Masuki Tahun Politik, Fadhil: Tidak Ada Bersih-bersih Pejabat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menegaskan, dirinya tidak akan melakukan bersih-bersih pejabat dalam memasuki tahun politik ini.

Diketahui, ada beberapa anak buah Bupati Batanghari yang namanya ikut terseret dalam temuan LHP BPK pada LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 lalu.

"Oh enggak lah, pembinaan itu kan banyak prosesnya," ujarnya singkat saat diwawancarai, Selasa (1/8/23)

Fadhil menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan bersih-bersih pejabat, sesuai dengan kategori kesalahan yang dibuat.

"Jadi tugas Bupati itu pertama mengangkat pegawai, kedua memberikan peningkatan kompetensi pegawai, kemudian kalau ada yang salah ditegur dan dibina, kemudian kalau salah lagi ya di mutasikan, kalau salah lagi didemosikan, kalau salah lagi diberhentikan," tukas ayah empat anak itu.

"Jangan khawatir, semuanya dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Lelaki karib disapa Bang Fadhil ini juga menegaskan, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi, semua pejabat yang dianggap bermasalah sudah menerima sanksi dari tim Baperjakat Kabupaten Batanghari.

"Sudah ya, sudah semua, semuanya sudah disanksi," terangnya.

Ketua DPW PPP itu menjelaskan, pihaknya sudah memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kinerja dan kedisiplinan ASN.

"Sanksi itu kan ada tingkatannya, semuanya sudah disanksi. Kalau dia baru pertama kali melakukan diberikan teguran lisan, dua kali diberikan teguran lisan tertulis, jadi ada namanya komite disipilin dan komite etik," katanya.

Reporter: Juniko

DPRD Pertanyakan Status Tim Dokter Tangguh: Honor atau PPPK?

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memberi kepastian terhadap status Tim Dokter Tangguh. Hal ini membuat dewan dari fraksi Gerindra Aminuddin naik pitam.

Anak buah Prabowo Subianto itu menganggap, pemerintah belum bisa menjamin nasib Tim Dokter Tangguh kedepannya, yang merupakan mesin penggerak visi dan misi  Fadhil-Bakhtiar itu.

"Ada keluhan dari tim Dokter Tangguh ini bagaimana nasib mereka kedepan, statusnya ini apa sebenarnya? Regulasinya seperti apa?" Tanya Aminuddin, saat menggelar hearing bersama Dinkes, Bakeuda, RSUD Hamba dan Dinas Sosial, Selasa (1/8/23).

Politisi berambut putih itu meminta pemerintah daerah segera memastikan status 24 orang Tim Dokter Tangguh hasil rekrutan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari itu.

"Dengar-dengar cerita nanti ada pembukaan untuk honor PPPK, nah untuk ikut tes PPPK itu mereka tidak bisa, karena tidak jelas statusnya, apakah mereka ini Honda (Honor Daerah) atau tidak, nah ini harus cepat dicarikan jalan keluarnya, jangan sampai teraniaya mereka itu," tegasnya.

Sementara itu, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Batanghari, Sarmi Fitri, tak menampik bahwa Tim Dokter Tangguh belum memiliki kepastian status jabatan.

Ia menjelaskan, Tim Dokter Tangguh tersebut belum masuk kedalam data tenaga kesehatan (nakes) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

"Kami ada aplikasi SISDMK yang mendata nakes. Siapa saja yang masuk dalam SISDMK? Bagaimana perlakuannya dengan Dokter Tangguh? Dokter Tangguh ini bukan miliknya Fasyankes, karena dia membawahi kecamatan," ungkap Fitri.

Mendangar jawaban dari Dinkes, sontak membuat pimpinan rapat, Sirojuddin kaget. Politisi Golkar itu sangat menyayangkan sikap pemerintah yang kurang perhatian kepada Dokter Tangguh yang menurutnya sudah mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Nah inilah yang kami wanti-wanti, regulasinya kan kita yang bentuk Dokter Tangguh ini, kan tidak ada di kabupaten lain, di Kemenkes juga tidak ada, seharusnya jangan dibiarkan seperti itu, mohon maaf kalau ganti Bupati kemudian program Dokter Tangguh ini hilang mau di kemanakan anak-anak kita ini," ungkap Siroj dengan muka kecewa.

"Kami tidak mengajarkan Buaya berenang tidak, kalian lebih memahami masalah ini, karena ada 8 Dokter, 8 Perawat dan 8 Sopir yang pontang-panting, Dokter Tangguh ini visi-misi Bupati, mereka ini kan sudah mengabdi," terangnya.

Menyikapi pernyataan dari Sirojuddin, Fitri menyebutkan bakal menempatkan Dokter Tangguh ini di masing-masing puskesmas pada 8 kecamatan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa kedepannya di 2024, kita akan masukkan Dokter Tangguh ini sebagai nakes dari puskesmas yang di beri tugas tambahan, jadi mereka ini bisa terdata di SISDMK dengan tugas tambahan nakes tangguhnya Batanghari," jelas Fitri.

"Nah baiklah, kami tunggu itu ya? Jangan cuma ngomong disini aja, disini juga ada Kepala Bakeuda yang menyaksikan," pungkas Sirojuddin.

Pewarta: Juniko

Pemkab Batanghari Pasang Target Pendapatan Rp 1,6 Triliun di Tahun 2024

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari pasang target tinggi terhadap anggaran  pendapatan daerah secara umum di tahun 2024 mendatang. Tak tanggung-tanggung, Bupati Batanghari mematok angka Rp 1,6 Triliun.

Target pendapatan tersebut   meningkat sebesar Rp 212 Miliar, jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka total Rp 1,4 Triliun.

"Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah, plafon anggaran sementara pendapatan daerah tahun anggaran 2024 yang kami ajukan sebesar Rp 1.652.165.412.758," kata Fadhil Arief menjelaskan dalam rapat paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS TA 2024, Selasa (1/8/23).

Target pendapatan itu dijelaskan Fadhil meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

"Untuk PAD sebesar Rp 166 Miliar, Pendapatan Transfer Rp 1,48 Triliun, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp 3 Miliar," jelasnya.

Target pendapatan tersebut diyakini Fadhil dengan berbagai alasan, ia meyakini Pemkab Batanghari mampu mencapai angka yang di sepakati.

"Untuk peningkatan pendapatan dari transfer dana pusat ke daerah, kita sudah update basis data Kabupaten Batanghari sehingga nanti DAU (Dana Alokasi Umum) kita bisa bertambah, kemudian DBH (Dana Bagi Hasil) kita bisa bertambah dan DAK (Dana Alokasi Khusus) kita juga bisa bertambah, dan perkembangannya dari tahun ke tahun sudah bagus, terus meningkat terhadap TKDD Kabupaten Batanghari," paparnya.

Sedangkan untuk pengoptimalan PAD, kata Fadhil, pihaknya akan melibatkan para ASN di Batanghari sebagai objek percontohan bagi masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak.

"Untuk mewujudkan PAD yang lebih tangguh, dengan mendorongnya kesadaran kolektif yang dimulai dari aparatur pemerintahan sebagai teladan yang meluas bagi masyarakat secara masif, mulai dari Kepala Desa, Lurah, pejabat OPD, DPRD untuk patuh membayar pajak daerah," tandasnya.

Pewarta: Juniko

Foto: Diskominfo Batanghari

Pasca Temuan BPK, Pengamat: Waktunya MFA Bersih-bersih Pejabat, Jangan Asal Ikut Kata Bupati

BATANGHARI, TIGASISI.NET -   Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief (MFA) harus segera mengevaluasi kinerja bawahannya,  pasca keluarnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), terhadap Laporan Keuangan Pemkab Batanghari Tahun 2022.

Pendapat ini disampaikan oleh Pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah, kepada tigasisi.net, Senin (31/07/2023). Kata Arfa'i, saat ini adalah waktu yang tepat bagi MFA untuk melakukan upaya "bersih-bersih" terhadap anak buahnya yang berkinerja buruk.

Dosen dari Fakultas Hukum Unja itu menilai temuan  BPK yang menyeret sejumlah nama pejabat Batanghari sedikit banyak akan berimbas pada persepsi publik terhadap pemerintahan MFA.

"Adanya temuan itu menunjukkan tata kelola pemerintahan yang kurang baik,  yang harus dilakukan bupati adalah mengevaluasi pejabatnya dengan tolok ukur manajemen kinerja dan integritas terukur, bukan hanya  integritas asal ikut kata bupati," ungkap Arfa'i, Senin (31/7/23).

Kata Arfa'i, nama-nama pejabat yang terseret dalam temuan BPK, akan menjadi "batu sandungan" bagi langkah politik MFA di masa yang akan datang.

"Ini akan merusak citra dan bisa menjadi catatan hitam MFA sebagai  Bupati, mengingat Bupati memiliki tanggungjawab politik dan juga moral," ungkapnya.

Arfa'i menyebutkan, saat ini adalah momen yang tepat jika MFA  ingin melakukan perombakan pejabat, mengingat masa jabatannya akan berakhir tahun depan. Apa lagi  waktu 2,5 tahun yang telah berlalu, dirasa cukup untuk menilai kinerja anak buahnya.

"Yang harus dilakukan saat ini adalah memperkuat penyamaan persepsi antara pejabat dengan bupati, dengan berorientasi pada tercapainya program dan menjaga nama baik MFA dalam tahun politik ini," jelasnya.

Lanjut Arfa'i,  sebagai bupati MFA  tidak perlu mengedepankan ego untuk memaksakan programnya terealisasi sempurna tanpa adanya kajian-kajian terlebih dahulu.

"Kemudian yang mesti dilakukan Bupati adalah, tidak memaksakan program tanpa ada perencanaan yang konprehensif dan matang," pungkasnya.

Reporter: Juniko

Inspektur Hadiri Rakor dengan BPKP Jambi Soal Penetapan Besaran Belanja Honorarium di Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektur daerah pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Rokim menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Jambi guna membahas besaran belanja honorarium di Pemerintahan Kabupaten Batanghari, Rabu (26/7/23).

Diketahui, belanja honorarium tahun anggaran 2022 pada pemkab Batanghari menjadi temuan BPK Perwakilan Jambi. Berdasarkan hasil audit dari BPK, belanja honorarium pemkab Batanghari melebihi dari batas belanja yang ditetapkan pemerintah pusat.

Inspektur Rokim mengatakan rakor ini merupakan tindaklaknjut tentang besaran belanja honorarium tahun 2023 yang mengacu pada Perpes No 33 tahun 2020.

“Ya ini sebagai bentuk ikhtiar kita ya, bagaimana di pemeriksaan berikutnya belanja honorarium di Batanghari tidak terjadi temuan lagi,” kata Rokim.

Rokim menyebutkan, pemerintah 

Kabupaten Batanghari terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Untuk diketahui, turut hadir dalam rakor itu Kepala BKPSDM, Mula P Rambe, Kabag Hukum pada Sekretariat Daerah, Syafri dan tamu undangan lainnya.

Reporter: Juniko

Inspektorat Batanghari Bekali Guru PAUD Tentang Pengelolaan Dana BOS yang Sehat

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Kabupaten Batanghari menggelar peningkatan kapasitas seluruh tenaga guru PAUD Negeri yang ada di daerah tersebut tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan akuntabel.

Kegiatan tersebut digelar di Ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari, Rabu (19/7/23). Inspektur pada Inspektorat Batanghari, Rokim yang menjadi pemateri dalam acara itu.

Rokim menyebutkan, pembekalan ini digelar dengan tujuan agar guru PAUD di Batanghari paham dengan mekanisme penggunaan dana BOS.

“ya wajib kita bekali guru-guru PAUD kita bagaimana cara mengelola dana BOS yang benar dan sesuai aturan yang berlaku,” kata Rokim.

Mantan Sekretaris Dinas PDK Batanghari ini berharap, guru PAUD di Batanghari lebih sehat dalam mengatur pengelolaan dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah.

“Kalau diberikan pemahaman tentunya guru paud ini lebih paham mau digunakan untuk apa uang tersebut, tentunya lebih mengedepankan azas manfaatnya dan tidak terjadi temuan dalam pelaporan,” tuturnya.

Reporter: Juniko

Tekan Praktik Pungli, Inspektorat Batanghari Gelar Rapat Koordinasi Bersama Tim Saber Pungli

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Daerah pada pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar rapat koordinasi bersama tim sapu bersih pungutan liar (Saber pungli) di daerah tersebut, Selasa (18/7/23).

Tampak hadir Kepala Seksi Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Batanghari, Aulia Rahman, Waka Polres, Kabag Hukum, Kasat Pol PP dan beberapa tamu undangan lainnya.

Inspektur daerah Batanghari, Muhammad Rokim mengatakan rapat ini digelar sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menekan praktik pungli yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari.

Kata Rokim, tim saber pungli di Batanghari akan lebih mengedepankan pencegahan terjadinya pungli ketimbang melakukan penindakan.

“Kita akan fokus pada upaya-upaya preventif atau pencegahan pungli,” ungkap Rokim.

Rokim mengimbuhkan, selain upaya preventif yang dilakukan, tim juga akan melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat tentang bahayanya pungli.

“Nanti akan kita lakukan sosialisasi ke desa-desa maupun kelurahan agar masyarakat lebih paham apa itu pungli dan apa saja yang termasuk dalam kategori pungli,” tutupnya.

Reporter: Juniko

Percepat Administrasi Kependudukan, Dukcapil Batanghari Genjot GISA

BATANGHARI, TIGASISI.NET  - Dalam upaya mempercepat administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Dukcapil terus berupaya menggenjot program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA).

Adapun GISA dilaksanakan dengan 4 program, antara lain:

- Program sadar kepemilikan dokumen kependudukan.

- Program sadar pemutakhiran data penduduk.

- Program sadar pemanfaatan data kependudukan.

- Program sadar melayani administrasi kependudukan

Di Kabupaten Batanghari sendiri, Pemerintah setempat telah mengoptimalisasikan Program GISA disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diruang kerjanya (Rabu 12/07/2023).

"Pada data Per Desember 2022 Jumlah wajib KTP di Batang Hari yaitu 223.161 jiwa dengan jumlah yang telah melakukan perekaman sebanyak 201.399 jiwa, jadi kita masih punya 21.762 jiwa lagi yang harus dilakukan perekaman KTP elektronik, Per Juni 2023 saat ini dengan melakukan program jemput bola kedesa jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik meningkat menjadi 205.005 jiwa bertambah sebesar 3.606 jiwa," papar Replizer