Berita Terbaru

Jumat, 20 Oktober 2023

Temuan Inspektorat di Desa Sungkai, Fathan: Kita Tunggu 60 Hari untuk Mengembalikan





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Irbansus I pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Fathan menyebutkan, pihaknya sudah memberikan waktu selama 60 hari kepada Pemerintah Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, untuk mengembalikan sejumlah temuan.

"Diharapkan disetor jangan sampai melewati 60 hari kerja LHP di terima," ungkap Fathan.

Berapa jumlah temuan yang didapatkan, Fathan mengatakan masih dalam proses perhitungan pihaknya di Inspektorat.

"Iya, soal temuan itu kami di Inspektorat masih dalam tahap perhitungan," ujarnya singkat.

Diketahui sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Batanghari melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan fisik maupun non fisik terhadap pengelolaan dana desa yang ada di Batanghari.

Alhasil, tim auditor kepercayaan dari Inspektur Muhammad Rokim ini berhasil mengungkap sejumlah temuan di Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang dengan nilai temuan yang belum bisa dipastikan secara rinci.

Kamis, 19 Oktober 2023

Ketua DPRD Muarojambi Hadiri Peresmian Rumah RJ dan Bale Rehabilitasi Napza Adhiyaksa


MUAROJAMBI, TIGASISI.NET -  Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Menghadiri Peresmian Rumah Restorative Justice Dan Bale Rehabilitasi Napza Adhyaksa Se-provinsi Jambi. Kegiatan Dilaksanakan Di Kantor Kejaksaan Segeti. Kamis (19/10/23)

Turut Hadir Dalam Kegiatan Tersebut Kejari Muaro Jambi,Kapolres Muaro Jambi,Kalapas Perempuan,Kadis PMD, Camat Sekabupaten Muaro Jambi,Kepala Desa Sekabupaten Muaro Jambi dan Undangan Lainnya.

Dalam Sampaianya Kejari Muaro Jambi Kamin mengucapkan terimakasih atas kehadirannya dalam acara ini.

Kamin Menyampaikan Peresmian Rumah Restorative justice dan Bale Rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi Jambi ini untuk membantu penyembuhan bagi warga Kabupaten Muaro Jambi khususnya pada umumnya provinsi jambi dari ketergantungan benda-benda terlarang maupun lain sebagainya.

"Mudah-mudahan dengan diresmikan rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa ini dapat mengurangi masyarakat dari ketergantungan, " Ujarnya Kamin.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti Mengucapkan Terima kasih kepada kejari Muaro Jambi atas undangan Peresmian rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi provinsi jambi.

Dirinya Mengapresiasi kinerja kejari Muaro Jambi yang telah mendirikan rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi provinsi Jambi.

"Semoga dengan berdirinya rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa ini bisa membantu masyarakat Kabupaten Muaro Jambi khususnya dan provinsi Jambi umumya dari ketergantungan benda-benda terlarang," kata Yuli Setia Bakti.

Kegiatan di akhiri dengan peresmian rumah Restorative justice dan Bale rehabilitasi Napza Adhyaksa se-provinsi Jambi dan foto bersama.(.)

Wakil Ketua DPRD Muarojambi Haikal, Hadiri Rapat Forum Penataan Ruang


MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Wakil ketua DPRD Muaro jambi, A. Haikal menghadiri acara rapat forum penataan ruang yang diadakan Dinas PUPR kabupaten Muaro jambi, bertempat di sang ratu hotel kota jambi, kamis (19/10). 

Dinas PUPR Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Forum Penataan Ruang Konfirmasi Akhir Muatan Teknis Revisi RT/RW 2023-2043.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Muaro Jambi dan stakeholder terkait.

Pj Bupati Bachyuni Deliansyah dalam sambutannya yang diwakili Kadis PUPR Muaro Jambi, Yultasmi menyampaikan,Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional dan lokal. 

 
"Tata Ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari suatu tempat. Karena adanya perkembangan jumlah penduduk dan serta aktivitasnya. Serta di satu sisi ketersediaan ruang semakin terbatas, maka perlu adanya suatu upaya penataan dan pengelolaan ruang," katanya.

 
Selain hal tersebut, lanjut Dia, penataan ruang juga bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berdaya saing dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan ekonomi sosial dan budaya masyarakat. 

 
"Saat ini Kabupaten Muaro Jambi dalam pelaksaan penataan ruang masih menggunakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034," jelasnya.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta program-program untuk mengakomodir pembangunan, maka dipandang perlu untuk dilakukan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi. 

 
"Untuk proses pelaksanaan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi telah dimulai sejak Tahun 2019 yang dimulai dari penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Perda No 2 Tahun 2014 dan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan Penyusunan materi teknis revisi RTRW tersebut," ungkapnya.

Untuk saat ini, progres penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Muaro Jambi akan memasuki tahap pembahasan di tingkat propinsi. Sebelum pelaksanaan pembahasan di tingkat propinsi tersebut, maka dipandang perlu kita adakan rapat Forum Penataan Ruang ini dalam rangka melakukan konfirmasi akhir terhadap muatan materi revisi RTRW Kab. Muaro Jambi. 

 
"Untuk itu kepada para Kepala OPD dan instansi terkait agar memberikan masukan atau saran terhadap materi teknis yang telah disusun," tukasnya. (.)

Inspektorat Batanghari Turunkan Tim untuk Audit Pembangunan di Desa Sungkai





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari mengerahkan tim untuk memeriksa seluruh pembangunan di daerah itu.

Kali ini, Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, menjadi sasaran dari anak buah Inspektur Rokim untuk diperiksa.

Selain pekerjaan fisik dalam pengelolaan Dana Desa, kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) pun tak luput dari pemeriksaan mereka.

"Ya kali ini kita turun kelapangan memeriksa kegiatan fisik maupun non fisik yang ada di Desa Sungkai, Kecamatan Bajubang, kita meeriksa pembangunan Box Culvert yang telah selesai dibangun oleh pihak desa," ungkap Irbansus I, Muhammad Fathan.

Lelaki karib disapa Aan ini mengakui, dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya menemukan adanya praktik korupsi yang menyebabkan adanya kerugian negara.

"Temuan lagi dalam tahap perhitungan dan diharapkan di setor jangan sampai melewati 60 hari kerja LHP di terima," pungkasnya.

Target Kadis PUTR, Lobi Rp 100 M Dana Pusat untuk Batanghari



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Usai dilantik menjadi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Batanghari, H. Ajrisa Windra, ST, MM berkomitmen akan menjemput dana pusat kurang lebih Rp 100 Miliar untuk akselerasi pembangunan Kabupaten Batanghari.

Pernyataan itu disampaikan Windra karena menurutnya infrastruktur jalan di Kabupaten Batanghari masih belum "mantap" dan masih perlu dibenahi.

"Kondisi mantap itu berada diatas 75 persen jalan yang mulus, artinya kalau saat ini berada dibawah 75 persen, itu menjadi kesempatan besar bagi kita untuk melobi dana pusat," kata Windra saat diwawancarai seusai dilantik, Rabu (18/10/23).

Tak tanggung-tanggung, angka Rp100 miliar yang ditargetkan mantan Sekretaris PUTR Kota Jambi itu merupakan hampir separuh dari target belanja Dinas PUTR Batanghari pada 2024, yakni Rp 235 Miliar.

"Saya optimis semaksimal mungkin, bila memungkinkan saya berharap setengah dari APBD, ketika data itu memang benar, dan pemerintah pusat meyakini, saya berharap bisa setengah dari APBD," tukasnya.

Windra menjelaskan, ia bersama pihaknya di dinas PUTR akan segera mendata seluruh jalan di Batanghari yang nantinya kondisi jalan tersebut akan dilaporkan kepada pemerintah pusat. Bahkan Windra sendiri menargetkan pendataan tersebut tuntas hanya dalam sepekan.

"Seminggu saya masuk kerja akan saya gali data-data jalan itu sesuai perintah Pak Bupati tadi," ujarnya.

"Kita akan data jalan-jalan yang statusnya milik Kabupaten Batanghari, ada 930 ruas jalan, kita akan lihat kondisi itu seperti apa data yang sebenarnya, ketika data itu real kita dapatkan kita akan kasih laporan lengkap ke pemerintah pusat agar mereka mau mengucurkan dana DAK untuk lebih maksimal ke Batanghari," paparnya.

Tak hanya sekedar memberikan pelaporan kondisi jalan di Batanghari ke pemerintah pusat, Windra sendiri mengakui dampak pertumbuhan ekonomi di Batanghari cukup lamban dikarenakan akses jalan yang kurang memadai.

"Kita akan gali potensi perekonomian, atau dari sektor perkebunan, artinya dengan kondisi hari ini dengan jalan yang tidak maksimal hanya melaksanakan dari dana APBD, mereka akan lihat pertumbuhan ekonominya agak lambat. Semoga dengan data itu mereka akan mencerna bahwa Batanghari memang butuh dana itu," imbuhnya.

Reporter: Juniko

Rabu, 18 Oktober 2023

Fadhil Ingatkan Istri Pejabat Harus "Kuat Hati" Jika Suaminya Kerap Pulang Malam



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengingatkan agar seluruh istri pejabat dilingkup pemerintah daerah itu selalu kuat hati apabila suaminya kerap pulang diluar jam kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadhil karena ia sering melakukan rapat dengan para jajaran anak buahnya hingga larut malam.

Bukan tanpa alasan, hal tersebut dilakukannya karena ingin segera menuntaskan 36 program kerja yang pernah ia janjikan kepada masyarakat Batanghari.

"Kita kerjanya harus tidak biasa, harus luar biasa. Kita sengaja undang bininya agar nanti tidak bertanya kenapa suami sering pulang terlambat, karena kita masih sering rapat malam-malam," kata Fadhil saat melantik 3 pejabat eselon II di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati, Rabu (18/10/23).

Suami tercinta dari Zulva Fadhil itu juga mengaku sering memergoki para pejabat yang menerima Video Call dari masing- masing istri ketika rapat berlangsung.

"Ada yang kamera HP-nya menghadap ke muka Bupati, ini Video Call nih, muka kita pula yang dimasukkannya kedalam situ," kelakar Fadhil sembari diiringi ketawa tamu undangan yang memecah hening ruangan.

"Jadi ibu-ibu jangan su'uzon, tapi kalau memang suaminya sudah mencurigakan nanti akan kita klarifikasi, kita sudah buat tim untuk mengatasi situasi yang seperti itu," canda ayah empat anak itu.

Fadhil mengatakan, ia menekankan agar jajaran anak buahnya maksimal bekerja, karena 36 programnya bersama H Baktiar harus selesai dalam waktu 3,5 tahun.

"Bahwa RPJMD Batanghari ini telah ditetapkan menjadi Perda No 2 Tahun 2021, dimana RPJMD itu undang-undang tentang perencanaan pembangunannya yang sekarang belum berubah yang mana visi-misi Bupati dan Wakil Bupati setelah dilantik tetap sama undang-undang perencanaannya yaitu dalam waktu 5 tahun," jelas Fadhil.

"Kemudian muncul undang-undang baru tentang pemilukada yang dimana pada tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak, tetapi orang kita tidak menyiapkan undang-undang tentang peralihan tentang perencanaan pembangunan visi-misi Bupati dengan masa jabatan Bupati," sambungnya.

Namun, lanjut lelaki kelahiran Desa Terusan itu, hal tersebut tak menjadikannya alasan untuk tidak menyelesaikan janji-janji yang sudah ia tunaikan kepada masyarakat.

Katanya, ia bersama pejabat pilihannya saat ini akan tetap tancap gas dalam menuntaskan program Batanghari tangguh yang pernah ia gaungkan bersama H Bakhtiar saat kampanye lalu.

"Masyarakat tidak mau tau soal itu, kerja yang semestinya diselesaikan dalam waktu 5 tahun malah harus diselesaikan 3 tahun setengah. Jadi kita akan tetap ngebut, bagaimana janji kita kepada masyarakat harus kita penuhi, walaupun konsideran hukum tidak mewajibkan itu," paparnya.

"Tapi masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas hukum di negara ini tidak berpandangan seperti itu, tapi ya sudahlah kita ikuti saja kemauannya masyarakat, karena kita ada karena masyarakat ada," tutup Fadhil Arief.

Untuk diketahui, 36 program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat ini hanya menyisakan 2 yang belum tertuntaskan, yakni pembangunan Islamic Centre dan Sirkuit Balap, yang dikabarkan akan diselesaikan di akhir masa jabatan pada tahun 2024.


Reporter: Juniko

Sumber Fhoto: Diskominfo Batanghari

Bupati Batanghari Lantik Dua Pejabat Eselon II




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief secara langsung melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari tahun 2023.

Acara pelantikan dilaksanakan di Ruang Kaca Rumah Dinas Bupati Batanghari, Rabu (18/10/2023) dihadiri oleh Sekda Batanghari Muhamad Azan beserta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Batanghari.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan, Surat Keputusan Bupati Batanghari  Nomor 821.22/149/BKPSDMD tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, secara resmi melantik dan menugaskan mereka dalam jabatan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari. Oleh karena itu Bupati yakin dan percaya bahwa pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

“Semoga Allah SWT selalu membimbing dan meridhoi kita semua,” kata Fadhil.

Dirinya berujar bahwa pelantikan pegawai adalah hal yang biasa, dan akan terus terjadi.

“Setiap lelang jabatan kita mencari yang terbaik, karena itu kita akan tetap melantik siapa yang nilainya paling tinggi,” ucapnya.

Selasa, 17 Oktober 2023

Ketua DPRD Muarojambi Hadiri Deklarasi Damai Pilkades Serentak Tahun 2023

MUAROJAMBI, TIGASISI.NET -Ketua DPRD Muarojambi Yuli Setia Bhakti menghadiri deklarasi Damai Pilkades Serentak Tahun 2023 di Gedung Serbaguna Kabupaten Muaro Jambi, Selasa (17/10/2023). 

Selain dihadiri Ketua DPRD Deklarasi ini juga dihadiri Penjabat Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah, SH., MH. 

Dalam sambutan Penjabat Bupati Muaro Jambi Bachyuni Deliansyah mengatakan deklarasi damai Pilkades merupakan salah satu momentum yang penting dalam rangkaian proses tahapan Pilkades serentak gelombang II di Kabupaten Muara Jambi ini.

''Sebelum memasuki masa kampanye Pilkades berlangsung hingga pelaksanaan pada tanggal 25 Oktober 2023 sangatlah tepat, bagi pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi adanya deklarasi damai. Di mana deklarasi saat ini Bukan semata inisiatif dari pemerintah Kabupaten saja akan tetapi juga merupakan hasil kesepakatan dan koordinasi dengan Forkopimda untuk menghadirkan seluruh calon kepala desa,'' tutur Pj Bupati

Deklarasi ini,  tentunya juga membuktikan adanya kesatuan semangat untuk acara bersama mewujudkan pelaksanaan pilkades yang damai langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

''Berbagai tahapan sudah kita laksanakan dengan sosialisasi pembentukan panitia pemilu pendataan pemilih Penjaringan dan penyaringan bakal calon. Hingga klarifikasi berkas administrasi bakal calon tantangan ke depan adalah bagaimana mengawal tahapan pelaksanaan kampanye masa tenang Di hari H dan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih,'' kata Bupati Muaro Jambi.

Pelaksanaan pilkades kali ini terdapat 96 orang calon kepala desa, yang terdiri dari  92 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan,  dengan total 103 TPS dan jumlah DPT 56.615 orang yang tersebar di 30 desa di 10 Kecamatan dalam kabupaten Muaro Jambi.

Dalam acara tersebut Ketua DPRD, PJ Bupati dan forkompida membubuhkan tanda tanggan sebagai bentuk ikrar Pilkades Damai. (.)

Pendaftaran PPPK Dibuka, ini Pesan Bupati Batanghari




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief terus berjuang agar tenaga honorer di Batanghari ini bisa jadi PPPK. Dan saat ini pemerintah Batanghari setiap tahun mengusulkan PPPK ke pusat.

" Kita harapkan pada tahun depan pembukaan PPPK ini utuh, sehingga tenaga honorer di Batanghari sudah masuk ke PPPK semua," sebut Fadhil Arief saat diwawancarai jurnalis.

Fadhil Arief juga minta, agar semua tenaga honorer yang untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian online atau Computer Assisted Test (CAT), karena perlu pegawai yang berkompeten.

" Jangan pernah merasa kenal dengan bupati aman-aman saja, tidak begitu. Kenal ataupun tidak kenal dengan bupati. Mereka harus memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat Kabupaten Batanghari," kata Fadhil Arief.

Inspektorat Batanghari Gelar Rapat Evaluasi MCP KPK



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektorat Daerah pada Kabupaten Batanghari menggelar rapat evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2022.

Dalam rapat tersebut disampaikan juga Pedoman Pelaporan MCP 2023 oleh perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Fathan, selaku auditor pertama Inspektorat.

Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang dilaksanakan merupakan pelaporan atas upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan tugas koordinasi KPK untuk meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan agar tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.

Rapat evaluasi MCP digelar di ruang kerja Bupati Batanghari, yang juga dihadiri langsung oleh sang Bupati Muhammad Fadhil Arief, Sekretaris Daerah, Inspektur, dan beberapa kepala OPD lainnya.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Fathan menerangkan dan memandu Pelaksanaan Evaluasi MCP. Beliau memaparkan satu persatu ruang lingkup fokus area pencegahan korupsi daerah tahun 2023 yang meliputi Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD dan Tata Kelola Desa.

© Copyright 2019 Tigasisi.net | AKTUAL & FAKTUAL | All Right Reserved