Bupati Kerinci dan Dandim Tinjau Proyek Karya Bhakti

KERINCI, TIGASISI.NET - Bupati Kerinci Adirozal, meninjau proyek Karya Bhakti TNI di Desa Telaga Biru dan Siulak Mukai Seberang, Rabu (21/06/2023).

Bupati Kerinci menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas perbaikan jalan usaha tani yang telah dilakukan oleh TNI bersama PUPR Kerinci.

"Semoga jalan usaha tani dan saluran irigasi bermanfaat  karena hal itu memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen mereka" kata Bupati Kerinci.

Bupati dua periode ini  mengucapkan terima kasih kepada Dandim atas  kerja sama yang telah terjalin. "Kami berterima kasih kepada Dandim dan PUPR Kabupaten Kerinci atas dedikasi dan kerja keras mereka. Kami berharap pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik demi kepentingan masyarakat," ungkap Bupati.

Sementara itu, Dandim 0417 Lettu Inf. Andy Irawan, SH, menjelaskan bahwa TNI memiliki peran dalam membantu kesulitan rakyat sesuai dengan arahan Panglima TNI. Dandim mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci, terutama Dinas PUPR, karena memberikan dukungan dalam program ini.

"Sesuai dengan sloga TNI: Angkatan Darat adalah Kita, artinya apa yang masyarakat butuhkan, kami hadir di sana untuk membantu. Kami berasal dari masyarakat dan nantinya hasil kerja kami akan kembali kepada masyarakat. ," papar Dandim 

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kerinci mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Darat, khususnya Kodim 0417 Kerinci, atas kerjasama yang baik dalam melaksanakan program  Karya Bhakti ini. 

"Kerja sama ini sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah kami. Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan TNI dalam memperbaiki dan membangun infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," harap kadis PUPR.

Pewarta: Yudi

DPRD Cecar Pemkab Batanghari Soal Proyek Pinjaman Daerah

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Batanghari dicecar beragam pertanyaan oleh pimpinan dan anggota DPRD Batanghari dalam Rapat khusus tindak lanjut temuan BPK, Selasa (20/06/2023).

Anak buah Bupati Batanghari itu didesak untuk menjelaskan mekanisme pengelolaan pinjaman daerah pada Bank Jambi dan Bank Sumsel Babel ini.

"Soal Pinjaman Daerah ini saya agak bingung, kenapa duitnya belum keluar dari Kas Daerah tapi sudah menjadi temuan BPK, biasanya yang diperiksa itu duitnya sudah keluar lalu ditanya kemana perginya duit itu, kan begitu logikanya, ini masih menjadi misteri bagi saya," kata Wakil Ketua II Ilhamudin.

DPRD juga menilai,  proses pencairan proyek Pinjaman Daerah terkesan bertele-bertele. Beberapa paket pekerjaan yang tuntas dikerjakan Desember tahun 2022 lalu, baru dibayarkan pada Juni 2023.

"MoU PinDa ini kan di bulan Juli 2022, setau kami di lapangan fisiknya sudah selesai pada Desember 2022, kenapa kini baru dibayar? Saya agak sedih karena masalah ini berimplikasi luas, kita tau bahwa APBD ini pendobrak ekonomi, tapi ketika duit ini lambat cair maka pertumbuhan ekonomi juga ikut lambat," papar dewan dari Politisi PKB itu.

Ilhamudin berpendapat, pemerintah daerah harus segera melakukan proses pencairan setelah pekerjaan tersebut sudah dinyatakan selesai di akhir tahun 2022. Hal ini sejalan dengan pendapat BPK dalam LHP atas LKPD 2022.

"Ini mestinya dicairkan setelah pekerjaan itu selesai, tapi kok baru sekarang dibayar, ada yang dibulan April, Mei, sampai Juni. Apakah disitu ada faktor kesengajaan? Kita mungkin tidak membayangkan bahwa kontraktor yang mengerjakan itu ada yang berutang sana - sini, minjam bank, dan itu dikenakan bunga, nah kini kena denda lagi karena ada kekurangan volume," jelasnya.

Anggota DPRD Fraksi Golkar Sirojudin juga mengatakan hal yang sama, menurutnya  proses pencairan dana Pinda, Bakeuda Batanghari terkesan pilih kasih dengan pihak rekanan.

"Sekarang ini yang jadi masalah, Desa Ladang Peris dan Desa Sungkai, kemudian Desa Sungai Ruan dan Desa Rantau Gedang, jalan ini kan sudah lama selesainya, nah kenapa (pembayaran) lambat daripada yang lain, pencairannya malah lambat dari jalan Ness," protes Siroj.

Menyikapi hal ini, Sekretaris Bakeuda Batanghari,  Akmal menjelaskan proses pencairan tersebut dapat dibayarkan apabila pihak rekanan benar-benar  melengkapi tanggung jawab secara fisik pekerjan dan administrasi.

"Kami Bakeuda akan memproses tergantung kecepatan rekanan  dalam melengkapi dokumen terkait pinjaman ini, apabila lengkap kami akan konsultasikan ke Inspektorat dan Bank Jambi tentang proses pencairannya, apabila tidak lengkap maka akan kami kembalikan," tutur Akmal.

Reporter: Juniko

Jual Mi Instan Kadaluarsa, Alfamart Jembatan Mas Dilaporkan ke Polisi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Seorang buruh bernama Ade Indra, melaporkan gerai Alfamart Jembatan Mas di Kecamatan Pemayung ke  Mapolres Batanghari, Selasa (20/06/23).

Ade melaporkan waralaba ritel itu atas dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, lantaran  menjual mi instan kadaluarsa,  hingga menyebabkan dirinya keracunan pada 23 Mei 2023 lalu.

Didampingi kuasa hukumnya, Ade mendatangi Satreskrim Polres Batanghari Selasa siang. Pria usia 31 tahun ini  membawa barang bukti kemasan mi instan yang kadaluarsa serta  struk belanja Alfamart.

Menurut penjelasan Ade, pada 23 Mei lalu dirinya membeli tiga bungkus mi Sedap varian Korean Spicy Sup di Alfamart Jembatan Mas. Karena tak menaruh curiga, Ade kemudian mengkonsumsi mi tersebut di hari yang sama. Namun malang,  usai menyantap mi yang telah dimasak,  dirinya mengalami muntah-muntah hingga akhirnya dibawa berobat ke Bidan Desa setempat.

Usai berobat, Ade baru mengetahui jika mi yang dia konsumsi sudah kadalarsa. Hal itu ia terungkap dari tanggal expired yang tertera  bungkus mi tersebut.

"Setelah saya cek kode expired di bungkus mi itu  tangal kadaluarsanya 18 Mei 2023," ungkap Ade.

Kuasa hukum Ade,  Ahmad  Rayhan, SH  mengungkapkan, pada 3 Juni lalu pihaknya sdah mengirimkan surat somasi ke pihak Alfamart.  Namun hingga 14 hari berselang somasi itu tak kunjung direspon.

"Kita sudah somasi pihak Alfamart Jembatan Mas, Namun hingga 14 hari berlalu, tidak ada i'tikad baik dari perusahaan ritel itu untuk menyelesaikan persoalan ini," kata Rayhan. (Red)

Masalah TPP ASN Kerinci, ini Penjelasan Sekda

KERINCI, TIGASISI.NET - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) RI Pereakilan Jambi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk ASN di Kabupaten Kerinci pada APBD  Perubahan tahun 2022 menjadi sorotan publik saat ini.

Sekda Kerinci, Zainal Efendi, di konfirmasi menegaskan bahwa sesuai dengan pemahaman TAPD bahwa pembayaran TPP ASN pada APBDP tahun 2022 secara aturan dan prosedur telah diikuti dan dilaksanakan.

Dijelaskan Sekda bahwa pada awalnya belanja anggaran TPP-ASN Pemerintah Kabupaten Kerinci tahun 2022 ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun anggaran 2022 pada tanggal 28 Desember 2021. Dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 58 ayat 1 s. d 6.

Selanjutnya kata Sekda, juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Serta keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Ditambahkan Sekda bahwa, pada tahap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 terjadi beberapa perkembangan yang yang mengakibatkan perubahan kebutuhan belanja termasuk TPP ASN yakni pertama kenaikan nilai Basic TPP ASN yang pemberitahuannya melalui Aplikasi Simona.Kemendagri.go.id pada Bulan Februari 2022.

Terbitnya PP 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 tanggal 13 April 2022. Perubahan Nomenklatur Jabatan melalui Uji Kompetensi dari semula Pejabat Fungsional Umum Menjadi Fungsional Tertentu pada Bulan Mei 2022.

"Berdasarkan Angka 2 huruf a, b dan c maka anggaran TPP ASN yang telah ditetapkan pada APBD murni 2022 sudah dipastikan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan sampai dengan bulan Desember 2022," bebernya.

Melalui usulan SKPD masing-masing kata Sekda, diputuskan untuk melakukan penambahan TPP ASN pada Perubahan APBD Tahun Anggran 2022 dengan memperhatikan realisasi pada Pencairan yang telah dilaksanakan. "Penambahan atas kekurangan anggaran inilah yang menjadi Temuan BPK RI perwakilan Jambi," ungkapnya.

Meksipun demikian sambung Sekda bahwa, APBD-P tahun anggaran 2022 telah dibahas dan disetujui mulai dari tingkat Kabupaten, DPRD Kabupaten, Provinsi, hingga Kemendagri. "Termasuklah juga telah mengisi pada aplikasi SIMONA Kemendagri," tegas Sekda.

Hanya saja pada persoalan terakhir,  dihadapkan dengan akhir tahun dimana TPP ASN harus dibayar sesuai dengan kinerja dan basic masing-masing ASN, sementara rekomendasi dari Kemendagri belum juga keluar. "Jika tidak dibayar, tentunya ini juga akan menjadi permasalahan ditingkat ASN Kerinci. Dikarenakan dalam proses APBDP tahun 2022 sudah dibahas sesuai prosedur dan disetujui Provinsi hingga pusat maka kita bayar," ujarnya.

Artinya, yang terjadi selama ini kesalahan administratif. Jika berkaca pada aturan, maka sanksi yang akan kita terima juga merupakan sanksi administratif yakni kemungkinan akan terjadinya penundaan atau pengurangan DAU tahun 2023.

Terkait permasalahan yang telah terjadi saat ini, Pemerintah Kabupaten Kerinci akan terus berusaha mencari solusi dan kebijakan untuk proses penyelesaian. "Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, agar permasalahan ini segera diselesaikan," harapnya.

Pewarta: Yudi

Sandipreneur Jambi Siap Tempur di Pilpres 2024

JAMBI, TIGASISI.NET - Relawan Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu, mengaku masih solid dan siapkan dikerahkan untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua  Sandipreneur Provinsi Jambi, Nanda Hasvia.

Menurutnya, hal itu menjadi salah satu modal untuk  Sandiaga uno  untuk bisa dipertimbangkan oleh PDI-P menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Simpul-simpul relawan dan simpatisan Sandi Uno banyak digawangi anak-anak muda yang kreatif,emak-emak. Mereka siap bekerja keras bersama untuk kemenangan Bang Sandi,” ujar Nanda Hasvia dalam keterangan yang diterima Tigasisi.net.

Namun demikian, Nanda Hasvia menyatakan bahwa para relawan Sandiaga Uno yang ada di Provinsi Jambi  tetap menunggu dan bakal menghormati apapun sikap partai politik (Parpol) pengusung Ganjar, terutama PDI-P. 

Nanda Hasvia pun menunggu upaya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk melakukan lobi Politik terhadap PDI-P, serta menunggu keputusan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni oleh PPP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Kami masih menunggu dinamika politik selanjutnya dan berharap bisa ada kesepahaman antara PPP dan PDI-P serta KIB,” dan jambi siap menjadi lumbung suara untuk bang sandiga uno , imbuh nanda Hasvia.

Pewarta: Yudi

Respon Keluhan Warga Jelutung, Edi Langsung Turun ke Got

JAMBI, TIGASISI.NET  - Keluhan warga Jelutung Kota Jambi terkait drainase ambruk langsung  drespon oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.

Minggu (18/06/2023) Edi Purwanto langsung turun ke lokasi drainase yang rusak di Kecamatan Jelutung.  Edi Purwanto cukup prihatin melihat drainase tersebut karena menggerus badan jalan.

"Kemarin kita mendapat keluhan di masyarakat yang meminta bantuan kepada kita untuk perbaikan drainase yang sudah terkisis, dan hari ini kita melihat langsung memang kondisinya memprihatinkan," sebut Edi.

"Mungkin kalau terlihat sekilas hanya dicek dari kasatmata di atas ya tidak ada masalah. Tapi tadi saya cek kebawah memang pengikisan nya sudah melebar, dan memang kalau tidak segera di perbaiki ini akan menjadi masalah, bisa saja jalan ini amblas,"tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa setelah meninjau lokasi dan berbincang dengan masyarakat sekitar bahwa memang ada kekhawatiran jalan tersebut amblas, dan menggangu aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan, terutama saat hujan turun akan banjir. Edi Purwanto menyebut bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera di perbaiki.

"Tadi sudah saya langsung komunikasikan, dan saya minta untuk segera di tindaklanjuti perbaikan ini, karena ini sudah mengkhawatirkan dan jadi keluhan masyarakat," pungkasnya.

Editor: Randika

Selesaikan Konfil Lahan Warga Sungai Bahar, Edi Purwanto Kan Bentuk Tim

JAMBI, TIGASISI.NET - DPRD Provinsi Jambi akan mencari solusi  konflik lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Sejahtera Jaya bersama  Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dalam pertemuan bersama dengan perwakilan kelompok tani, Senin (19/6) di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Edi Purwanto pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang konsisten melakukan pendampingan pada masyarakat terkait konflik lahan. Edi Purwanto menyebut bahwa pada Kamis lalu memang dirinya dan anggota lain tidak berada di DPRD Provinsi Jambi karena ada kegiatan dewan sehingga tidak bisa bertemu dengan seluruh masyarakat yang melakukan aksi pada saat itu.

"Kita akan dalami dan kita minta Pak Kades membikin kronologis yang utuh dan akan kita bahas bersama tim di DPRD nanti dan nanti komisi 2 akan kita coba juga minta dudukkan bersama termasuk BPN untuk melihat bagaimana legalitas dari pada perusahaan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa dalam proses sejauh ini, ada proses penyelesaian di 2018 dan sudah selesai. Tapi menjadi masalah lagi ini, maka kita, Edi Purwanto berharap setiap perusahaan yang sudah terselesaikan ini jangan berulang lagi.

"Intinya kita akan mencari keterangan dan kita akan diskusi bersama, baik dari kelompok tani, kemudian perusahaan, kemudian instansi terkait. Jika legitimasinya benar ya perusahaan clear, tapi ketika mereka salah ya kita duduk berikan punishment," pungkasnya.

Editor: Randika

Dapat Peringkat Terbaik, Pemkab Tanjab Barat Makin Serius Cegah Stunting

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat, DAnwar Sadat, meembuka secara resmi kegiatan rembuk stunting  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, Senin (19/06). 

Anwar Sadat,  sangat mengapresiasi kegiatan rembuk stunting  dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

“Sebagaimana yang dilaporkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke-11 dari Kab/Kota se Indonesia dan itu artinya penurunan stunting kita secara Nasional cukup baik begitu juga di Provinsi Jambi kita masih menempati posisi paling atas dan ini akan terus kita pertahankan,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Bupati mengatakan rembuk stunting yang dilakukan pada hari ini merupakan aksi ke 3 dari 8  konvergensi dan merupakan komitmen bersama seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, Unsur Forkopimda, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Camat, Kades, Perguruan Tinggi untuk berkomitmen menurunkan angka stunting dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

“Oleh karena itu kegiatan pada hari ini mudah mudahan bisa menguatkan kebersamaan serta membangun komitmen kita bersama sehingga stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih dapat kita turunkan meskipun telah mencapai target dan saya berharap kolaborasi antara stakeholder yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat terus berjalan dengan lancar serta lebih giat lagi dalam menurunkan angka stunting,” harapnya. 

Pewarta: Rahmad

Capaian PAD Rendah, Anita Yasmin: Pemda Harus Akui Kinerjanya Kurang Baik

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin meminta Bupati Batanghari  melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Yasmin meminta Pemkab Batanghari bersikap ksatria untuk mengakui bahwa kinerja pemerintah daerah kurang maksimal dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Bukan tanpa alasan, hal itu disampaikan Yasmin lantaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari tahun 2022  hanya 67,46 persen.

"Ya pemda harus mengakui bahwa mungkin kinerja Kita memang kurang baik sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi," kata Anita Yasmin  usai Hearing bersama TAPD , Senin (19/06/2022).

Mantan presenter TVRI itu menjelaskan,  target PAD tahun  2022  sebesar Rp 158 miliar  sudah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Batanghari saat penyusunan APBD. Namun, hingga berakhirnya tahun 2022, realisasi PAD hanya tercapai Rp 107 miliar.

"Mohon maaf ya, soal pendapatan ini Kita sudah berkomitmen dari penganggaran tahun 2022 bahwa ketika Kita berani menganggarkan ini (PAD), berarti  Kita harus siap untuk mencapai itu, diminta komiten bersama kok antara Pemkab dengan DPRD pada saat itu," bebernya.

Politisi PAN ini  juga menyesalkan sikap anak buah Bupati  Batanghari yang terkesan menyepelekan urusan pendapatan daerah. Padahal lemahnya realisasi PAD juga berimbas kepada belanja daerah.

 "Tadi kepala BAPPERIDA menyatakan bahwa dari segi perencanaan masalah PAD ini memang tidak ada temuan BPK, tapi persoalannya bukan di situ,  artinya apabila itu tidak tercapai masalahnya ada di kinerja kan?" Tegas  Yasmin.

Reporter: Juniko

Wako Ahmadi Paparkan Realisasi APBD TA 2022

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET - Walikota Sungai Penuh  Ahmadi Zubir,  Menghadiri Rapat Paripurna Ke-I masa Persidangan Ke- III DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (19/6)

Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian pengantar dari Walikota Sungai Penuh terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh T. A 2022,Oleh pihak eksekutif.

Wako Ahmadi menyampaikan, bahwa LKPD Pemko Sungai Penuh oleh BPK-RI perwakilan Jambi yang kembali meraih Opini Wajar Tampa Mengecualian (WTP) Ke - 9 sepuluh kali berturut-turut.

Pada kesempatan ini, Wako Ahmadi memaparkan secara garis besar tentang pelaksanaan APBD T. A 2022 terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama Wako Ahmadi juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 kepada saudara Lendra Wijaya, SE semoga dapat amanah dalam menjalankan tugas, penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Ketua DPRD H. Fajran, S. P, M.SI atas dedikasinya dalam pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Turut hadir Pimpinan dan Anggota Dewan, unsur Forkopimda, Sekda Alpian,Tenaga Ahli Fraksi, Kepala SKPD, camat, serta tamu undangan lainnya.

Pewarta: Yudi