Wisuda Ke-XX, STIE-SAK Teken MoU dengan Bursa Efek Indonenesia

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET –  413 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci (STIE-SAK) diwisuda pada Sabtu (10/06/2023).

Adapun 413 mahasiswa yang diwisuda  53 orang berasal  dari prodi Akuntansi, 115 oang prodi  Ekonomi Pembangunan dan 263 orang dari prodi Manajemen 263.

“Benar total mahasiswa yang diwisuda adalah berjumlah 431 mahasiswa. Rata-rata menuntaskan studinya selama 3,5 tahun,” jelas Lifia Hendri yang merupakan Sekretaris Panitia Wisuda ke XX.

Adapun tamu undangan yang hadir adalah perwakilan LLDikti Wilayah X, Reri Anton, S.T., M.M, Walikota Sungai Penuh yang diwakili oleh Wakil Walikota, Bupati Kerinci diwakili oleh Asisten 1, Pembina yayasan dan sejumlah tamu undangan lainnya.

“STIE-SAK merupakan sekolah tinggi yang selalu membuat kagum kami LLDIKTI. Selalu ada kreasi dan inovasi baru di sini. Tidak heran apabila akreditasi STIE-SAK sangat baik, baik itu secara institusi maupun program studi. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat kepada para wisudawan semoga sukses kedepannya,” ungkap Reri Anton.

Selanjutnya dalam sambutannya Dr. Gampo Haryono, S.E., M.M mengatakan bahwa STIE-SAK konsisten untuk melahirkan Sarjana Ekonomi yang unggul dan berdaya saing serta siap memasuki dunia Kerja. Selainya itu dia berharap agar para sarjana bisa siap untuk bersaing di dunia kerja.

“Alhamdulillah hari ini kita kembali mewisudakan mahasiswa STIE-SAK dengan jumlah 431 Mahasiswa. Semoga para sarjana yang wisuda hari ini bisa menerapkan keilmuan yang dimiliki serta siap bersaing di dunia kerja,” ungkapnya.

Adapun lulusan terbaik pada wisuda kali ini adalah, Prodi Akuntansi Muhammad Bintang Mahendra, S.E, Prodi Ekonomi Pembangunan Sonia Oktavia dan Prodi Manajemen Ilma Nurhayun.

Berikutnya, pada wisuda kali ini STIE-SAK juga menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak ditandai dengan penanda tanganan MoU dengan Bursa Efek Indonesia dan Korean Investment and Sekuritas Indonesia.

“Benar, pada momen Wisuda kali ini kita juga menjalin kerjasama guna mengembangkan jaringan, yaitu dengan Bursa Efek Indonesia dan Korean Investment and Sekuritas Indonesia,” tutup Dr. Indra Budaya, S.E., M.M yang juga merupakan Wakil Ketua III STIE-SAK.

Pewarta: Yudi

Jaafar Desak Pemkab Batanghari Kembalikan Potongan TPP ASN

BATANGHARI, TIGASISI.NET   - Wakil Ketua I DPRD Batanghari Jaafar mendesak Pemerintah Kabupaten Batanghari segera memproses temuan BPK terkait pemotongan uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Batanghari Tahun 2022.

Kata Jaafar, Pemkab Batanghari harus segera mengambalikan uang TPP ASN yang dipotong dengan dalih iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sebagaimana rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.

“Masalah ini sudah menjadi perhatian serius kita setelah penyerahan LHP BPK atas LKPD Pemkab Batanghari.  Yang jelas ini pemotongan atas hak-hak ASN, bilamana memang tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ya harus dikembalikan ke ASN,” tegas Jaafar.

Lanjut Jaafar, ia sependapat dengan pernyataan Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin yang mendesak Pemkab Batanghari segera menindaklanjuti semua temuan BPK.”Seperti pernyataan ibu Ketua (Anita Yasmin.red) apa yang menjadi temuan BPK ya harus dikembalikan,” timpalnya.

Sebagaimana diketahui, dalam salinan LHP atas LKPD Batanghari TA 2022,  BPK menganggap Pemotongan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp1,8 miliar dalam uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Batanghari Tahun 2022 tidak tepat dan keliru secara aturan.

Hasil konfirmasi BPK kepada Tim Pelaksanaan TPP diketahui,  Uang TPP dibayarkan langsung kepada masing-masing pegawai setelah dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) seperti pajak dan iuran jaminan kesehatan BPJS. Adapun PPK atas TPP meliputi potongan PPh Pasal 21 serta potongan atas iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dan 4persen.

“Perhitungan TPP yang dikurangi dengan potongan Iuran BPJS 4 persen tersebut  menurut BPK tidak tepat karena sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, dimana  iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan iuran sebesar 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja (Pemerintah Kabupaten Batang Hari) dan iuran sebesar 1 persen dibayar oleh peserta (ASN),” Tulis BPK.

Menurut BPK,   Tim Pelaksanaan TPP ASN TA 2022 tidak cermat dalam merumuskan  kebijakan pelaksanaan TPP dengan membuat klausul pada Pasal 33 ayat (2) Perbup Nomor 65 Tahun 2021. Sehingga BPK merekomendasikan Bupati Batang Hari segera merevisi regulasi tersebut.

Tak Hanya itu, BPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari mengembalikan TPP ASN yang dipotong pada tahun 2022 lalu.

Reporter: Juniko

Temuan Rp 1,8 Miliar, BPK: Potongan TPP ASN Batanghari Keliru

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi menyatakan, pemotongan iuran BPJS kesehatan sebesar Rp1,8 miliar dalam uang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Kabupaten Batanghari Tahun 2022 tidak tepat dan keliru secara aturan.

Hal ini diungkapkan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun 2022. Akibat keliruan itu, jumlah uang TPP yang diterima oleh ASN kurang dari nilai yang semestinya.

Diketahui, Pemberian TPP ASN di Batanghari diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Batanghari, yang besarannya ditetapkan dengan Kepbup Nomor 418 Tahun 2021.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, Bupati Batanghari menunjuk dan menetapkan Tim Pelaksanaan TPP ASN TA 2022 dengan Keputusan Bupati Nomor 392 Tahun 2021, yang bertugas menyusun penganggaran, perhitungan, pengawasan dan penyusunan peraturan kepala daerah terkait TPP ASN.

Hasil konfirmasi BPK kepada Tim Pelaksanaan TPP diketahui, Uang TPP dibayarkan langsung kepada masing-masing pegawai setelah dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) seperti pajak dan iuran jaminan kesehatan BPJS. Adapun PPK atas TPP meliputi potongan PPh Pasal 21 serta potongan atas iuran BPJS Kesehatan sebesar 1 persen dan 4 persen.

"Perhitungan TPP yang dikurangi dengan potongan iuran BPJS 4 persen tersebut menurut BPK tidak tepat,  karena sesuai Pasal 30 ayat (1) Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020,  iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) adalah sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan iuran sebesar 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja ( Pemerintah Kabupaten Batang Hari) dan iuran sebesar 1 persen dibayar oleh peserta (ASN),” Tulis BPK dalam LHP.

Menurut BPK, Tim Pelaksanaan TPP ASN TA 2022 tidak cermat dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan TPP, dengan membuat klausul pada Pasal 33 ayat (2) Perbup Nomor 65 Tahun 2021. Sehingga BPK merekomendasikan Bupati Batanghari segera merevisi regulasi tersebut.

Tak Hanya itu, BPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Batanghari mengembalikan TPP ASN yang dipotong pada tahun 2022 lalu. Hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari belum bisa dikonfirmasi perihal temuan ini. 

Reporter: Juniko

Kader Kesehatan Kabupaten Batanghari Terima Penghargaan di Hari Kartini

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Salah satu kader kesehatan Kabupaten Batanghari, Susani menerima penghargaan di Hari Kartini ke- 145, yang diselenggarakan di Maulidia Convention Center Jambi, Selasa (13/6/23).

Penghargaan Susani didampingi langsung oleh Ketua TP PKK Batanghari, Zulva Fadhil.

Dalam rangka memperingati Hari Kartini ke -145 tahun 2023, Organisasi aksi solidaritas era kabinet indonesia maju ( OASE-KIM) menetapkan penerima penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi di kabupaten/kota termasuk dalam provinsi jambi.

Berbagai kategori penghargaan saudari Susani kader kesehatan puskesmas penerokan Kabupaten Batanghari mendapatkan penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi bidang kesehatan.

"Saya mengucapkan terimakasih kepada Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE -KIM) telah memberikan penghargaan kepada saya dalam bidang kesehatan" ujar susani.

Dalam kesempatan ini, Zulva Fadhil menyampaikan seluruh kader kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan baik.

"Kesehatan merupakan dasar dari kebutuhan kegiatan kita sehari-hari maka dari itu pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan di tengah-tengah masyarakat kita" sebut Zulva.

Ketua Dekranasda Batang Hari Zulva Fadhil Tampil Fashion Show Wastra Jambi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dekranasda Kabupaten Batanghari Zulva Fadhil menampilkan busana batik khas Batanghari dengan motif batik daun keladi pengrajin maryana batik dan di desainer Bellah Burhan.

Selain Zulva Fadhil, ketua Dekranasda di dampingi dengan Vera Susilawati juga tampil di fashion show wastra dengan motif batik daun teratai.

Dalam kesempatan ini, Zulva Fadhil menyampaikanan batik bukan hanya sebagai kebutuhan primer namun sudah menjadi kebutuhan artistik.

"Sekarang batik bukan hanya sebagai kebutuhan primer saja, namun sudah menjadi kebutuhan artistik sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri ini lebih pesat" ujarnya.

Target PAD Tak Tercapai, DPRD Minta Kinerja OPD Dievaluasi

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 tidak memenuhi target, hanya mencapai 67,46 persen.

Penuruan PAD ini meliputi dari berbagai sumber pendapatan, diantaranya mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah.

Menyikapi hal ini, DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief segera mengevaluasi seluruh kinerja kepala OPD.

Diketahui PAD Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 hanya mampu menyentuh angka Rp 107.138.940.114 dari pagu target yang ditetapkan sebesar Rp 158.824.809.227.

"Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang disampaikan kepada DPRD Batanghari, PAD Batanghari yang mengalami penurunan tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Atas penurunan realisasi PAD ini harus menjadi tolak ukur Bupati Batanghari untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD secara menyeluruh," kata politisi PAN, Azizah saat rapat paripuna penyampaian pandangan fraksi, Senin (12/6/23).

Dewan Dapil Pemayung - Bajubang itu menambahkan, pemerintah harus bekerja keras dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Batanghari kedepannya.

"Kalau PAD terus mengalami penurunan, kedepan akan sangat mempengaruhi program - program pembangunan pemerintah, yang tidak hanya berpengaruh pada masyarakat tapi juga aparatur pemerintah," tandasnya.

Reporter: Juniko

PAD Turun Drastis, Fraksi PAN Pinta Bupati Evaluasi Kinerja Seluruh Kepala OPD

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 menurun secara drastis, hanya mencapai 67,46 persen.

Penuruan PAD ini meliputi dari berbagai sumber pendapatan, mulai dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain - lain pendapatan asli daerah.

Menyikapi hal ini, DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief segera mengevaluasi seluruh kinerja kepala OPD.

Diketahui PAD Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 hanya mampu menyentuh angka Rp 107.138.940.114 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 158.824.809.227.

"Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah  yang disampaikan kepada DPRD Batanghari, PAD Batanghari yang mengalami penurunan tentunya harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Atas penurunan realisasi PAD ini harus menjadi tolak ukur Bupati Batanghari untuk mengevaluasi kinerja pimpinan OPD secara menyeluruh," kata politisi PAN, Azizah saat rapat paripuna penyampaian pandangan fraksi, Senin (12/6/23).

Dewan Dapil Pemayung - Bajubang itu menambahkan, pemerintah harus bekerja keras dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pasalnya, akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Batanghari kedepannya.

"Kalau PAD terus mengalami penurunan, kedepan akan sangat mempengaruhi program - program pembangunan pemerintah, yang tidak hanya berpengaruh pada masyarakat tapi juga aparatur pemerintah," tandasnya.

Reporter: Juniko

Anita Yasmin Hadiri Jumpa Tokoh Bersama Peserta Raimuna Cabang Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin menghadiri acara jumpa tokoh bersama peserta Raimuna Cabang Batanghari, Jumat (12/05/23).

Untuk diketahui, rangkaian acara Raimuna Cabang Batanghari ini merupakan pestanya Pramuka tingkat Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kwarcab Pramuka Batang Hari Perumnas Muara Bulian itu berjenjang dari tingkat Ranting di Kecamatan, Cabang di Kabupaten, Daerah di Provinsi sampai dengan Nasional dan pesertanya dari SMA serta Perguruan Tinggi se-Batang Hari

Dalam sambutannya, Anita Yasmin mengatakan kegiatan positif yang di cetuskan oleh pramuka ini dapat melahirkan anak - anak bangsa yang cinta akan pancasila.

"Pramuka merupakan organisasi pendidikan diluar sekolah yang melahirkan anak-anak bangsa yg bermoral pancasila dan menegakkan NKRI," kata Anita Yasmin.

Ia berharap, kegiatan seperti ini rutin di galakkan demi mendukung anak - anak di Batanghari yang cinta akan keberagaman dan mengedepankan moral dalam kehidupan sehari - hari.

"Saya berharap sekali ya, kegiatan - kegiatan positof seperti ini selalu dikembangkan. Hal ini akan berdampak besar bagi penerus bangsa," jelasnya.

Reporter: Juniko

DPRD Batanghari Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Tentang LKPJ Bupati Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi DPRD tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batanghari TA 2022.

Acara yang di gelar pada Kamis (27/4/23) ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD, Anita Yasmin, dan turut dihadiri oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief.

"Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Dewan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Saudara Bupati, yang telah menyampaikan LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna Tanggal 29 Maret 2023 yang lalu," ungkap politisi PAN itu.

Anita Yasmin mengatakan, pihaknya di DPRD mengapresiasi LKPJ Bupati Batabghari yang disampikan tepat waktu.

Ia berujar, berdasarkan peraturan yang di tetapkan, LKPJ akhir tahun Bupati Batanghari harus disampaikan ke DPRD paling lambat tiga bulan setelah anggaran tahun berakhir.

"Terhitung tanggal 20 Maret 2023 perihal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batanghari tahun 2022 ini sudah di terima," ujarnya.

Reporter: Juniko

Jalan Menuju Gedung DPRD Rusak Berat, Aminudin Pinta Pemda Jalin Komunikasi Intens dengan Pemprov

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Batanghari, Aminudin meminta pemerintah daerah menjalin komunikasi intens dengan pemerintah provinsi terkait kerusakan ruas jalan sepanjang Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Muarabulian.

Aminudin menilai, jalan yang notabene adalah kewenangan dari pemerintah provinsi itu sudah selayaknya diperbaiki, karena kondisi jalan yang sudah rusak parah dan kerap dilewati kendaraan berat.

Pernyataan itu disampaikan politisi partai Gerindra tersebut saat menggelar rapat paripurna dan membacakan rekomendasi DPRD tentang LKPJ Bupati Batanghari Tahun Anggaran 2022.

"Terkait jalan nasional dan jalan provinsi, kami meminta pemda lebih pro aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Kemudian kalau bisa jalan provinsi yaitu Jl. Jenderal Sudirman diharapkan tidak dilewati oleh armada angkutan batu bara," kata Aminudin, Kamis (27/4/23).

Menyikapi hal ini, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengapresiasi kesepahaman DPRD dengan pemerintah daerah.

Ia menyebutkan, mengenai persoalan tersebut, pihaknya di pemda akan membahas permasalahan ini dengan lebih serius.

"Kita akan selalu berupaya mendorong dan berkomunikasi untuk perbaikan kedua jalan tersebut, dan informasi tersebut perlu di ketahui oleh masyarakat sebagai upaya edukasi bahwa ada batasan kewenangan dan tanggungjawab pemerintahan daerah," papar Ketua DPW PPP itu.

Reporter: Juniko