Bupati Batanghari Serahkan Sertifikat PTSL di Desa Kilangan

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menyerahkan sertifikat tanah di desa kilangan kecamatan muara bulian, kamis (13/7).

Total keseluruhan sertifikat tanah yang diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Muara Bulian itu sebanyak 779 sertifikat yang tersebar di desa kilangan 454 sertifikat dan desa singkawang 325 sertifikat.

Kepala desa kilangan sangat berbahagia dengan adanya program sertifikat tanah yang tercantum dalam visi dan misi bupati dan wakil bupati batang hari.

" mengucapkan terimakasih kepada bupati batang hari melalui visi dan misi batang hari tangguh masyarakat kami sudah memiliki sertifikat" ujar kades kilangan.

MFA mengatakan mendukung penuh program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sehingga penting untuk segera mendaftarkan kepemilikan tanah kepada ATR BPN.

"Hal ini dapat membantu masyarakat agar tanah yang dimiliki terdaftar dan memiliki status hukum yang jelas," ujarnya.

Program PTSL ini dapat mewujudkan pembangunan yang merata dan memudahkan dalam penataan kabupaten dan kota.

Ia memastikan penerima sertifikat ini tepat sasaran, yakni para petani dan warga untuk memulai peningkatan kualitas hidup.

Program PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Maka dari itu, masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat dapat menjadikan sebagai modal usaha sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan.

Dengan demikian, ia berharap sinergitas program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini akan lebih cepat dalam mengakselerasi target luas tanah

untuk disertifikasi di Kabupaten Batanghari.

"Saya berharap pada tahun 2023 ini program PTSL di Kabupaten Batanghari dapat terselesaikan sesuai apa yang kita harapkan" katanya.

Anwar Sadat Kasih Dukungan ke Atlet Tanjab Barat

JAMBI, TIGASISI.NET - Bupati  Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat Menghadiri acara malam pembukaan PORPROV Ke-XXIII Jambi Tahun 2023 di Stadion Tri Lomba Juang, Senin malam(10/07).

Turut hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jambi, Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, Anggota DPR RI Provinsi Jambi, Wakil Ketua Umum Koni Pusat/mewakili, unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Ketua Umum Koni Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya.

Disampaikan Bupati bahwa kunjungannya tersebut guna memberikan dukungan dan semangat kepada para atlet-atlet Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Melihat perolehan medali sampai saat ini, Bupati Optimis Tanjab Barat bisa meraih juara umum.

“Saya berharap, mudah-mudahan kita menjadi juara umum karena ada beberapa cabor yang telah memenangkan mendali emas,” harapnya.

“Sehingga, jika betul-betul mendapatkan juara umum, mudah-mudahan niat kita untuk menjadi kabupaten/kota tuan rumah penyelenggaraan Porprov di Tahun 2026 akan bisa terwujud,” tambahnya.

Di akhir wawancaranya, Bupati juga turut mendoakan semoga seluruh atlet dapat diberikan kesehatan dan mampu menampilkan kemampuan terbaik untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pewarta: Rahmad

Lewat Bisnis BRILink, Kevin Bisa Kantongi Omset Ratusan Juta Perbulan

SUNGAIPENUH, TIGASISI.NET - Indar Gunawan yang akrab dipanggil Pak Kevin (48)  seorang warga Desa Koto Baru Kecamatan  Baru Kota Sungai Penuh, kini sukses menjadi agen BRI Link, bahkan usaha jasa pembayaran miliknya bisa mengantongi omset hingga ratusan juta rupiah perbulan.

Indra Gunawan, ketika ditemui di toko miliknya di Desa Baru merasa sangat bersyukur, karna langkahnya menjadi agen BRILink tidak keliru. Karna dengan bergabung menjadi agen BRILink, ia mampu mengangkat ekonomi keluarganya.

Indra Gunawan yang kesehariannya biasa dipanggil Pak Kevin, saat ditemui di toko BRILink miliknya menceritakan bahwa awalnya ia hanya bekerja sebagai tukang ojek. Dimana hasilnya, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun pada akhir tahun 2013, ia ditemui oleh salah seorang dari Bank BRI yang menawarkan untuk menjalankan dan membuka toko BRILink. "Awalnya sempat ragu karna belum tau sama sekali terkait BRILink, bahkan istri waktu itu menolak karna keadaan yang sulit membagi waktu," ujarnya.

Namun setelah dijelaskan lebih detail oleh pihak Bank, dan bahkan ia menegaskan akan selalu mendampingi hingga bisa berjalan menggunakan mesin BRILink. "Alhamdulillah berjalannya waktu, dikit demi sedikit akhirnya mulai menampakkan hasil dan akhirnya saya bersama istri bertekad untuk serius menjalankan bisnis BRILink ini," tegasnya.

Indra Gunawan yang juga saat ini diamanahkan menjadi Ketua Brilinkkers BO Sungai Penuh Kerinci menjelaskan bahwa saat ini ia telah memiliki tiga anak ada yang masih Kuliah, SMA, dan TK. "Semua biaya sekolah dan bahkan untuk belanja rumah tangga hingga menabung merupakan hasil dari bisnis BRILink ini," jelasnya.

Untuk diketahui, selama ini Indra Gunawan juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan selama menjalankan BRILink yakni Penghargaan Parancak Paguyuban semester 1 tahun 2022 berhasil meraih juara 3, dan juga penghargaan sebagai Ketua Brilinkkers kategori aktif kolaborasi 2022.

Pewarta: Yudi

Percepat Administrasi Kependudukan, Dukcapil Batanghari Genjot GISA

BATANGHARI, TIGASISI.NET  - Dalam upaya mempercepat administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Dukcapil terus berupaya menggenjot program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Adapun GISA dilaksanakan dengan 4 program, antara lain:

- Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan.

- Program sadar pemutakhiran data penduduk.

- Program sadar pemanfaatan data kependudukan.

- Program sadar melayani administrasi kependudukan

Di Kabupaten Batanghari sendiri, Pemerintah setempat telah mengoptimalisasikan Program GISA disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diruang kerjanya (Rabu 12/07/2023).

"Pada data Per Desember 2022 Jumlah wajib KTP di Batang Hari yaitu 223.161 jiwa dengan jumlah yang telah melakukan perekaman sebanyak 201.399 jiwa, jadi kita masih punya 21.762 jiwa lagi yang harus dilakukan perekaman KTP elektronik, Per Juni 2023 saat ini dengan melakukan program jemput bola kedesa jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik meningkat menjadi 205.005 jiwa bertambah sebesar 3.606 jiwa," papar Replizer

Adirozal: Guru Harus Berbenah

KERINCI, TIGASISI.NET - Bupati Kerinci, H Adirozal Resmi Melantik 131 Guru pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional di Kabupaten Kerinci,  Selasa (11/07/2023).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 17 tahun 2020. Dimana PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah.

Kepala Dinas Pendidikan Kerinci, H Murison mengatakan 131 guru fungsional yang dilantik dan diambil sumpah jabatan merupakan guru pengangkatan 2014, yakni para guru pengangkatan Honorer K2.

"Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan guru Fungsional di Kerinci akan kembali dilaksanakan, sesuai dengan perintah PP,"sebutnya.

Sementara itu, Bupati Kerinci, H Adirozal dalam sambutannya mengatakan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Fungsional guru telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga wajib dilaksanakan.

"Hal ini membuktikan bahwa posisi dan peran jabatan fungsional sangat strategis sebagai kelompok jabatan yang berfungsi melaksanakan tugas Pemerintah yaitu pelayanan masyarakat,"ungkapnya.

Dirinya mengingatkan tugas utama guru adalah mengabdi kepada masyarakat dalam hal meningkatkan SDM generasi muda. Tantangan guru saat ini sangat berat diantaranya Globalisasi, revolusi industri, 4.0 era digitalisasi serta bertumbuhnya generasi milenial.

"Seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan teknologi, didunia pendidikan juga sudah berbasis online. Pemikiran generasi makin berkembang, sehingga penting diadaptasikan. Semoga para gur bisa berbenah kedepannya," katanya.

Pewarta: Yudi

Pemotongan TPP ASN Batanghari, Rapat Memanas, Anggota DPRD Gebrak Meja

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Rapat Badan Anggaran (Banggar)  DPRD bersama TAPD Kabupaten Batanghari Jumat siang (7/7/23) berjalan panas, bahkan  ada anggota dewan yang emosi sampai gebrak meja.

Situasi itu bermula saat Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin melayangkan pertanyaan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  terkait mekanisme pemotongan TPP ASN sebesar 5 persen yang menjadi temuan BPK RI jambi.

Melihat TAPD dicecar habis-habisan oleh Yasmin, dewan dari fraksi PDI-P, Ibrahim mendadak menggebrak meja dan meminta untuk berbicara. Menurutnya pertanyaan dari Yasmin terlalu menyudutkan TAPD Kabupaten Batanghari.

“Brak....brak...,” bunyi meja dipukul, dengan gelas kopi yang ikut terangkat.

“Saya mau ngomong dulu, izin ketua. Jadi kawan-kawan,  sebetulnya tidak ada masalah lagi, Saya pikir sudah selesai ini, ini terlalu berlarut-larut, tadi kan sudah berkali-kali dijelaskan bahwa TAPD sudah meminta maaf atas kesalahan yang dibuat, capek juga Saya dengarnya ini, diskusi ini dari itu ke itu saja, tolong lah kita ini sama-sama merenung, kita ini juga punya salah,” ucap dewan 4 periode itu dengan nada tinggi.

“Sudah?” tanya Waka Ilhamuddin.

“Bentar, tunggu dulu Pak Waka, nanti giliran Pak Waka lagi. Ini terkait tadi, kita buka ini tatib (Tata tertib), brak....brak.. (bunyi meja dipukul kembali) bahwa rapat banggar itu tertutup bukan terbuka, bukan kayak Kita,” kata Ibrahim geram.

Setelah memberikan kesempatan Ibrahim untuk bicara, Anita Yasmin  kemudian menghidupkan alat pengeras suara dan giliran menyampaikan  argumen.

Yasmin menegaskan, bahwa ia sedang menjalankan tugas DPRD sebagai fungsi pengawasan, apa lagi masalah TPP menyangkut  hajat hidup orang banyak.

“Sedikitpun kita ini bukan mencari salah, tapi saya mau tau tindaklanjut kita dalam menyikapi LHP BPK ini, karena ada ketidaksepahaman pada pertemuan kita yang lalu, kita punya opini sendiri dan BPK punya opini sendiri, nah itu yang mau diluruskan dan nanti akan tertuang dalam rekomendasi DPR,” tegas politisi PAN itu.

Pernyataan Anita Yasmin ini sontak membuat hening ruangan rapat, berulang kali Yasmin megingatkan tanggung jawab dewan sebagai penyambung lidah rakyat 

“Kalau memang menganggap pembahasan ini tidak penting lebih baik kita tidak usah melakukan pembahasan, kalau gitu silahkan rekomendasi itu Kita buat-buat saja. Kalau misalnya Kita dengar dari pemerintah daerah yang mengatakan oh ini sudah benar buk, menurut kami inilah yang paling betul, kalau gitu oh siap Pak TAPD Kita setuju dan Kita beri rekomendasi bahwa kita setuju dengan Pemda," tantang  Mantan Presenter TVRI itu.

" Kita tidak mencari-cari salah kok, bukan tugas kita mencari salah,” sambungnya dengan tangan bergetar.

Wanita yang pernah menjabat sebagai ketua DPRD termuda se-Indonesia itu bahkan tak mempersoalkan jika H Ibrahim enggan melanjutkan pembahasan.

“ Kalau Pak Ibrahim sudah lelah dengan pembahasan ini tidak apa-apa juga tidak melanjutkan, tapi saya pengen tau. Kalau masalah TPP ini kenapa di ulang-ulang? Pak kabag hukum baru datang, wartawan juga datang, kalau memang tidak mau lagi membahas ini biarlah saya sendiri yang melanjutkan, sampai saya puas,” tutup Yasmin kesal.

Reporter: Juniko

MK Bersumpah, Duit BPJS Guru PAMI Tidak Dipakai Liburan ke Mandalika

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Mantan Kabag Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari, Muhammad Khadafi (MK), bersumpah bahwa uang iuran BPJS guru PAMI sebesar Rp 217 juta (temuan BPK)  tidak dipakai untuk liburan ke Mandalika.

Pernyataan itu spontan disampaikan MK saat memenuhi panggilan DPRD dalam  rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Batanghari dalam membahas temuan BPK terkait  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, Jumat (7/7/23).

“Ada yang mengatakan duit BPJS ini saya pakai untuk berangkat ke Mandalika dengan Pak Bupati, Na’uzubillahiminzalik, mati Saya sekarang ini kalau ada,” ucap MK bersumpah.

MK mengatakan, sebenarnya duit BPJS Guru PAMI yang menjadi temuan BPK Perwakilan Jambi itu digunakannya untuk keperluan kegiatan di Sekretariat Daerah Batanghari.

“Karena kami di Januari dan Februari belum ada operasional kegiatan, maka inisiatif pribadi saya untuk menggunakan uang itu. Kegiatan tersebut contohnya mau berangkat SPPD, karena duit belum tau ujung pangkalnya ya saya pakailah duit itu, ini inisiatif pribadi saya, makanya dalam LHP itu bunyinya untuk keperluan pribadi,” jelasnya.

“Kemudian ada kegiatan lain di bagian umum terus Kadis PDK juga ada minjam, ya saya pakai duit itu,” tukasnya.

Mendengar pernyataan dari MK, Wakil Ketua DPRD Ilhamuddin terus menggali informasi terkait kebenaran yang disampaikannya, apalagi soal keberangkatan ke Mandalika.

“Duit itu tidak dipakai ke Mandalika ya? Tidak? Mandalika itu bulan berapa?” tanya Ilhamuddin ke semua pejabat Pemerintah yang hadir.

“Bulan berapa MotoGP Mandalika itu? pak Zulfadli bulan berapa mandalika itu? Saya tidak mengatakan pergi tidak, saya bertanya bulan berapanya Mandalika itu,” cecar Ilhamuddin.

Sayangnya, pertanyaan dari anak buah Cak Imin itu tak membuahkan hasil. Baik dari TAPD hingga pejabat lainnya tak satupun yang menjawab pertanyaan dari Ilhamuddin.

"Ya sudah, terimakasih atas keterangannya, tinggal lagi menyikapi keterangan yang disampaikan itu nanti akan kita dalami lagi seperti apa," tegasnya.

Reporter: Juniko

Sekda Alfian Buka Musda Ke-2 Muhammadiyah Sungai Penuh

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET - Walikota Sungai Penuh diwakili Sekretaris Daerah Alpian, SE.,MM menghadiri Musyawarah Daerah ke-2 Muhammadiyah dan Aisyiyah Kota Sungai Penuh dihotel Grand Kerinci, Minggu (9/7).

Musda ke 2 Muhammadiyah & Aisyiyah mengangkat tema " Memajukan Kota Sungai Penuh, Mencerahkan Jambi".

Turut hadur, Ketua MUI, Ketua KPU, Pimpinan Muhammadiyah, Pimpinan Aisyiyah, PDM  Bungo, PDM Kerinci, PDMPara Pimpinan Ortom, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pelajar Muhammadiyah dan tamu undangan lainnya.

Sekda Alpian dalam sambutannya mengatakan atas nama Pemerintah Kota Sungai Penuh menyampaikan selamat dan sukses atas pelaksanaan Musda ke 2 Muhammadiyah & Aisyiyah Kota Sungai Penuh.

"Semoga Musda ke ini dapat menghasilkan remusan dan program kerja strategis di bawah kepimpinan hasil muda nanti," katanya

Sekda Alpian juga mengapresiasi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang terus mendukung Pemerintah Daerah dalam upaya memajukan daerah.

Ia juga mengatakan Kedepannya tantangan amar Ma'aruf Nahi Mungkar kita semakin berat,  masyarakat yang glamor,  peradaran narkoba, porno aksi maupun pornografi sangat lah meresahkan.

" Untuk itu kami mengajak Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk terus berperan melalui program kerja da'wah untuk memberikan masukan positif kepada masyarakat," tutupnya Sekda Alpian.

Pewarta: Yudi

Sungai Penuh Ikut Semarakkan Pameran Sehari Bersama Jambi

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET  - Wako Ahmadi bersama sejumlah Kepala Daerah Se-Provinsi Jambi menghadiri pameran satu Hari Bersama Jambi yang berlangsung di anjungan mall sarinah Jakarta, Sabtu (8/7). 

Pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat maupun kepada pemangku kebijakan tentang produk produk unggulan, kebudayaan dan pariwisata serta peluang investasi di Provinsi Jambi

" Kami menyabut baik atas terselenggaranya pameran ini sebagai bentuk promosi kebudayaan dan pariwisata yang ada di Provinsi Jambi,terkhusus di Kota Sungai Penuh," kata Wako Ahmadi.

Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59,2 % atau 23.177,6 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. 

Dengan kondisi topografi Kota Sungai Penuh ini, tidak menutup kemungkinan juga akan siap menerima kerja sama di bidang pariwisata dan kebudayaan, jika di tawarkan oleh Pemerintah Pusat.

Pewarta: Yudi

Jelaskan Aliran Uang BPJS Guru PAMI, MK Diminta Pindah Duduk ke Depan

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Kasus penyalah gunaan uang iuran  BPJS guru Pengajian Antara Maghrib dan Isya  (PAMI) tahun 2021,  yang menyeret nama  mantan Kabag Perencanaan dan Keuangan  Sekretariat Daerah Batanghari, Muhammad Khadafi (MK), kembali dibahas di Gedung DPRD, Jumat siang (07/07/2023).

MK yang  beberapa kali mangkir dari panggilan,  akhirnya datang ke gedung dewan untuk memberikan keterangan,  perihal duduk perkara uang BPJS guru PAMI, yang menurut  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dipakai untuk keperluan pribadi MK.

Mengenakan baju taktikal warna hijau lumut, MK yang awalnya duduk di belakang   diminta  oleh pimpinan DPRD untuk duduk paling depan. MK pun akhirnya  berhadap-hadapan dengan anggota dewan yang sudah menunggunya sejak pekan lalu. 

“Ini kan yang kita undang  banyak, ada Dinas PDK, kemudian Muhammad Khadafi (MK) ini kita hargai kedatangan beliau ini, kalau menurut Saya enak duduk ke depan saja,” kata Wakil Ketua DPRD Batanghari, Ilhamuddin.

Usai pindah duduk, MK seketika langsung dihujani pertanyaan oleh anggota dewan, mulai dari kronologis kejadian, hingga aliran duit Rp 217 juta yang seharusnya dibayarkan untuk tagihan BPJS Guru PAMI bulan November-Desember 2021.

“Jadi gini Pak Khadafi, kami meminta klarifikasi berkenaan dengan informasi yang beredar sekarang yang mungkin Kita sama–sama tau, temuan LHP BPK, kami minta penjelasan apa sih yang terjadi sebenarnya?” tanya Waka DPRD Batanghari.

Ilham tak menampik,  ia sudah mengetahui kronologis kejadian melalui hasil audit BPK. Namun ia  ingin mendengar pengakuan MK, sebagai pihak yang disebut  paling bertanggung jawab dalam kasus ini.

“Di LHP BPK itu ada detailnya, nah cuma kami mau meminta keterangan dari yang bersangkutan langsung, apakah sesuai atau tidak keterangan ini dengan LHP BPK,” ujarnya.

Mengawali keterangannya,  MK  berdalih bahwa kasus ini bermula dari kejadian salah transfer di Bagian Kesra Setda Batanghari. Uang iuran BPJS yang  harusnya masuk ke rekening khusus BPJS malah masuk ke rekening sekretariat daerah.

“Awalnya pada Desember 2021 itu ada uang masuk ke  bendahara setda Rp 217 juta, tidak diketahui uang itu dari mana. Sementara menurut bendahara saya Muhammad Toni (MT) dan Kasubag Keuangan,  per akhir tahun kondisi kas  harus dikosongkan,” jelas MK.

Lanjut MK, ia pun meminta Kasubag Keuangan dan Bendahara untuk menelusuri sumber uang itu. “Saya perintahkan untuk menanyakan ke Bank Jambi dan Bakeuda, hasilnya mereka juga sama–sama tidak mengetahui, ini kejadian sebenarnya tidak saya buat–buat,” ucapnya meyakinkan DPRD.

Karena merasa uang Rp 217 juta  itu "tak bertuan" MK dan rekan-rekanya di setda lantas memanfaatkan uang itu untuk kegiatan operasional, termasuk membiayai perjalanan dinas.

"Karena  Januari-Februari kami belum ada uang operasional di sekretariat daerah, maka inisiatif  pribadi, ya sudah  Saya pakailah dulu, karena belum ada ujung pangkalnya," jelas MK.

Masih menurut MK, pada bulan April 2022, pihaknya menerima surat dari Bank Jambi yang menjelaskan asal uang Rp 217 juta yang masuk ke rekening Setda Desember 2021.

"Di 5 April Kami dapat surat dari Bank BPD, yang menjelaskan bahwa uang itu uang BPJS guru PAMI,  dan Kami kembalikan itu (uang RP. 217.red)   di April itu juga 2 tahap,  menggunakan uang persediaan (UP)," kata MK.

Mendengar penjelasan MK,  Waka DPRD Ilhamuddin masih mengernyitkan dahi karena  bingung. Dia tak puas dengan jawaban MK yang tidak mengetahui sumber uang yang masuk ke kas setda itu.

“Jadi tidak tau ya duit yang masuk itu duit apa? Ini agak misteri bagi Saya,” ujar Ilhamuddin.

“Memang seperti itu kejadiannya pak, di sini Pak Muhammad Toni juga ada jadi tidak Saya karang, makanya hari ini Saya pengen semuanya terang benderang,” saut MK memotong ucapan Waka Ilhamuddin.

Tak ingin hilang kesempatan, Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin turut meraih alat pengeras suara yang ada di depannya.

Anita Yasmin meminta Ketua TAPD  Muhammad Azan untuk menjelaskan aturan tentang penggunaan Uang Persediaan (UP) yang ada di setda.

"Boleh Pak Sekda kita pakai UP itu Pak Sekda? Apa alasan Pak Khadafi menggunakan UP itu? UP dipakai untuk itu (bayar BPJS), kegiatan lain akhirnya ada yang dikorbankan, kan gitu ya? " tanya Yasmin.

Akan tetapi pertanyaan dari politisi muda itu langsung disambut oleh Waka Ilhamuddin.

"Beliau sudah mengakui salah, siap untuk menerima sanksi, artinya UP itu tidak boleh dipakai, seperti itu kan? Pak Kadhafi tau kalau tidak boleh kan?," kata Ilham.

Diujung rapat, MK  mengakui bahwa penggunaan Uang Persedian di sekretariat daerah itu salah menurut aturan.

"Ya karena uang digunakan untuk keperluan di setda, dan kami tidak tahu kalau uang itu uang BPJS maka kami selesaikan, kalau mau mengumpulkan pakai duit sendiri ya tidak ada buk, makanya pakai duit UP dulu, walaupun ya salah," ucap MK lirih.

Reporter: Juniko