Meriah, Anwar Sadat Lepas Peserta Festival Arakan Sahur

TIGASISI.NET, TANJAB BARAT - Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, membuka Festival Arakan Sahur di Kota Kuala Tungkal.

Festival arakan sahur minggu ke-tiga kali ini masih dengan rute yang sama yaitu melewati Jalan Sriwijaya, menuju ke Jalan Patunas, lalu ke Jalan Siswa, dan finish di simpang Islamic Kuala Tungkal. 

Peserta amelewati tiga titik check point sepanjang rute tersebut, diantaranya di Simpang Wisno, Simpang Siswa, dan terakhir Simpang Islamic Center.

"Pada minggu ke-tiga ini para peserta berlomba-lomba dan selalu ada yang baru tiap minggunya dalam memberikan penampilan kreasi musik, tabuhan gendang, hingga memperindah maket-maket mereka,  Kita patut mengapresiasi kreativitas para peserta," tuturnya.

"Semoga pada minggu ke-empat hingga malam takbiran tiba, para peserta bisa tetap konsisten dan dapat mengembangkan dan meningkatkan kreativitasnya sehingga tradisi arakan sahur ini tidak hanya menjadi kebanggaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tetapi sampai ke Provinsi, Nasional bahkan jika bisa sampai keluar negeri," tambahnya.

Pewarta: Rahmad

Pinto Desak Al Haris Bersikap Tegas Soal Batu Bara

TIGASISI.NET, JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara minta Gubernur Jambi u berani mengambil sikap dalam menegakkan aturan terkait  angkutan batu bara di Provinsi Jambi.

Pinto menilai, seharusnya pemerintah provinsi malu lantaran diundang ke DPR RI  untuk membahas persoalan angkutan batu bara yang tidak kunjung selesai. 

"Harapan kita tentunya ini kan harus lihat kepentingan, kepentingan mana yang lebih banyak, kalau masyarakat yang dekat tambang maunya terus tidak ditutup, masyarakat yang punya angkutan batu bara maunya terus," ungkapnya.

"Tapi orang yang di rugikan jauh lebih banyak karena melalui jalan nasional,oleh karena itu pak gubernur harus berani, karena kita malu jambi jadi sorotan terus," imbuh Pinto.

Lebih lanjut disampaikan oleh Pinto Jayanegara bahwa Gubernur harus fokus menyelesaikan jalan khusus dan jalan alternatif dengan menggunakan sungai. Penggunaan jalus sungai batanghari diharapkan oleh Pinto Jayanegara untuk lebih difokuskan.

"Fokuskan lah jalan alternatif yaitu sungai, Sungai Batanghari juga layak untuk di seriuskan di jadikan jalan angkutan batu bara," pungkasnya.

Pewarta: Randika

Tegas, Edi Minta Seluruh Anggota DPRD Laporkan Kekayaan

TIGASISI.NET, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengingatkan dan mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelengga Negara (LHKPN).

“Saya ingatkan  kepada seluruh anggota DPRD  Provinsi Jambi yang belum melaporkan LHKPN, karena mohon maaf itu sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh rakyat jambi, harusnya kita terlebih dahulu yang melaporkan,” tegas Edi.

Edi Purwanto juga ingatkan jajarannya untuk tidak pamer kekayaan,   anggota DPRD harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk hidup sederhana. Sikap ini merupakan upaya menjaga marwah DPRD Provinsi Jambi.

“Saya tadi dalam rapat juga mengingatkan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan budaya hidup mewah, budaya hidup hedon, karena hari ini pejabat publik akan menjadi sorotan masyarakat,” tegasnya.

“Saya mengajak seluruh anggota berbuatlah bagaimana seyogianya masyarakat, sebagai tauladan masyarakat karena kita  wakilnya masyarakat,”  pungkasnya.

Pewarta: Randika

Edi Desak Kementerian ESDM Jelaskan Teknis Pertambangan Rakyat

TIGASISI.NET,  JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta Kementerian ESDM  menjabarkan teknis pelaksanaan  Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini disinggung oleh Edi Purwanto dalam kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Swiss-Belhotel Jambi, Rabu (5/4).

Pernyataan ini disampaikan oleh Edi Purwanto dihadapan Nelyanti Siregar, Koordinator Penyiapan Program Mineral dan Batu Bara yang turut hadir dalam kesempatan ini.

 Edi Purwanto menilai bahwa penjabaran terkait dengan WPR ini penting sehingga menjadi acuan pelaksanaan di daerah.

"Memang sudah dibatur dalam ESDM. Tetapi rencana detailnya perlu juga untuk di jabarkan, termasuk wikayah mana yang sudah behasil melaksanakan WPR. Ini juga harus jadi contoh bagi kami sehingga bisa di selesaikan secara bersama," tegasnya.

Tidak hanya itu, Edi Purwanto juga mempertanyakan kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah pusat terkait dengan teknologi lain dalam pelaksanaan WPR ini. 

"Termasuk mungkin kalau ada intervensi teknologi inj juga penting bagi kami sehingga alam lingkungan kami juga tetap terjaga dengan baik. Saya kira itu juga harus di pikirkan terkait dengan WPR ini," pungkasnya.

Pewarta: Randika

DPRD Provinsi Jambi Sahkan Perda RTRW

TIGASISI.NET, JAMBI - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi disahkan oleh DPRD Provinsi Jambi menjadi Perda. Hal ini setelah seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menyampaikan pandangan fraksi nya masing-masing terhadap Ranperda tersebut dan kemudian di setujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi, Kamis malam (6/4).

Pengesahan Ranperda ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto didamping oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza, Pinto Jaya Negara, dan Burhanudin Mahir. Pada kesempatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani dan sejumlah OPD di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi.

"Apakah Ranperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tahun 2023-2043 yang telah di bahas pansus tiga dan telah kita dengar pandangan fraksi terhadap Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jambi dapat disetujui?," tanya Edi kepada forum.

Pada kesempatan ini, seluruh forum menyetujui agar Ranperda tersebut untuk di setujui menjadi Perda. Atas kesepakatan bersama, Edi Purwanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua rekan-rekan dewan.

"Terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota dewan yang telah menyetujui Ranperda RT RW Provinsi Jambi tahun 2023-2043 tersebut," pungkasnya.

Pada kesempatan ini turut dilakukan penandatanganan pengesahan antara Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini dilakukan oleh Wagub Jambi, Abdullah Sani di susul Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Pewarta: Randika

Soal Angkutan Batu Bara, Edi Purwanto: Tiga Kementerian Harus Selesaikan Dulu Aturannya

TIGASISI.NET, JAMBI - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta tiga kementerian terkait, segera membuat aturan yang jelas perihal tata cara pengangkutan batu bara di Provinsi Jambi.

"Tiga Kementerian yaitu, PU, Perhubungan, dan ESDM punya aturan main masing-masing. Menurut kami lintas kementerian itu diselesaikan dulu. Jadi tidak lagi beban kami, sehingga ada solusi permanen terkait batu bara," ungkap Edi saat acara Musrenbang RKPD, Rabu (05/04).

Edi Purwanto menyebut bahwa persoalan angkutan batu bara saat ini tidak bisa lagi dianggap sebagai permasalahan remeh, namun  sudah sangat serius.

"Karena kalau tidak, yang sengsara itu masyarakat, maka persoalan angkutan batu bara ini persoalan serius, rakyat juga sudah banyak resah terkait dengan batu bara ini," katanya.

Pewarta: Randika

Fraksi PDIP Sebut Program Dumisake Tak Jelas, Wartono: Hanya Slogan

TIGASISI.NET,  JAMBI - Program Dua Miliar Satu Kecamatan yang dicanangkan  Gubernur Jambi,  disebut oleh Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi bukan program, melainkan hanya slogan. 

Hal ini disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan Provinsi Jambi melalui juru bicara Fraksi, Wartono Triyan Kusumo, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat sore (31/3) dengan agenda Pandangan Fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jambi tahun 2022.

"Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa gagasan yang mulia ini kami bisa katakan belum jelas,  Ketidakjelasan itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan dampaknya kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Wartono,  Gubernur Jambi tidak punya prioritas, Bahkan Fraksi PDI Perjuangan kata Wartono menilai dari awal pemerintahan Gubernur tidak fokus pada Penganggaran Dumisake, tetapi justru 

menganggarkan program multiyears yang mencapai Rp1,2 triliun rupiah.

"Sehingga mengakibatkan ruang fisikal untuk tahun selanjutnya menjadi berkurang. Fraksi Kami juga menilai, desain awal Dumisake ini sudah 

bermasalah karena Dumisake ternyata hanya sebagai slogan bukan sebagai 

program," pungkasnya.

Pewarta: Randika

Pinto Minta Gubernur Libatkan DPRD Soal Polemik Angkutan Bara

 

TIGASISI.NET , JAMBI - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara meminta Gubernur Jambi tidak sendirian  dalam penyelesaian polemik angkutan batu bara. 

Pinto menilai Oemprov Jambi  selama ini enggan mengajak DPRD untuk diskusi bersama dalam mencari solusi permasalahan angkutan batu bara.

Pinto Jayanegara menyebut bahwa seharusnya ada diskusi bersama DPRD Provinsi Jambi, karena DPRD sendiri merupakan perwakilan rakyat. Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan tentu akan memikirkan pada keputusan untuk masyarakat.

"Tidak bisa pak gubernur ini sendiri terus berjuang, misalnya di Jakarta kemarin pada saat pak gubernur di panggil komisi 5, Andaikan kalau bisa sempat diskusi dulu dengan kita DPRD tentu kita bisa memberikan masukan-masukan pada saat rapat tersebut," sebutnya.

"Saya mengharapkan pak Gubernur tidak lagi one man show, ini harus bersama, yang punya wewenang itu ya gubernur dan pusat. Gubernur bisa saja menyetop, tapi yang paling berwenang ini Kementerian ESDM ," imbuhnya.

Di sisi lain, Pinto Jayanegara sepakat  bahwa pemerintah harus menegakkan aturan yang ada. Dimana  Jalan nasional tidak boleh digunakan untuk angkutan batu bara.

"Yang jelas undang jalan nasional tidak boleh di pakai untuk angkutan batu bara, Undang-undang harus kita tegakkan," pungkasnya.

Pewarta: Randika

Fraksi PAN Semprot Dinkes Provinsi Jambi, Tak Data Kasus TBC

TIGASISI.NET, JAMBI - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jambi menuding Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tidak serius menangani persoalan penyakit menular.

Juru Bicara Fraksi PAN, Rusli Kamal Siregar mengungkapkan, selama tahun 2022 capaian pendataan penyakit TBC yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi   realisasinya  nol persen, alias  tidak sama sekali di lakukan.

"Realisasi kinerjanya nol persen, begitu juga dengan penyakit-penyakit lain

menular lainnya. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat hal ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Jambi," sesalnya.

Tidak Dinas Kesehatan,  RSUD Raden Mattaher turut disemprot dewan. "Karena RSUD ini merupakan rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Jambi, baik dari segi pelayanan, pengelolaan prasarana dan sarana,  kita tidak mau lagi mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan dan fasilitas yang ada dirumah sakit ini," tegasnya.

Rusli Kamal Siregar menyinggung masih adanya program dengan realisasi nihil, padahal  program tersebut sudah dianggrakan. 

"Kedepan kami meminta kepada Gubernur agar menekankan lebih maksimal lagi akan pentingnya sinkronisasi antara program dengan anggaran disetiap OPD yang berbasis profesional dan kinerja,  sehingga tenjadinya balance antara pengelolaan program dan dana, dengan tujuan yang dicapai," pungkasnya.

Pewarta: Randika

LKPJ Gubenur Jambi, Fraksi PKB Soroti Kinerja Disdik dan Dinkes

 

TIGASISI.NET, JAMBI - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi  saat Rapat Paripurna DPRD Jambi dengan agenda pandangan fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jambi, beberapa waktu lalu.

Juru bicara Fraksi PKB, Abdul Hamid mengutarakan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Provinsi Jambi Urusan Pendidikan pada Tahun 2022 menunjukan kinerja yang baik. Namun demikian masih ada persoalan yang harus diselesaikan.

"Sesungguhnya masih ada PR yang belum terealisasi dan terselesaikan, diantaranya soal tenaga pendidik, pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik, kekurangan Pendidik pada tingkat SMA dan SMK Negeri sesuai dengan skillnya, atau dikarenakan pensiun, dan masalah lainnya," papar Hamid.

Fraksi PKB kata Abdul Hamid, meminta agar Dinas Pendidikan lebih bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan pendidikan dan memperbaiki  sistem pendidikan di Provinsi Jambi agar lebih baik.

Kemudian bidang kesehatan, Fraksi PKB meminta manajemen RSUD Raden Mattaher  dapat memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat miskin, yang sangat memerlukan pertolongan. 

"Karena masih banyaknya keluhan atas kualitas layanan RSUD yang semestinya menjadi perhatian kita bersama," pungkasnya.

Pewarta: Randika