Gaya Kepemimpinanya Pro Lingkungan, Sy Fasha Raih Penghargaan Nirwasita Tantra

JAKARTA, TIGASISI.NET  - Walikota Jambi Sy Fasha kembali membawa Kota Jambi meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional, yaitu penghargaan Green Leadership "Nirwasita Tantra" Tahun 2022 untuk Kategori Pemerintah Daerah Kota Sedang. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar M.Sc kepada Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta (29/8/2023)

Penghargaan ini untuk kedua kalinya diraih oleh Kota Jambi, setelah tahun 2020 lalu Kota Jambi meraih penghargaan serupa. Kota Jambi meraih Nirwasita Tantra sebagai entitas kota terbaik dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan daerah tahun 2022. Nirwasita Tantra adalah penghargaan pemerintah yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD atas kepemimpinannya yang berhasil merumuskan dan menerapkan kebijakan, dan atau program kerja sesuai dengan prinsip metodologi pembangunan berkelanjutan guna memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya. 

Menteri Siti usai memberikan penghargaan, menyampaikan bahwa Green Leadership merupakan kepemimpinan dengan perspektif lingkungan dengan ciri-ciri pokok yaitu, semangat, proaktif, penuh inisiatif dan kreatif terhadap kepentingan orang banyak dan alam semesta, memiliki visi pada keseimbangan antara daya topang ekologi dan pembangunan, fisik maupun non fisik. Kepemimpinan model ini juga mengedepankan kepentingan rakyat dalam hal akses tiap sumber daya yang ada, dan selanjutnya akan memformulasi kebijakan ramah lingkungan sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat.

"Sebagaimana dipahami, bahwa salah satu peran penting pemerintah ialah memberikan akses bagi warga negara untuk sejahtera, atau disebut access to material welfare, sembari tetap menjaga stability and order, dimana kebijakan dan langkah yang dilakukan akan tetap dapat menjaga stabilitas dan keteraturan dan dengan tetap menyiapkan kondisi-kondisi dimana warga negara tetap mendapatkan hak-hak nya seperti hak untuk sehat dan produktif dalam rangka citizenship," terang Menteri Siti.

Kota Jambi telah mengimplementasikan rencana aksi Pemerintah Indonesia untuk pencapaian Zero Waste, Zero Emission dari subsektor sampah. Aksi nyata itu tampak dari sistem pengelolaan sampah di Kota Jambi telah mengimplementasikan metode pengelolaan controlled/sanitary landfill. Kota Jambi juga saat ini telah memiliki TPA terbaru yang berlokasi di Talang Gulo dengan mengaplikasikan konsep Waste to Energy atau pemanfaatan sampah menjadi energi (menggunakan teknologi Emission Reduction in Cities (ERiC) Programme Solid Waste Management dengan sistem Sanitary Landfill). TPA ini merupakan bantuan Pemerintah Jerman melalui German Federal Government (KfW/Kreditanstalt für Wiederaufbau). Selain itu juga, Pemkot Jambi memperoleh bantuan UNESCAP untuk pembangunan Integrated Resource Recovery Center (IRRC), bertempat di Pasar Talang Banjar, yang mengolah sampah organik hasil pembuangan Pasar Talang Banjar menjadi sumber energi ramah lingkungan.

Kota Jambi memiliki TPA Talang Gulo Lama seluas 10 Ha dan mengubah gas metan di TPA menjadi gas untuk memasak yang didistribusikannya ke penduduk sekitar TPA secara gratis. Untuk TPA Talang Gulo yang baru dengan sistem sanitary landfill, dilakukan pemilahan sampah anorganik kapasitas 35 ton/hari, pengolahan kompos kapasitas 15 ton/hari. 

Pewarta: Rize

Kabar Gembira, Pemkot Jambi Bakal Rekrut 2.928 PPPK, ini Formasinya

JAMBI, TIGASISI.NET - Perjuangan Wali Kota Jambi Syarif Fasha untuk mendapatkan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) dengan nominal besar, berbuah manis.

Pada tahun 2023, Pemkot Jambi mendapatkan kuota tambahan 2.928 formasi PPPK dengan rincian, tenaga guru sebanyak 1.274 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 989 formasi, tenaga teknis 665 formasi.

"2.928 alokasi PPPK diberikan untuk Kota Jambi. Jumlah ini terbesar di Provinsi Jambi dan nomor 2 se-regional 7 BKN Palembang. Alhamdulillah, perjuangan kami selama ini diijabah Allah SWT dan diakhir masa jabatan kami, ini sebagai hadiah kami kepada seluruh masyarakat yang ingin bergabung menjadi bagian Pemerintah Kota Jambi," ujar Wali Kota Fasha dalam keterangan persnya, di Gedung Bappeda Kota Jambi, Senin (28/8/2023)

Jelas Fasha, untuk tahun 2023 pemerintah pusat tidak mengalokasikan CPNS untuk pemerintah daerah, yang mendapat kuota hanya kementerian dan lembaga negara.

"Alokasi formasi PPPK tahun 2023 yang diusulkan kepada Kemenpan RB tersebut sebelumnya diusulkan sebanyak 3.696 formasi, merupakan usulan yang sebelumnya telah masuk dalam data dan memenuhi persyaratan untuk diusulkan, namun disetujui oleh Kemenpan RB sebanyak 2928 formasi," ungkapnya.

Pemkot Jambi menurut Fasha memang membutuhkan tenaga pelayanan publik yang cukup banyak, untuk mengimbangi rasio jumlah populasi penduduk yang banyak dan dinamika Kota Jambi sebagai ibukota provinsi.

"Rasio tenaga pelayan publik harus proporsional dengan populasi penduduk. Kita butuh aparatur yang bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, dinamika kehidupan dan kebutuhan masyarakat perkotaan," sebut Fasha.

Fasha berharap, kesempatan ini digunakan dengan baik oleh masyarakat, terutama tenaga honorer Pemkot Jambi yang selama ini telah mengabdi kepada Pemkot Jambi, untuk dapat meningkatkan status kepegawaian mereka di Kota Jambi.

"Seleksi penerimaan ini terbuka bagi seluruh masyarakat dan sistemnya transparan, pakai CAT. Semua berhak ikut dan punya kesempatan yang sama. Namun kami berharap tenaga honorer yang selama ini mengabdi di Pemkot Jambi, bisa terakomodir dan memanfaatkan kesempatan ini menjadi PPPK Pemkot Jambi, karena salah satu persyaratan khusus adalah memiliki pengalaman kerja di bidang sejenis selama 2 hingga 3 tahun," jelas Fasha.

Fasha juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang tidak bertanggungjawab, untuk meloloskan seseorang menjadi PPPK Kota Jambi.

"Kami ingatkan kembali kepada seluruh masyarakat, jangan mudah percaya atas janji atau iming-iming yang bisa meloloskan seseorang menjadi PPPK. Kami pastikan itu tidak akan bisa dan tidak akan mungkin. Karena seleksi ini transparan dan tersentralisasi. Seorang Fasha pun tidak akan bisa meloloskan seseorang menjadi PPPK. Berjuang dan berdoalah yang terbaik," tegas Wali Kota yang akan purna tugas pada November mendatang.

Lebih lanjut, Fasha tegaskan bahwa jika ditemui oknum pejabat yang bermain dalam proses rekruitmen ini,  jika terbukti bukti akan diberhentikan dengan tidak hormat dan bagi peserta yang ikut seleksi, akan dicoret dan dibatalkan kelulusannya.

Pewarta: Rize

Jadi Pemimpin Perubahan, Tiga ASN Pemkot Jambi di Wisuda Lembaga Administrasi Negara RI

JAKARTA, TIGASISI.NET  - Tiga ASN Pemkot Jambi diwsuda oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pimpinan Nasional (Pusbangkom Pimnas) dan Manajerial ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (24/8).

Tiga orang ASN tersebut adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Jambi, yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Noverintiwi Dewanti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Abu Bakar, serta Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) Mustari Affandi. 

Pada acara yang berlangsung di Graha Makarti Bhakti Nagari ASN Corporate University LAN RI itu, tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Jambi tersebut dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat serta dikukuhkan sebagai Pemimpin Perubahan oleh Kepala LAN RI yang diwakili Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Dr. Muhammad Taufiq, D.E.A, dalam acara pelepasan yang diikuti 60 orang peserta PKN II utusan dari unsur Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah.

Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverintiwi Dewanti, meraih prestasi istimewa dengan predikat Sangat Memuaskan sekaligus sebagai peringkat kelima nasional, sementara Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi Abu Bakar dan Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi Mustari masing-masing meraih predikat Memuaskan.

Sebelumnya, ketiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama utusan dari Pemerintah Kota Jambi tersebut telah mengikuti sejumlah rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang berlangsung secara blended learning sejak 23 Maret hingga 24 Agustus 2023 di kampus ASN Corporate University LAN RI, Pejompongan Jakarta Pusat.

Pewarta: Rize

Senyum Sumringah Ibu-ibu, Dapat Kompor hingga Mixer dari Walikota Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET - Upaya pengentasan masyarakat kategori miskin ekstrim terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi.

 Salah satunya, pada  Kamis pagi (24/08/2023) Walikota Jambi menyerahkan  bantuan peralatan, bagi pelkau UMKM dan masyarakat miskin ekstrim Kota Jambi. Total ada 600 penerima bantuan, yang telah didata oleh  Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Jambi.

Kadis Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kota Jambi, Komari menyebutkan, bantuan ini disalurkan juga atas dasar rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi beberapa waktu lalu.

"Ini sebagai upaya meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat Kota Jambi, dan membantu kondisi ekonomi sosial, khususnya masyarakat miskin ekstrem kota jambi," terangnya.

Adapun bantuannya yakni, 200 kompor gas, 100 blender, 50 cup seller, 50 micer san 200 oven gas. Rinciannya yalni, untuk di Kecamatan Alambarajo sebanyak 31 jenis bantuan dan 58 jenis bantuan di Kecamatan Paalmerah.

Kemudian 155 jenis bantuan di Danau Sipin, 32 bantuan di Danauteluk, 47 di Jambi Selatan, 40 di Jambi Timur, 33 di Jelutung, 31 di Kotabaru, 17 di Pasar, 64 di Pelayangan dan 92 jenis bantuan di Telanaipura.

Sementara itu,  Wali Kota Jambi, Syarif Fasha menyebutkan, diharapkan dalam penyaluran bantuan ini, pihak kelurahan benar-benar melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat penerima.

Selain itu, adapun kategori masyarakat miskin ekstrem ini, adalah mereka yang uang penghasilannya sehari hanya Rp11 ribu, dibagi jumlah keluarga.

"Ini agar tidak ada kecemburuan sosial. Maka dari itu harus benar-benar diverifikasi, dan tepat sasaran," kata dia.

Pendataan sendiri kata Fasha melibatkan Ketua Rukun Tetang (RT). Sebab, data yang dikeluarkan Kementerian tidak sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan.

"Makanya kami minta data ril dari Ketua RT dan Lurah," sebutnya.

Bantuan-bantuan ini juga termasuk bantuan pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem, agar tak selalu berada pada kategori tersebut.

"Karena kita sudah memberikan berbagai bantuan, jika mereka menjalankan usaha ada kita bantu peralatannya melalui dinas terkait," jelasnya.

Pewarta: Rize

Mitos Petahana Selalu Kalah, Mampukah MFA Cetak Sejarah Baru?

BATANGHARI, TIGASISI.NET -  Kabupaten Batanghari adalah 1 dari 415 kabupaten yang akan menggelar hajatan pemilihan bupati tahun 2024 mendatang.

Isu yang menarik menjelang  gelaran Pilkada Batanghari, adalah  mitos soal bupati berstatus petahana, yang  selalu "keok" saat bertarung di periode kedua.

Menarik memang, karena dalam sejarah Pilkada Langsung sejak tahun 2005, memang tidak ada petahana yang menikmati "kursi empuk" Bupati Batanghari selama 2 periode berturut-turut.

Meski begitu,   pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah punya pandangan lain soal mitos  "Kutukan Petahana" di Pilkada Batanghari. Menurutnya   fenomena politik  itu bisa saja dipatahkan oleh Muhammad Fadhil Arief (MFA), Bupati Batanghari saat ini.

Kata Arfa'i, MFA mungkin saja bisa terpilih untuk periode kedua, jika  melakukan dua langkah berikut.

Yang pertama, jelas Arfa'i, MFA  harus memastikan elite-elite politik di Batanghari tetap konsisten mendukungnya hingga  pilkada 2024 mendatang.

"Kata kunci apakah Fadhil bisa memecahkan atau mematahkan sejarah Bupati Batanghari 2 periode berturut-turut adalah tergantung pada 2 aspek, pertama, aspek kemampuan Fadhil dalam mengakomodir elite-elite politik Kabupaten Batanghari," kata Arfa'i saat dikonfirmasi belum lama ini.

"Pada aspek pertama di wujudkan dengan cara elite politik yang berpengaruh selama ini mampu berdiri dalam barisan Fadhil. Tentunya dalam sisa masa jabatannya, mulailah memfokuskan pada strategi ini melalui pemenuhan kepentingan-kepentingan yang elite politik itu butuhkan," imbuhnya.

Lalu pada aspek yang kedua, Fadhil harus mampu menunjukkan kinerjanya selama menjabat, yakni melalui program-programnya yang langsung menyentuh ke masyarakat.

"Rakyat di bawah itu tidak melihat apakah pemerintah memiliki uang atau tidak, yang dilihatnya adalah apa yang dibangun dan dirasakan oleh rakyat di setiap desa tempat mereka tinggal. Pada konteks ini khususnya adalah wilayah yang selama ini rakyatnya telah merasakan kerja nyata dari bupati-bupati sebelumnya," katanya.

"Misalnya Bathin XXIV tentu ada alhamarhum Fattah, daerah Maro Sebo Ulu dan Mersam ada Syahirsah, termasuk juga daerah kota Muarabulian yang merupakan basis massa yang merasakan langsung sentuhan bupati-bupati sebelumnya," papar Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Jurusan Hukum Tata Negara itu.

Lelaki berkacamata itu juga menyebutkan, popularitas Fadhil tidak cukup hanya di tampakkan di media sosial dan poster-poster yang di pajang di wilayah Kabupaten Batanghari itu.

"Artinya jika 2 aspek yang saya sebutkan itu mampu dilakukan seorang Fadhil, maka peluangnya untuk menang itu ada. Dasar pikirannya adalah secara dinamika politik Batanghari saat ini lawan Fadhil itu sudah bisa dibaca tidak jauh dari nama Hafiz Fattah anak mantan bupati sebelumnya. Hal inilah memudahkan Fadhil untuk menentukan strategi pemenangannya," tutup Arfa'i.

Reporter: Juniko

Utak-atik Strategi Parpol, Junaidi Nasaruddin Gelar Pertemuan Khusus

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, para elite-elite partai politik mulai atur strategi jitu untuk mendulang suara.

Salah satunya Partai Demokrat Kabupaten Batanghari, parpol yang diketuai oleh Junaidi Nasaruddin ini tak mau tinggal diam, secara mengejutkan Junaidi turun langsung ke masing-masing dapil untuk memastikan kesiapan para kader partai dalam menghadapi pemilu esok.

Kali ini, Junaidi bersama pengurus partai berlambang Mercy itu mendatangi para kader partai yang berada di Dapil 3, yakni Tembesi-Bathin XXIV untuk menggelar rapat khusus, Minggu (6/8/23).

"Untuk memantapkan barisan, kemudian juga mengatur strategi politik untuk kemenangan partai di 2024," kata Junaidi.

Soal isi pembahasan dalam rapat tersebut, lelaki berpostur tinggi tegap ini enggan menyebutkan secara gamblang. Ia bilang hanya sekedar diskusi dengan para caleg partai tentang pemetaan suara.

"Diskusi saja, soal letak lumbung-lumbung suara para caleg dan juga memastikan seperti apa geliat para caleg yang ada di dapil 3 ini," terangnya.

Lelaki yang biasa disapa Bang Junai ini tak menafikan, caleg dan seluruh kader partai besutan anak SBY itu memiliki semangat juang yang tinggi dalam memenangkan partai.

"Apalagi menyangkut petahana yang ada di dapil 3 tersebut, tentunya 2 orang petahana itu sudah memapping basis suaranya dan secara politik sudah memiliki modal sosial selama ia menjadi dewan," jelas pria kelahiran Desa Kembang Paseban, Mersam itu.

"Ya kita lihat saja seperti apa nantinya," sambungnya singkat.

Diketahui, Junaidi saat ini memiliki tugas besar dalam mengomandoi Partai Demokrat itu, selain bertanggung jawab atas kemenangan partai, Junaidi sendiri juga sudah dipastikan maju pada pileg 2024 sebagai caleg DPRD Provinsi Jambi.

"Kita hadapi saja, sudah mengambil keputusan berarti kita sudah siap ambil resiko," ucap Junai menggebu.

Reporter: Juniko

Pemkab Batanghari Pasang Target Pendapatan Rp 1,6 Triliun di Tahun 2024

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari pasang target tinggi terhadap anggaran  pendapatan daerah secara umum di tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, Bupati Batanghari mematok angka Rp 1,6 Triliun.

Target pendapatan tersebut   meningkat sebesar Rp 212 Miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka total Rp 1,4 Triliun.

"Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, plafon anggaran sementara pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang kami ajukan sebesar Rp 1.652.165.412.758," kata Fadhil Arief menjelaskan dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS TA 2024, Selasa (1/8/23).

Target pendapatan itu dijelaskan Fadhil meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

"Untuk PAD sebesar Rp 166 Miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,48 Triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp 3 Miliar," jelasnya.

Target pendapatan tersebut diyakini Fadhil dengan berbagai alasan, ia meyakini Pemkab Batanghari mampu mencapai angka yang di sepakati.

"Untuk peningkatan pendapatan dari transfer dana pusat ke daerah, kita sudah update basis data Kabupaten Batanghari sehingga nanti DAU (Dana Alokasi Umum) kita bisa bertambah, kemudian DBH (Dana Bagi Hasil) kita bisa bertambah dan DAK (Dana Alokasi Khusus) kita juga bisa bertambah, dan perkembangannya dari tahun ke tahun sudah bagus, terus meningkat terhadap TKDD Kabupaten Batanghari," paparnya.

Sedangkan untuk pengoptimalan PAD, kata Fadhil, pihaknya akan melibatkan para ASN di Batanghari sebagai objek percontohan bagi masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak.

"Untuk mewujudkan PAD yang lebih tangguh, dengan mendorongnya kesadaran kolektif yang dimulai dari aparatur pemerintahan sebagai teladan yang meluas bagi masyarakat secara masif, mulai dari Kepala Desa, Lurah, pejabat OPD, DPRD untuk patuh membayar pajak daerah," tandasnya.

Pewarta: Juniko

Foto: Diskominfo Batanghari

Pasca Temuan BPK, Pengamat: Waktunya MFA Bersih-bersih Pejabat, Jangan Asal Ikut Kata Bupati

BATANGHARI, TIGASISI.NET -   Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya,  pasca keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), terhadap Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.

Pendapat ini disampaikan oleh Pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah, kepada tigasisi.net, Senin (31/07/2023). Kata Arfa'i, saat ini adalah waktu yang tepat bagi MFA untuk melakukan upaya "bersih-bersih" terhadap anak buahnya yang berkinerja buruk.

Dosen dari Fakultas Hukum Unja itu menilai temuan  BPK yang menyeret sejumlah nama pejabat Batanghari sedikit banyak akan berimbas pada persepsi publik terhadap pemerintahan MFA.

"Adanya temuan itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik,  yang harus dilakukan bupati adalah mengevaluasi pejabatnya dengan tolok ukur manajemen kinerja dan integritas terukur, bukan hanya  integritas asal ikut kata bupati," ungkap Arfa'i, Senin (31/7/23).

Kata Arfa'i, nama-nama pejabat yang terseret dalam temuan BPK, akan menjadi "batu sandungan" bagi langkah politik MFA di masa yang akan datang.

"Ini akan merusak citra dan bisa menjadi catatan hitam MFA sebagai  Bupati, mengingat Bupati memiliki tanggungjawab politik dan juga moral," ungkapnya.

Arfa'i menyebutkan, saat ini adalah momen yang tepat jika MFA  ingin melakukan perombakan pejabat, mengingat masa jabatannya akan berakhir tahun depan. Apa lagi  waktu 2,5 tahun yang telah berlalu, dirasa cukup untuk menilai kinerja anak buahnya.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat penyamaan persepsi antara pejabat dengan bupati, dengan berorientasi pada tercapainya program dan menjaga nama baik MFA dalam tahun politik ini," jelasnya.

Lanjut Arfa'i,  sebagai bupati MFA  tidak perlu mengedepankan ego untuk memaksakan programnya terealisasi sempurna tanpa adanya kajian-kajian terlebih dahulu.

"Kemudian yang mesti dilakukan Bupati adalah, tidak memaksakan program tanpa ada perencanaan yang konprehensif dan matang," pungkasnya.

Reporter: Juniko