Berita Terbaru

Selasa, 07 Maret 2023

Menjaga Keberlangsungan Demokrasi, Cegah Money Politik


Oleh: Mahpud, S.Pd.I
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional.

Politik juga disebut sebagai sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasan di dalam masyarakat untuk pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, Sederhananya, politik adalah sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia no. 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia.
politik merupakan sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil, untuk mempengaruhi masyarakat diduga dan bukan tidak mungkin menjadi celah bagi para oknum untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai itu semua, hal yang paling sering terdengar adalah money politik.

Menurut Wikipedia Politik uang (bahasa Inggris: Money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Money politik tidak hanya di berikan kepada mereka (masyarakat) yang memiliki hak suara, tetapi juga di berikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan “uang”, sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat melainkan untuk “pemilik uang”. Dampak dengan adanya Money politik dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktek Money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Bagaimana mencegah Money Politik atau Politik Uang agar tidak terjadi ? 

1. Kenali Politik sejak Dini
Pengenalan Politik sejak dini terhadap calon pemilih merupakan salah satu cara agar pemilih menghindari politik uang, sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang kepada calon pemilih merupakan tindakan yang dapat dilakukan, memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa politik uang merusak Demokrasi. 

2. Bersikap Kritis 
Sikap kritis dalam kehidupan harus digalakman terutama dalam kehidupan masyarakat, iming-iming uang untuk memilih harus ditolak secara bersama-sama, jika saja untuk dipilih harus memberikan uang, bagaimana jika nanti berkuasa, beberapa orang menyebutkan orang baik tidak boleh diam, agar dunia tidak dikuasai oleh oleh orang gila. 

3. Awasi 
sebagai warga negara, kamu tentunya punya hak untuk menentukan siapa pemimpin yang kamu pilih. Tidak hanya dengan menyumbangkan suara saat pemilihan, tidak ada salahnya jika kamu juga aktif melakukan pengawasan. Hal ini supaya orang-orang yang melakukan cara-cara yang dilarang, tidak bisa mencapai tujuannya. Jangan lupa, jika ada yang melanggar lapor kepada pengawas pemilu. 

4. Integritas Penyelenggara. 
Penguatan Kapasitas serta Integritas penyelenggara merupakan bagian dari pencegahan politik uang, penyelenggara yang berintegritas merupakan bagian tidak terpisahkan dari membangun Demokrasi. 

5. Sangsi
Pemberlakuan sangsi berat bagi pelaku politik uang yang terbukti juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik,  sangsi berat yang diberikan juga bisa membuat individu yang mungkin berniat untuk melakukan pelanggaran menurungkan niatnya. 

6. Pemberdayaan masyarakat 
Pemberdayaan adalah proses di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.
partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang dapat berupa ikut serta mengawasi jalannya proses pemilihan umum disetiap tahapan, masyarakat harus menjadi salah satu bagian utama dalam mejaga pemilu agar tetap bersih serta Demokrasi tetap berjalan.

Demi menjaga keberlangsungan Demokrasi di negeri ini, maka tidak hanya penyelenggara yang bertanggung jawab, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penulis adalah  Pengurus JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Batang Hari

Senin, 06 Maret 2023

Suasana Tenang Jelang Pemilu Bikin 'Kaget' Ketua Bawaslu Batanghari




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Jelang pesta demokrasi 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian mengaku kaget.

Ia mengaku heran, pada tahapan pemilu kali ini euforia dari masyarakat cukup menurun.

"Tahun ini aku heran juga, agak adem ayem," ujarnya singkat, Senin (06/03/23).

Menurutnya, antusias dari masyarakat Batanghari sangat berbeda ketimbang menghadapi pemilu pada tahun sebelumnya.

"Kalau tahun 2019 dulu, mulai dari pendaftar PPS saja laporan itu sudah banyak yang masuk, kalau ini kan nggak ada. Entah apa penyebabnya,"  ungkap Indra.

Saat ditanya tentang peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari terkait hal ini, Indra sendiri berspekulasi KPU sudah mampu mensistem aturan yang telah dibuat.

"Mungkin dia (KPU) saat ini, sudah transparan tapi tidak telanjang, artinya transparan mereka itu sudah bisa di kontrol, kalau dulu emang transparan sekali dia," bebernya.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari telah meluncurkan aplikasi SIGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu) untuk menerima apabila adanya pengaduan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada pemilu.

Sejauh ini sudah ada beberapa tahapan pemilu yang telah dilalui oleh pihak KPU Batanghari. Akan tetapi, hingga kini aplikasi SIGapLapor diketahui masih sepi pengunjung.


Reporter: Juniko

Kamis, 09 Februari 2023

Diakui Gerindra Sebagai Lawan Serius di Pileg 2024, PPP: Baguslah Kalau Mengakui




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Batanghari, Syukron memberikan komentar ringan terkait pengakuan Ketua Partai Gerindra, Mauli yang menyebutkan PPP sebagai lawan kuat di pileg 2024 mendatang.

Syukron menyebutkan, hal ini tak pula membuat pihaknya di PPP berbusung dada. 

Menurutnya, semua partai berhak memberikan penilaian terhadap lawannya masing-masing.

"Ya itu bagus ya, salah satu sikap mengakui itu suatu kejujuran. Jadi sah-sah saja, partai siapa saja yang ingin mengakui itu," kata Syukron kepada media ini, Kamis (09/02/23).

Kata Syukron, pihaknya di PPP tidak mau berkomentar banyak mengenai kekuatan partai lawan. Menurutnya, ia lebih fokus meraih 12 target kursi di DPR.

"Sampai hari ini kita tidak mengukur itu, kita hanya mengukur target kita ada 12 kursi untuk 2024, dan sampai hari ini saya rasa belum ada yang menargetkan 12 kursi dari partai manapun selain PPP," jelasnya.

Sementara itu, ketika disinggung mengenai kekuatan partai PAN yang diketahui saat ini berhasil memegang tampuk pimpinan di DPR, syukron tampaknya lebih memilih irit bicara.

"Saat ini boleh saja mereka jadi pimpinan, tapi besok kan belum tentu, yang jelas kita fokus ke target kursi kita saja," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PPP Batanghari sempat diakui oleh partai lawan yakni Gerindra sebagai lawan tangguh di pileg 2024.

Gerindra menilai, pengaruh Bupati Muhammad Fadhil Arief akan berdampak besar bagi kekuatan PPP.

"Iya, PPP ini kuat, kita harus kerja keras. Karena kita ini di Batanghari, Beliau (Fadhil) itu pimpinan PPP. Beliau pastinya juga tidak mau ketinggalan," kata Ketua DPC Gerindra, Mauli Pulungan.


Reporter: Juniko

Senin, 06 Februari 2023

Gerindra Akui Partai PPP Lawan Tangguh di Pileg 2024







BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua DPC Partai Gerindra Batanghari, Mauli Pulungan mengakui Partai Berlambang Ka'bah (PPP) akan menjadi lawan tangguh di pileg 2024 nantinya.

Mauli menilai, pengaruh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief yang kini menjabat Ketua DPW Partai PPP menjadi momok besar bagi partai Gerindra.

Kata Mauli, tentunya Fadhil Arief sudah menyusun strategi khusus untuk pencapaian target kursi di DPRD Batanghari.

"Target saya cukup 5 saja yang duduk nanti, itu saja kita harus kerja keras. Karena kita ini di Batanghari, Beliau (Fadhil) itu pimpinan PPP. Beliau pastinya juga tidak mau ketinggalan," kata Mauli kepada media ini, Senin (06/02/23).

"Iya, PPP ini kuat," ulangnya lagi sembari mengulum senyum.

Kendati demikian, Mauli yang diketahui 20 tahun pernah menjadi kader PPP ini, hal tersebut tak membuatnya gentar untuk mengusung nama caleg yang akan bertarung pada pemilu 14 Februari 2024 nanti.

Buktinya, Mantan anggota DPRD 3 periode ini sudah mengirimkan 35 orang nama-nama caleg ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan menargetkan Gerindra meraih tampuk pimpinan di DPR.

"Iya kita sudah selesai melakukan penjaringan bacaleg, semua nama calon sudah dikirim, tinggal menunggu keputusan DPP untuk menentukan nomor urut," imbuhnya.


Reporter: Juniko

Rayakan Ulang Tahun ke-15, Gerindra Batanghari Gelar Bakti Sosial




BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Batanghari menggelar bakti sosial dalam menyambut HUT Partai yang ke-15, Senin (06/02/23).

Perayaan hari jadi Partai Besutan Prabowo Subianto ini diantaranya mendatangi sejumlah panti asuhan untuk membagikan sembako dan uang tunai.

Ketua DPC Partai Gerindra, H. Mauli Pulungan mengatakan hal ini berdasarkan perintah DPP dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, nama besar Partai berlambang Burung Garuda ini tak lepas dari andil masyarakat yang mempercayai para kader partai sehingga bisa duduk di kursi parlemen.

"Iya sesuai arahan dari Pak Prabowo mengharapkan kader partai di seluruh Indonesia kembali ke masyarakat, meraih hati masyarakat. Dengan apa yang kita berikan sedikit banyaknya masyarakat bisa merasa sentuhan Gerindra di daerah masing-masing," kata Mauli.

Mantan anggota DPRD 3 periode ini menambahkan, kedepannya kegiatan serupa akan digelar secara menyeluruh di Kabupaten Batanghari.

"Saya berharap nantinya apalagi untuk hasil pemilu 2024, setiap reses itu kita pedulikan kesitu. Jadi jangan lagi buat reses masing-masing sesuai Dapil, kita mau semuanya terkoordinir, nanti kita libatkan setiap pengurus partai kita di tiap kecamatan. Insyaallah kita sentuh semua, karena di DPR ini ada dananya," pungkas Mauli.

Untuk diketahui, hampir seluruh pengurus partai tampak berbondong mendatangi sasaran lokasi yang dituju, tak luput para caleg yang akan bertarung di pemilu 2024 nantinya.


Reporter: Juniko

Sabtu, 28 Januari 2023

Carut - marut Rekrutmen PPS, Ketua KPU: Silahkan Melapor ke Kantor




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua KPU Kabupaten Batanghari, A. Kadir mempersilahkan pihak yang tidak puas dengan hasil rekrutmen PPS untuk mendatangi kantor KPU Batanghari.

Pernyataan tersebut disampaikan Kadir menyikapi banyaknya komentar masyarakat terkait isu "peserta titipan" pada rekrutmen PPS tahun ini.

"Iya, silahkan melapor ke KPU," ujarnya singkat, saat ditemui wartawan media ini di Ruang Kerjanya, Jumat (28/01).

Kadir menyebutkan, hingga kini pihaknya di KPU belum menerima adanya laporan dari para pendaftar terkait dugaan kecurangan dalam seleksi PPS.

"Sampai saat ini saya belum ada menerima laporan dari masyarakat terkait ini, laporan secara resmi ya, karena harus dengan dukungan identitas lengkap," jelasnya.

"Kalau memang terbukti adanya melanggar aturan ya akan kita ganti sesuai dengan urutan PAW-nya," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah peserta seleksi PPS menuding rekrutmen yang di selenggarakan oleh KPU Batanghari tidak fair dan tidak profesional. Kriteria dan bobot penilaian peserta dianggap tidak jelas, hingga proses wawancara yang dianggap tidak konsisten.

Dia menilai pemberlakuan aturan itu di anggap tidak adil dan merugikan pihaknya. Bahkan ia juga menuding peserta yang lolos dari seleksi PPS tersebut hanya diisi oleh "titipan" oknum tertentu.


Reporter: Juniko

© Copyright 2019 Tigasisi.net | AKTUAL & FAKTUAL | All Right Reserved