BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya, pasca keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), terhadap Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.
Pendapat ini disampaikan oleh Pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah, kepada tigasisi.net, Senin (31/07/2023). Kata Arfa'i, saat ini adalah waktu yang tepat bagi MFA untuk melakukan upaya "bersih-bersih" terhadap anak buahnya yang berkinerja buruk.
Dosen dari Fakultas Hukum Unja itu menilai temuan BPK yang menyeret sejumlah nama pejabat Batanghari sedikit banyak akan berimbas pada persepsi publik terhadap pemerintahan MFA.
"Adanya temuan itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik, yang harus dilakukan bupati adalah mengevaluasi pejabatnya dengan tolok ukur manajemen kinerja dan integritas terukur, bukan hanya integritas asal ikut kata bupati," ungkap Arfa'i, Senin (31/7/23).
Kata Arfa'i, nama-nama pejabat yang terseret dalam temuan BPK, akan menjadi "batu sandungan" bagi langkah politik MFA di masa yang akan datang.
"Ini akan merusak citra dan bisa menjadi catatan hitam MFA sebagai Bupati, mengingat Bupati memiliki tanggungjawab politik dan juga moral," ungkapnya.
Arfa'i menyebutkan, saat ini adalah momen yang tepat jika MFA ingin melakukan perombakan pejabat, mengingat masa jabatannya akan berakhir tahun depan. Apa lagi waktu 2,5 tahun yang telah berlalu, dirasa cukup untuk menilai kinerja anak buahnya.
"Yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat penyamaan persepsi antara pejabat dengan bupati, dengan berorientasi pada tercapainya program dan menjaga nama baik MFA dalam tahun politik ini," jelasnya.
Lanjut Arfa'i, sebagai bupati MFA tidak perlu mengedepankan ego untuk memaksakan programnya terealisasi sempurna tanpa adanya kajian-kajian terlebih dahulu.
"Kemudian yang mesti dilakukan Bupati adalah, tidak memaksakan program tanpa ada perencanaan yang konprehensif dan matang," pungkasnya.
Reporter: Juniko