Edi Purwanto Klarifikasi Soal Kecelakaan di Depan RS Siloam

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengklarifikasi  jika kendaraan yang terlibat kecelakaan di depan RS Siloam tempo hari bukanlah miliknya ataupun anggota dewan yang lain.

"Saya sampaikan bahwa kendaraan tersebut bukan dikendarai oleh anak saya ataupun anak dewan di DPRD Provinsi Jambi. Kendaraan tersebut di kendarai oleh anak dari Kasubag Rumah Tangga dan Aset di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi," terang Edi.

Edi Purwanto menjelaskan,   mobil Toyota Camry tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Pimpinan dewan di Periode 2014-2019. Atas kejadian ini, Edi Purwanto meminta kepada Gubernur Jambi untuk menonaktifkan ASN tersebut. Edi Purwanto menyebut bahwa ASN tersebut sudah sudah melaksanakan penyalahgunaan jabatan.

“Saya minta kepada Gubernur agar pejabat tersebut dinonaktifkan dari jabatannya, karena apapun ceritanya ini tidak tepat karena sudah melakukan penyalahgunaan kekuasan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Edi Purwanto juga meminta agar Sekretaris Dewan untuk menertibkan seluruh aset di sekretariat dewan. Sehingga seluruh aset yang ada di sekretariat DPRD Provinsi Jambi dapat terdata dna dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

"Kita minta sekwan untuk menertibkan seluruh aset di sekretariat dewan, jadi jangan sampai di peruntukkan bagi orang yang tidak layak,"ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa dirinya juga meminta agar Sekwan untuk membuat aturan atau tata cara pemakaian aset DPRD Provinsi Jambi.

"Saya minta agar sekwan membuat SOP dan menjalankan SOP itu dalam pemakaian mobil dinas, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang lagi," pungkasnya.

Musharudin Dukung Penertiban Armada Nopol Luar Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) Musharudin mendukung  kebijakan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi yang melarang truk angkutan batubara yang bukan plat BH atau pelat Jambi beroperasi. 

Musharudin bahkan menyebut bahwa kebijakan tersebut sudah menjadi usulan yang sering disuarakan agar plat angkutan di luar plat Provinsi Jambi untuk tidak beroperasi di Jambi.

“Ini lah langkah terahir untuk mengatasi kemacetan, dari awal Saya sudah menyuarakan pemerintah harus membuat kebijakan sementara untuk melarang plat luar beroperasi angkutan batu bara di wilayah jambi,” terangnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Musharudin bahwa dirinya meminta agar kebijakan tersebut dijalankan secara maksimal sehingga tujuan dari kebijakan tersebut untuk mengurai angkutan batu bara dapat berjalan dengan baik. 

“Kami minta aparat penegak hukum dan dinas serta instansi terkait tolong di cek benar-benar surat dan plat tersebut, jangan nanti fisiknya plat BH tapi surat beda, dan kemungkinan ini akan terjadi  karena pengusaha beribu cara dia lakukan,” pungkasnya.

Akmaludin: Jangan Buat Aturan Tapi Tidak Jalan

 

JAMBI, TIGASISINET - Anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi PDIP, Akmaludin,  memberi masukan  terkait  larangan melintas  armada batu  bara bernopol luar.

Akmaludin menyebut bahwa sebetulnya aturan tersebut ada dalam Surat Edaran Gubernur terkait pengaturan angkutan batu bara. Bahkan Surat Edaran tersebut sudah lebih dari setengah tahun diterbitkan namun sampai dengan saat ini masih saja banyak angkutan batu bara yang bernopol luar Provinsi Jambi.

“Ini aturan lama yang kemudian dimunculkan lagi yang kalau kita lihat atau baca itu mulai efektif pada 1 Mei karena masih ada dispensasi sampai 30 April. Seharusnya sudah dilakukan penindakan saja sebagaimana aturan yang telah ada,” tegasnya.

Di sisi lain, dengan kebijakan yang telah disampaikan kembali ke ruang publik ini, Akmaludin meminta kepada Polda Jambi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk konsisten menegakkan aturan tersebut.

“Jangan hanya buat aturan tapi tidak berjalan sehingga nanti menjelang 30 April muncul lagi aturan baru dan dispensasi baru. Masyarakat sudah cukup bosan dengan banyaknya aturan-aturan tapi penerapan tidak maksimal dilakukan sehingga tidak ada hasilnya, ini tinggal lagi konsistennya saja,” pungkasnya.

Edi Purwanto: DPRD Jambi Siap Bantu Masyakat Betung

JAMBI, TIGASISI.NET - DPRD Provinsi Jambi bersedia  memfasilitasi penyelesaian  konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Betung dengan PT Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK). 

Hal ini secara tegas disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Rabu (1/2). Edi Purwanto menyebut bahwa pihaknya juga akan memanggil sejumlah pihak terkait  persoalan tersebut.

"Kami DPRD siap memfasilitasi terkait dengan konflik lahan yang melibatkan masyarakat Desa Betung dengan PT RKK ini. Kita akan panggil sejumlah pihak yang memang terlibat dalam perkara ini untuk tau seperti apa duduk perkara ini," terangnya.

Disisi lain, Edi Purwanto juga mendorong agar pemerintah baik Kabupaten maupun Provinsi Jambi juga untuk ikut  membantu penyelesaian konflik lahan ini.

"Kita dorong juga untuk Pemerintah Kabupaten dan Provinsi juga hadir, jangan kita berdiam, karena ini konflik bukan setahun dua tahun. Kami DPRD siap untuk fasilitasi dalam mengurai persoalan konflik lahan ini, sebagaimana konflik lahan SAD 113 yang puluhan tahun kita selesaikan," pungkasnya.

DPRD Desak Pemprov Jambi Alihkan Batu Bara ke Sungai Batanghari

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN), Fadli Sudria  mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan jalur angkutan batu bara ke Sungai Batanghari.

Kata Fadli Pemerintah Provinsi Jambi harus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Bila gagasan inibterealisasi maka kata Fadli Sudria itu nantinya di mungkinkan dapat mengurai kemacetan. 

“Jadi nanti semuanya jalur sungai, inilah pengusaha batu bara itu kita ajak, ayok buat dermaga di pinggir sungai batanghari untuk di dibawa ke kota jambi menggunakan jalur air,” katanya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Fadli Sudria bahwa skema dari jalur sungai batanghari ini nantinya yang dari arah Koto Boyo bisa ke Kota Jambi atau pelabuhan, sementara untuk dari Sarolangun bisa juga melalui jalur sungai namun harus dari Koto Boyo karena tidak memungkinkan dari Sarolangun langsung ke Jambi.

“Semua urusan ada di kementerian tidak ada di Provinsi artinya Pemprov jambi harus koordinasi ke pusat, ini yang kita dorong agar koordinasi ini terus dibangun,” pungkasnya.

Edi Purwanto Minta Gubernur Selesaikan Polemik Dirut RS Mattaher

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto meminta Gubernur Jambi menyelesaikan polemik status ganda  Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi yang juga berstatus sebagai Dosen di Universitas Jambi.

“Kita tunggu sikap pak gubernur, menurut saya selesaikan dengan baik sesuai regulasi, sehingga polemik ini clear,” sebutnya.

Terkait dengan kepemimpinan dr Herlambang selama menjadi Dirut, Edi Purwanto belum bisa memberikan komentar secara keseluruhan menginggat dr Herlambang baru beberapa bulan menduduki jabatan Dirut. 

“Misalnya Gedung Graha Utama H. Masjchun Sofwan itu sudah berjalan baik, kemudian dalam pembahasan anggaran itu beliau juga mampu meyakinkan komisi IV secara program untuk sementara itu cukup baik, tapi kita lihat kan ukurannya baru beberapa bulan,” pungkasnya.

DPRD Minta Dishub Rutin Awasi Angkutan Batu Bara

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Ibnu Sina meminta  Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menertibkan angkutan batu bara yang masuk ke ruas jalan dalam Kota Jambi.

Ibnu Sina menyebut bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jambi  harus melakukan sosialisasi baik dengan melakukan pemasangan spanduk ataupun baliho. 

“Dinas Perhubungan kita minta untuk memberikan sosialisasi ke sopir dan perusahaan untuk mengikuti aturan yang memang telah di tetapkan,” tegasnya.

Di sisi lain, Ibnu Sina juga meminta agar Dinas Perhubugan Provinsi Jambi untuk gencar melakukan pengawasan dengan melakukan Patroli. 

“Kita minta juga Dishub sering-sering lakukan patroli agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi Dishub prov jambi jangan cuma jadi penonton,lakukan lah yang terbaik untuk masyarakat provinsi jambi,” pungkasnya.

Wagub Sani Hadiri Pisah Sambut Kepala BPN

JAMBI, TIGASISI.NET - Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani hadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN provinsi Jambi yang berlangsung di salah satu hotel Kota Jambi pada Jumat (20/1/2023).

Kanwil BPN Provinsi Jambi gelar pisah sambut dari pejabat lama Wartomo yang akan menjabat sebagai kakanwil BPN DKI kepada penggantinya Agustin Iterson Samosir.

Dalam sambutannya, Abdullah Sani mengungkapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Wartomo atas kinerja selama menjabat sebagai kakanwil BPN Jambi.

“Terima kasih atas kerja cerdas selama mengabdi di Jambi. Meski hanya 11 bulan, tapi dibalik itu sungguh luar biasa yang Bapak lakukan. Tadi Bapak sampaikan bahwa pada puncaknya adalah terselesainya persoalan konflik di SAD yang walaupun diakui atas kerjasama seluruh Forkompinda," kata Sani.

Wagub juga menyebut kerjasama dan kolaborasi itu berlangsung hingga ke kabupaten/kota dan masyarakat. 

"Tapi sisi lain saya sendiri juga menyaksikan bersama banyak saudara-saudara kita, merasa bahagia. Jika yang lain awalnya masih bingung, masih pusing tujuh keliling, Tetapi setelah mendapatkan satu lembar atau beberapa lembar legalitas dari BPN, kebahagiaan yang tersebar di wajah mereka sangat jelas,” ujarnya.

Samsul Riduan Minta DPR RI Bantu Selesaikan Persoalan Batu Bara

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, mendesak anggotav DPR RI dari Dapil Provinsi Jambi menyuarakan persoalan  angkutan batu bara ke pemerintah pusat.

“Kita minta agar DPR RI dari dapil Jambi juga harus berani tegas untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, kalau memang tidak memberi manfaat untuk aoa di teruskan, sekarang semua masyarakat yang di keluhkan adalah angkutan batu bara,” tegasnya.

Di sisi lain, Samsul Riduan juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak tutup mata dengan persoalan angkutan batu bara yang menyebabkan kemacetan di berbagai jalan yang di lalui angkutan batu bara. Samsul Riduan menyebut bahwa dirinya sudah mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dan membuat formulasi di tahun ini berkaca dengan persoalan kemacetan di tahun lalu.

“Tahun lalu itu adalah gambaran yang seharusnya dapat di carikan solusinya dan di realiasikan tahun ini. Jadi bisa lihat saja saat ini, kita melihat tidak ada bedanya dengan tahun lalu bahkan lebih parah. Jadi kira dorong betul-betul pemerintah segera selesaikan ini, kolaborasi dengan semua pihak,” pungkasnya.

Soal Penutupan Tambang Batu Bara, Samsul: Pemerintah Harus Bernyali Besar

,

JAMBI, TIGASISI.NET - Anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Kabupaten Sarolangun- Kabupaten Merangin, Syamsul Riduan menyetujui pernyataan dari salah satu anggota DPR RI yang berkunjung ke Kabupaten Batanghari tempo hari.

Sebagaimana diketahui   anggota DPR RI, Sudewo meminta Gubernur menutup kegiatan tambang batu bara jika tak memverikan manfaat bagi Provinsi Jambi.

Samsul Riduan menyebut bahwa sudah sepatutnya saat ini Gubernur Jambi memberikan ketegasan terkait dengan persoalan angkutan batu bara yang sampai dengan saat ini juga belum terselesaikan. Samsul Riduan menyebut bahwa dalam penyelesaian angkutan batu bara ini memang harus ada nyali besar untuk memberikan keputusan yang kuat sebagai punisment.

“Sejak awal saya sudah katakan bahwa tinggal nyali besar pemerintah untuk seperti apa menyelesaikan angkutan batu bara. Kita setuju jika ada pernyataan dari Komisi lima DPR RI yang menyebut bahwa jika angkutan batu bara ini tidak memberikan manfaat nya tutup saja,” tegasnya.

Samsul Riduan mengisyaratkan kepada pemerintah untuk mengkaji seluruh aspek kemanfaatan dari angkutan batu bara yang selama ini sudah beraktivitas di Provinsi Jambi, terutama akhir-akhir ini angkutan batu bara tidak terkendali lagi, bahkan dalam beroeprasi tidak menaati aturan.

“Maka kita minta memang kepada pemerintah untuk tidak hanya mengeluarkan aturan, mengeluarkan himbauan, sementara sanksi tidak di tegakkan, karena tidak punya nyali, maka sejak awal saya katakan ita butuh pemimpin dan wakil yang bernyali besar bukan sekesar bermulut besar alias besar omongan, karena ini sudah kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pengusaha batu bara,” pungkasnya.