Wako Ahmadi Pimpin Rakor Pecepatan Penanganan Stunting

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET - Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) gelar rembuk dan rakor Forum Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Sungai Penuh,Selasa (27/6)

Rakor yang berlangsung di aula kantor Walikota Sungai Penuh dipimpin langsung oleh Walikota Drs. Ahmadi Zubir, MM bersama Wakil Walikota Sungai Penuh Dr. Alvia Santoni, SE, MM yang juga Ketua TPPS,jajaran TPPS Provinsi Jambi , turut di hadiri Forkopimda, Kepala SKPD terkait, Camat ,Lurah, Kepala puskesmas dalam lingkup Kota Sungai Penuh. 

Wako Ahmadi dalam arahannya meminta penguatan koordinasi dan sinergitas semua stake holder terkait.  " Kita harus benar-benar sangat serius untuk menangani stunting di Kota Sungai Penuh, kita targetkan di tahun 2024 penurunan sebesar 14 % dapat tercapai," ujar Wako Ahmadi

Dalam Rakor ini, semua unsur-unsur terkait penanganan stunting di Kota Sungai Penuh menandatangani  komitmen bersama intervensi penurunan stunting.

Lebih lanjut Wako Ahmadi menegaskan kepada seluruh Kepala Puskesmas dalam Kota Sungai Penuh untuk dapat melayani masyarakat di tempat tugasnya dengan baik tampa melihat statusnya.

Pewarta: Yudi

Desa Tenam Gelar Musrenbang RPJMDes 2023-2029

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Desa Tenam Kecamatan Muarabilian, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) periode 2023-2029,  Senin, (25/06 /2023).

Ketua Tim Penyusun RPJMDes Tenam  Apriono menjelaskan, Musrenbang ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan penyusunan RPJMDes 2023-2029.

"Kegiatan ini  adalah  lanjutan pengkajian keadaan desa serta membahas kembali persoalan yang belum tuntas saat itu," papar Apriono dalam laporannya.

Tenaga Ahli Kementrian Desa PDTT Eri Junaidi yang hadir dalam acara itu menegaskan, meski merupakan penjabaran atas visi dan misi kades terpilih,  RPJMDes harus selaras dengan RPJM Daerah hingga RPJM Nasional.

"RPJMDes ini merupakan terjemahan dari Visi Misi Kepala Desa terpilih, dan harus selaras dengan RPJM Daerah hingga RPJMN," Ujar Eri Junaidi. 

Sementara  itu, Kepala Desa Tenam, Yakub menyebutkan, RPJMDes   merupakan dokumen yang sangat penting, karena  menjadi acuan dalam mewujudkan visi dan misi selama periode kepemimpinannya kelak.

"Saya berharap RPJMDes  ini mampu menjawab dan menjadi solusi untuk desa Tenam kedepannya, sehingga visi misi saya dapat terwujud"," Tutup Ya'kub.

Pewarta: Mahfud

Soal Potongan 4% TPP, Tesar: Duit itu Tidak Masuk ke Kantong Bupati Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batanghari, Tesar Arlin akhirnya buka suara soal temuan BPK RI tentang pemotongan 4 persen TPP ASN tahun 2022 lalu.

Hal tersebut di sampaikan Tesar saat mengikuti rapat banggar bersama DPRD dan TAPD Pemkab Batanghari, Senin (26/6/23), dimana rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, dan Wakil Ketua II Ilhamudin.

Dalam keterangannya, Kepala Bakeuda itu memastikan, uang potongan  TPP ASN  yang menjadi temuan BPK (Rp 1,8 miliar) murni disetorkan ke rekening BPJS dan tidak pernah masuk dalam kantong pribadi.

Pernyataan itu disampaikan Tesar karena ia menangkap adanya isu liar yang mengatakan uang tersebut tidak dibayarkan ke BPJS melainkan masuk ke kantong pribadinya maupun kantong Bupati Batanghari.

"Bahwa uang yang kami potong Rp 1,8 miliar itu sudah kami setor dan sesuai pengajuan OPD masuk ke BPJS, kalau ada yang mengatakan uang itu masuk ke kantong Tesar, kantong Sekda, maupun kantong Pak Bupati, itu tidak ada, Saya yakinkan sampai langit ketujuh itu semua tidak ada," ungkap Tesar meyakinkan seluruh anggota dewan yang hadir.

Mantan Kepala Dinas DPPKBP3A itu menjelaskan,  terdapat perbedaan pemahaman antara Pemerintah Batanghari dan BPK RI.Hal ini menurut Tesar menjadi penyebab potongan TPP ASN di Batanghari sampai menjadi temuan  BPK Perwakilan Jambi itu.

Tesar menambahkan, potongan 4 persen dari TPP ASN sejatinya tidak mengurangi jumlah hak ASN. Karena besaran TPP yang diatur dalam Perbub 65 sudah termasuk  iuran BPJS.

"Di dalam perhitungan kertas kerja, 4 persen itu dihitung subsidi, jadi kalau 4 persen itu tidak masuk dalam potongan TPP,  itu ya kalau TPP-nya Rp 2 juta tetap Rp 2 juta, itu yang perbedaan presepsi antar tim TPP dan BPK. Pemotongan itu ada di SP2D baik itu yang 1 persen maupun 4 persen," imbuhnya.

Reporter: Juniko

Geger!! Warga Kayu Aro Gantung Diri di Jembatan

KERINCI, TIGASISI.NET - Warga Kersik Tuo dan Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci pada Sabtu (24/6/2023) malam, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria tergantung di jembatan.

Informasi yang diperoleh Tigasisi.net, jasad pria itu pertama kali ditemukan oleh warga sekira pukul 19.20 WIB. 

Andarno, salah seorang warga Kayu Aro mengatakan, jasad pria tersebut ditemukan tergantung dengan seutas tali  di jembatan yang menghubungkan Desa Kersik Tuo dan Mekar Jaya.

"Masyarakat Kersik Tuo dan Mekar Jaya baru mengetahui adanya orang tergantung di jembatan setelah magrib atau sebelum isya," katanya.

Menurut informasi, lanjut Andarno, pria yang jasadnya ditemukan tergantung di jembatan itu adalah warga Desa Mekar Jaya.

Dugaan sementara, lanjut Andarno, pria yang disebutkan berinisial N itu diduga sengaja mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di jembatan.

"Jasanya sudah dievakuasi warga bersama petugas kepolisian," tandasnya.

Kapolsek Kayu Aro, Iptu Reza Pahlevi saat dikonfirmasi juga membenarkan peristiwa tersebut.

Dikatakan Reza, korban ditemukan warga sudah tergantung di jembatan antara Desa Kersik Tuo dan Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro.

"Ya, ada yang gantung diri di jembatan, seorang laki-laki," katanya singkat.

Pewarta: Yudi

Pemkab Batanghari Komitmen Kembalikan Uang TPP ASN yang Dipotong

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen  mengembalikan  uang  potongan 4 persen  TPP ASN Batanghari (iuran BPJS), sebagaimana rekomendasi badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Pernyataan ini disampaikan oleh  Sekretaris Daerah Muhammad Azan saat dikonfimasi Tigasisi.net di ruang kerjanya, Kamis (15/6/23). Dikatakannya,  Pemkab Batanghari akan  menganggarkan pengembalian TPP ASN  sebesar Rp 1,8 miliar, melalui APBD Perubahan mendatang.

“Iya Kita anggarkan dalam APBD karena sudah salah dalam rumus pemotongan tadi, nanti Kita lihat siapa saja nama yang sudah dipotong berikut besarannya untuk sekitar 3.800 ASN di Batanghari,” jelas Azan.

Azan menegaskan uang potongan TPP ASN itu akan dikembalikan ke rekening masing-masing pegawai. “Tentu iya, sesuai datanya nanti akan di kembalikan, dengan besaran yang berbeda berdasarkan golongan di OPD masing-masing,” tegasnya.

Lebih lanjut Azan mengakui, ada kekeliruan dalam pemotongan uang iuran BPJS Kesehatan dari TPP ASN Batanghari TA  2022 lalu. "iuran BPJS itu besarannya 5 persen, dimana seharusnya pemberi upah (Pemerintah) 4 persen, dan  penerima upah (ASN) 1 persen," tutup mantan Kepala Bakeuda ini.

Reporter: Juniko

Al Haris Apresiasi Event Gebyar Sound System

JAMBI, TIGASISI.NET -  Gubernur Jambi Al Haris mengemukakan, pelaku usaha dan teknisi  sound system adalah pekerjaan mulia.

 Hal tersebut dikemukakan Gubernur saat Membuka  Gebyar Sound System yang diselenggarakan oleh Persatuan Seniman Jambi (PSJ), bertempat di Eks IKABAMA Simpang Kawat Kota Jambi, Sabtu, (17/06/2023) Sore.

Adapun Tema Gebyar Sound System "Dengan Solidaritas Seni, Kita Maju Bersama".

Dalam kesempatan itu,  Gubernur Al Haris menyambut baik dan mengapresiasi acara yang digagas oleh Persatuan Seniman Jambi (PSJ) Sound System tersebut. "Saya sangat mengapresiasi kegiatan Gebyar Sound System, sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi dan kemajuan usaha sound system, dan tentunya berkorelasi dengan meningatkan kemampuaan  yang menjadi operator sound system tersebut, karena kemajuan usaha sound system tentunya berkaitan dengan kemampuan operator untuk mengolah sound system lebih baik lagi," ucap Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, dalam suatu pengajian atau ceramah agama, kalau sound systemnya bagus apa yang disampaikan akan bisa diterima dengan jelas bagi orang banyak. "Kita memerlukan sound system yang bagus dan jelas suaranya, suatu ceramah kalau sound systemnya bagus apa yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat," kata  Gubernur Al Haris.

Menurut Gubernur Al Haris, dengan adanya Persatuan Seniman Jambi (PSJ) Sound System merupakan bentuk kebersamaan dalam membangun bisnis alat hiburan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang sedang mengadakan hajatan atau pengajian dan kegiatan lainnya. "Dalam perlombaan ini nantinya kita bagi sesuai dengan Watt dan bunyinya. Sudah jelas, makin besar watt-nya sudah jelas makin baik bunyi sound-nya, nanti kita bagi, saya inginkan diselenggarakan di depan kantor Gubernur. Untuk kedepannya kita akan merebutkan hadiah dari Gubernur, agar persertanya lebih banyak lagi dan meriah," tutur Gubernur Al Haris.

" Dengan para seniman, insan-insan kreatif serta para pemilik usaha sound system, kita mempunyai semangat hidup dengan banyaknya perlombaan seperti perlombaan burung berkicau dan perlombaan lainya yang mencari ridho Allah. Saya berharap agar seluruh seniman di Provinsi Jambi bisa eksis dan semakin maju, baik insan seni budaya tradisional maupun seni modern, serta begitu juga dengan punya usaha sound system, usahanya bisa terus semakin berkembang," sambung Gubernur Al Haris.

Editor: Randika

Pemprov Jambi Bakal Bangun Graha Ekonomi Kreatif

JAMBI, TIGASISI.NET -  Gubernur Jambi Al Haris, mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan Graha Ekonomi Kreatif dan UMKM .

"Kita sedang merancang sebuah tempat, dimana kita punya lokasi tanah STM atas kebetulan lokasi tersebut berada di sebelah Jamtos. Tempat ini akan kita rancang menjadi Graha Ekonomi Kreatif dan UMKM. Saya ingin tempat ini bisa mewadahi semua elemen ada Gekrafs, UMKM Milenial dan kelompok mak-maknya supaya bisa mengembangkan sektor ekonomi di Provinsi Jambi," ujar Al Haris.

Gubernur Al Haris mengatakan, Ekonomi kreatif merupakan proses ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa di dalamnya, yang membutuhkan gagasan dan ide kreatif serta kemampuan intelektual dalam membangunnya. "Dapat dikatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan proses perekonomian yang mengutamakan nilai kreativitas," kata Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menuturkan, besarnya potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Provinsi Jambi dengan karunia Tuhan akan kekayaan dan keragaman budaya, keindahan geografis wilayah serta sumber daya alam, perlu terus ditransformasikan menjadikan kekuatan ekonomi baru. "Oleh karena itu, diperlukan sinergisitas semua pemangku kepentingan, dalam mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan ekonomi kreatif," tutur Gubernur Al Haria.

Gubernur Al Haris mengharapkan, spirit bersama dapat mengoptimalkan self development (pengembangan diri) masyarakat dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai jembatan guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 

"Untuk itu, saya berharap agar rapat kerja DPW GEKRAFS Provinsi Jambi menghasilkan gagasan berupa road map (peta jalan) pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi," tutup Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Ketua DPW Gekrafs Provinsi Jambi Dewa Putra mengatakan, DPW Gekrafs Provinsi Jambi berkomitmen dalam memperjuangkan kepentingan para pelaku usaha komunitas-komunitas ekonomi kreatif supaya kedepannya bisa bersama-sama bergerak dan berkolaborasi menjadi pelaku ekonomi kreatif yang berdaya saing berkelanjutan.

Sementara itu juga, Ketua Umum Gekrafs Nasional Kawendra Lukistian mengatakan, potensi Ekonomi Kreatif Provinsi Jamb terbilang cukup unik dari provinsi lainnya yaitu Ekonomi Kreatif Musik, Fotografi dan Kuliner. 

Editor: Randika

Gubernur Ajak Masyarakat Tekan Penyebaran Limbah Plastik

JAMBI, TIGASISI.NET – Gubernur Jambi Al Haris, mengajak mengajak semua lapisan masyarakat  mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. 

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat menjadi Inspektur Upacara Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (19/06/2023).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, Ms.c dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni dimulai ketika Majelis Umum PBB tahun 1972 menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 

“Pada saat Konferensi Stockholm Program Lingkungan PBB (UNEP) telah mengumumkan Pantai Gading yang menjadi tuan rumah Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 dengan tema Solusi untuk Polusi Plastik (Solutions to Plastic Pollution)," ucapnya.

Dikatakan Menteri LHK, Polusi plastik adalah ancaman nyata yang berdampak pada setiap komunitas di seluruh dunia. Diproyeksikan oleh UNEP bahwa pada Tahun 2040 akan terdapat 29 juta ton plastik masuk ke ekosistem perairan.

" Melalui Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, saya menyerukan semua stakeholders, untuk bersama-sama menemukan dan memperjuangkan solusi untuk polusi plastik ini,” kata Gubernur Al Haris. 

“Saya mengajak untuk kita terus menggalakkan berbagai langkah untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam," pungkas Gubernur Al Haris. 

Editor: Randika

Gubernur Jambi Hadiri Pelantikan PAW DPRD

JAMBI, TIGASISI.NET  – Gubernur Jambi Al Haris, menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Jambi Penggantian Antara Waktu (PAW) masa jabatan 2019 – 2024, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (19/06/2023).

Sekretaris Dewan DPRD Jambi Amir Hasbi turut bertugas dalam membacakan surat keputusan No. 161.4/257/DPRD/2023 dari Menteri Dalam Negeri mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Provinsi Jambi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan partai Golkar dan partai PKS sebagai pengganti antar waktu. Kemarin diajukan oleh partainya untuk kami teruskan ke Kementrian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), saya kira ini proses pergantian biasa dalam partai politik dalam penantian. Kita anggap ini kewenangan partai politik untuk mengusulkan siapa pun. Tugas kami adalah mengajukan ke Kemendagri,” ucap Gubernur Jambi Al Haris.

Dalam surat keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.4/257/DPRD/2023 terdapat tiga nama yang di sumpah sebagai anggota DPRD Jambi Pengganti Antara Waktu (PAW), tiga nama itu adalah Supeno, A.Md dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Endang Rukmana, Lc dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Sukmawati dari Partai Golongan Karya (GOLKAR).

Pada akhir rapat paripurna, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut menyampaikan harapannya untuk tiga anggota yang telah dilantik untuk bisa menjalankan tugas mereka sesuai dengan fungsi dewan dan dapat berkerja sama dengan baik bersama Pemerintah Provinsi Jambi.

 “Alhamdulillah dilantik hari ini, mudah-mudahan sisa waktu yang ada ini setahun setengah lagi saya kira, mereka bisa lakukan dengan dewan yang ada untuk berkerja sama dengan pemerintah. Mereka bisa mengeluarkan banyak hal dari mulai pembahasan perda, kemudian pembahasan APBD dan sebagainya termasuk juga mengawasi jalannya pemerintahan dengan baik saya kira,” ucap Gubernur Jambi Al Haris.

“Nah kalau itu jalan, insya Allah sudah sepenuhnya membuktikan bahwa fungsi dewan berguna untuk pemerintah kita, itu penting sekali saya kira. Kita berharap ada sinergi luar biasa antara dewan dan pemerintah kedepan sehingga setiap anggaran bisa diawasi dengan baik, hasil kerjanya juga baik dan berguna untuk masyarakat,” pungkas Gubernur Jambi Al Haris.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi pada akhir rapat paripurna, Edi Purwanto menyampaikan ucapan selamatnya kepada tiga anggota baru yang mengambil sumpah janji hari ini dan berharap agar ketiga anggota dewan DPRD yang baru dapat melaksanakan fungsi-fungsi dewan sebagaimana mestinya serta dapat menjaga nama baik lembaga dan Pemerintah Provinsi Jambi.

“Selamat atas dilantiknya tiga anggota dewan baru, ada Sukmawati, ada mas Endang dan mas Supeno. Semoga beliau bertiga bisa melaksanakan fungsi-fungsi dewan itu, baik itu fungsi anggaran, fungsi legislasi atau peraturan daerah dan fungsi pengawasan. Dan tentu kita berkomitmen bagaimana kita menjaga nama baik lembaga yang kita hormati,” ujar Edi Purwanto. 

Editor: Randika

Diskominfo Provinsi Jambi Gelar FGD "Satu Data"

JAMBI, TIGASISI.NET  – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menggelar Forum Group Discussion (FGD) Satu Data Pemerintah Provinsi Jambi di Hotel Wiltop Jambi, Selasa, (20/06/2023). 

Acara Forum Group Discussion (FGD) Satu Data Pemerintah Provinsi Jambi ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Jambi No.28 tahun 2022 mengenai Satu Data Indonesia Provinsi Jambi. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Plh. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Johansyah, SE, ME dalam sambutan dan arahannya mengatakan,  diperlukan perbaikan tata kelola data yang akan dihasilkan oleh pemerintah melalui program Satu Data Indonesia. 

“Untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggung jawabkan serta mudah dalam mengakses, diperlukan perbaikan tata kelola data yang akan dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia,” kata Johansyah.

“Untuk mewujudkan Satu Data Indonesia Pemerintah Provinsi Jambi, diharapkan kepada seluruh Kepala OPD dapat memberikan dukungan dan support data yang ada pada OPD bersangkutan. Kepada Dinas Kominfo sebagai Walidata Statistik Sektoral untuk diolah, dianalisis dan disajikan pada Portal Satu Data Provinsi Jambi dan Jambi Data Analitik Center (JDAC),” tambah Johansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Drs. Ariansyah, M.E. menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini memiliki maksud dan tujuan untuk membentuk sebuah kesepakatan data priorotas yang akan disampaikan serta dipublikasi oleh para OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi melalui sebuah Portal Satu Data.

Editor: Randika