Pemkab Batanghari Tambah Kuota Guru PPPK 468 Orang, Target 2024 Tak Ada Lagi Guru Honorer

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya melakukan penambahan kuota guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hasilnya, pada tahun 2023, Kabupaten Batanghari mendapat penambahan formasi guru PPPK sebanyak 468 orang.

"Untuk penambahan kuota PPPK itu benar adanya, kita sudah mengajukan formasi ke Kementerian Pendidikan, dan ke Badan Kepegawaian Negara. Kemarin antara BKPSDM dan PDK sudah mengirim formasi tersebut sebanyak 468 khusus untuk guru," kata Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas PDK Kabupaten Batanghari, Hasan Ashari, Senin (14/8/23).

"Kalau memang ada peluang, Pak Bupati juga berharap dari 468 itu kalau ada peluang untuk nambah, Pak Bupati siap untuk nambah," sambung Hasan.

Lanjut hasan, guru PPPK ini akan mengisi  formasi jenjang TK, SD dan juga SMP.

"Itu untuk semua kategori ya, baik itu guru kelas maupun guru mata pelajaran," ujarnya

Hasan juga mengatakan, Dinas PDK Kabupaten Batanghari menargetkan semua guru honorer di daerah itu pada tahun 2024 sudah lolos PPPK semua.

"Perencanaan kita di 2024 tidak ada lagi tenaga honor di tingkat sekolah, karena pendidikan ini beda dengan yang lain, karena setiap tahunnya minimal ada 100 ASN kita yang pensiun," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini jumlah guru PPPK yang sudah lolos dan sudah dilantik berjumlah 673 orang, dari formasi yang diajukan pada tahun 2022 sebanyak 950 orang.

Reporter: Juniko

Inspektorat Batanghari Teken Fakta Integritas Pengamanan Proyek Strategis

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Inspektorat Kabupaten Batanghari yang dihadiri Inspektur Daerah, Muhammad Rokim melakukan penandatangan fakta integritas kegiatan pengamanan proyek strategis (PPS), Senin (14/8/23).

Penandatangan itu dilakukan di Aula Kejaksaan Negeri Batanghari, turut hadir Kajari Batanghari Muhammad Zubair, Asisten II pada sekretariat daerah Batanghari, Kepala Dinas PDK, Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Sekretaris Dinas Kesehatan dilingkup Pemerintah Kabupaten Batanghari.

“Melalui penandatangan fakta integritas ini, para pihak yang terlibat diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Rokim.

Tak hanya itu, Rokim juga berharap penandatangan ini dapat menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, memperlancar pelaksanaan tugas pekerjaan yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel.

“Dengan demikian hasil pekerjaan proyek strategis daerah dapat tepat mutu, waktu dan kualitas,” ucapnya.

Mitos Petahana Selalu Kalah, Mampukah MFA Cetak Sejarah Baru?

BATANGHARI, TIGASISI.NET -  Kabupaten Batanghari adalah 1 dari 415 kabupaten yang akan menggelar hajatan pemilihan bupati tahun 2024 mendatang.

Isu yang menarik menjelang  gelaran Pilkada Batanghari, adalah  mitos soal bupati berstatus petahana, yang  selalu "keok" saat bertarung di periode kedua.

Menarik memang, karena dalam sejarah Pilkada Langsung sejak tahun 2005, memang tidak ada petahana yang menikmati "kursi empuk" Bupati Batanghari selama 2 periode berturut-turut.

Meski begitu,   pengamat politik Dr. Arfa'i Sanifah punya pandangan lain soal mitos  "Kutukan Petahana" di Pilkada Batanghari. Menurutnya   fenomena politik  itu bisa saja dipatahkan oleh Muhammad Fadhil Arief (MFA), Bupati Batanghari saat ini.

Kata Arfa'i, MFA mungkin saja bisa terpilih untuk periode kedua, jika  melakukan dua langkah berikut.

Yang pertama, jelas Arfa'i, MFA  harus memastikan elite-elite politik di Batanghari tetap konsisten mendukungnya hingga  pilkada 2024 mendatang.

"Kata kunci apakah Fadhil bisa memecahkan atau mematahkan sejarah Bupati Batanghari 2 periode berturut-turut adalah tergantung pada 2 aspek, pertama, aspek kemampuan Fadhil dalam mengakomodir elite-elite politik Kabupaten Batanghari," kata Arfa'i saat dikonfirmasi belum lama ini.

"Pada aspek pertama di wujudkan dengan cara elite politik yang berpengaruh selama ini mampu berdiri dalam barisan Fadhil. Tentunya dalam sisa masa jabatannya, mulailah memfokuskan pada strategi ini melalui pemenuhan kepentingan-kepentingan yang elite politik itu butuhkan," imbuhnya.

Lalu pada aspek yang kedua, Fadhil harus mampu menunjukkan kinerjanya selama menjabat, yakni melalui program-programnya yang langsung menyentuh ke masyarakat.

"Rakyat di bawah itu tidak melihat apakah pemerintah memiliki uang atau tidak, yang dilihatnya adalah apa yang dibangun dan dirasakan oleh rakyat di setiap desa tempat mereka tinggal. Pada konteks ini khususnya adalah wilayah yang selama ini rakyatnya telah merasakan kerja nyata dari bupati-bupati sebelumnya," katanya.

"Misalnya Bathin XXIV tentu ada alhamarhum Fattah, daerah Maro Sebo Ulu dan Mersam ada Syahirsah, termasuk juga daerah kota Muarabulian yang merupakan basis massa yang merasakan langsung sentuhan bupati-bupati sebelumnya," papar Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Jurusan Hukum Tata Negara itu.

Lelaki berkacamata itu juga menyebutkan, popularitas Fadhil tidak cukup hanya di tampakkan di media sosial dan poster-poster yang di pajang di wilayah Kabupaten Batanghari itu.

"Artinya jika 2 aspek yang saya sebutkan itu mampu dilakukan seorang Fadhil, maka peluangnya untuk menang itu ada. Dasar pikirannya adalah secara dinamika politik Batanghari saat ini lawan Fadhil itu sudah bisa dibaca tidak jauh dari nama Hafiz Fattah anak mantan bupati sebelumnya. Hal inilah memudahkan Fadhil untuk menentukan strategi pemenangannya," tutup Arfa'i.

Reporter: Juniko

Siasat dr. Ibnu Kurangi Beban Keluarga Pasien di RSUD Hamba

BATANGHARI, TIGASISI.NET – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Abdoel Madjid Batoe (HAMBA) Muarabulian, dr. Ibnu Rahmat Muda menyebutkan, dirinya memiliki siasat dalam mengurangi beban keluarga pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut.

Katanya, pihaknya di RSUD bakal menciptakan “kartu khusus” yang nantinya akan diberikan kepada keluarga pasien yang dirawat.

Dijelaskan Ibnu, kartu tersebut berfungsi untuk mempermudah akses keluar masuk keluarga pasien saat melewati portal jaga, sehingga tidak akan dikenakan tarif parkir.

“Nanti saya akan buat sistem soal parkir itu, setiap keluarga yang mendampingi pasien yang sakit akan diberikan kartu khusus, jadi setiap kali keluar masuk dia tidak bayar selama pasien itu dirawat. Karena keluarganya ini kan banyak keperluan diluar seperti beli makan dan lain sebagainya,” kata Ibnu, Senin (7/8/23).

Kebijakan ini diakui Ibnu tidak ujug-ujug dibuat, ia mengakui kerap menerima laporan dari keluarga pasien tentang persoalan parkir ini.

“Saya kan sering turun bertanya langsung, karena keluhannya banyak seperti itu, dia ini kan makan diluar, nanti bolak-balik keluar masuk bayar lagi, menurut saya ini memberatkan,” akunya.

Lanjut Ibnu, kartu khusus itu akan disediakan di masing-masing kamar rawat pasien. Artinya, ada 136 kartu yang akan disiapkan RSUD, sesuai dengan jumlah kamar yang tersedia.

“Jadi setiap bad yang ada ditempatnya pasien itu sudah ada 1 kartu tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ibnu juga mengatakan bakal membuat jalur untuk pejalan kaki, sehingga masayarakat tidak lagi melewati jalan yang dipasangi portal. Ibnu menilai, jalan tersebut cukup membahayakan masyarakat yang melintas.

“Saya ingin di depan itu ada akses untuk pejalan kaki, karena banyak kejadian portal itu tiba-tiba macet, jangan lagi lewat portal itu, kadang orang tidak tau tiba-tiba portal itu sedang turun, jadi memang ada jalur alternatif untuk pejalan kaki,” tutupnya.

Reporter: Juniko

Masuki Tahun Politik, Fadhil: Tidak Ada Bersih-bersih Pejabat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menegaskan, dirinya tidak akan melakukan bersih-bersih pejabat dalam memasuki tahun politik ini.

Diketahui, ada beberapa anak buah Bupati Batanghari yang namanya ikut terseret dalam temuan LHP BPK pada LKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2022 lalu.

"Oh enggak lah, pembinaan itu kan banyak prosesnya," ujarnya singkat saat diwawancarai, Selasa (1/8/23)

Fadhil menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk melakukan bersih-bersih pejabat, sesuai dengan kategori kesalahan yang dibuat.

"Jadi tugas Bupati itu pertama mengangkat pegawai, kedua memberikan peningkatan kompetensi pegawai, kemudian kalau ada yang salah ditegur dan dibina, kemudian kalau salah lagi ya di mutasikan, kalau salah lagi didemosikan, kalau salah lagi diberhentikan," tukas ayah empat anak itu.

"Jangan khawatir, semuanya dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Lelaki karib disapa Bang Fadhil ini juga menegaskan, sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Jambi, semua pejabat yang dianggap bermasalah sudah menerima sanksi dari tim Baperjakat Kabupaten Batanghari.

"Sudah ya, sudah semua, semuanya sudah disanksi," terangnya.

Ketua DPW PPP itu menjelaskan, pihaknya sudah memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kinerja dan kedisiplinan ASN.

"Sanksi itu kan ada tingkatannya, semuanya sudah disanksi. Kalau dia baru pertama kali melakukan diberikan teguran lisan, dua kali diberikan teguran lisan tertulis, jadi ada namanya komite disipilin dan komite etik," katanya.

Reporter: Juniko

DPRD Pertanyakan Status Tim Dokter Tangguh: Honor atau PPPK?

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memberi kepastian terhadap status Tim Dokter Tangguh. Hal ini membuat dewan dari fraksi Gerindra Aminuddin naik pitam.

Anak buah Prabowo Subianto itu menganggap, pemerintah belum bisa menjamin nasib Tim Dokter Tangguh kedepannya, yang merupakan mesin penggerak visi dan misi  Fadhil-Bakhtiar itu.

"Ada keluhan dari tim Dokter Tangguh ini bagaimana nasib mereka kedepan, statusnya ini apa sebenarnya? Regulasinya seperti apa?" Tanya Aminuddin, saat menggelar hearing bersama Dinkes, Bakeuda, RSUD Hamba dan Dinas Sosial, Selasa (1/8/23).

Politisi berambut putih itu meminta pemerintah daerah segera memastikan status 24 orang Tim Dokter Tangguh hasil rekrutan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari itu.

"Dengar-dengar cerita nanti ada pembukaan untuk honor PPPK, nah untuk ikut tes PPPK itu mereka tidak bisa, karena tidak jelas statusnya, apakah mereka ini Honda (Honor Daerah) atau tidak, nah ini harus cepat dicarikan jalan keluarnya, jangan sampai teraniaya mereka itu," tegasnya.

Sementara itu, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Batanghari, Sarmi Fitri, tak menampik bahwa Tim Dokter Tangguh belum memiliki kepastian status jabatan.

Ia menjelaskan, Tim Dokter Tangguh tersebut belum masuk kedalam data tenaga kesehatan (nakes) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

"Kami ada aplikasi SISDMK yang mendata nakes. Siapa saja yang masuk dalam SISDMK? Bagaimana perlakuannya dengan Dokter Tangguh? Dokter Tangguh ini bukan miliknya Fasyankes, karena dia membawahi kecamatan," ungkap Fitri.

Mendangar jawaban dari Dinkes, sontak membuat pimpinan rapat, Sirojuddin kaget. Politisi Golkar itu sangat menyayangkan sikap pemerintah yang kurang perhatian kepada Dokter Tangguh yang menurutnya sudah mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Nah inilah yang kami wanti-wanti, regulasinya kan kita yang bentuk Dokter Tangguh ini, kan tidak ada di kabupaten lain, di Kemenkes juga tidak ada, seharusnya jangan dibiarkan seperti itu, mohon maaf kalau ganti Bupati kemudian program Dokter Tangguh ini hilang mau di kemanakan anak-anak kita ini," ungkap Siroj dengan muka kecewa.

"Kami tidak mengajarkan Buaya berenang tidak, kalian lebih memahami masalah ini, karena ada 8 Dokter, 8 Perawat dan 8 Sopir yang pontang-panting, Dokter Tangguh ini visi-misi Bupati, mereka ini kan sudah mengabdi," terangnya.

Menyikapi pernyataan dari Sirojuddin, Fitri menyebutkan bakal menempatkan Dokter Tangguh ini di masing-masing puskesmas pada 8 kecamatan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa kedepannya di 2024, kita akan masukkan Dokter Tangguh ini sebagai nakes dari puskesmas yang di beri tugas tambahan, jadi mereka ini bisa terdata di SISDMK dengan tugas tambahan nakes tangguhnya Batanghari," jelas Fitri.

"Nah baiklah, kami tunggu itu ya? Jangan cuma ngomong disini aja, disini juga ada Kepala Bakeuda yang menyaksikan," pungkas Sirojuddin.

Pewarta: Juniko