Berita Terbaru

Sabtu, 13 Agustus 2022

DPRD Pinta KPU dan Bawaslu Punya Persiapan Matang Jelang Pemilu 2024



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengharapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Batanghari lebih menyempurnakan kesiapan pihak penyelenggara dalam pelaksanaan pemilu serentak nantinya.

"Masih ditemukan kekurangan penyaluran logistik khususnya surat suara di TPS, sebagai penyelenggara harus mampu meminimalisir hal ini sehingga nantinya dengan baiknya kualitas pelayanan dalam pemilu," kata Anita Yasmin.

Anita Yasmin juga menekankan agar KPU maupun Bawaslu mampu mendisiplinkan para ASN di Kabupaten Batanghari agar tidak terlibat dalam politik praktis jelang pemilu nanti.

"Hal ini seperti yang disinggung Pak Wabup tadi adanya oknum pegawai yang terlibat dalam politik praktis, ini jangan sampai terjadi lagi untuk kedepannya," pintanya.

Mantan Ketua DPRD termuda se-Indonesia ini juga meminta agar seluruh ASN di Batanghari untuk bersikap netral terhadap setiap calon yang berkompetisi.

"Yang menjadi catatan adalah kita sebagai lembaga pendukung penyelenggara harus memastikan keadaan dilapangan selalu kondusif, jangan sampai kita yang mendukung malah kita yang membuat panas," tegasnya.

Reporter: Juniko

Jelang Pemilu Serentak, Anita Yasmin Pinta Dinas Dukcapil Lengkapi Data Warga SAD




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari meminta Dinas Dukcapil setempat melengkapi pendataan warga suku anak dalan (SAD) yang tercatat memiliki hak suara pada pemilu/pemilukada serentak tahun 2024 mendatang.

Anita Yasmin meminta warga SAD yang telah tercatat dalam data kependudukan masyarakat Batanghari segera dilaporkan pada KPU dan juga Bawaslu.

"Untuk Dinas Dukcapil, ada catatan belum maksimalnya pendataan mata pilih bagi warga terasing yaitu warga SAD, ini juga menjadi catatan ketua KPU dan juga Bawaslu," ungkap Anita Yasmin, Kamis (10/8/22).

Politis Partai PAN ini menyebutkan bahwa warga SAD juga punya hak suara dalam pemilu nantinya. Pasalnya, sejumlah waga SAD ini diketahui telah memiliki E-KTP yang dicetak oleh dinas Dukcapil Batanghari pada tahun 2021 lalu.

"Walaupun mereka suku anak dalam, tapi mereka memiliki hak suara yang sama dengan kita, hak yang sama memilih wakil rakyatnya dan hak yang sama dalam memilih kepala daerahnya," tegas Anita.

Untuk diketahui, pernyataan tersebut diungkapkan Ketua DPRD Anita Yasmin saat rapat koordinasi bersama Forkopimda dalam rangka peningkatan deteksi dan cegah guna menjaga kondusifitas menjelang pemilu/pemilukada serentak tahun 2024 dalam wilayah Kabupaten Batanghari.

Acara bertempat di Serambi Rumah Jabatan Bupati Batanghari, yang turut dihadiri oleh Wakil Bupati H Bakhtiar.

Reporter: Juniko

Senin, 18 Juli 2022

Enam DPAC Demokrat Resign, Junaidi: Mereka Tidak Terdaftar Dalam Silon KPU





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Batanghari, Junaidi Nazaruddin mengatakan, enam Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang mengundurkan diri tidak terdaftar dalam sistem KPU.

Junaidi menjelaskan, dirinya tak terlalu menggubris permasalahan ini. Pasalnya, enam orang DPAC tersebut merupakan SK Revisi tahun 2018 yang mendukung Ali Ahbar.

"Saya tidak mempermasalahkan hal ini, karena keenam DPAC ini tidak termasuk dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU," kata Junaidi, Senin (18/7/22).

Menurut ketua terpilih DPC Partai berlambang mercy ini, SK yang mendukungnya maju di pencalonan MUSCAB lII di Kabupaten Muaro Bungo merupakan SK yang terdaftar di SILON KPU, bukan dari nama DPAC yang mengundurkan diri tersebut.

"Saya tidak menggunakan dukungan ketua DPAC SK revisi, tapi DPAC versi SILON KPU yang sah," tegasnya.

Lebih jauh anak buah dari AHY ini menegaskan, saat ini dirinya lebih berfokus menjalankan amanah yang baru diembannya pasca terpilih jadi ketua DPC Demokrat.

Saat ini dirinya lebih mementingkan penyusunan struktur kepengurusan DPC di era kepemimpinannya.

Pria yang biasa disapa Bang Jun ini optimis, ia bersama seluruh kadernya di demokrat mampu memajukan serta membesarkan nama partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini.

"Saat ini saya lebih fokus untuk pembenahan bagaimana memajukan Demokrat Kabupaten Batanghari terutama yang dilakukan saat ini menyusun struktur kepengurusan DPC periode 2022-2027," tandasnya.



Reporter: Juniko

Sabtu, 23 April 2022

Menakar Kekuatan Calon Gubernur Jambi Berdasarkan Big Data




Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*



Mereka yang menguasai data adalah orang yang menguasai dunia. Siapa yang menguasai data suatu negara, dia yang menguasai negara.


Dalam dunia digital, data dapat berupa Artificial Intelligence (AI) dan Big Data analitik. Hari ini data sebagai kekayaan jenis baru (the new gold), keunggulan komparatif yang dapat diolah menjadi kekuatan (power) ekonomi dan politik.


Era digital adalah era data. Siapa yang menguasai data, maka dia menguasai permainan (game). Dalam politik juga hal ini berlaku. Data mempunyai nilai (value) lebih dari emas, atau disebut dengan The New Gold is Data, emas baru adalah data.


Dalam ranah elektoral, sebuah partai politik atau sorang politisi hari ini harus memiliki kedaulatan data (data sovereignty). Masa depan sebuah kekuasaan politik, bisa dibaca atau dilihat berdasarkan data-data yang dikumpulkan.


Bisa dibayangkan, jika sebuah partai hari ini tidak memiliki basis data keanggotaan, pasti akan kesulitan. Padahal KPU menetapkan ini sebagai persyaratan sebagai peserta pemilu. Betul, kerja data masih bisa dilakukan secara manual, namun prosesnya tetap saja dilakukan secara daring, melalui aplikasi yang diwajibkan KPU (Sipol dan Silon).


Bukan hanya itu partai yang tidak memiliki data anggota, dipastikan tidak memiliki arah pembinaan, upaya - upaya konsolidasi yang efisien, efektip dan terukur. By name by address, by phone, by hobby, by trend. Semua karakteristik ini akan mudah dilakukan jika berbasis big data.


Dalam strategi politik penting untuk mengatur pergerakan (flow) data. selama pergerakan data masih ada di internal politik, maka data itu harus berada di dalam kendali kekuatan di politik.


Prediksi berbasis big data ini dapat digunakan dalam Pilkada maupun Pemilu, termasuk di Jambi. Media sosial tidak menentukan pemenang elektoral, tapi ia mampu mendisrupsi masyarakat dalam menentukan pilihan.


Data di media daring dan percakapan di media sosial menjadi sumber berharga bagi penentu perumusan strategi kampanye dan prediksi pemilu. Data-data ini tak berarti apa-apa jika belum terolah. Artificial intellegent adalah sistem yang kemudian mampu mengolah big data untuk kepentingan politik elektoral.


Sistem ini memungkinkan kita mengetahui siapa yang paling popular, siapa yang ekspos negatif lebih tinggi, siapa yang paling banyak dibicarakan, siapa yang menguasai wacana.


Untuk itu partai politik harus melek akan kerja intelijen media yang berfungsi untuk monitoring isu, mendekteksi dini, prioritas kasus, analisis aktor, dan database profile.

Berdasarkan pengamatan dari media daring selama rentang 10 tahun sejak 2012 bahwa terdapat enam kriteria utama yang menjadi kunci pemenangan pilkada. Kriteria-kriteria tersebut yakni media, persebaran nama kandidat, sentimen, konten isu, trend, dan arah populis.

Teknologi dan big data saat ini menjadi kata kunci dalam transformasi politik elektoral di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Data dapat menjadi pijakan untuk memprediksi hasil pemilihan umum dan daerah.

Terkait Pemilu 2024, misalnya, melalui intelijen media, di tahun 2022 ini mulai dapat terlihat nama-nama yang muncul untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.


Melalui media yang paling banyak dibicarakan di media adalah Al Haris, kedua adalah Cek Endra, bedanya, Al Haris disorot karena jabatan Gubernurnya, sedangkan CE di catat karena Golkarnya. Disini harus kita akui partai kuning ini memiliki kerja media yang cukup baik.


Tokoh lain yang muncul adalah Sutan Adil Hendra atau SAH Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, anggota DPR RI ini rutin muncul algoritmanya dalam mesin pencarian ataupun media sosial. Lalu setelahnya ada nama Fasha Walikota Jambi.


Di media daring ini, popularitas CE menyamai sosok Al Haris. Di level ini juga ada nama HBA tetua Jambi, mantan Gubernur serta anggota DPR dari Golkar, kemudian ada Walikota Fasha. Menyusul nama SAH, yang diikuti Fadhil Arief Bupati Batanghari dan H. Mashuri yang mendadak trending topik karena menjadi Ketua Demokrat.


Lalu, dengan ukuran ini, siapa yang berpotensi untuk maju? Jika melihat indikator media, persebaran nama kandidat, sentimen, konten isu, trend, dan arah populis pada percakapan yang terkait dengan Pilgub Jambi. Maka muncul nama Haris, Fasha dan Cek Endra. Artinya, big data memunculkan nama mereka, nama yang sesuai dengan faktual politik Jambi hari ini.


Untuk lebih akurat memang big data ini perlu dilengkapi hasil survei yang terukur. Sehingga ada kombinasi data yang teruji untuk mengukurnya, baik itu di udara (digital) maupun di darat (survei). Bersambung...


* Peneliti LKPR


Kamis, 19 Agustus 2021

Gelar Vaksinasi Massal, DPW PKB Jambi Siapkan 500 Dosis Vaksin





JAMBI, TIGASISI.NET - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jambi menggelar vaksinasi pencegahan Covid-19 secara massal, di gedung DPW PKB, kawasan Telanaipura
Kamis (19/8/2021).

Ketua DPW PKB Provinsi Jambi Sofyan Ali mengatakan, vaksinasi ini bagian dari upaya membantu pemerintah dalam menekan pandemi Covid-19.

"Vaksinasi juga bertujuan untuk mendorong new normal. Sehingga Kondisi bangsa Kita pulih, baik dari segi ekonomi dan sosial budaya" ungkap politisi senayan ini.

Lebih lanjut Sofyan menyebut, DPW PKB telah menyiapkan 500 dosis vaksin.

“Vaksinasi ini kami buka untuk umum dan disiapkan hari ini ada 500 vaksin untuk seluruh masyarakat yang datang kalo soal target, berapa yang datang saja akan dilayani” katanya.

Ia mengatakan, semua pihak harus bahu membahu agar target vaksinasi secara nasional tercapai.

“Mau bagaimana lagi, kita sudah hidup berdampingan dengan Virus. Jadi upaya nya hanya memutus mata rantai, sehingga tidak menyebar luas,” pungkasnya.

Reporter: Mahpud

Rabu, 24 Maret 2021

PSU di Tujuh TPS, Kadir: Tunggu Petunjuk KPU Provinsi




TIGASISI.NET, BATANGHARI
- Tujuh TPS di Kabupaten Batanghari dipastikan masuk dalam daftar pemilihan suara ulang (PSU), pasca keluarnya amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Ketua KPU Kabupaten Batanghari, A. Kadir dikonfirmasi menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih penunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU Provinsi Jambi, terkait teknis pemilihan suara ulang.

"Kita akan koordinasi dan mengikuti petunjuk lebih lanjut dari KPU Provinsi Jambi terkait keputusan MK ini," kata Kadir singkat.

Berdasarkan amar putusan MK bernomor 130/PHP.GUB/XIX/2020, ada tujuh TPS di Kabupaten Batanghari yang harus digelar PSU, masing masing berada di Kecamatan Bajubang (3 TPS), Kecamatan Muarabulian (1 TPS), Mersam (2 TPS) dan Marosebo Ulu (1 TPS).

Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Provinsi Jambi, untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru pada TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang tersebut.

Reporter: Juniko
Editor: Ahmad

Senin, 06 Juli 2020

Pilkada Serentak Wajib Terapkan Protokol Covid-19

 


Tigasisi.net, Muarabulian - Pemilihan Kepala Daerah serentak di Kabupaten Batanghari akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Kepastian ini disampaikan oleh Ketua KPU Batanghari A. Kadir, S.IP belum lama ini. Seyogianya pemilihan bupati dan gubernur dilaksakan tanggal 23 September mendatang, namun akibat adanya bencana non alam Covid-19, pelaksanaanya ditunda hingga 9 desember mendatang

"Adapun petunjuk teknis tentang tahapan pilahapan pilkada telah diatur ulang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020," ungkap Kadir.

Tak hanya mengatur ulang soal tahapan, KPU RI juga mngatur ulang mekanisme kampanye serta cara pemungutan suara. Segala proses harus mengikuti protokol kesehatan terkait pencegahan covid-19.

"Kita masih menunggu PKPU terbaru tentang mekanisme kampanye dan pemungutan suara, karena ada protokol kesehatan yang harus dipenuhi," tambah Kadir.
© Copyright 2019 Tigasisi.net | AKTUAL & FAKTUAL | All Right Reserved