Desa Sungai Buluh Gelar Rembuk Stunting, Kapasitas Kader Jadi Fokus Utama

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Desa Sungai Buluh melaksanakan musyawarah bertajuk Rembuk Stunting, Kamis (06/07/2023) di Kantor Desa setempat.

Sekretaris Desa Sungai Buluh Ahmat Santoso, dalam Sambutannya menyebutkan, bahwa Rembuk Stunting merupakan bentuk komitmen masyarakat, dalam  konvergensi penanganan stunting. 

"Saya berharap peran aktif para kader untuk menyampaikan kendala serta rekomendasi untuk penanganan stunting di desa Kita," Sebut Santoso.

Setelah berdiskusi dan melakukan analisa kebutuhan,  program  penanganan stunting di desa Sungai Buluh yang akan di bawa ke tahap perencanaan pembangunan desa adalah peningkatan kapasitas bagi kader Posyandu. 

"Hasil diskusi Rembuk stunting ini mengerucut pada satu kegiatan penting, kita melihat peningkatan kapasitas para kader masih menjadi kebutuhan untuk penanganan stunting, karena kader Posyandu merupakan ujung tombak penanganan stunting di desa," Tutup Santoso.

Pewarta: Mahpud

Komitmen Masyarakat Rantau Puri Cegah dan Tanggulangi Stunting

 

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Desa Rantau Puri Kecamatan Muara Bulian melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting Kamis (06/07/2023),  untuk menyepakati kegiatan intervensi penanganan Stunting Desa Tahun 2024.

Kepala Desa Rantau Puri M. Haviz dalam sambutannya mengatakan, bahwa intervensi penanganan stunting membutuhkan komitmen dan kerja sama dari semua lapisan masyarakat.

"Intervensi penurunan angka stunting ini harus kita lakukan bersama, kami pemerintah Desa berkomitmen hal-hal yang mendukung penurunan angka stunting akan kita anggarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku," Sebut Haviz. 

Kegiatan yang dikuti oleh Para Kader Posyandu, unsur masyarakat, BPD, Perangkat Desa serta perwakilan dari Puskesmas menghasilkan beberapa komitmen dan rekomendasi yang akan dibawa ke tahap berikutnya.

"Berdasarkan hasil rembuk maka disepakati rekomendasi yang diberikan untuk penanganan stunting tahun 2024, berupa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung Posyandu serta peningkatan Kapasitas Para Kader Kesehatan Desa," papa Kades Rantau Puri.

Pewarta: Mahpud

Syahirsah Mundur dari Bacaleg DPRD Provinsi Jambi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPD II Golkar Kabupaten Batanghari, Syahirsah SY dikabarkan mundur dari bursa  bakal calon legislatif Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Batanghari-Muarojambi.

Isu yang awalnya sempat ditutup rapat oleh internal partai berlambang pohon beringin ini, akhirnya meluas dan   diamini oleh Sekretaris DPD II Golkar Batanghari, Zaidian.

Lewat sambungan telepon, Zaidian yang sempat berkilah akhirnya membenarkan kabar  soal mundurnya Syahirsah dari pencalonan  DPRD. Namun sayangnya, politisi asal Pemayung ini enggan berkomentar  soal penyebab mundurnya Syahirsah.

"Kalau ditanya tau,   kami tau, tapi kalau untuk kebenaran dan lain-lain sebaiknya   konfirmasi yang bersangkutan (Syahirsah.red), udah ya," ujarnya singkat.

Tigasisi.net berusaha mengkonfirmasi  Syahirsah perihal alasannya tidak jadi nyaleg.  Namun  mantan Bupati Batanghari 2 periode ini memilih irit bicara.

"Ya memang saya sudah menyatakan mundur dari pencalegan saya untuk DPRD Provinsi Jambi, penyebabnya belum bisa Saya sampaikan sekarang, karena posisi saya sekarang lagi di acara, oke ya itu dulu," ungkapnya. 

Pewarta: Septa Randika

Kuras Uang Kas Rp. 8,7 Miliar, Kepala Unit BRI Kayu Aro Masuk Bui

KERINCI, TIGASISI.NET -  Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungai Penuh menetapkan  Kepala Unit BRI Kayu Aro YW sebagai tersangka kasus  penyalahgunaan  kas Bank BRI.

YW diduga menggunakan jabatannya untuk menguras uang kas BRI Unit Kayu Aro sebesar Rp. 8,7 Milyar. 

"Telah ditemukan dua alat yang cukup,  sesuai fakta-fakta hukum, Inisial YWS yang tak lain adalah  Kepala Unit Kayu Aro ini telah mengambil uang kas dari brankas  secara bertahap yang diketahui maret 2023. Dengan total Jumlah Rp 8,7 Miliar, " Kata Kajari Sungai Penuh,  Antonius Despinola, SH.MH saat jumpa pers.

Usai ditetapkan sebagai tersangka,  tersangka YWS yang mengenakan rompi pink, langsung dibawa ke mobil tahanan, untuk dititipkan di Rutan Sungai Penuh selama 20 hari kedepan.

"Selaku pimpinan dia memegang kunci brangkas dan mengambilnya secara bertahap hingga mencapai RP 8,7 miliar lebih, " tambah Kajari.

Dalam kasus ini Kejari Sungaipenuh menyita uang tunai Rp 199 juta dan  sebuah sertifikat milik tersangka YW. Jaksa juga menyita sebuah rumah bernilai Rp 2,5 miliar. 

Pewarta: Yudi

Harga Pinang Anjlok, Anwar Sadat Temui Gubernur

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET -  Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat menemui Gubernur Jambi Selasa (4/7/2023), guna membahas anjloknya  harga komoditi pinang di Kabupaten tersebut.

Dalma perrtemuan yang berlangsung di ruang kerja rumah Dinas Gubernur Jambi ini, Anwar Sadat didampingi Kepala Bapeda Tanjab Barat, Katamso.

 Anwar Sadat mengatakan anjloknya harga pinang dalam beberapa bulan terakhir membuat masyarakat resah.  Untuk itu,  Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat proaktif mengambil peran,  agar iklim ekspor pinang semakin kondusif. 

" Kita bersama Gubernur secepatnya akan menghadap Kementerian Perdagangan di Jakarta  untuk membicarakan pajak tata niaga yang naik melambung tinggi di tempat impor tujuan pinang, ini salah satu pemicu anjloknya harga pinang," Kata bupati.

Di akhir wawancara Bupati menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanjab Barat khususnya petanib pinang untuk bersabar. 

"Kebun pinang yang ada jangan ditebang dulu, Insyaallah ada jalan keluarnya. Saat ini Kita lagi berupaya semaksimal mungkin agar ada kepastian harga pinang sesuai standar," kata Anwar Sadat.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Asisten II Setda  Provinsi Jambi Johansyah menyampaikan,  bahwa pada hari Sabtu nanti, Provinsi Jambi mengadakan acara gebyar di gedung Sarinah Jakarta yang akan dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pada kesempatan tersebut, akan dilaporkan kondisi harga pinang saat ini rendah.

Pewarta: Rahmad

.

Fraksi PPP Apresiasi Capaian 33 Program Pemerintah Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPRD Kabupaten Batanghari dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi atas capaian pemerintah daerah yang sudah menyelesaikan 33 dari 36 program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat kampanye pilkada lalu.

Hal ini disampaikan oleh Turisman, dalam agenda rapat paripunrna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keungan Pemerintah Daerah TA 2023, Senin (12/6/23).

"Kami Fraksi PPP memberikan apresiasi yang sebesar - besarnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil upati Batanghari  serta seluruh perangkat pemerintah yang
terlibat atas terealisasinya 33 program yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan capaian - capaian positif berkat koborasi, sinergi dan akselerasi yang baik," ungkap Turisman

Capaian tersebut menurut Turisman berdampak dalam beberapa kategori diantaranya;

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari Meningkat dari 4,85% naik 7,42% di tahun 2022

b. Kesenjangan pendapatan menurun 0,310 ditahun 2021 menjadi 0,291 ditahun 2022 yang artinya ketimpangan pendapatan menurun dan penapatan masyarakat semakin merata.

c. Indek Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,11 menjadi 70,5.

d. Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,05% menjadi 9,36% dan menurunya tingkat penganguran terbuka di Kabupaten Batanghari dari 4,26% menjadi 3,53%

Turisman menilai, capaian tersebut membuktikan program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati berdampak bagi kesenjangan masyarakat secara menyeluruh.

"Statistik positif tersebut sedikit menggambarkan bahwa rogram-program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten
tang Hhi di tahun 2022 berdampak positif bagi masyarakat," tandasnya.

Reporter: Juniko

Ketua DPRD Apresiasi Pemerintah Daerah Pertahankan Opini WTP

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jambi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin saat memberikan pidato sambutan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (DPRD) di ruang pola Gedung BPK Jambi, Rabu (26/5/23).

"Kami di DPRD memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pemkab Batanghari atas penghargaan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Anita Yasmin.

Anita Yasmin berujar, pihaknya merasa puas dengan capaian ini. Pasalnya, opini WTP yang diterima Pemkab Batanghari ini diakuinya tidak didapat dengan cara yang mudah.

"Terimakasih kepada jajaran pemerintah yang bekerja tidak kenal siang dan malam, sehingga dapat meningkatkan kinerja daerah dalam memajukan Kabupaten Batanghari. Opini WTP Ini adalah suatu kebanggaan," akunya

Politisi PAN ini juga mengakui, ada beberapa poin catatan yang di terima DPRD Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan Jambi untuk diperbaiki.

"Terimakasih atas kritik dan sarannya maupun langkah-langkah dari BPK, tentunya ini akan menjadi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja serapan anggaran pemerintah Batanghari pada masa yang akan datang," papar Anita

Anita Yasmin berujar, masukan dari BPK untuk DPRD ini akan menjadi evaluasi para jajarannya di DPR dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

"Sebagai tindaklanjut dari yang disampaikan oleh BPK, tentunya kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dengan penuh rasa tanggungjawab mengenai LHP ini, dan ini tentu juga akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja Pemerintah Batanghari yang pada tujuan akhir dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari," pungkas Ketua DPRD

Reporter: Juniko

Berani, Fraksi PPP Kritik Pemkab Batanghari Terkait Persoalan ini

BATANGHARI,TIGASISI.NET – Anggota DPRD dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tarmizi dengan berani mengkritik Pemerintah Daerah Batanghari dalam rapat banggar yang digelar bersama TAPD beberapa waktu lalu.

Dengan tegas, salah satunya Tarmizi mempertanyakan kinerja dari Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Izal Fahlefi yang menurutnya belum mampu menyelesaikan persoalan aset tanah milik pemerintah yang sampai kini belum memiliki keabsahan yang kuat atau bersertifikat.

Seakan tak memperdulikan bahwa ketua DPW PPP merupakan Bupati Batanghari saat ini, Tarmizi menganggap Pemerintah tak serius dalam menangani persoalan aset tanah ini, yang diketahui selalu menjadi temuan BPK di setiap tahunnya.

“Pemerintah ini kurang serius dalam menangani masalah aset di Batanghari ini, kalau serius kecil hanya 965 persil ini, Pak Bupati saja 10 ribu menyiapkan sertifikat gratis untuk masyarakat bisa, masak ini cuma 965 persil sampai berpuluh tahun gak selesai – selesai,” protes Tarmizi dengan nada tinggi.

Waka DPRD Ilhamuddin Hadiri Penutupan MTQ ke-53 Tingkat Kabupaten

BATANGHARI,TIGASISI.NET – Wakil Ketua DPRD Batanghari Ilhamuddin menghadiri penutupan MTQ ke-53 tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2023 di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Rabu (07/06/23).

Pergelaran MTQ tersebut ditutup secara langsung oleh Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar, dimana pada MTQ tingkat Kabupaten itu, Kecamatan Muarabulian lebih mendominasi dalam tiap perlombaan dan berhasil sebagai juara umum.

Wabup Bakhtiar dalam pidatonya menyampaikan, terutama ia mengucap syukur atas terselenggaranya kegiatan itu dengan baik.

“Alhamdulillah MTQ tingkat Kabupaten yang ke-53 ini berjalan dengan lancar, mulai dari pembukaan hingga selesainya pada malam ini,” ungkap Bakhtiar.

Bakhtiar mengatakan, pergelaran MTQ yang dilakukan secara rutin akan mendorong minat anak – anak di Batanghari untuk gemar belajar dan membaca Al qur’an. Menurutnya, MTQ ini juga sebagai bahan evaluasi dan penjaringan peserta untuk ditampilkan ke ajang perlombaan yang lebih tinggi.

“Dalam MTQ ini kita mendapatkan bibit – bibit peserta yang akan baik dan berbobot setelah mengikuti fase tingkatan yang terdahulu,” jelasnya.

Di akhir sambutan ia tak lupa mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Mersam yang sudah berusaha mensukseskan MTQ ini dan bekerjasama demi kelancaran acara.

Reporter: Juniko

Anita Yasmin Desak Pemerintah Daerah Serius Tindaklanjuti Temuan BPK

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Menyikapi sejumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin meminta Pemerintah Daerah serius dalam menyikapi persoalan tersebut.

Politisi dari PAN itu menilai, sejumlah temuan BPK kali ini cukup menjadi perhatian khusus pihaknya di DPRD.

“soal temuan dari BPK ini cukup besar ya, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Kedepan hal ini akan kita bahas secara intensif dengan TAPD Pemerintah Batanghari,” kata Anita Yasmin, Senin (12/6/23).

Yasmin membeberkan, selain temuan terhadap kegiatan fisik yang bersumber dari dana pinjaman daerah, BPK juga menemukan adanya kejanggalan soal potongan TPP ASN sebesar 4 persen, dimana hal itu menurut BPK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Beberapa kegiatan pinjaman daerah tentang kekurangan volume, kemudian masalah BPJS, yang potongan TPP ASN itu,” cerita Yasmin singkat.

Tak hanya itu, wanita yang pernah menerima gelar sebagai Ketua DPRD termuda se- Indonesia ini juga menyebutkan persoalan honorarium dan juga aset milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK.

“Ada aset yang tidak bergerak, kemudian ada beberapa aset tanah pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,” tutupnya.

Reporter: Juniko