BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menegaskan, dirinya tidak akan melakukan bersih-bersih pejabat dalam memasuki tahun politik ini.
Diketahui, ada beberapa anak buah Bupati Batanghari yang namanya ikut terseret dalam temuan LHP BPK pada LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 lalu.
"Oh enggak lah, pembinaan itu kan banyak prosesnya," ujarnya singkat saat diwawancarai, Selasa (1/8/23)
Fadhil menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan bersih-bersih pejabat, sesuai dengan kategori kesalahan yang dibuat.
"Jadi tugas Bupati itu pertama mengangkat pegawai, kedua memberikan peningkatan kompetensi pegawai, kemudian kalau ada yang salah ditegur dan dibina, kemudian kalau salah lagi ya di mutasikan, kalau salah lagi didemosikan, kalau salah lagi diberhentikan," tukas ayah empat anak itu.
"Jangan khawatir, semuanya dipertanggungjawabkan," sambungnya.
Lelaki karib disapa Bang Fadhil ini juga menegaskan, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi, semua pejabat yang dianggap bermasalah sudah menerima sanksi dari tim Baperjakat Kabupaten Batanghari.
"Sudah ya, sudah semua, semuanya sudah disanksi," terangnya.
Ketua DPW PPP itu menjelaskan, pihaknya sudah memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kinerja dan kedisiplinan ASN.
"Sanksi itu kan ada tingkatannya, semuanya sudah disanksi. Kalau dia baru pertama kali melakukan diberikan teguran lisan, dua kali diberikan teguran lisan tertulis, jadi ada namanya komite disipilin dan komite etik," katanya.
Reporter: Juniko