BATANGHARI, TIGASISI.NET – Menyikapi sejumlah temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2022, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin meminta Pemerintah Daerah serius dalam menyikapi persoalan tersebut.
Politisi dari PAN itu menilai, sejumlah temuan BPK kali ini cukup menjadi perhatian khusus pihaknya di DPRD.
“soal temuan dari BPK ini cukup besar ya, dan ini harus segera ditindaklanjuti. Kedepan hal ini akan kita bahas secara intensif dengan TAPD Pemerintah Batanghari,” kata Anita Yasmin, Senin (12/6/23).
Yasmin membeberkan, selain temuan terhadap kegiatan fisik yang bersumber dari dana pinjaman daerah, BPK juga menemukan adanya kejanggalan soal potongan TPP ASN sebesar 4 persen, dimana hal itu menurut BPK tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Beberapa kegiatan pinjaman daerah tentang kekurangan volume, kemudian masalah BPJS, yang potongan TPP ASN itu,” cerita Yasmin singkat.
Tak hanya itu, wanita yang pernah menerima gelar sebagai Ketua DPRD termuda se- Indonesia ini juga menyebutkan persoalan honorarium dan juga aset milik Pemkab Batanghari juga masuk dalam catatan BPK.
“Ada aset yang tidak bergerak, kemudian ada beberapa aset tanah pemda yang mungkin berkaitan dengan sertifikatnya,” tutupnya.
Reporter: Juniko