Balada Petani Sawit Ketika Ekspor CPO Dihentikan

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

Ecoreview - Demi mengamankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Pemerintah akhirnya memutuskan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Resikonya banyak, yang utama saat ini pemerintah harus mengatasi anjloknya harga sawit jika terjadi kelebihan pasokan seketika, dan nasib petani sawit yang dirugikan.

Selain itu, kebijakan setop ekspor belum tentu bisa langsung meratakan harga komoditas minyak goreng di pasar domestik. Karena terlalu banyak variabel yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Ini baru soal minyak goreng, bagaimana soal harga sawit petani dan volume ekspor Indonesia. Melalui tulisan ini saya coba menganalisisnya.

Masalah penghentian ekspor ini akan mempengaruhi variabel harga sawit rakyat, cadangan devisa, dan harga produk hilir.

Kata kuncinya, pemerintah perlu meningkatkan bauran minyak sawit dalam biodiesel sembari mengurangi impor minyak bumi dan menjaga permintaan sawit rakyat, tanpa harus membuat kelangkaan bahan baku dan kenaikan harga produk hilir seperti minyak goreng.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu mengkaji kebijakan menghapus skema insentif biodiesel berbasis harga global diganti dengan harga domestik sesuai perkembangan. 

Jika harga global diganti dengan domestik tekanan pembiayaan insentif biodiesel dapat dikurangi dan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa dipertahankan.

Bisa dibayangkan dari Rp 71,6 triliun pungutan ekspor di 2021, yang dibelanjakan mencapai Rp 53,6 triliun. Insentif biodiesel menghabiskan Rp 52 triliun (97 persen) dari total belanja, menyingkirkan alokasi untuk peremajaan sawit yang hanya me⁰⁰ncapai Rp 1,3 triliun (2,4 persen) dan riset Rp 55,8 miliar.

Untuk menjaga keseimbangan ini, dalam jangka menengah dan panjang diperlukan dua kebijakan, pertama, penguasaan stok CPO oleh pemerintah khusus untuk keamanan pangan. 

Kedua, perlu percepatan investasi pada lini hilir. Dua Kebijakan ini akan mengubah fundamental dalam ketahanan sosial, energi, pangan, dan devisa di masa mendatang.

Dari sisi harga produk olahan minyak goreng pelarangan ekspor belum tentu dapat membuat harga minyak goreng terjangkau. Mengingat, bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bukanlah milik pemerintah, melainkan milik swasta.

Karena pihak swasta akan menetapkan harga yang terbaik untuk mereka, bukan hanya bersandar pada harga keekonomian, tapi pada proyeksi margin yang aman bagi mereka.

Kalaupun pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang justru terjadi adalah kelangkaan karena akan terjadi penyelewengan di pasar. Terjadi modus menahan stok. 

Terjadi kondisi, suplsy0 berlimpah, harga tak  turun. Faktanya barang yang langka adalah minyak goreng yang harganya dipaksa murah, karena produsen tidak mau menjual murah, karena harga bahan baku lebih mahal.

Mengenai dampak pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng terhadap ekonomi Indonesia, saat ini tidak begitu bermasalah. Lantaran kondisi ekspor Indonesia tengah berlimpah sehingga pemerintah berani menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng.

Pemerintah sendiri berkeyakinan kebijakan ini akan efektif dalam jangka pendek jika dua asumsi terpenuhi. Pertama, over supply di pasar domestik akan menurunkan harga CPO, sehingga minyak goreng dan produk hilir lain lebih murah.

Kedua, pemerintahan tegas dan mampu mengatasi upaya ambil untung melalui ekspor gelap. Meski demikian, sekali lagi pemerintah perlu memikirkan dampak penurunan harga sawit rakyat akibat kelebihan pasokan.

Saat ini ada 34,2 juta ton minyak sawit yang semula terserap oleh pasar luar negeri akan membanjiri pasar domestik yang hanya menyerap 18,4 juta ton di 2021. Kemana lagi petani melepas sawitnya, jika kran ekspor ditutup.

Harga sawit rakyat dan penerimaan devisa dari ekspor CPO juga akan merosot drastis. Begitu juga dengan pemasukan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dari pungutan ekspor CPO akan terhenti yang berakibat pembiayaan insentif biodiesel tertekan.

Akhirnya, setelah mengkaji goal yang tak pasti serta banyaknya masalah yang muncul dari penghentian ekspor ini, saya melihat pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan moratorium atau pelarangan untuk melakukan ekspor Crude Palm Oil (CPO) beserta minyak goreng.

Karena kebijakan ini merugikan para petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng. Merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga, dan ini merugikan petani petani kecil yang ada di pedalaman. Terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng.

* Pengamat

Menakar Kekuatan Calon Gubernur Jambi Berdasarkan Big Data

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

Mereka yang menguasai data adalah orang yang menguasai dunia. Siapa yang menguasai data suatu negara, dia yang menguasai negara.

Dalam dunia digital, data dapat berupa Artificial Intelligence (AI) dan Big Data analitik. Hari ini data sebagai kekayaan jenis baru (the new gold), keunggulan komparatif yang dapat diolah menjadi kekuatan (power) ekonomi dan politik.

Era digital adalah era data. Siapa yang menguasai data, maka dia menguasai permainan (game). Dalam politik juga hal ini berlaku. Data mempunyai nilai (value) lebih dari emas, atau disebut dengan The New Gold is Data, emas baru adalah data.

Dalam ranah elektoral, sebuah partai politik atau sorang politisi hari ini harus memiliki kedaulatan data (data sovereignty). Masa depan sebuah kekuasaan politik, bisa dibaca atau dilihat berdasarkan data-data yang dikumpulkan.

Bisa dibayangkan, jika sebuah partai hari ini tidak memiliki basis data keanggotaan, pasti akan kesulitan. Padahal KPU menetapkan ini sebagai persyaratan sebagai peserta pemilu. Betul, kerja data masih bisa dilakukan secara manual, namun prosesnya tetap saja dilakukan secara daring, melalui aplikasi yang diwajibkan KPU (Sipol dan Silon).

Bukan hanya itu partai yang tidak memiliki data anggota, dipastikan tidak memiliki arah pembinaan, upaya - upaya konsolidasi yang efisien, efektip dan terukur. By name by address, by phone, by hobby, by trend. Semua karakteristik ini akan mudah dilakukan jika berbasis big data.

Dalam strategi politik penting untuk mengatur pergerakan (flow) data. selama pergerakan data masih ada di internal politik, maka data itu harus berada di dalam kendali kekuatan di politik.

Prediksi berbasis big data ini dapat digunakan dalam Pilkada maupun Pemilu, termasuk di Jambi. Media sosial tidak menentukan pemenang elektoral, tapi ia mampu mendisrupsi masyarakat dalam menentukan pilihan.

Data di media daring dan percakapan di media sosial menjadi sumber berharga bagi penentu perumusan strategi kampanye dan prediksi pemilu. Data-data ini tak berarti apa-apa jika belum terolah. Artificial intellegent adalah sistem yang kemudian mampu mengolah big data untuk kepentingan politik elektoral.

Sistem ini memungkinkan kita mengetahui siapa yang paling popular, siapa yang ekspos negatif lebih tinggi, siapa yang paling banyak dibicarakan, siapa yang menguasai wacana.

Untuk itu partai politik harus melek akan kerja intelijen media yang berfungsi untuk monitoring isu, mendekteksi dini, prioritas kasus, analisis aktor, dan database profile.

Berdasarkan pengamatan dari media daring selama rentang 10 tahun sejak 2012 bahwa terdapat enam kriteria utama yang menjadi kunci pemenangan pilkada. Kriteria-kriteria tersebut yakni media, persebaran nama kandidat, sentimen, konten isu, trend, dan arah populis.

Teknologi dan big data saat ini menjadi kata kunci dalam transformasi politik elektoral di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Data dapat menjadi pijakan untuk memprediksi hasil pemilihan umum dan daerah.

Terkait Pemilu 2024, misalnya, melalui intelijen media, di tahun 2022 ini mulai dapat terlihat nama-nama yang muncul untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Melalui media yang paling banyak dibicarakan di media adalah Al Haris, kedua adalah Cek Endra, bedanya, Al Haris disorot karena jabatan Gubernurnya, sedangkan CE di catat karena Golkarnya. Disini harus kita akui partai kuning ini memiliki kerja media yang cukup baik.

Tokoh lain yang muncul adalah Sutan Adil Hendra atau SAH Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, anggota DPR RI ini rutin muncul algoritmanya dalam mesin pencarian ataupun media sosial. Lalu setelahnya ada nama Fasha Walikota Jambi.

Di media daring ini, popularitas CE menyamai sosok Al Haris. Di level ini juga ada nama HBA tetua Jambi, mantan Gubernur serta anggota DPR dari Golkar, kemudian ada Walikota Fasha. Menyusul nama SAH, yang diikuti Fadhil Arief Bupati Batanghari dan H. Mashuri yang mendadak trending topik karena menjadi Ketua Demokrat.

Lalu, dengan ukuran ini, siapa yang berpotensi untuk maju? Jika melihat indikator media, persebaran nama kandidat, sentimen, konten isu, trend, dan arah populis pada percakapan yang terkait dengan Pilgub Jambi. Maka muncul nama Haris, Fasha dan Cek Endra. Artinya, big data memunculkan nama mereka, nama yang sesuai dengan faktual politik Jambi hari ini.

Untuk lebih akurat memang big data ini perlu dilengkapi hasil survei yang terukur. Sehingga ada kombinasi data yang teruji untuk mengukurnya, baik itu di udara (digital) maupun di darat (survei). Bersambung...

* Peneliti LKPR

Blok Politik dan Kekuasan Jambi di Pilgub 2024

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

Menarik mengamati segala dinamika, eskalasi, dan konsolidasi kekuasaan kubu - kubu politik Jambi hari ini. Meski ada yang mengatakan Pemilihan Gubernur 2024 masih lama. Tapi sejatinya soal waktu itu relatif, tergantung bagaimana persiapan dilakukan. Politisi yang tanpa persiapan akan menilai waktu selalu panjang, sementara yang berhitung dengan waktu telah memulai perencanaan.

Pilkada 2024 bukanlah waktu yang lama untuk dinanti, sekarang saja sudah tengah 2022, sebentar lagi tahun 2023, lalu Februari 2024 sudah Pemilu, lalu setelahnya Pilkada. Termasuk perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagi partai politik dan para awaknya, fase demi fase ini harus disiapkan, segala lini mulai diaktifkan dan berbagai strategi mulai dijalankan. Memotret berbagai persiapan inilah saya rangkum sebagai tulisan tentang kubu kekuasaan di Pilgub Jambi 2024.

Banyak yang menilai saat ini ada dua nama yang mencuat untuk calon Gubernur Jambi 2024. Pertama, tentu saja sang Petahana Al Haris dan yang Kedua, Sy Fasha Walikota Jambi. Ke dua nama ini blok elektoral yang kuat dan paling siap untuk bertarung. Lalu, blok yang ketiga, siapa? Jawabannya antitesis dari kedua orang ini, ceruk atau celah yang tak mampu di isi oleh keduanya.

Kenapa demikian? Selaku petahana Haris diuntungkan, karena apapun kerjanya akan menjadi sorotan publik. Jika kerjanya dirasakan masyarakat dan meyakinkan. Ditambah jaringan pendukung yang militan, tim yang relatif tak banyak berubah, sang Gubernur tetap saja calon terkuat untuk Pilgub 2024.

Hanya saja, meski bisa diperdebatkan, hari ini publik mulai bertanya pada kinerja sang Gubernur, mau dibawa kemana Jambi ini. Secara jujur masyarakat belum memiliki konstruksi utuh perwujudan "Jambi Mantap" visi beliau sebagai Gubernur, seperti apa, barang apa, seberapa, dimana dan kapan program Jambi mantap itu. Hari ini kita tak pernah tahu. Masih meraba-raba tak terukur.

Menilai ini, secara bergurau teman mengatakan ada indikator baru yang dikembangkan Gubernur Jambi tentang pembangunan. Indikator apa itu? Tak lain mendatangkan para menteri dan presiden ke Jambi. Setidaknya bagi Gubernur Haris ini suatu hal yang penting. Oke lah, jika itu dinilai prestasi, kita hanya bisa menunggu tindak lanjutnya. 

Lalu, Sy Fasha, pasca gagal nyalon karena ditinggal beberapa partai pengusungnya, Walikota Jambi ini segera berbenah dengan menjadi Ketua Partai Nasdem. Tentu kini, modal awal dukungan telah dimiliki kontraktor sukses tersebut.

Lalu, secara persepsi, Fasha juga diuntungkan karena kota Jambi merupakan destinasi orang kabupaten kota, sehingga apa saja yang ia lakukan akan mudah dilihat orang. Meski dalam kacamata warga kota yang dilihat hanya bilboard besar berisi wajah gantengnya, atau lampu kelap - kelip di malam hari atau cat warna - warni yang enak dipandang mata.

Namun, orang luar dari kabupaten kota tetap melihat ini sesuatu yang hebat bahkan kagum. Mereka yang datang itu tak pernah tahu derita sebagian orang kota akan genangan air atau bahkan banjir di Kota saat hujan tiba. Mereka juga tak tahu keluhan warga miskin mengeluh karena minimnya bantuan sembako dan uang tunai saat Covid 19, akibat minimnya anggaran yang dialokasikan sang penguasa kota itu, dibandingkan kabupaten kota lain.

Tentu juga ada kesamaan antara Gubernur Al Haris dan Walikota Sy Fasha selaku pemimpin. Apa itu? Tak lain dugaan tentang gaya komunikasi mereka yang terisolasi lingkaran dalam, atau lebih tepatnya mengisolasi diri dalam blok kecil kekuasaan tim sukses dan oligarki. Terlepas benar atau salah, setidaknya masyarakat merasakan hal itu.

Padahal penelitian menyebutkan, hari ini kekuatan besar politik dikendalikan oleh gaya komunikator politik (elite opinion dan attentive public), kekuatan besar leader itulah yang disebut opini publik. 

Bahkan Arbi Sanit mengatakan, opini ini secara struktural ditentukan dari kaum elit yang porsinya disekitar 3-5 persen penduduk yang kritis. Siapa mereka tak lain akademisi, aktivisi, wartawan, NGO dan mahasiswa. Jadi, jika para elit Jambi tidak membuka diri pada mereka, tentu akan menyulitkan mereka secara opini publik, kepercayaan sosial yang tergerus karena empati yang rendah.

Dari gaya komunikasi kedua pemimpin Jambi ini, tentu membuka peluang figur lain muncul sebagai blok kekuasaan alternatif di Provinsi Jambi untuk Pilgub 2024 nanti.

Provinsi Jambi, strategi politik Kepala daerah hari membentuk kecendrungan untuk tampil menjadi ketua partai politik di tingkat provinsi.

Pertanyaanya, target politik apa yang dikejar para kepala daerah itu, seperti Fadhil Arief Ketua PPP dan Mashuri Ketua Demokrat, mengambil partai?

Jawabannya, dengan memiliki partai mereka memiliki nilai tawar dan kuasa untuk ikut menentukan terbentuk koalisi calon Gubernur dan Wakil Gubernur mendatang termasuk penentuan calon bupati dan walikota di 2024 nanti.

Tentu diluar nama-nama itu masih banyak nama lain, yang bisa diperhitungkan, sebut saja Edi Purwanto Ketua PDI-P,  Sutan Adil Hendra Ketua Gerindra, Bakri Ketua PAN, Syofian Ali Ketua PKB, dan nama Wakil Gubernur Abdullah Sani. 

Para kepala daerah lain juga memiliki kekuatan yang tak bisa di anggap enteng. Sebut saja Bupati Tanjabtim Romi Haryanto, selain bupati dua periode, sosok Romi dikenal gaul dan diterima. Lalu ada nama Adirozal Bupati Kerinci, terakhir ada nama Masnah Busro Bupati Muaro Jambi dan Cek Endra dan Bupati yang juga harus diperhitungkan.

Kenapa Cek Endra, bukankah tanggal 5 Mei 2022 ini beliau tak lagi menjabat ke Bupati Sarolangun ?. Tunggu dulu, ini bukan masalah kekuasan kepala daerah yang melekat pada mereka, tapi lebih pada ruang persepsi yang tak mampu diisi oleh Haris dan Fasha. Apa itu? Gaya komunikasi yang bisa diakses semua.

Pasca Pilgub 2024 yang dimenangkan Al Haris, Cek Endra dalam kapasitasnya ketua DPD Golkar Jambi masih memilihara hal yang paling esensi dalam teori politik. Apa itu, tak lain komunikasi dengan siapa saja. Komunikasi bagi petinggi politik sesuatu yang sulit, karena komunikasi harus diikuti dengan berbagi, sesuatu yang sulit dilakukan penguasa hari ini.

Komunikasi dan mau berbagi ini sesuatu yang subjektif untuk dinilai, namun bisa diverifikasi dari pelaku silahturahmi pihak yang mengalami. Hebatnya, komunikasi yang dilakukan Cek Endra mampu menembus batas - batas kelompok kecil dilingkaran dalamnya, bahkan dosisnya melebihi saat ia menjadi calon Gubernur lalu. Jika komunikasi dengan tim sukses, rekanan oligarki kekuasaan hal yang lumrah, tapi berkomunikasi dengan kelompok biasa dan proletar adalah luar biasa. 

Terkait ini, kebetulan minggu kemarin, ada sekelompok anak muda dari Brawijaya yang penelitian untuk tugas kuliah di Jambi. Salah satu penelitian mereka menyoal tentang pilihan warga dalam event politik kedepan.

Mengejutkan, ketika cuplikasi data primer mereka mengarah pada rerata jawaban positip pada Cek Endra, sekilas saya nilai masih menyamai perolehan dua penguasa, baik Haris atau Fasha. Tanda apa ini ? Menurut saya ini indikasi bahwa Cek Endra masih berpeluang untuk menjadi blok ketiga di Pilgub 2024 nanti. 

Terakhir, saya teringat kata teman dulu, tentang, Herman Deru di Sumsel dan Khofifah Jatim yang juga pernah kalah, tapi hari ini mereka menang. Dan ketika saya amati kekalahan mereka dulu tak diikuti gaya komunikasi yang menutup diri. Komunikasi yang membuka peluang mereka di masa depan. SALAM.

* Peneliti LKPR

Kepala Daerah di Partai Politik, Formasi Awal Pilgub Jambi 2024

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

" Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka; yang lain, mengubah prinsip mereka demi partai mereka." - Winston Churchill

Politik adalah pilihan, sebuah kebebasan bagi tiap individu untuk memasuki suatu partai. Dalam tataran filosopis, politik dikaji sebagai strategi, dipadankan, dan dibandingkan dengan strategi perang dan tarung, dari Sun Tzu, Musashi atau Machiavelli sekalipun. 

Di Provinsi Jambi, strategi politik Kepala daerah hari ini membentuk trend atau kecenderungan untuk tampil menjadi ketua partai politik di tingkat provinsi. Kecendrungan ini menurut saya merupakan formasi awal dari skenario koalisi pemilihan Gubernur Jambi 2024 nanti.

Fenomena bupati dan walikota menjadi ketua partai politik di Jambi bukanlah sesuatu yang baru. Ini keniscayaan, karena sebagai orang yang memegang jabatan politik, menjadi pimpinan partai merupakan kekuatan yang membedakan mereka dengan bupati atau walikota lain atau politisi lainnya.

Trend ini dipandang bagian dari penetrasi kekuasaan yang terkonsolidasi secara formal melalui saluran partai politik. Sesuai dengan pendapat Schedler, 2001, bahwa partai politik sebagai aktor utama dalam masyarakat politik hanyalah salah satu komponen dari konsolidasi demokrasi. 

Selain itu, meski prosesnya tak selalu linear, para kepala daerah itu yakin dengan mengambil partai mereka memiliki modal politik untuk masa depan karir politik mereka. Semacam ada keyakinan akan tiket politik ke depannya.

Sebelumnya ada nama almarhum Asad Syam Bupati Muaro Jambi yang memegang kendali DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi. Sehingga ketika Cek Endra Bupati Sarolangun menjadi Ketua Golkar, Fadhil Arief mengambil PPP, lalu Walikota Jambi Sy Fasha berlabuh ke Nasdem serta Mashuri menjadi ketua Demokrat, keputusan ini bukan hanya dipandang sebagai trend tapi bagian upaya konsolidasi. Baik untuk pribadi mereka maupun bagi partai politik yang mereka pimpin.

Tentu saja ini bisa dinilai sebagai fase persiapan menyongsong Pilkada 2024, skenario konsolidasi para kepala daerah itu. Merujuk data survei elektabilitas di Pilgub 2020 lalu, hari ini hanya ada dua nama yang memiliki kans elektoral untuk maju sebagai calon Gubernur. Pertama, sang petahana saat ini Al Haris, dan yang ke dua, Sy Fasha Walikota Jambi. 

Meski masih lama 2024 nanti, dua nama ini memiliki kans kuat untuk kembali tampil berkompetisi. Pasca, permainan yang mengenaskan dalam upaya mencari perahu di pilgub 2020 lalu, yang membuat Sy Fasha terkapar urung berlaga. Walikota Jambi ini langsung melakukan konsolidasi penting dengan jalan mengambil kepemimpinan Partai Nasdem. Di atas kertas Sy Fasha kini memiliki partai sebagai modal dukungan maju di pemilihan Gubernur 2024 mendatang.

Lalu, bagaimana dengan Gubernur Al Haris ?, tentu saja sebagaimana petahana ia memiliki banyak kelebihan untuk menyonsong 2024 nanti. Meski tidak mengambil satu partai politik pun, Haris tetap masuk ke PAN salah satu partai pengusungnya sebagai Ketua MPP.  Hari ini apapun ceritanya Haris tetap calon terkuat yang memiliki modal politik dan sosial terbesar di 2024 nanti.

Pertanyaanya, target politik apa yang dikejar para bupati seperti Fadhil Arief dan Mashuri mengambil partai? Jawabannya tentu bagian skenario dari pilgub 2024 itu sendiri.

Meski cair dan politik 2024 memiliki konstelasi yang bisa berubah, namun setidaknya dengan memiliki partai mereka memiliki nilai tawar dan kuasa untuk ikut menentukan terbentuk koalisi calon Gubernur mendatang termasuk penentuan calon bupati dan walikota di 2024 nanti.

Pilihan para bupati dan walikota pemegang partai politik ini tentu menantang dan variatif, jika memungkinkan tentu saja ada keinginan mereka dan para pendukung untuk maju di pilgub nanti, namun jika belum memungkinkan posisi wakil gubernur tetap menarik, apalagi untuk kepala daerah yang sudah periode ke dua masa jabatannya. Pilihannya tak banyak, pensiun melanjutkan karir ke legislatif atau berkompetisi untuk gubernur atau wakil gubernur.

Kenapa ada pernyataan kondisi belum memungkinkan.! Kita maklum, para bupati dan walikota ini orang pintar dan pengalaman, tahu betul peluang mereka dalam ukuran elektabilitas, realitas politik saat itu, termasuk kesiapan "isi tas" menghadapi medan tempur di 11 kabupaten kota, dibanding pengalaman mereka di kabupaten atau kota yang mereka pimpin.

Masalah antri untuk posisi wakil gubernur ini cukup ramai, selain Mashuri, Fadhil Arief dan Sy Fasha yang memiliki partai, para kepala daerah lain juga memiliki kekuatan yang tak bisa di anggap enteng. Sebut saja Bupati Tanjabtim Romi Haryanto, selain bupati dua periode, sosok Romi dikenal gaul dan diterima. Lalu ada nama Adirozal Bupati Kerinci, terakhir ada nama Masnah Busro Bupati Muaro Jambi dan Cek Endra dan Bupati yang juga harus diperhitungkan.

Secara formasi politik sebagian besar para bupati ini bagian dari pondasi yang memenangkan Al Haris, mereka ada Romi Haryanto, Masnah Busro, Mashuri, Adi Rozal. Lalu di blok ke dua yang mungkin ada irisan dengan skenario Sy Fasha adalah Fadhil Arief. Meski ini hanya prediksi, tapi peta hari ini kecenderungan komunikasi Sy Fasha dan Fadhil Arief itu ada. 

Tentu diluar nama - nama itu masih banyak nama lain, yang bisa diperhitungkan, sebut saja Edi Purwanto Ketua PDI - P,  Sutan Adil Hendra Ketua Gerindra, Bakri Ketua PAN, Syofian Ali Ketua PKB, dan nama Wakil Gubernur Abdullah Sani. Namun nama - nama tersebut, selain disibukan dengan tugas di DPR, DPRD dan pemerintahan, juga belum terlibat dalam formasi politik yang menjadi tema tulisan ini.

Namun sekali lagi politik itu cair, susah diprediksi, ditengah jalan bisa saja ada perubahan formasi terjadi. Bisa saja nanti Haris - Fasha berpasangan, atau Fasha - Mashuri yang akan maju Melawan Haris - Romi, semuanya masih menunggu bagaimana " persilatan " terjadi.

Apa yang terjadi hari ini adalah fenomena yang disebut Bullock dan Trombley, bahwa politik sebagai integrasi kuasa, moralitas, dan kepentingan pribadi ke dalam kebijakan dari yang mungkin atau kesempatan. Ada kepentingan diantara berbagai peluang yang ingin para kepala daerah itu mainkan.

Dalam pemahaman ini usaha politik tak lepas demi kemenangan partai, golongan, kelompok, bahkan pribadi tertentu saja. Politik adalah gelanggang pergulatan antar partai, antar kelompok, antar banyak orang, atas nama kepentingan di banyak ruang sosial ekonomi dan budaya saling terkait satu sama lain. Dari sini pemahaman kita sampai pada politik sebagai suatu pertarungan. Dan pertarungan 2024 sesungguhnya telah dimulai dari formasi awal yang terbentuk.

* Peneliti LKPR Riset and Consulting

 

Tongkat dan Tasbih, Kado NU Sepanjang Zaman

Oleh: Pahmi.Sy

Tongkat dan Tasbih adalah benda mati yang tidak memiliki arti apapun, kemudian manusia memberikan keduanya bermakna menurut fungsinya dan gunanya masing-masing.

Tongkat adalah sepotong bambu, rotan dan kayu yang digunakan untuk menopang dan menuntun manusia ketika berjalan. Sedangkan tasbih adalah butiran manik-manik atau batu, kayu dan lainnya yang berfungsi sebagai sarana berzdikir dan membantu jumlah hitungan zikir untuk selalu mengingat Allah SWT.

Namun berbeda dengan NU, Tongkat dan Tasbih menjadi isyarat dan prasyarat penting berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 januari 1926 /16 rajab 1344 H.

Sebelum NU berdiri dikisahkan oleh Kyai As’ad bahwa pada tahun 1920, sebanyak 67 Ulama Nusantara berkumpul di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selama sebulan, mereka bermukim di rumah Kyai Muntaha Desa Jengkebuen, guna membahas kemunculan aliran Wahabi.

Disebabkan pertemuan belum membuahkan hasil untuk membuat strategi menghadapi kemunculan gerakan Wahabi, maka para Kyai sepakat menanyakan kepada Kyai sepuh yaitu Kyai Kholil Bangkalan, namun belum sempat Kyai Muntaha menemui sang mertua. Kyai Kholil mengutus Nasib, seorang muridnya ke Jengkebuen. Nasib diminta membaca Al-qur’an surat As-Shaaf ayat 8 dan 9 kepada para ulama di rumah menantunya itu, kemudian para ulama merasa senang sudah mendapatkan fatwa dari Kyai Kholil (dikutif dari Musthofa Aldo, 2020). Kyai kholil memberikan isyarat agar para Ulama memahami ayat-ayat Al-qur,an yang harus dijadikan spirit dalam mengembangkan Islam ahlus sunnah wal jamaah dan mengantisipasi gerakan wahabi.

Rentang waktu 1921 hingga 1922/1923, pasca temu ulama di Bangkalan dua tahun sebelumnya, sebanyak 46 Ulama Jawa dan Madura bertemu di Kawatan Surabaya, rumah Kyai Mas Alwi. Saat itu pokok bahasan lebih kongkrit tentang pembentukan sebuah organisasi, sehingga amanah dijatuhkan ke KH.Hasyim As’ary untuk mendirikan sebuah organisasi atau Jamiyah, ia diminta mengerjakan shalat istikharah terlebih dahulu. Namun, petunjuk tersebut tak kunjung tiba.

Suatu pagi di awal tahun 1924, Kyai Kholil tiba-tiba memanggil As'ad (Kyai As’ad Syamsul Arifin), yang diminta untuk mengantarkan sebuah tongkat pada KH Hasyim Asyari di Tebuireng, ia dipesani agar membacakan Alquran surat Thaha ayat 17-23 kepada Kyai Hasyim, hatinya pun langsung bergetar mendengar ayat tersebut. Namun demikian tongkat belum membuat KH.Hasyim mantap, hingga pada akhir tahun itu, As'ad dipanggil lagi, kali ini mengantarkan tasbih dengan zikir ya jabbar, ya qohhar kepada Kyai Hasyim As’ary(Republika,2016).

Pesan Kyai Kholil melalui tongkat dan tasbih semakin mengokohkan hati KH. Hasyim As’ary untuk mendirikan organisasi yang kemudian dikenal dengan NU, tepatnya tanggal 31 januari 1926. Dengan prinsip dan spirit Tongkat Nabi Musa sebagai alat untuk menaklukkan kezholiman di zamannya dan tasbih yang dimiliki para alim/ahli zikir merupakan kekuatan besar untuk mendirikan institusi sebagai wadah perjuangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

Tongkat dan tasbih yang merupakan pakaian para ambiya, auliya, ulama dan para sholihin menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kebenaran dimuka bumi, dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa kepentingan sesaat dan kelompok.

Tongkat dan tasbih bagi NU bukan sekedar benda mati atau berdayaguna sederhana, tapi adalah amanah yang diberikan Allah SWT pada orang-orang pilihan untuk menyelamatkan Islam ahlus sunnah wal jamaah dan menyelamatkan negeri nusantara dari kolonialisme dan imprealisme. Untuk itu ada dua tantangan besar bagi NU diawal berdirinya tahun 1926, yaitu tantangan gerakan Wahabi yang ingin bersemi di tanah air dan tantangan penjajah/kolonialis-imprealis yang sudah ratusan tahun bercokol ditanah air.

Disamping dua tantangan besar tersebut, sejak awal berdiri, NU sudah menghadapi tantangan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan umat.

Untuk merespon itu semua NU bergerak secara total dibidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui aktivitas yang demikian NU dan jaringan pondok pesantren bergeliat untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam yang rahamatan lil’alamin, membangun ukhwah Islamiyah, ukhwah wathoniyah dan ukhwah basyariah/insaniyah. Aktivitas ini jauh dari politik kepentingan, NU mengembangkan politik kebangsaan (nasionalisme) untuk menolak kolonilisme dan imprealisme, sehingga NU dan tokohnya terlibat dalam merancang kemerdekaan Negara Indonesia.

NU mengembangkan politik kemashlahatan untuk merebut dan mengisi kemerdekaan. Dari pesantren dan masyarakat pedesaan, dengan tongkat dan tasbih NU bangkit untuk menyematkan Islam ahlus sunnah wal jamaah dan Indonesia. Perjuangan yang dilakoni secara terus-menerus tanpa henti telah membuat NU bisa diterima di hati rakyat Indonesia dan menjadi bukti Islam dan Indonesia sampai hari ini masih berdiri kokoh.

Dalam usianya ke 96 tahun yang hampir satu abad, dari 31 januari 1926,hingga 31 januari 2022 tahun ini, NU menghadapi tantangan zaman yang berbeda seperti; tantangan kemajuan teknologi informasi sangat pesat, konflik dan disintegrasi, tantangan krisis lingkungan, tantangan krisis kemanusian, krisis ekonomi dan politik yang semuanya terbingkai dalam krisis kebudayaan dan moral.

Untuk itu penting menengok kembali jalan, spirit dan niat awal dari kehadiran NU agar generasi NU hari ini dan generasi NU masa depan tidak kehilangan Tongkat dan tasbih dalam berkhidmat dan mengabdi untuk negeri dan ummat, sehingga terbangun peradaban yang dicita-citakan. Selamat HARLA NU ke 96, smg bermanfaat, Wassalam.

(Penulis adalah Sekretaris Wilayah ISNU Jambi dan Ketua LSOTF UIN STS Jambi)

Transformasi Digital Bank Jambi, Memperkuat Peran Membangun Desa

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi*

Harapan mengenai peran Bank Jambi dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Jambi adalah hal yang klasik. Disebut klasik karena tuntutan ini telah ada sejak bank ini didirikan. Namun meski klasik harapan agar BPD mengambil peran lebih dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah tidak pernah ketinggalan zaman.

Memasuki usia ke 59 tahun Bank Jambi siap menjadi lokomotif bagi masyarakat Jambi serta kehadiran Bank Jambi akan diperluas hingga ke pelosok desa. Dalam hal ini Bank Jambi siap mendukung Program Jambi Mantap, dengan menyasar ke 280 titik desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Melalui program ini ditargetkan 20 ribu UMKM bisa berdaya seiring proses digitalisasi yang dikembangkan, seperti pembayaran, transaksi pembayaran, kredit dan lain sebagainya.

Saat ini misi transformasi BPD untuk berdaya saing tinggi dan kuat, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa adalah suatu keharusan. Program transformasi BPD mutlak dilakukan  demi mewujudkan pengelolaan BPD yang semakin kompetitif

Program transformasi BPD merujuk pada tiga sasaran utama, yaitu meningkatkan daya saing BPD, menguatkan ketahanan kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi BPD terhadap perekonomian pedesaan.

Untuk mencapai ketiga sasaran tersebut ada enam strategi bisnis dan risiko yang harus diterapkan. Antara lain pengembangan produk, pengelolaan layanan, pengembangan pemasaran, pengelolaan jaringan dan teknologi, pengelolaan portofolio, penguatan likuiditas dan permodalan.

Pertanyaannya sejauh mana Bank Jambi melakukannya?

Era digitalisasi banking ini harus dikaitkan dengan kesiapan sistem, SDM, dan IT.  Dunia perbankan risiko finansialnya besar, oleh karena tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan IT, perlu ditopang SDM. Karena apabila muncul persoalan-persoalan membutuhkan kesiapan SDM. Misalnya kesalahan entry data harus sudah dipersiapkan solusinya oleh SDM.

Pada era digital banking saat ini, sistem, SDM, dan IT harus benar-benar dipersiapkan, pengelolaan BPD harus didasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Menyikapi ini Bank Jambi terus meningkatkan infrastruktur digital, beradaptasi dengan tantangan perbankan di era digital dengan mengembangkan infrastruktur teknologi untuk mendigitalisasi operasional, produk, dan ditribusi.

Apalagi ke depan Bank Jambi tidak lagi dapat mengandalkan captive market seperti ASN. Ekspansi ke segmen pasar baru, dan digitalisasi menjadi kebutuhan demi memacu pertumbuhan hingga ke pedesaan.

Digitalisasi sangat penting untuk menghadapi jasa pelayanan digital yang semakin meningkat kualitasnya dari pelaku finansial lain, seperti fintech, bank digital dan neo bank sekaligus untuk mempertahankan posisinya di pasar finansial perbankan di Provinsi Jambi.

Sejak tahun 2015 Bank Jambi telah melakukan pemantapan sistem perbankan. Sistem dan infrastruktur telah di-upgrade untuk dapat menghadapi tuntutan perbankan dan digitalisasi yang semakin intensif.

Salah satu terobosan untuk menyonsong digitalisasi perbankan, Bank Jambi telah kerja sama dengan Amazon Web Services (AWS). Kerja sama yang dilakukan adalah pengembangan sistem teknologi informasi dengan teknologi cloud (komputasi awan) yang dimiliki oleh AWS. Amazon Web Services adalah layanan berbasis cloud computing yang di sediakan oleh Amazon sejak tahun 2002.

Pengembangan sistem teknologi informasi ini untuk mendorong digitalisasi bank, langkah ini merupakan strategi untuk bisa bersaing dengan perbankan digital saat ini. Kerjasama dengan Amazon terkait Cloud, Big Data, BMPK pihak terkait untuk pemerintah diluar pemegang saham, digital loan, untuk menunjang Bank Jambi menjadi BPS-BPIH.

Di samping itu, Bank Jambi telah melakukan identifikasi segmen pasar baru yang menarik, seperti pesantren dan sekolah, UMKM, koperasi, warung dan toko atau restoran. Bank Jambi juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM diatas untuk mengembangkan bisnis mereka seperti partner supplier barang, fintech, ecommerce dan pelaku industri. Bank Jambi juga telah menggandeng partner-partner yang dapat membantu transformasi Bank Jambi menghadapai tantangan sistem maupun infrastruktur dan jaringan.

Dengan meluasnya layanan Bank Jambi di  Provinsi Jambi, terutama sebagai anchor bank, Bank Jambi pun memposisikan dirinya sebagai partner kerja untuk neo bank. Langkah penting bagi Bank Jambi untuk tidak memposisikan dirinya sebagai pesaing layanan neo bank, namun tetap berkolaborasi bersama dalam memajukan  perekonomian masyarakat Jambi, melalui ekosistem digital yang semakin berkembang ke depannya.

Peran BPD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

BPD memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah, sekaligus motor percepatan pembangunan pedesaan. Ketika ekonomi suatu negara sedang mengalami kontraksi atau melambat, salah satu tindakan yang biasa diambil pemerintah negara itu adalah meminta bank untuk menggenjot penyaluran kredit, supaya roda ekonomi dapat bergerak.

Sebagai salah satu bank yang ada pada sistem perbankan nasional, memiliki fungsi dan peran yang signifikan dalam konteks pembangunan ekonomi regional, karena BPD mampu membuka jaringan pelayanan di daerah-daerah dimana secara ekonomis tidak mungkin dilakukan oleh bank swasta.

Upaya menjawab tantangan kontribusi BPD terhadap pembangunan desa, salah satunya di jawab oleh Empat Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatra Bagian Selatan yang akan menyalurkan kredit sindikasi kepada pemerintah daerah di lima provinsi dengan potensi pembiayaan hingga Rp 4 triliun.

Kerjasama sindikasi kredit tersebut menunjukkan komitmen BPD sebagai agen pembangunan daerah. Mereka yakni Bank Sumsel Babel, Bank Lampung, Bank Jambi dan Bank Bengkulu.

Selama ini berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), batas maksimum pemberian kredit (BMPK) BPD pada pihak terkait sebesar 10 persen dari modal perbankan. Namun, jika debitur berada di luar wilayah cakupan BPD tersebut maka BMPK bisa ditingkatkan menjadi 20 persen dari modal perbankan.

Degan skema ini, potensi BMPK pihak terkait dari empat bank yang bekerjasama bisa mencapai Rp 4 triliun per tahun atau meningkat dua kali lipat dibandingkan kapasitas semula.

Kredit sindikasi diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi desa di Sumbagsel. Inovasi yang bisa mempercepat perekonomian desa, karena kreditnya ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, UMKM dan sektor bisnis pedesaan dan lainnya. Kredit sindikasi ini merupakan benruk kontribusi BPD untuk mendukung pembangunan desa.

* Pengamat Perbankan