenggara merupakan bagian dari pencegahan politik uang, penyelenggara yang berintegritas merupakan bagian tidak terpisahkan dari membangun Demokrasi. 

5. Sangsi

Pemberlakuan sangsi berat bagi pelaku politik uang yang terbukti juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik,  sangsi berat yang diberikan juga bisa membuat individu yang mungkin berniat untuk melakukan pelanggaran menurungkan niatnya. 

6. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan adalah proses di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang dapat berupa ikut serta mengawasi jalannya proses pemilihan umum disetiap tahapan, masyarakat harus menjadi salah satu bagian utama dalam mejaga pemilu agar tetap bersih serta Demokrasi tetap berjalan.

Demi menjaga keberlangsungan Demokrasi di negeri ini, maka tidak hanya penyelenggara yang bertanggung jawab, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penulis adalah  Pengurus JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Batang Hari

Suasana Tenang Jelang Pemilu Bikin 'Kaget' Ketua Bawaslu Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Jelang pesta demokrasi 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian mengaku kaget.

Ia mengaku heran, pada tahapan pemilu kali ini euforia dari masyarakat cukup menurun.

"Tahun ini aku heran juga, agak adem ayem," ujarnya singkat, Senin (06/03/23).

Menurutnya, antusias dari masyarakat Batanghari sangat berbeda ketimbang menghadapi pemilu pada tahun sebelumnya.

"Kalau tahun 2019 dulu, mulai dari pendaftar PPS saja laporan itu sudah banyak yang masuk, kalau ini kan nggak ada. Entah apa penyebabnya,"  ungkap Indra.

Saat ditanya tentang peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari terkait hal ini, Indra sendiri berspekulasi KPU sudah mampu mensistem aturan yang telah dibuat.

"Mungkin dia (KPU) saat ini, sudah transparan tapi tidak telanjang, artinya transparan mereka itu sudah bisa di kontrol, kalau dulu emang transparan sekali dia," bebernya.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari telah meluncurkan aplikasi SIGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu) untuk menerima apabila adanya pengaduan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada pemilu.

Sejauh ini sudah ada beberapa tahapan pemilu yang telah dilalui oleh pihak KPU Batanghari. Akan tetapi, hingga kini aplikasi SIGapLapor diketahui masih sepi pengunjung.

Reporter: Juniko

Korelasi Integritas dan Penyelenggara Pemilu

Oleh Mahpud, S.Pd.I

Perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 5 tahunan akan segera digelar, berdasarkan Jadwal yang di tetapkan pada regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024  ditetapkan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam negara kesatuan republik Indonesia beradasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud didalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan pada asas-asas, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum. Tertib, terbuka, proporsional, Profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Penyelengaran Pemilu adalah pelaksana tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. 

Agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan asas-asa penyelenggaraan pemilu serta amanah regulasi maka kuncinya ada pada penyelenggara pemilu, penyelenggara yang berintegritas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Point penting dari integritas adalah memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten, dimana setiap penyelenggara pemilu memegang teguh prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelengarakan pemilu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Korelasi antara Integritas dan Penyelengara pemilu  itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dijadikan dasar perilaku setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Integritas penyelenggara adalah kualitas pemilihan umum.

Penulis adalah Pengurus Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Batang Hari

Saiful Pinta Pembukaan Jalan Khusus Batu Bara di Durian Luncuk Dikaji Lebih Matang

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Camat pada Kecamatan Bathin XXIV, Saiful Amrah meminta pembukaan jalur khusus amgkutan Batu Bara di samping Pasar Rebo, Kelurahan Durian Luncuk dikaji lebih matang oleh pihak perusahaan tambang.

Menurutnya, pembukaan jalur itu bakal memicu konflik banyak pihak. Pasalnya, selain tak mengantongi izin, aktivitas dari angkutan Batu Bara nantinya akan mengganggu para pedagang pasar maupun kegiatan masyarakat setempat.

"Jangan sampai ke depannya menimbulkan masalah, masyarakat nanti ribut, karena jalan itu dekat pemukiman dan juga pasar," kata Saiful, saat dikonfirmasi via telepon seluler, Jumat (03/03/23).

Bahkan, Saiful menilai dampak dari debu Batu Bara dapat membahayakan kesehatan para pedagang dan juga kualitas barang dagangan yang dijual.

"Iya bahayalah, dampak dari polusi debu itu," ketusnya.

Saiful menjelaskan, hingga jalan itu dibuka, pihaknya di kecamatan tidak pernah di beritahu tentang adanya pembukaan jalur angkutan Batu Bara di samping Pasar Rebo tersebut.

"Kami mau turun ke lokasi juga bingung, karena tidak ada surat masuk ke kami baik itu dari perusahaan maupun kelurahan. Kami sangat menyayangkan kejadian ini, karena lahan itu berlokasi di samping pasar dan juga jalur pemukiman warga," sebutnya lagi.

Lanjutnya, untuk di Kelurahan Durian Luncuk, ada tiga perusahaan yang tengah membangun jalur khusus angkutan Batu Bara yakni PT HSBB, PT BES, dan PT KJS.

"Yang suratnya masuk ke kami itu PT KJS, namun pihak KJS ingin membuka jalur angkutan ditempat lain, bukan di samping Pasar Rebo, melainkan di Desa Aur Gading," pungkasnya.