DPRD Provinsi Jambi Pelajari Pengaturan Angkutan Bara di Sumsel

 JAMBI, TIGASISI.NET - Persoalan angkutan batu bara turut menjadi kajian DPRD Provinsi Jambi saat studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal ini disampaikan oleh Hapis Hasbiallah didampingi anggota banggar DPRD Provinsi Jambi, Ririn Novianty dan Abdul Hamid.

Hapis menyebut bahwa  angkutan batu bara di Provinsi Sumsel kini tidak lagi menjadi persoalan,  lantaran di Sumsel sudah memiliki jalan khusus angkutan batu bara.

“Sehingga untuk Jambi ini sangat perlu didorong bagaimana jalan khusus angkutan batu bara ini bisa terealisasi dengan segera,” ujarnya.

Selain itu, ada hal menarik yang didapat dewan, yakni terkait  pajak transportasi air. Hapis menyebut bahwa di Provinsi Sumsel ada ketentuan atau aturan pembayaran pajak bagi transportasi air.

“Sementara di Provinsi Jambi belum, ini juga hal baru yang bisa kita diskusikan nanti dan kita bawa ke jambi,” pungkasnya.

Editor: Randika

Pemkab Tanjab Barat dan Mendagri Bahas Inflasi Bulan Mei

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi intensif guna mengendalikan laju inflasi di dearah tersebut.

Pada Selasa (06/06/2023) Sekretaris Daerah Tanjab Barat dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menggelar rakor virtual di Ruang  Pola Utama Kantor  Tanjung Jabung Barat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa BPS sudah merilis angka inflasi bulan Mei 2023 yang disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Statistik.

" Alhamdulilah inflasi kita dari tahun ke tahun, artinya di bulan Mei 2023 dibanding bulan Mei 2022 year on year (perrahun) dari 4,33% menurun ke angka 4,00%. Dan kemudian month to month (perbulan) yang dibulan lalu dari bulan ke bulan naik dibulan April 0,33%. Dari bulan april 2023 ke bulan mei 2023 menurun sebanyak 0,09%, " ujarnya.

Mendagri menyampaikan, berkat kerja sama semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri inflasi di Indonesia relatif terkendali. Dimana di beberapa daerah masih belum terkendali bahkan ada yang meningkat.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Dr. Pudji Ismartini menyampaikan bahwa terjadinya inflasi pada bulan Mei 2023 terhadap bulan April 2023 sebesar 0,09% dikarenakan adanya kenaikan indeks harga konsumen. 

"Inflasi Bulan Mei 2023 secara bulan ke bulan ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya. Penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Mei 2023 ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dimana mencapai 0,48% dengan andil 0,13%," ucapnya

Lebih lanjut, komoditas penyumbang inflasi perbulan terbesar diantaranya adalah bawang merah, daging ayam ras, ikan segar, telur ayam ras, rokok kretek filter, dan bawang putih. 

"Bahwasanya inflasi tahunan untuk Mei 2023 adalah sebesar 4,00% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen 110,42% pada april 2022 menjadi 114,84% pada Mei 2023. Dengan capaian ini maka inflasi konsisten mengalami penurunan," tambahnya.

Pewarta: Rahmad

Zulva Fadhil Pinta Guru PAUD Prioritaskan Mendidik Karakter Anak

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bunda PAUD Kabupaten Batanghari, Zulva Fadhil meminta seluruh tenaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Batanghari lebih mengedepankan pembinaan karakter pada anak - anak didikannya.

Dirinya meminta guru PAUD di Batanghari tidak lagi mengutamakan sistem pengajaran yang berfokus pada baca, tulis, dan hitung atau dalam istilah Calistung.

Hal tersebut disampaikan wanita berdarang minang itu saat menghadiri pertemuan Gerakan Transisi PAUD ke Sekolah Dasar seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia, bertempat di The Sultan Hotel Jakarta, Selasa (06/06/23)..

"Yang lebih saya harapkan sekali kepada bunda - bunda tolong lebih kepada pendidikan karakter anak. Kalau anak itu belajar berhitungnya lemah, menulisnya belum bagus dan berhitungnya juga lemah itu tidak apa - apa, itu berproses namanya," ungkap Zulva seraya melempar senyum.

Zulva menilai, anak - anak usia dini di Batanghari perlu dibekali keterampilan dan kemampuan beradaptasi yang baik.

Pasalnya, pendidikan karakter anak seperti konsep belajar sambil bermain yang diterapkan guru di PAUD akan berpengaruh terhadap attitude serta peningkatan kreativitas murid.

"Pendidikan karakter anak ini harus ditanam sejak usia dini, karena anak - anak yang memang dari kecilnya tidak diberikan pembekalan, besarnya akan terbiasa. Dari sekarang Kita bekali dengan pengajaran yang baik seperti agama, moral, akhlak dan cara dia bersosialisasi dengan kawannya," tuturnya.

Zulva Fadhil, yang nerupakan istri dari Bupati Batanghari ini optimis, seluruh tenaga pendidik anak usia dini di Batanghari mampu memanifestasikan harapan besarnya tersebut.

"Saya yakin, bunda - bunda hebat di Batanghari mampu membantu program pemerintah daerah dalam mewujudkan PAUD berkualitas, anak - anak cerdas dan juga tangguh nantinya," pungkas Ibu empat anak itu. (Red)

Empat Anggota Polres Kerinci Dipecat, Terlibat Narkoba dan Penyelundupan Lobster

KERINCI, TIGASISI.NET— Empat orang polisi yang terlibat kasus Narkoba dan Baby Lobster dipecat secara tidak dengan hormat di halaman Polres Kerinci, Selasa (6/6/2023).

Empat orang tersebut yakni AIPDA Khairil Azhar (KA), Bripka Deka Dicedra (DD), Brigpol Borys Setiawan (BS), ketiga ini adalah kasus Narkoba. Sedangkan Bripda Aditya Wardani (AW) tersandung kasus penyelundupna baby lobster.

Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahardian mengatakan keempat personel terbukti melanggar kode etik berdasarkan sidang komisi kode etik Polri. Dari hasil sidang itu keempatnya diberhentikan terhitung 31 Mei 2023 kemarin.

“Ada satu anggota yang melakukan banding dan banding tersebut juga ditolak sehingga dilakukan Pemberhentian Tidak dengan hormat atau PTDH,” Ungkap Kapolres Kerinci

Kapolres Kerinci mengingatkan kepada semua anggota Polres Kerinci agar bekerja dengan baik. “Disaat upacara PTDH tadi, kita pesan semua anggota agar bekerja dengan baik,” ucapnya.

Upacara PTDH sendiri ditandai dengan penyilangan Poto keempat personel yang disaksikan personel Polres Kerinci lainnya.

Pewarta: Yudi

Naik Rp 2,6 Miliar, Segini Harta Kekayaan MFA di LHKPN

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Harta kekayaan Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) bertambah sekitar Rp 2,6 miliar sejak ia menjabat sebagai bupati di kabupaten tersebut.

Data  di situs resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2022 MFA memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 7,93 miliar. 

Harta itu terdiri dari 19 bidang tanah seluas total  591.609 m² dengan nilai  Rp 5,37 miliar,   harta bergerak Rp 1,65 miliar, kas Rp 1,85 miliar serta  harta lainnya berjumlah Rp 700 juta. 

Mantan Sekda Muarojambi itu juga diketahui memiliki utang sebesar Rp 2,1 miliar. Total harta  kekayaan MFA setelah dipotong utang yakni  Rp 7,93 miliar.

Adapun dalam  LHKPN khusus (awal jabatan) tahun 2021, harta dari ayah empat anak itu tercatat Rp 5,32 miliar. Angka itu berasal  dari 15 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Batanghari dan Kota Jambi dengan nilai Rp 2,92 miliar, harta bergerak Rp 1,35 miliar, kas dan setara kas Rp 803 juta dan juga tercatat memiliki utang sebesar Rp 732 juta.

Reporter: Juniko

DPRD Jambi Pelajari Langkah Sumsel Selesaikan Temuan BPK

JAMBI, TIGASISI.NET - Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Sumatera Selatan. 

Studi banding ini bertujuan untuk mempelajari rencana aksi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan temuan-temuan BPK dalam LKPD 2022 lalu.

“Alhamdulillah ada sejumlah hal-hal baru yang kita dapatkan dan kita upayakan dari pertemuan ini bisa menghasilkan sumbang saran untuk provinsi jambi kedepannya,” ujar Hapis.

Hapis menceritakan, salah satu hal positif yang bisa ditiru dari Pemprov Sumsel adalah seraoan anggaran, dimana hampir semua OPD mencapai target realisasi anggaran.

“Hal ini juga hal baik yang dapat kita contoh nantinya, dimana realisasi anggaran mereka hampir semuanya tercapai,” pungkasnya.

Editor: Randika

DPA Lamban, Tesar Arlin: Tinggal Menunggu Diproses OPD

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tesar Arlin mengatakan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah selesai di akhir Desember 2022 lalu.

Tesar mengungkapkan, saat ini hanya menunggu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memproses dan melaksanakannya.

Adapun aturan dari kementerian seluruh prosedur harus dilengkapi seperti SK penganggaran, SK PPTK, SK PA, SK Bendahara dan membuat anggaran kas.

"Tinggal menunggu kawan-kawan OPD untuk mempercepat dan memproses DPA Tahun 2023 ini,” katanya Senin (13/3/2023).

Ia meminta OPD harus melengkapi seluruh dokumen.
Tesar mengakui ada beberapa OPD pada Februari lalu menyurati Bakeuda untuk perubahan dari bendahara, pengaruh pengukuhan pejabat eselon III dan eselon IV yang dilakukan.

"Tinggal lagi diproses oleh kawan-kawan OPD. Kita juga menganjurkan kegiatan ini harus cepat berjalan jangan sampai dipenghujung tahun baru berproses kegiatannya," pungkasnya

Reporter: Juniko

APBDes Tak Jalan, Konflik Ketua BPD dan Kepala Desa Ture Berlanjut ke DPRD

BATANGHARI, TIGASISI.NET -  Konflik antara Ketua BPD dan Kepala Desa Ture, Kecamatan Pemayung berlanjut ke gedung DPRD Batanghari.

Diketahui sebelumnya, Ketua BPD Desa Ture, Al Kusnadi bersikeras tak mau menandatangani APBDes Ture 2023. Akibatnya, hingga kini pencairan ADD dan DD tidak bisa dilakukan

Menyikapi persoalan itu, Komisi I  DPRD Batanghari telah memanggil dua pihak untuk dimediasi dalam rapat dengar pendapat,  Senin (5/06/23).

Di hadapan Dewan dan beberapa OPD teknis, Al Kusnadi membeberkan alasannya tak mau menandatangani APBDes Desa Ture Tahun Anggaran 2023.

Dirinya menegaskan, tidak akan menandatangani APBDes 2023 sebelum hasil audit Inspektorat pada tahun anggaran 2022 diterima oleh BPD.

"Saya akan tanda tangan APBDes ini apabila Inspektorat telah mengeluarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)," ungkap Al Kusnadi.

Disisi lain, Kepala Desa Ture, Usman saat dikonfirmasi media ini menjelaskan, Al Kusnadi menuding dirinya telah melakukan tindak pidana korupsi.

"Dia (Al Kusnadi.red) menuduh saya ini korupsi. Tapi kalau dia paham aturan kan yang bisa membuktikan saya korupsi atau tidak kan bukan dia," jelas Usman.

Usman berkeyakainan, gejolak politik pada pilkades  setahun lalu juga menjadi motif mendasar sehingga APBDes 2023 belum juga diteken Ketua BPD.

"Kemudian dugaan saya, masih ada menyangkut hal - hal pribadi masalah pemilihan sebelumnya. Karena Kakak daripada Al Kusnadi ini merupakan lawan saya pada pilkades lalu," jelas Usman.

Sementara itu, di akhir rapat, Ketua Komisi I DPRD Batanghari, Sirojuddin meminta permasalahan antara ketua BPD dan Kepala Desa Ture diselesaikan oleh Dinas PMD.

"Kita komitmen ya, permasalahan ini sudah clear, permasalahan ini di selesaikan di Dinas PMD. Tolong Dinas PMD di fasilitasi kemauan dari Kades dan BPD terakomodir semuanya," tegas Siroj.

Reporter: Juniko

Fadhil Arief Serahkan Kendaraan Dinas untuk Kemenag Kabupaten Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief menyerahkan kendaraan dinas kepada Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Batanghari, senin (5/6/23).

Fadhil menyerahkan kendaraan dinas roda dua dan roda empat untuk Kementerian Agama Kabupaten Batanghari, yang dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari.

"Penyerahan kendaraan dinas ini merupakan salah satu motivasi untuk para pegawai kementerian Agama Batanghari agar melaksanakan tugasnya lebih baik" ungkap Fadhil.

Fadhil mengatakan bantuan  delapan unit roda dua diberikan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dan satu unit roda empat diberikan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Batang Hari

Bantuan tersebut diberikan Pemerintah Kabupaten Batanghari dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari yang diperkirakan kurang lebih Rp514 juta.

"Penyerahan ini sebagai bentuk sinergisitas Pemerintah Daerah kepada Kemenag sebab ada beberapa ruang yang perlu saling mengisi dengan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan daerah salah satunya mensupport Pemda dalam mempercepat Isbat Nikah, Program Mensertifikatkan Tanah Wakaf serta bidang pendidikan agama lainnya" paparnya.

Edi Minta Disdik Sedikan Ruang Layanan PPDB

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendorong adanya ruang pengaduan terkait PPDB di  Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Hal ini sebagai bentuk  layanan masyarakat ataupun wali murid yang mungkin mengalami kendala atau bahkan persoalan terkait pelaksanaan PPDB. 

“Saya mendorong ada ruang pengaduan atau layanan  bagi wali murid yang mungkin dalam proses mengalami kendala atau persoalan-persoalan, sehingga dengan ruang ini wali murid merasa tertampung apa yang ingin mereka sampaikan,”ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi bahwa respon yang cepat ini menjadi kebutuhan masyarakat. Edi Purwanto menginginkan  tidak ada persoalan lagi  dalam proses PPDB.

“Yang pada intinya kita harapkan laporan-laporan yang masuk bisa menjadi atensi kedepan untuk perbaikan proses-proses PPDB yang selama ini mohon maaf masih ada problem-problemnya,”ungkapnya.

“Namun demikian kita berharap dan saya minta kepada pihak sekolah, panitia dan disdik untuk menjalankan proses PPDB ini sesuai aturan,” pungkasnya.

Editor: Randika