Selesaikan Konfil Lahan Warga Sungai Bahar, Edi Purwanto Kan Bentuk Tim

JAMBI, TIGASISI.NET - DPRD Provinsi Jambi akan mencari solusi  konflik lahan yang terjadi antara Kelompok Tani Sejahtera Jaya bersama  Bukit Jaya, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dalam pertemuan bersama dengan perwakilan kelompok tani, Senin (19/6) di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Jambi.

Edi Purwanto pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang konsisten melakukan pendampingan pada masyarakat terkait konflik lahan. Edi Purwanto menyebut bahwa pada Kamis lalu memang dirinya dan anggota lain tidak berada di DPRD Provinsi Jambi karena ada kegiatan dewan sehingga tidak bisa bertemu dengan seluruh masyarakat yang melakukan aksi pada saat itu.

"Kita akan dalami dan kita minta Pak Kades membikin kronologis yang utuh dan akan kita bahas bersama tim di DPRD nanti dan nanti komisi 2 akan kita coba juga minta dudukkan bersama termasuk BPN untuk melihat bagaimana legalitas dari pada perusahaan tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan oleh Edi Purwanto bahwa dalam proses sejauh ini, ada proses penyelesaian di 2018 dan sudah selesai. Tapi menjadi masalah lagi ini, maka kita, Edi Purwanto berharap setiap perusahaan yang sudah terselesaikan ini jangan berulang lagi.

"Intinya kita akan mencari keterangan dan kita akan diskusi bersama, baik dari kelompok tani, kemudian perusahaan, kemudian instansi terkait. Jika legitimasinya benar ya perusahaan clear, tapi ketika mereka salah ya kita duduk berikan punishment," pungkasnya.

Editor: Randika

Dapat Peringkat Terbaik, Pemkab Tanjab Barat Makin Serius Cegah Stunting

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat, DAnwar Sadat, meembuka secara resmi kegiatan rembuk stunting  Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023, Senin (19/06). 

Anwar Sadat,  sangat mengapresiasi kegiatan rembuk stunting  dalam rangka percepatan penurunan stunting yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

“Sebagaimana yang dilaporkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menempati urutan ke-11 dari Kab/Kota se Indonesia dan itu artinya penurunan stunting kita secara Nasional cukup baik begitu juga di Provinsi Jambi kita masih menempati posisi paling atas dan ini akan terus kita pertahankan,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Bupati mengatakan rembuk stunting yang dilakukan pada hari ini merupakan aksi ke 3 dari 8  konvergensi dan merupakan komitmen bersama seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, Unsur Forkopimda, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Camat, Kades, Perguruan Tinggi untuk berkomitmen menurunkan angka stunting dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

“Oleh karena itu kegiatan pada hari ini mudah mudahan bisa menguatkan kebersamaan serta membangun komitmen kita bersama sehingga stunting di Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih dapat kita turunkan meskipun telah mencapai target dan saya berharap kolaborasi antara stakeholder yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat terus berjalan dengan lancar serta lebih giat lagi dalam menurunkan angka stunting,” harapnya. 

Pewarta: Rahmad

Capaian PAD Rendah, Anita Yasmin: Pemda Harus Akui Kinerjanya Kurang Baik

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin meminta Bupati Batanghari  melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah.

Yasmin meminta Pemkab Batanghari bersikap ksatria untuk mengakui bahwa kinerja pemerintah daerah kurang maksimal dalam memaksimalkan pendapatan daerah.

Bukan tanpa alasan, hal itu disampaikan Yasmin lantaran realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari tahun 2022  hanya 67,46 persen.

"Ya pemda harus mengakui bahwa mungkin kinerja Kita memang kurang baik sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi," kata Anita Yasmin  usai Hearing bersama TAPD , Senin (19/06/2022).

Mantan presenter TVRI itu menjelaskan,  target PAD tahun  2022  sebesar Rp 158 miliar  sudah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD Batanghari saat penyusunan APBD. Namun, hingga berakhirnya tahun 2022, realisasi PAD hanya tercapai Rp 107 miliar.

"Mohon maaf ya, soal pendapatan ini Kita sudah berkomitmen dari penganggaran tahun 2022 bahwa ketika Kita berani menganggarkan ini (PAD), berarti  Kita harus siap untuk mencapai itu, diminta komiten bersama kok antara Pemkab dengan DPRD pada saat itu," bebernya.

Politisi PAN ini  juga menyesalkan sikap anak buah Bupati  Batanghari yang terkesan menyepelekan urusan pendapatan daerah. Padahal lemahnya realisasi PAD juga berimbas kepada belanja daerah.

 "Tadi kepala BAPPERIDA menyatakan bahwa dari segi perencanaan masalah PAD ini memang tidak ada temuan BPK, tapi persoalannya bukan di situ,  artinya apabila itu tidak tercapai masalahnya ada di kinerja kan?" Tegas  Yasmin.

Reporter: Juniko

Wako Ahmadi Paparkan Realisasi APBD TA 2022

SUNGAI PENUH, TIGASISI.NET - Walikota Sungai Penuh  Ahmadi Zubir,  Menghadiri Rapat Paripurna Ke-I masa Persidangan Ke- III DPRD Kota Sungai Penuh, Senin (19/6)

Rapat Paripurna hari ini dalam rangka penyampaian pengantar dari Walikota Sungai Penuh terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh T. A 2022,Oleh pihak eksekutif.

Wako Ahmadi menyampaikan, bahwa LKPD Pemko Sungai Penuh oleh BPK-RI perwakilan Jambi yang kembali meraih Opini Wajar Tampa Mengecualian (WTP) Ke - 9 sepuluh kali berturut-turut.

Pada kesempatan ini, Wako Ahmadi memaparkan secara garis besar tentang pelaksanaan APBD T. A 2022 terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama Wako Ahmadi juga mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua DPRD sisa masa jabatan 2019-2024 kepada saudara Lendra Wijaya, SE semoga dapat amanah dalam menjalankan tugas, penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap Ketua DPRD H. Fajran, S. P, M.SI atas dedikasinya dalam pembangunan di Kota Sungai Penuh.

Turut hadir Pimpinan dan Anggota Dewan, unsur Forkopimda, Sekda Alpian,Tenaga Ahli Fraksi, Kepala SKPD, camat, serta tamu undangan lainnya.

Pewarta: Yudi

Sekda Respon Positif Sunat Massal Kerukunan Keluarga Minang Kerinci

KERINCI, TIGASISI.NET - Sekda Kerinci, Zainal Efendi, mengapresiasi kegiatan sunat massal  yang diselenggarakan oleh  Kerukunan Keluarga Minang Kerinci (Minker),  di Puskesmas Kemantan Kecamatan Air Hangat Timur, Minggu (18/06/2023).

Seluruh peserta sunat massal diberikan kain sarung, topi, dan baju koko sebagai tanda penghargaan. Jumlah peserta sunat massal mencapai 92 orang.

"Kami menyambut baik upaya Minker dalam mempromosikan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kerinci, Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kerinci umumnya" ungkap Sekda Kerinci.

Dalam kesempatan itu, Sekda Kerinci juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, termasuk pihak Pemerintah Kabupaten Kerinci, Kerukunan Keluarga Minang Kerinci, serta seluruh peserta sunatan massal.

"Harapannya agar kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menggelar kegiatan sosial semacam ini dapat terus ditingkatkan guna mendorong kesejahteraan dan mempererat tali persaudaraan di Kabupaten Kerinci," ucap  Zainal.

Pewarta: Yudi

Edi Purwanto Lantik Tiga PAW Anggota DPRD Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto memimpin pengambilan sumpah janji jabatan anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2019-2024. 

Tiga orang yang dilantik oleh Edi Purwanto yakni Supeno, menggantikan Rudi Wijaya, PKS Dapil Bungo Tebo. Kemudian ada Endang Rukmana, menggantikan Supriyanto, PKS Dapil Kota Jambi danSukmawati, menggantikan M Juber, Golkar Dapil Tanjab Barat Tanjab Timur.

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto memberikan pesan kepada tiga anggota DPRD Provinsi Jambi yang baru diambil sumpah jabatannya, Senin (19/6) untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi dalam jabatan DPRD Provinsi Jambi. 

"Kita berharap beliau yang baru dilantik bisa menjalankan fungsi-fungsi DPRD Jambi dan bisa menjaga marwah DPRD Jambi," ujarnya.

Sementara itu, Endang Rukmana dikonfirmasi usai acara menyebut bahwa dirinya siap untuk menjalankan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Jambi. Ia juga siap melanjutkan apa-apa yang dikerjakan kedepannya.

"Insha Allah dengan masa sisa jabatan ini, saya siap menjalankan tugas dan fungsi DPRD Jambi serta melanjutkan hal yang bisa dilakukan kedepannya," pungkasnya.

Editor: Randika

Hentikan Aksi Balap Liar, Polres Batanghari Amankan 10 Unit Motor

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pers Gabungan Fungsi dan Satuan Lalu Lintas Polres Batanghari berhasil mengamankan 10 unit kendaraan bermotor yang dipakai sekelompok pemuda untuk aksi balap liar.

Aksi balap liar itu terjadi di Jalan Jenderal Sudirman atau tepatnya di Taman Bebek Muarabulian, Minggu malam (17/6/23).

Polisi langsung bergerak menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi adanya aksi balap liar.

"Iya kami menerima informasi adanya balap liar di lokasi tersebut, sudah diamankan 10 unit kendaraan roda dua, dan selanjutnya ditilang barang bukti kendaraan," ungkap Kasat Lantas Polres Batanghari, Sudiharsono.

Sudiharsono menjelaskan, giat penertiban aksi balap liar ini sudah kerap dilakukan oleh pihak Polres Batanghari. Namun, hal tersebut tak membuat jera dari para anak muda ini.

"Hampir setiap malam minggu penertiban ini, kami selalu patroli. Tapi anak - anak ini tetap balapan," imbuhnya.

Lebih jauh ia meminta para orang tua lebih meningkatkan peran pengawasan terhadap anak, agar nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Dihimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga dan memantau anak - anaknya yang sudah menggunakan sepeda motor agar lebih tertib berlalu lintas," tuturnya.

Reporter: Juniko

Sambut HUT Bhayangkara ke 77, Polres Kerinci Bakti Sosial di Desa Lubuk Bernas

KERINCI, TIGASISI.NET –  Polres Kerinci melaksanakan Bakti sosial dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 77. Cara baksos ini berlokasi di  Dusun Sungai Bernas Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci, Kamis (15/06/2023)

Kapolres Kerinci AKBP Patria Yuda Rahadian,S.I.K, M.I.K, mengatakan bahwa Kegiatan Bakti Sosial ini  bentuk perhatian Polres Kerinci kepada masyarakat.

"Kegiatan Bakti Sosial ini melaksanakan korvei ke tempat ibadah dan Balai Pertemuan Desa yang sudah di tentukan oleh panitia, juga memberikan bantuan berupa sembako bagi keluarga yang kurang mampu dan material pasir beserta semen untuk renovasi Mushola. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke 77,” ungkap Kapolres.

Untuk hari ini jadwal kami adalah di tempat ibadah dan balai pertemuan desa, semoga Polres Kerinci selalu jaya serta senantiasa melakukan hal-hal yang baik khususnya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, jelas Kapolres.

Pewarta: Yudi

Polisi Ciduk AGL, Mucikari Prostitusi Online Kota Sungai Penuh

KERINCI, TIGASISI.NET – Tim Satreskrim Polres Kerinci menciduk seorang mucikari yang menjalankan bisnis "lendir"  secara online di Kota Sungai Penuh. Pelaku adalah  AGL, usia 20 tahun beralamat Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh.

Mirisnya para pekerja seks yang dijajakan GL,  merupakan perempuan yang masih relatif muda. Pelaku yang stay di salah satu hotel di Kota Sungaipenuh  menawarkan PSK  melalui WhatsApp. 

“Benar, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya perdagangan orang secara online, tim langsung bergerak dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku dan 1 orang korban beserta dengan barang bukti lainnya,” ujar Kasat Reskrim, AKP Edi Mardi Siswoyo.

Di TKP Hotel Matahari 1 Kota Sungai Penuh, polisi memboyong barang bukti uang tunai Rp. 600.000, HP Merk Relmi Narzo 50i Warna Hijau, serta bukti  percakapan melalui Whatsapp pelaku.

Pewarta: Yudi

Pemkab Tanjab Barat Benahi Pengelolaan Aset, Semua Tanah Harus Disertifikat

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sedang membenahi sistem pengelolaan aset,  sebagaimana perintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal itu karena  penertiban Barang Milik Daerah (BMD), menjadi salah satu area pada MCP (Monitoring Center For Prevention) 2023 di bidang aset. 

"Aset difokuskan lagi pada pertanahan, seluruh aset harus mendapatkan sertifikat. Melalui kegiatan ini diminta segera meng-update kembali data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, yang memiliki lahan kosong segera pasang pembatas," ungkap Sekda

Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat, Agus Sanusi,  ketika membuka Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Penertiban Aset/BMD (Tematik Bidang Pertanahan), Kamis (15/6).

Acara yang digelar ruang pola kantor Bupati tersebut turut dihadiri,Asisten Administrasi Umum, Kepala OPD, ATR/BPN Tanjung Jabung Barat, Para Camat, dan para peserta yang membidangi Aset.

Sementara itu Kepala Inspektorat Drs. Encep Jarkasih menyampaikan, temuan BPK tahun 2021 yang lalu menjadi prioritas pada Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat. Dirinya meminta agar Seluruh Kepala Desa melalui APDESI dan PMD untuk menertibkan aset yang ada di Desa. 

Terkait masalah pertanahan dengan penertiban aset, Kabid aset BKAD Maulana menjelaskan, Fasilitas yang diberikan kepada Pejabat Eselon II, III untuk pemenuhan dokumen MCP diantaranya akselerasi, sertifikasi dan inventarisasi.

"Agar menginvetarisasi seluruh tanah milik Pemerintah Daerah, update dan input khusus penanganan aset untuk pemenuhan dokumen MCP," jelas Maulana.

Dirinya menyebutkan, OPD bertanggung jawab membuat sertifikat dan penanganan fisik adalah tugas OPD, dokumen awal, terkait penanganan hukum ada di BKAD.

Selain dihadirkan narasumber dari Kabid Aset BKAD, Rakor tersebut menghadirkan pula perwakilan  dari ATR/BPN Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membidangi aset. Disampaikannya ATR/BPN saat ini telah membentuk Aplikasi INTIP yaitu aplikasi baru untuk penertiban aset Pemerintah. Dijelaskannya ketika tanah telah diukur dan dinyatakan aman maka akan didaftarkan. 

"Seluruh bidang tanah yang ada di indonesia harus sudah bersertifikasi. PTSL beda dengan Prona. Kepada para camat untuk segera mensosialisasi program PTSL ke seluruh Desa yang ada di Tanjung Jabung Barat," katanya

"Keputusan 3 menteri tentang pemungutan biaya desa hanya dipungut sebesar 200rb untuk kelengkapan berkas, biaya perangkat desa untuk pengukuran jalan. Kami sudah menanyakan langsung ke Desa yang diduga melakukan pungutan lebih dari 200rb tetapi untuk masalah ini sudah selesai," tutupnya.