Komitmen Pemkab Tanjang Barat, Perang Melawan Narkoba

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati  Tanjung Jabung (Tanjab)  Barat hadiri Apel Gabungan Deklarasi Perang Melawan Narkoba Menuju Kabupaten Tanjab Barat Bersinar di Alun-alun Kota Kuala Tungkal, Selasa 17/10/2023.

Adapun yang bertindak sebagai inspektur upacara yakni Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko, S.IK M.M, tampak hadir pula Dandim 0419 Tanjab Letkol Kav. Muslim Rahim T SH, M.SI.

Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat mengucapkan selamat datang kepada Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko S.IK, MM dan mengapresiasi atas diselenggarakan deklarasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menuju Kabupaten Tanjab Barat Bersinar bersih Narkoba.

Di kesempatan tersebut Bupati mengajak seluruh komponen masyarakat Tanjab Barat untuk bersama-sama dalam perang melawan narkoba.

"Saya ingin menekankan betapa pentingnya komitmen bersama dalam melawan penyalahgunaan narkoba. Saya sangat menyambut baik terlaksananya kesepakatan bersama ini. Ini adalah tanda bahwa kita bersatu dalam tekad untuk menghadapi tantangan besar ini. Tantangan yang bukan hanya mempengaruhi tatanan sosial dan ekonomi kita, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda kita," ujarnya.

Namun, Bupati Anwar Sadat menyebut komitmen ini tidak cukup hanya dari pihak pemerintah dan aparat keamanan. Dirinya meminta peran serta segenap elemen bangsa dan masyarakat.

"Hari ini saya mengajak kepada seluruh elemen untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba pada masyarakat serta mengajak segenap masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba, Berperan menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba mewujudkan generasi emas dan mewujudkan indonesia yang bersih dari narkoba khususnya Kabupaten Tanjab Barat," tambahnya.

"Mari kita bergerak bersama BNN R.I sebagai Leading institution dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika ( P4GN )," Tutup bupati.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko, S.IK M.M dalam sambutannya mengatakan, kejahatan narkoba merupakan salah satu jenis kejahatan extra ordinary crime yang merupakan kejahatan teroganisir lintas negara dan dapat menjadi ancaman serius yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan.

"Kejahatan narkoba merupakan suatu problematika yang harus ditangani secara serius agar tidak berkembang semakin agresif yang dapat mengancam ketahanan nasional suatu negara. kerugian terbesar dari penyalah gunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal kehancuran bangsa oleh sebab itu kepala BNN RI menyatakan secara terbuka perang melawan narkoba (war on drugs)." Tegasnya.

Selain itu, Berdasarkan hasil survei prevalensi penyalahgunaan narkoba di indonesia pada tahun 2019 telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3, 4 juta jiwa penduduk indonesia yang menyalahgunakan narkoba sedangkan pada tahun 2021 angka pravelensi mencapai 1,95 persen atau sekitar 3,66 juta jiwa yang mengalami kenaikan sekitar 0,15 persen. Saat ini kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor jenis narkoba sentetis yang marak beredar disebut dengan new psychoactive substances ( NPS ) ada sekitar 1.230 jenis NPS diseluruh dunia 93 sudah masuk indonesia. 90 jenis NPS sudah diatur di permenkes dan 3 jenis yang belum.

"Pentingnya peran Pemerintah Daerah mampu mengkolaborasi dan mendayagunakan seluruh potensi komponen didaerah dalam mengantisifasi, mengadaptasi dan memidikasi terhadap berbagai macam gangguan termasuk ancaman kejahatan narkoba." Kata kepala BNN.

Pewarta: Rahmad

Pelabuhan Kuala Tungkal Bakal Terapkan Tiket Elektronik

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, menerima kehadiran rombongan  Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah V Jambi di ruang rapat Bupati, Senin (16/10). Hadir juga dalam kesempatan itu Perwakilan ASDP Cab. Batam, dan undangan lainnya. 

Kepala Balai Perhubungan Transportasi Darat (BPTD) Jambi, Eko Indra Yanto, menyampaikan audiensi ini dilaksanakan berdasarkan Permenhub RI tahun 2020 terkait rencana penerapan sistem tiket elektronik di pelabuhan penyebrangan Kuala Tungkal. 

“Terkait Permenhub RI tahun 2020 ini kami ingin Pemerintah Daerah memberi dukungan agar bisa merealisasikan pelaksanaan E-ticket Pelabuhan penyebrangan Kuala Tungkal karena ini nantinya juga akan berdampak kepada pendapatan daerah," ujarnya. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, mengatakan Pemda sangat mengapresiasi dan akan memberi support untuk pelaksanaan E-ticket di pelabuhan penyebrangan Kuala Tungkal. 

“Kami Pemda sangat setuju dan support atas rencana ini karena saat ini kita sudah masuk di era digitalisasi dan berharap semoga rencana realisasi E-ticket ini bisa dioperasikan menjelang Nataru,” ujarnya. 

Bupati juga meminta perhatian kepada Kepala BPTD Jambi untuk pemberian rambu rambu lalu lintas di beberapa penyebrangan yang ada di Tanjung Jabung Barat agar menghindari terjadinya tabrakan oleh ponton maupun kapal lainnya.

Pewarta: Rahmad

Santri, Nasionalisme, dan Kemaslahatan (Kado Hari Santri 22 Oktober 2023)

Oleh; Pahmi.Sy

Setiap Tanggal 22 Oktober diperingati hari Santri Nasional, sebagai suatu penghargaan terhadap perjuangan para santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tepatnya tanggal 22 Oktober 1945, kewajiban bagi santri untuk turun ke medan perang melawan penjajah yang ingin kembali mengusai tanah air.  

Santri adalah pembelajar sejati yang di tempa di pesantren dengan berbagai rujukan kitab kuning untuk menjadi insan yang memiliki wawasan keilmuan yang luas dan dalam, memiliki akhlakul karimah yang luhur lagi mulia, santri juga ditempa memiliki sikap toleransi, moderat, tawaddu dan rendah hati, memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal yang paling utama bagi seorang santri adalah keta’atannya dan ta’zimnya pada kyai dan ulama yang akan membimbing ruhaninya menuju kebaikan dunia dan akherat. 

Begitu juga defenisi santri yang disampaikan KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), bahwa Santri adalah murid kiai yang dididik dengan kasih sayang untuk menjadi mukmin yang kuat (tuguh iman dan pendiriannya), mencintai negara dan tanah airnya, menghormati guru (kyai, ulama) dan orang tunya, memiliki kasih sayang sesama manusia, mecintai ilmu, tidak pernah berhenti belajar dan selalu bersyukur. 

Berbekal ilmu, iman, dan akhlak mulia serta keta’atan pada Kyai dan ulama tersebut diatas, maka seorang santri sejati memulai kiprahnya ditengah masyarakat dengan menjadi pelopor dan agen perubahan. Secara perlahan santri mengajarkan ilmu agama pada anak-anak di mushollah dan dirumah, kemudian mengajar ilmu agama ditengah-tengah masyarakat, disamping itu mengajarkan ilmu-ilmu umum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ilmu pertanian, peternakan, perikanan dan perdangan bersama masyarakat. 

Sebagai seorang agen perubahan ditengah masyarakat, maka kiprah santri semakin diperluas atas panggilan untuk berlaga di wilayah yang lebih besar yaitu pembelaan terhadap negara dan bangsa Indonesia, Tepatnya tanggal 22 oktober 1945, Santri dipanggil di medan pertempuran yang mengorbankan waktu belajar, cita-cita, harapan, masa depan dan bahkan nyawa sekalipun demi menyelamatkan kemerdekaan, harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dengan rasa cinta tanah air, bangsa dan negara (nasionalisme), santri telah mewakafkan dirinya untuk selalu hadir dalam pembelaan terhadap negara dan bangsa. 

Kesadaran akan rasa kebangsaan (nasionalisme) yang dibangun di atas nilai-nilai religius (ketauhidan) semakin memperkokoh tekad dan semangat para santri untuk berjihad di medan pertempuran melawan kolonialisme yang akan kembali menjajah. Adalah Zainul Milal Bizawi dalam bukunya Laskar Ulama-Santri dan Resolusi Jihad (2014) menjelaskan bahwa peran santri dan ulama dari waktu ke waktu, baik berjuang dalam mewujudkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan adalah sangat besar. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa resolusi jihad 22 oktober 1945 untuk melawan Inggris dan Belanda tidak hanya dimaknai perjuangan untuk membela kemerdekaan semata, namun merupakan salah satu cara dan tindakan untuk membela agama Allah. Pemahaman seperti ini paralel dengan apa yang diungkapkan H.Wahid Hasyim bahwa motif agama (Islam) akan menjadi sesuatu dan media yang efektif dan ampuh untuk membangkitkan semangat pembelaan terhadap Negara dan bangsa Indonesia.

KeIslaman dan KeIndonesiaan adalah pondasi utama bagi para santri untuk menjalankan politik kemaslahatan, meskipun pada awal perjuangan para santri menjalankan dan mengembangkan politik resistensi terhadap pengusaan kolonilisme dan imperalisme, dimana perlawanan santri sepanjang sejarah bangsa tidak henti dan terus berkobar agar penjajah terusir dari tanah air. 

Politik resistensi menunjukkan bahwa santri memiliki keteguhan dan kemandirian sikap, tidak goyah oleh rayuan dan iming-iming materialistik dan kekuasaan dalam berjihad. Resolusi jihad menjadi bukti dan pengangan umat Islam khususnya santri untuk melawan NICA, Belanda dan Inggris dipimpin jendral AWS Mallaby yang telah mengancam kedaulatan negara dan agama. Perang (berjihad) terhadap NICA adalah “fardu ain” atau wajib bagi setiap orang Islam khususnya santri. 

Politik resistensi di era kemerdekaan tidaklah cukup, sehingga perlu dikembangkan  politik kemaslahatan diberbagai bidang kehidupan. Politik kemaslahatan bukan berarti santri kehilangan “daya kritis”, dan semangat berjihad, namun jihad lebih kepada upaya-upaya mengkonstruksi bangunan negara yang damai, terbebas dari korupsi, terbebas dari penistaan terhadap manusia (HAM) dan penegakan keadilan untuk kemaslahatan bangsa. 

Santri dengan ilmu dan kemuliaan akhlaknya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengawal dan memaikan politik kemaslahatan sebagai ruhul jihad, tidak jauh berbeda tantangannya dengan 78 tahun yang lalu, dimana ancaman terhadap nasionalisme, humanisme, demokrasi (pemilu) dan social justice masih selalu ada, walau dengan tampilan dan wajah yang berbeda,  untuk itu santri sejati tidak boleh berhenti dan mundur sedikitpun dalam memainkan kiprah dan perannya dalam membela nilai-nilai keIslaman dan Kebangsaan, wassalam

 

Gantikan Ayahnya, Dean Jerry Prama Pimpin HANURA Sungai Penuh

SUNGAIPENUH, TIGASISI.NET - Dean Jerry Pramana, SE MM terpilih sebagai Ketua DPD Hanura Kota Sungai Penuh, dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)  yang digelar di Gedung DPD Partai Hanura Provinsi Jambi (21/10/2023).

Dean Jerry yang tak lain adalah Anak dari mendiang Syafriadi, Ketua DPD sebelumnya, terpilih secara aklamasi setelah didukung penuh oleh ketua cabang dan sayap partai Hanura Kota Sungaipenuh. 

Dean sampaikan terima kasih kepada Ketua DPD Hanura Provinsi Jambi, H. Kamal, sera  seluruh pengurus DPC dan Sayap partai Hanura Kota Sungai Penuh. 

Dengan terpilihnya dia menjadi pimpinan DPD Hanura Kota Sungaipenuh, PR besar yang dihadapi dalam waktu dekat ini adalah menghadapi pemilu legislatif 2024.

"Dalam waktu dekat ini kita akan menyusun kepengurusan DPD Hanura. Tahap selanjutnya kita akan melakukan konsolidasi dalam pemenangan Hanura di Sungaipenuh," ujarnya.

"Target kita dipemilu 2024, mempertahankan kursi pimpinan DPRD Kota Sungaipenuh," imbuhnya.

Pewarta: Yudi

Pemkab Batanghari Gelar Festival Tapah Malenggang

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari secara resmi membuka acara kegiatan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sekaligus menbuka acara Festival Tapa Malenggang Kabupaten Batanghari Tahun 2023. Agenda ini berlangsung di Panggung Seni Taman Tapa Malenggang Muara Bulian, Sabtu (21/10/2023).

Acara ini dibuka langsung oleh Asisten I Setda Kabupaten Batanghari Muhammad Rifa’i mewakili Bupati Muhammad Fadhil Arief. Acara tersebut juga dihadiri langsung oleh Wakil Ketua TP-PKK Batanghari Nuraini Zubir, Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta para tamu undangan.

Asisten I Setda Kabupaten Batanghari Muhammad Rifa’i mengatakan, acara ini didukung langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, untuk memberikan sebuah wahan berekspresi yang luas kepada segenap lapisan masyarakat, khususnya para pegiat budaya, seni dan ekonomi kreatif.

“Kegiatan ini sebagai media mempererat hubungan silaturahmi antara satu dengan lainnya. Jadilah pioner teredepan dalam menjaga kelestarian budaya dan seni dinegeri Serentak Bak Regam ini. Sebab kalau bukan kita siapa lagi,” ujarnya.

Temuan Inspektorat di Desa Sungkai, Fathan: Kita Tunggu 60 Hari untuk Mengembalikan

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Irbansus I pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Fathan menyebutkan, pihaknya sudah memberikan waktu selama 60 hari kepada Pemerintah Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, untuk mengembalikan sejumlah temuan.

"Diharapkan disetor jangan sampai melewati 60 hari kerja LHP di terima," ungkap Fathan.

Berapa jumlah temuan yang didapatkan, Fathan mengatakan masih dalam proses perhitungan pihaknya di Inspektorat.

"Iya, soal temuan itu kami di Inspektorat masih dalam tahap perhitungan," ujarnya singkat.

Diketahui sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Batanghari melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan fisik maupun non fisik terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Batanghari.

Alhasil, tim auditor kepercayaan dari Inspektur Muhammad Rokim ini berhasil mengungkap sejumlah temuan di Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang dengan nilai temuan yang belum bisa dipastikan secara rinci.

Ketua DPRD Muarojambi Hadiri Peresmian Rumah RJ dan Bale Rehabilitasi Napza Adhiyaksa

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET -  Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Menghadiri Peresmian Rumah Restorative Justice Dan Bale Rehabilitasi Napza Adhyaksa Se-provinsi Jambi. Kegiatan Dilaksanakan Di Kantor Kejaksaan Segeti. Kamis (19/10/23)

Turut Hadir Dalam Kegiatan Tersebut Kejari Muaro Jambi,Kapolres Muaro Jambi,Kalapas Perempuan,Kadis PMD, Camat Sekabupaten Muaro Jambi,Kepala Desa Sekabupaten Muaro Jambi dan Undangan Lainnya.

Dalam Sampaianya Kejari Muaro Jambi Kamin mengucapkan terimakasih atas kehadirannya dalam acara ini.

Kamin Menyampaikan Peresmian Rumah Restorative justice dan Bale Rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi Jambi ini untuk membantu penyembuhan bagi warga Kabupaten Muaro Jambi khususnya pada umumnya provinsi jambi dari ketergantungan benda-benda terlarang maupun lain sebagainya.

"Mudah-mudahan dengan diresmikan rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa ini dapat mengurangi masyarakat dari ketergantungan, " Ujarnya Kamin.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Mengucapkan Terima kasih kepada kejari Muaro Jambi atas undangan Peresmian rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi provinsi jambi.

Dirinya Mengapresiasi kinerja kejari Muaro Jambi yang telah mendirikan rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi provinsi Jambi.

"Semoga dengan berdirinya rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan provinsi Jambi umumya dari ketergantungan benda-benda terlarang," kata Yuli Setia Bakti.

Kegiatan di akhiri dengan peresmian rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi Jambi dan foto bersama.(.)

Wakil Ketua DPRD Muarojambi Haikal, Hadiri Rapat Forum Penataan Ruang

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Wakil ketua DPRD Muaro jambi, A. Haikal menghadiri acara rapat forum penataan ruang yang diadakan Dinas PUPR kabupaten Muaro jambi, bertempat di sang ratu hotel kota jambi, kamis (19/10). 

Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Forum Penataan Ruang Konfirmasi Akhir Muatan Teknis Revisi RT/RW 2023-2043.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi dan stakeholder terkait.

Pj Bupati Bachyuni Deliansyah dalam sambutannya yang diwakili Kadis PUPR Muaro Jambi, Yultasmi menyampaikan,Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. 

 

"Tata Ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari suatu tempat. Karena adanya perkembangan jumlah penduduk dan serta aktivitasnya. Serta di satu sisi ketersediaan ruang semakin terbatas, maka perlu adanya suatu upaya penataan dan pengelolaan ruang," katanya.

 

Selain hal tersebut, lanjut Dia, penataan ruang juga bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. 

 

"Saat ini Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksaan penataan ruang masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034," jelasnya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta program-program untuk mengakomodir pembangunan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi. 

 

"Untuk proses pelaksanaan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi telah dimulai sejak Tahun 2019 yang dimulai dari penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Perda No 2 Tahun 2014 dan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan Penyusunan materi teknis revisi RTRW tersebut," ungkapnya.

Untuk saat ini, progres penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi akan memasuki tahap pembahasan di tingkat propinsi. Sebelum pelaksanaan pembahasan di tingkat propinsi tersebut, maka dipandang perlu kita adakan rapat Forum Penataan Ruang ini dalam rangka melakukan konfirmasi akhir terhadap muatan materi revisi RTRW Kab. Muaro Jambi. 

 

"Untuk itu kepada para Kepala OPD dan instansi terkait agar memberikan masukan atau saran terhadap materi teknis yang telah disusun," tukasnya. (.)

Inspektorat Batanghari Turunkan Tim untuk Audit Pembangunan di Desa Sungkai

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari mengerahkan tim untuk memeriksa seluruh pembangunan di daerah itu.

Kali ini, Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, menjadi sasaran dari anak buah Inspektur Rokim untuk diperiksa.

Selain pekerjaan fisik dalam pengelolaan Dana Desa, kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pun tak luput dari pemeriksaan mereka.

"Ya kali ini kita turun kelapangan memeriksa kegiatan fisik maupun non fisik yang ada di Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, kita meeriksa pembangunan Box Culvert yang telah selesai dibangun oleh pihak desa," ungkap Irbansus I, Muhammad Fathan.

Lelaki karib disapa Aan ini mengakui, dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan adanya praktik korupsi yang menyebabkan adanya kerugian negara.

"Temuan lagi dalam tahap perhitungan dan diharapkan di setor jangan sampai melewati 60 hari kerja LHP di terima," pungkasnya.

Target Kadis PUTR, Lobi Rp 100 M Dana Pusat untuk Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Usai dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batanghari, H. Ajrisa Windra, ST, MM berkomitmen akan menjemput dana pusat kurang lebih Rp 100 Miliar untuk akselerasi pembangunan Kabupaten Batanghari.

Pernyataan itu disampaikan Windra karena menurutnya infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari masih belum "mantap" dan masih perlu dibenahi.

"Kondisi mantap itu berada diatas 75 persen jalan yang mulus, artinya kalau saat ini berada dibawah 75 persen, itu menjadi kesempatan besar bagi kita untuk melobi dana pusat," kata Windra saat diwawancarai seusai dilantik, Rabu (18/10/23).

Tak tanggung-tanggung, angka Rp100 miliar yang ditargetkan mantan Sekretaris PUTR Kota Jambi itu merupakan hampir separuh dari target belanja Dinas PUTR Batanghari pada 2024, yakni Rp 235 Miliar.

"Saya optimis semaksimal mungkin, bila memungkinkan saya berharap setengah dari APBD, ketika data itu memang benar, dan pemerintah pusat meyakini, saya berharap bisa setengah dari APBD," tukasnya.

Windra menjelaskan, ia bersama pihaknya di dinas PUTR akan segera mendata seluruh jalan di Batanghari yang nantinya kondisi jalan tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Bahkan Windra sendiri menargetkan pendataan tersebut tuntas hanya dalam sepekan.

"Seminggu saya masuk kerja akan saya gali data-data jalan itu sesuai perintah Pak Bupati tadi," ujarnya.

"Kita akan data jalan-jalan yang statusnya milik Kabupaten Batanghari, ada 930 ruas jalan, kita akan lihat kondisi itu seperti apa data yang sebenarnya, ketika data itu real kita dapatkan kita akan kasih laporan lengkap ke pemerintah pusat agar mereka mau mengucurkan dana DAK untuk lebih maksimal ke Batanghari," paparnya.

Tak hanya sekedar memberikan pelaporan kondisi jalan di Batanghari ke pemerintah pusat, Windra sendiri mengakui dampak pertumbuhan ekonomi di Batanghari cukup lamban dikarenakan akses jalan yang kurang memadai.

"Kita akan gali potensi perekonomian, atau dari sektor perkebunan, artinya dengan kondisi hari ini dengan jalan yang tidak maksimal hanya melaksanakan dari dana APBD, mereka akan lihat pertumbuhan ekonominya agak lambat. Semoga dengan data itu mereka akan mencerna bahwa Batanghari memang butuh dana itu," imbuhnya.

Reporter: Juniko