Berita Terbaru

Senin, 15 Januari 2024

DPRD Batanghari Setujui Hibah Tanah untuk Pembangunan Gedung Dikla





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menyetujui hibah lahan pemerintah daerah kepada Kejari Batanghari untuk pembangunan Gedung Diklat.

Rapat berlangsung di ruang utama rapat Gedung DPRD Batanghari, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, serta didampingi Wakil Ketua I M. Jaafar.

Anita Yasmin mengatakan, pihaknya di DPRD menyetujui terhadap hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Batanghari, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung diklat.

"Sebelumnya kami dari DPRD juga sudah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, serta telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)," kata Anita Yasmin, Senin (15/1/24).

Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap hibah lahan tersebut dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin.

"Semoga kedepannya ini dapar menimbulkan kebaikan serta kemaslahatan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Batanghari," tutupnya.

Untuk diketahui, ini merupakan rapat paripurna perdana di tahun 2024, yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief. 

DPRD Batanghari Gelar Rapat Perdana di Tahun 2024, ini Agendanya





BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna perdana di tahun 2024, Senin (15/1/24).

Rapat berlangsung di ruang utama rapat Gedung DPRD Batanghari, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anita Yasmin, serta didampingi Wakil Ketua I M. Jaafar.

Adapun agenda rapat tersebut yakni membahas persetujuan dewan terhadap pemindah tanganan barang milik daerah (Hibah) tahun 2024.

Anita Yasmin mengatakan, pihaknya di DPRD menyetujui terhadap hibah tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Negeri Batanghari, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung diklat.

"Sebelumnya kami dari DPRD juga sudah melakukan peninjauan ke lokasi tersebut, serta telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP)," kata Anita Yasmin.

Politisi muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap hibah lahan tersebut dapat dimaksimalkan dengan sebaik mungkin.

"Semoga kedepannya ini dapar menimbulkan kebaikan serta kemaslahatan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Batanghari," tutupnya.

Rabu, 03 Januari 2024

Bahas Hibah Lahan, DPRD Gelar Rapat Bersama Bagian Aset




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang Hari Rapat bersama Bagian Hukum dan Bagian Aset tentang Hibah Pemda kepada instansi yang ada d kabupaten batang hari. (16/02/2024).

Dalam pertemuan tersebut komisi III berkoordinasi bersama bagian hukum dalam menjalankan tugas dan fungsi bagian hukum, kemudian terkait dengan aset tentang hibah Pemda di lingkungan pemerintah kabupaten Batang Hari.

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Komisi III serta staf, Kabag hukum dan Bagian Asset.

Selasa, 02 Januari 2024

Banyak Proyek di Batanghari Tunda Bayar, Anak Buah Cak Imin Naik Pitam




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sejumlah pihak rekanan di Kabupaten Batanghari menjerit, pasalnya proyek pekerjaan yang telah lama rampung hingga kini belum dibayarkan oleh Badan Keuangan Daerah Batanghari.

Hal tersebut sontak membuat Wakil Ketua DPRD Batanghari, Ilhamuddin naik pitam. Ia mengaku kaget dengan adanya tunda bayar yang dilakukan pemerintah daerah.

"Loh kok bisa belum dibayarkan? Ini jelas merugikan pihak rekanan," tanya politisi PKB itu dengan heran.

Anak buah Cak Imin ini mengatakan, pihaknya di DPRD akan segera memanggil tim TAPD untuk mengetahui problem terjadinya tunda bayar itu.

"Akan kita panggil, untuk masalah uangnya ada atau tidak yang tahu persisnya itu bakeuda," ucapnya.

Kamis, 03 Agustus 2023

DPRD Batanghari Kritik Jeleknya Pelayanan Kesehatan: Saya Pernah Ganti Ban Ambulans Hingga Isi Minyak Sendiri



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah semprot Dinas Kesehatan Batanghari dan RSUD Hamba Muarabulian saat menggelar hearing di Gedung DPRD, Selasa (1/8/23).

Dewan menilai pelayanan kesehatan di Batanghari amburadul. Bahkan wakil rakyat ini mengakui pernah mengalami insiden pecah ban pada mobil ambulans dan harus mengganti sendiri ban tersebut saat membawa pasien dari Puskesmas yang hendak dirujuk ke RSUD.

"Keluarga pasien yang disuruh mencarikan ban itu, nah itu kurangnya pelayanan kesehatan ini. Terjadi itu, terjadi, pas kebetulan keluarga saya pula, saya pula yang mencarikan ban itu, tidak ada ban serep ambulans itu," ungkap dewan dari fraksi PKS, Muhyi.

Selain itu, Muhyi juga mengakui pernah mengalami kejadian tak mengenakkan sewaktu mobil ambulans yang membawa jenazah kehabisan bahan bakar.

Menurutnya, hal tersebut cukup membuktikan pelayanan kesehatan yang tidak memiliki kesiapan penuh dalam melayani masyarakat.

"Kemudian masalah ambulans juga, bahwa pernah terjadi saat mengangkut mayat kehabisan minyak, mau masuk ke tempat itu habis minyak, kami juga yang mencarikan minyaknya, sedangkan mayat ada di dalam mobil itu," kenang Muhyi sembari menatap tajam pihak Dinkes dan RSUD.

Merasa belum puas meluapkan kekesalannya, Muhyi kembali menceritakan pengalaman yang menimpa masyarakatnya. Kata Muhyi, jenazah sempat terlantar karena tak kunjung dibawa pihak rumah sakit lantaran keluarganya tak memiliki biaya untuk membayar ambulans.

"Ada juga orang mati di rumah sakit, yang ngurusnya itu lambat di angkat, saat saya datang kesitu ternyata administrasi keuangannya yang tidak ada, bahwa jenazah yang diantar pakai ambulans itu harus bayar dulu baru bisa dibawa," katanya.

Tak hanya itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga mengatakan jeleknya pelayanan di puskesmas induk, salah satunya di Puskesmas Sungai Puar, Kecamatan Mersam.

Kata dia, Puskesmas tersebut tak memperdulikan masyarakat sekitar yang datang berobat.

"Itu pelayanan di Puskesmas itu kalau datang warga itu, cak-cak idak be (dibiarkan), yang mau belanja beli sayur beli sayur di depan itu, ini tolong diperhatikan, jadi kasian warga kita, banyak yang beli sayur pelayan di puskesmas itu, ada yang beli ikan asin lah, tidak melayani pasien, kami masyarakat miskin ini penting pelayanan, tolong ditegur itu puskesmas yang dibawah itu," pinta Muhyi.

Sementara itu Direktur RSUD Hamba Muarabulian, Dr. Ibnu membantah apa yang disampaikan Muhyi, terkait kelalaian pihak RSUD tentang kesiapan mobil ambulans hingga pembiayaan pengantaran jenazah.

Ibnu mengatakan, pihaknya di RSUD selalu melakukan kontrol mobil ambulans secara rutin, mulai dari kesiapan ban hingga bahan bakar.

"Apa yang disampaikan bapak mulai dari ban pecah hingga kehabisan minyak saya yakin itu bukan ambulannya rumah sakit, karena kami selalu melakukan pemeliharaan ambulans dan selalu mengisi BBM setiap kali habis mengantar pasien, sehingga mobil yang standby dalam keadaan full tank," jelas Ibnu.

"Kemudian terkait pembiayaan untuk pengantaran jenazah, secara regulasi diatur dalam Permenkes Nomor 3 tahun 2023 tentang tarif pelayanan kesehatan, disitu dijelaskan untuk pembiayaan ambulans hanya dijamin untuk rujukan, baik untuk yang bekerjasama dengan BPJS maupun tidak, apabila kasus dalam keadaan gawat darurat," papar Ibnu.

Akan tetapi, dijelaskan Ibnu, untuk pengantaran jenazah, RSUD mengakui soal penarikan biaya, karena sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup).

"Jadi untuk pengantaran jenazah kita memang menarik biaya sesuai dengan Perbup Nomor 040 Tahun 2021, namun untuk pengantaran jenazah yang lokasinya masih termasuk dalam wilayah kota itu kami gratiskan, tidak dipungut biaya," pungkasnya.

Reporter: Juniko

Rabu, 02 Agustus 2023

DPRD Pertanyakan Status Tim Dokter Tangguh: Honor atau PPPK?



BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai, Pemerintah Kabupaten Batanghari belum memberi kepastian terhadap status Tim Dokter Tangguh. Hal ini membuat dewan dari fraksi Gerindra Aminuddin naik pitam.

Anak buah Prabowo Subianto itu menganggap, pemerintah belum bisa menjamin nasib Tim Dokter Tangguh kedepannya, yang merupakan mesin penggerak visi dan misi  Fadhil-Bakhtiar itu.

"Ada keluhan dari tim Dokter Tangguh ini bagaimana nasib mereka kedepan, statusnya ini apa sebenarnya? Regulasinya seperti apa?" Tanya Aminuddin, saat menggelar hearing bersama Dinkes, Bakeuda, RSUD Hamba dan Dinas Sosial, Selasa (1/8/23).

Politisi berambut putih itu meminta pemerintah daerah segera memastikan status 24 orang Tim Dokter Tangguh hasil rekrutan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari itu.

"Dengar-dengar cerita nanti ada pembukaan untuk honor PPPK, nah untuk ikut tes PPPK itu mereka tidak bisa, karena tidak jelas statusnya, apakah mereka ini Honda (Honor Daerah) atau tidak, nah ini harus cepat dicarikan jalan keluarnya, jangan sampai teraniaya mereka itu," tegasnya.

Sementara itu, Staf Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Batanghari, Sarmi Fitri, tak menampik bahwa Tim Dokter Tangguh belum memiliki kepastian status jabatan.

Ia menjelaskan, Tim Dokter Tangguh tersebut belum masuk kedalam data tenaga kesehatan (nakes) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari.

"Kami ada aplikasi SISDMK yang mendata nakes. Siapa saja yang masuk dalam SISDMK? Bagaimana perlakuannya dengan Dokter Tangguh? Dokter Tangguh ini bukan miliknya Fasyankes, karena dia membawahi kecamatan," ungkap Fitri.

Mendangar jawaban dari Dinkes, sontak membuat pimpinan rapat, Sirojuddin kaget. Politisi Golkar itu sangat menyayangkan sikap pemerintah yang kurang perhatian kepada Dokter Tangguh yang menurutnya sudah mensukseskan program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Nah inilah yang kami wanti-wanti, regulasinya kan kita yang bentuk Dokter Tangguh ini, kan tidak ada di kabupaten lain, di Kemenkes juga tidak ada, seharusnya jangan dibiarkan seperti itu, mohon maaf kalau ganti Bupati kemudian program Dokter Tangguh ini hilang mau di kemanakan anak-anak kita ini," ungkap Siroj dengan muka kecewa.

"Kami tidak mengajarkan Buaya berenang tidak, kalian lebih memahami masalah ini, karena ada 8 Dokter, 8 Perawat dan 8 Sopir yang pontang-panting, Dokter Tangguh ini visi-misi Bupati, mereka ini kan sudah mengabdi," terangnya.

Menyikapi pernyataan dari Sirojuddin, Fitri menyebutkan bakal menempatkan Dokter Tangguh ini di masing-masing puskesmas pada 8 kecamatan.

"Saya sampaikan kepada pimpinan bahwa kedepannya di 2024, kita akan masukkan Dokter Tangguh ini sebagai nakes dari puskesmas yang di beri tugas tambahan, jadi mereka ini bisa terdata di SISDMK dengan tugas tambahan nakes tangguhnya Batanghari," jelas Fitri.

"Nah baiklah, kami tunggu itu ya? Jangan cuma ngomong disini aja, disini juga ada Kepala Bakeuda yang menyaksikan," pungkas Sirojuddin.

Pewarta: Juniko

Selasa, 04 Juli 2023

Fraksi PPP Apresiasi Capaian 33 Program Pemerintah Batanghari



BATANGHARI, TIGASISI.NET - DPRD Kabupaten Batanghari dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengapresiasi atas capaian pemerintah daerah yang sudah menyelesaikan 33 dari 36 program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat kampanye pilkada lalu.

Hal ini disampaikan oleh Turisman, dalam agenda rapat paripunrna penyampaian pandangan fraksi terhadap Nota Pengantar Laporan Keungan Pemerintah Daerah TA 2023, Senin (12/6/23).

"Kami Fraksi PPP memberikan apresiasi yang sebesar - besarnya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil upati Batanghari  serta seluruh perangkat pemerintah yang
terlibat atas terealisasinya 33 program yang sudah berjalan dengan baik dan memberikan capaian - capaian positif berkat koborasi, sinergi dan akselerasi yang baik," ungkap Turisman

Capaian tersebut menurut Turisman berdampak dalam beberapa kategori diantaranya;

a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batanghari Meningkat dari 4,85% naik 7,42% di tahun 2022

b. Kesenjangan pendapatan menurun 0,310 ditahun 2021 menjadi 0,291 ditahun 2022 yang artinya ketimpangan pendapatan menurun dan penapatan masyarakat semakin merata.

c. Indek Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 70,11 menjadi 70,5.

d. Penurunan tingkat kemiskinan dari 10,05% menjadi 9,36% dan menurunya tingkat penganguran terbuka di Kabupaten Batanghari dari 4,26% menjadi 3,53%

Turisman menilai, capaian tersebut membuktikan program yang dijalankan Bupati dan Wakil Bupati berdampak bagi kesenjangan masyarakat secara menyeluruh.

"Statistik positif tersebut sedikit menggambarkan bahwa rogram-program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten
tang Hhi di tahun 2022 berdampak positif bagi masyarakat," tandasnya.


Reporter: Juniko

Ketua DPRD Apresiasi Pemerintah Daerah Pertahankan Opini WTP




BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengapresiasi atas capaian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Kabupaten Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Jambi.

Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin saat memberikan pidato sambutan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (DPRD) di ruang pola Gedung BPK Jambi, Rabu (26/5/23).

"Kami di DPRD memberi apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja Pemkab Batanghari atas penghargaan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Anita Yasmin.

Anita Yasmin berujar, pihaknya merasa puas dengan capaian ini. Pasalnya, opini WTP yang diterima Pemkab Batanghari ini diakuinya tidak didapat dengan cara yang mudah.

"Terimakasih kepada jajaran pemerintah yang bekerja tidak kenal siang dan malam, sehingga dapat meningkatkan kinerja daerah dalam memajukan Kabupaten Batanghari. Opini WTP Ini adalah suatu kebanggaan," akunya

Politisi PAN ini juga mengakui, ada beberapa poin catatan yang di terima DPRD Batanghari dari Badan Pemeriksa Keuangan Jambi untuk diperbaiki.

"Terimakasih atas kritik dan sarannya maupun langkah-langkah dari BPK, tentunya ini akan menjadi perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja serapan anggaran pemerintah Batanghari pada masa yang akan datang," papar Anita

Anita Yasmin berujar, masukan dari BPK untuk DPRD ini akan menjadi evaluasi para jajarannya di DPR dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah

"Sebagai tindaklanjut dari yang disampaikan oleh BPK, tentunya kami akan mempelajari dan mencermati secara seksama dengan penuh rasa tanggungjawab mengenai LHP ini, dan ini tentu juga akan membawa manfaat untuk perbaikan kinerja Pemerintah Batanghari yang pada tujuan akhir dari semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Batanghari," pungkas Ketua DPRD

Reporter: Juniko

© Copyright 2019 Tigasisi.net | AKTUAL & FAKTUAL | All Right Reserved