Tiga Kepala OPD Dianggap Coreng Nama Bupati, ini Tuntutan Aksi Usman CS

BATANGHARI, TIGASISI.NET- Sejumlah massa dari Gabungan  Aktivis Batang Hari berunjuk rasa pada Rabu (20/09), mendesak Bupati Muhammad Fadil Arief mengevaluasi kinerja anak buahnya.

Menggunakan mobil pick up warna hitam, massa yang dikomandoi Usman CS ini membawa  peralatan sound system berikut karton bertuliskan sejumlah tuntutan.

Usai menggeruduk kantor Badan  Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), massa berorasi cukup lama di depan Kantor Bupati Batang Hari.

Dalam orasinya, massa  mendesak Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief, segera mencopot 3 orang pimpinan OPD,  masing-masing Kepala BKPSDM, Kadis PDK, dan Inspektur pada Inapektorat Daerah Batang Hari. 

Kata Usman CS,   pejabat-pejabat  tersebut  sudah mencoreng nama Bupati MFA, lantaran skandal pungli saat rekrutmen PPPK belum lama ini.

"Kami meminta Bupati Batang Hari mengevaluasi kinerja Pimpinan BKPSDM Kabupaten Batang Hari yang telah mencoreng citra Pemerintahan Kabupaten Batang Hari, terkait hebohnya pemberitaan dugaan adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum di BKPSDM Kabupaten Batang Hari," teriak Usman melalui alat pengeras suara.

"Kedua, kami mendesak Bupati Batang Hari untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PdK) Kabupaten Batang Hari, karena telah mencoreng dunia pendidikan dengan mempertontonkan buruknya moral pegawai Dinas PdK. Patut diduga, mereka telah berani melakukan praktik pungli dengan korbannya ratusan PPPK yang baru saja menerima SK Bupati Batang Hari," sambung Usman.

Lanjut Usman,  pihak dinas terkesan  tak mengindahkan perintah Bupati, dalam prosedur penyelenggaraan perektrutan PPPK.

"Namun faktanya, uang puluhan juta rupiah telah mereka nikmati dari ratusan PPPK yang belum pernah merasakan gaji sebagai PPPK. Ini merupakan alasan tepat bagi Bupati untuk mencopot pejabat di dua OPD tersebut," teriak Usman lagi dengan suara yang hampir menghilang.

Tak sampai di situ, pendemo juga mengkritik Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dianggap  tak punya nyali untuk menyelidiki praktek pungli dalam rekrutmen PPPK beberapa waktu lalu. 

"Meminta Inspektur/Pimpinan Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari agar mengundurkan diri dari jabatan, karena kami anggap tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Jika masih menduduki jabatan sebagai Inspektur, saudara Rokim bisa merubah sifat yang selalu tertutup pada publik. Kami minta saudara Inspektur terbuka kepada publik melalui pemberitaan dari media," pungkasnya.

Untuk diketahui, usai menggelar aksi di Depan Gerbang Kantor Bupati Batang Hari, massa kemudian bergeser menuju Kantor Inspektorat Daerah, Dinas PdK, Kejaksaan Negeri, dan Gedung DPRD.

Isu-isu lain yang disuarakan pendemo di antaranya soal penyelesaian temuan BPK selama rentang waktu 2021 hingga 2022.

Reporter: Juniko

Diskon Tarif Parkir di RSUD Hamba Bikin Lega Keluarga Pasien

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemberlakuan diskon tarif parkir yang diterapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah  (RSUD) Haji Abdoel Madjid Baotoe (Hamba) Kabupaten Batanghari bikin lega keluarga pasien yang dirawat.

Diketahui, pihak Rumah Sakit Hamba memberikan diskon parkir kendaraan kepada keluarga pasien mencapai 50 hingga 70 persen, dari tarif normal parkir sebesar Rp 15 ribu per malam.

Direktur RSUD Hamba Batanghari, dr. Ibnu Rahmat Muda mengatakan langkah yang dipilihnya itu merupakan salah satu bentuk kepedulian pihaknya di RSUD kepada keluarga pasien yang dirawat inap di rumah sakit.

"Saat ini diskon parkir itu sudah berjalan, untuk keluarga pasien yang menginap kita daftarkan terlebih dahulu lewat aplikasi kendali parkir, kalau biasanya satu malam itu kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp 15 ribu, sekarang hanya Rp 5 ribu," kata Ibnu di Ruang Kerjanya, Jumat (15/9/23).

"Sedangkan untuk mobil, satu malam biasanya Rp 15 ribu kita diskon 50 persen, jadi mereka hanya bayar Rp 7.500. Walaupun dalam sehari kendaraan mereka 20 kali keluar masuk rumah sakit bayarnya cukup sekali," sambungnya.

Direktur RSUD dengan perawakan yang cukup tampan ini tak menafikan inovasi yang diciptakannya tersebut lari dari Peraturan Bupati (Perbup) No 40 Tahun 2021 yang mengatur tentang tarif parkir kendaraan di RSUD Hamba Kabupaten Batanghari.

Di dalam Perbup itu, kata Ibnu, besaran biaya parkir kendaraan permalamnya ditetapkan sebesar Rp 15 ribu, tidak termasuk biaya parkir kendaraan saat keluarga pasien membeli keperluan diluar.

"Tentunya ini ada pro kontranya, apalagi menyangkut pendapatan rumah sakit. Tapi niat saya kebijakan yang saya ambil ini hanya untuk mengurangi beban masyarakat, kalau biasanya kan setiap kali mau keluar bayar, sekarang kan tidak lagi, bebas kalau mau keluar," ungkap lelaki berkacamata ini.

Soal pendapatan, Ibnu mengatakan pihaknya optimis mampu mencapai target pendapatan dari sektor retribusi parkir yang sebelumnya telah disepakati oleh manajemen RSUD Hamba, sekalipun ongkos parkir tersebut dikorting.

"Kita lihat kedepannya, saya yakin melampaui target, kalau target tercapai bisa saja nanti pasien yang berobat pakai SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) parkirnya kita gratiskan," pungkasnya.

Disisi lain, salah satu keluarga pasien di rumah sakit mengaku lega atas kebijakan yang diambil Direktur RSUD Hamba.

Menurutnya formulasi yang dicetuskan Ibnu sangat membantu dalam mengurangi beban masyarakat yang menginap di rumah sakit tersebut.

"Alhamdulillah, berarti kami tidak mikir-mikir lagi mau keluar dari pagar ini, karena tidak lagi bayar parkir. Karena kan banyak juga keperluan diluar seperti beli makan dan yang lainnya," ucap lelaki paruh baya yang duduk di kursi tunggu dengan kaki bersilang.

Reporter: Juniko

Kuatkan Pemahaman Masyarakat, Satgas Saber Pungli Lakukan Monev dan Sosialisasi di Sejumlah Desa

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Satuan tugas (Satgas) saber pungli Pemerintah Kabupaten Batanghari melakukan giat sosialisasi ke sejumlah desa dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat tentang praktik pungli, Senin (21/8/23).

Kali ini Desa Aur Gading, Kecamatan Bathin XXIV menjadi sasaran tim saber pungli Batanghari dalam sosialisasi tersebut.

“Sebagai tugas pencegahan, kami melakukan monitoring evaluasi (Monev) dan sosialisasi saber pungli di Desa Aur Gading untuk menyamakan kesepahaman terkait saber pungli ini. Tentunya dalam memberantas pungli butuh peran serta masyarakat,” ucap Inspektur pada Inspektorat Batanghari, Rokim.

Rokim juga menyebutkan, satgas saber pungli punya tugas dan tanggung jawab melaksanakan pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien sesuai kewenangan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

“Iya itu kan tugas kami bersama sebagai tim, bagaimana praktik pungli ini bisa berkurang bahkan bisa hilang di Kabupaten Batanghari,” ujarnya.

Meski begitu, Rokim juga menyebutkan kerja sama tim yang solid kunci utama dalam menyikapi permasalahan pungli di daerah pimpinan Bupati Muhammad Fadhil Arief ini.

“Alhamdulillah kami di tim saber pungli ini punya satu tujuan yang sama dan target yang terukur, semaksimal mungkin kami upayakan pungli ini bisa diberantas, target kami Batanghari terbebas dari kata pungli,” ucap Rokim Optimis.

Reporter: Juniko

Pemkab Batanghari Tambah Kuota Guru PPPK 468 Orang, Target 2024 Tak Ada Lagi Guru Honorer

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melakukan penambahan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hasilnya, pada tahun 2023, Kabupaten Batanghari mendapat penambahan formasi guru PPPK sebanyak 468 orang.

"Untuk penambahan kuota PPPK itu benar adanya, kita sudah mengajukan formasi ke Kementerian Pendidikan, dan ke Badan Kepegawaian Negara. Kemarin antara BKPSDM dan PDK sudah mengirim formasi tersebut sebanyak 468 khusus untuk guru," kata Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas PDK Kabupaten Batanghari, Hasan Ashari, Senin (14/8/23).

"Kalau memang ada peluang, Pak Bupati juga berharap dari 468 itu kalau ada peluang untuk nambah, Pak Bupati siap untuk nambah," sambung Hasan.

Lanjut hasan, guru PPPK ini akan mengisi  formasi jenjang TK, SD dan juga SMP.

"Itu untuk semua kategori ya, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran," ujarnya

Hasan juga mengatakan, Dinas PDK Kabupaten Batanghari menargetkan semua guru honorer di daerah itu pada tahun 2024 sudah lolos PPPK semua.

"Perencanaan kita di 2024 tidak ada lagi tenaga honor di tingkat sekolah, karena pendidikan ini beda dengan yang lain, karena setiap tahunnya minimal ada 100 ASN kita yang pensiun," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah guru PPPK yang sudah lolos dan sudah dilantik berjumlah 673 orang, dari formasi yang diajukan pada tahun 2022 sebanyak 950 orang.

Reporter: Juniko

Inspektorat Batanghari Teken Fakta Integritas Pengamanan Proyek Strategis

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dihadiri Inspektur Daerah, Muhammad Rokim melakukan penandatangan fakta integritas kegiatan pengamanan proyek strategis (PPS), Senin (14/8/23).

Penandatangan itu dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Batanghari, turut hadir Kajari Batanghari Muhammad Zubair, Asisten II pada sekretariat daerah Batanghari, Kepala Dinas PDK, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Sekretaris Dinas Kesehatan dilingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari.

“Melalui penandatangan fakta integritas ini, para pihak yang terlibat diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Rokim.

Tak hanya itu, Rokim juga berharap penandatangan ini dapat menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, memperlancar pelaksanaan tugas pekerjaan yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Dengan demikian hasil pekerjaan proyek strategis daerah dapat tepat mutu, waktu dan kualitas,” ucapnya.

Mitos Petahana Selalu Kalah, Mampukah MFA Cetak Sejarah Baru?

BATANGHARI, TIGASISI.NET -  Kabupaten Batanghari adalah 1 dari 415 kabupaten yang akan menggelar hajatan pemilihan bupati tahun 2024 mendatang.

Isu yang menarik menjelang  gelaran Pilkada Batanghari, adalah  mitos soal bupati berstatus petahana, yang  selalu "keok" saat bertarung di periode kedua.

Menarik memang, karena dalam sejarah Pilkada Langsung sejak tahun 2005, memang tidak ada petahana yang menikmati "kursi empuk" Bupati Batanghari selama 2 periode berturut-turut.

Meski begitu,   pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah punya pandangan lain soal mitos  "Kutukan Petahana" di Pilkada Batanghari. Menurutnya   fenomena politik  itu bisa saja dipatahkan oleh Muhammad Fadhil Arief (MFA), Bupati Batanghari saat ini.

Kata Arfa'i, MFA mungkin saja bisa terpilih untuk periode kedua, jika  melakukan dua langkah berikut.

Yang pertama, jelas Arfa'i, MFA  harus memastikan elite-elite politik di Batanghari tetap konsisten mendukungnya hingga  pilkada 2024 mendatang.

"Kata kunci apakah Fadhil bisa memecahkan atau mematahkan sejarah Bupati Batanghari 2 periode berturut-turut adalah tergantung pada 2 aspek, pertama, aspek kemampuan Fadhil dalam mengakomodir elite-elite politik Kabupaten Batanghari," kata Arfa'i saat dikonfirmasi belum lama ini.

"Pada aspek pertama di wujudkan dengan cara elite politik yang berpengaruh selama ini mampu berdiri dalam barisan Fadhil. Tentunya dalam sisa masa jabatannya, mulailah memfokuskan pada strategi ini melalui pemenuhan kepentingan-kepentingan yang elite politik itu butuhkan," imbuhnya.

Lalu pada aspek yang kedua, Fadhil harus mampu menunjukkan kinerjanya selama menjabat, yakni melalui program-programnya yang langsung menyentuh ke masyarakat.

"Rakyat di bawah itu tidak melihat apakah pemerintah memiliki uang atau tidak, yang dilihatnya adalah apa yang dibangun dan dirasakan oleh rakyat di setiap desa tempat mereka tinggal. Pada konteks ini khususnya adalah wilayah yang selama ini rakyatnya telah merasakan kerja nyata dari bupati-bupati sebelumnya," katanya.

"Misalnya Bathin XXIV tentu ada alhamarhum Fattah, daerah Maro Sebo Ulu dan Mersam ada Syahirsah, termasuk juga daerah kota Muarabulian yang merupakan basis massa yang merasakan langsung sentuhan bupati-bupati sebelumnya," papar Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Jurusan Hukum Tata Negara itu.

Lelaki berkacamata itu juga menyebutkan, popularitas Fadhil tidak cukup hanya di tampakkan di media sosial dan poster-poster yang di pajang di wilayah Kabupaten Batanghari itu.

"Artinya jika 2 aspek yang saya sebutkan itu mampu dilakukan seorang Fadhil, maka peluangnya untuk menang itu ada. Dasar pikirannya adalah secara dinamika politik Batanghari saat ini lawan Fadhil itu sudah bisa dibaca tidak jauh dari nama Hafiz Fattah anak mantan bupati sebelumnya. Hal inilah memudahkan Fadhil untuk menentukan strategi pemenangannya," tutup Arfa'i.

Reporter: Juniko