Anwar Sadat Ingatkan Bawahannya Soal Gratifikasi Menjelang Idul Fitri

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag menghadiri sekaligus membuka kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (12/9)

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Sekretaris Daerah,  Ketua, Wakil Ketua, beserta anggota DPRD, Narasumber dari KPK RI, Kepala OPD, Para Camat, Lurah, Ketua APDESI, dan Pengurus se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadar, M. Ag menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim KPK RI di Bumi Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan. Selain itu Bupati juga berikan ucapan terima kasih atas kesediaan para Tim KPL untuk memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan monitoring evaluasi implementasi, terkait program pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

" Dapat kami laporkan kepada Tim KPK RI, bahwa kegiatan pengendalian gratifikasi yang telah dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain dengan melaksanakan sosialisasi kepada perangkat daerah khususnya untuk perangkat daerah yang mempunyai tugas pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Mall Pelayanan Publik dan sebagainya," ujarnya

"Dilakukan juga pemasangan banner di beberapa tempat serta pembuatan surat edaran kepada semua perangkat daerah menjelang hari raya Idul Fitri untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, kemudian juga dilakukan penegasan komitmen yang dimulai dari saya sendiri selaku pimpinan daerah dengan pejabat esselon II dan pejabat pembuat komitmen yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat," tambahnya.

Bupati Tanjung Jabung Barat berharap agar Tim KPK RI dapat memberikan tambahan pemahaman dan pencerahan tentang gratifikasi. Semoga upaya yang telah dilakukan terkait pencegahan gratifikasi dan korupsi pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh 2 perwakilan dari Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI. Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag memberi pernyataan penutup kegiatan sosialisasi yang menyampaikan bahwa apresiasi kepada KPK RI yang telah menyelenggarakan sosialisasi terkait gratifikasi.

"Banyak ilmu wawasan yang kita dapatkan pada hari ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh para narasumber pada kegiatan gratifikasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua khusisnya terkait gratifikasi dan kita diberi kemudahan dalam mengimplementasikannya," Tutupnya 

Lantik Sumardi, DPRD Batanghari Akan Gelar Musyawarah Dalam Waktu Dekat

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari, Anita Yasmin mengatakan pihaknya akan segera melaksanakan musyawarah terkait Pengganti Antar Waktu (PAW) salah satu anggota DPRD aktif yang meninggal dunia pada bulan Mei 2023.

“Hari ini akan dilaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan pelantikan, dan insyaallah secepatnya. Artinya, mungkin dalam beberapa hari ini akan segera dilaksanakan,” kata Anita Yasmin.

Saat disinggung nama PAW almarhum Hartono yang merupakan anggota DPRD Fraksi Golkar, Anita sebutkan bahwa Namanya Sumardi.

“Atas nama Sumardi ya, mungkin kawan-kawan juga sempat dengar resmi dari KPU. Mantan Kades Olak beliau,” sebut istri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN).

Saat disinggung mengapa lama usulan PAW almarhum mendiang Hartono, Anita sebutkan itu merupakan permasalahan internal partai.

“Sudah sempat dengar permasalahannya, itu internal partai Karena memang setelah dari pak Hartono itu kan ada beberapa nama yang harusnya mengisi PAW tersebut,” ujarnya.

“Memang ada permasalahan konflik internal, yang mana memang ada dua nama menyatakan mengundurkan diri dari partai Golkar, sehingga tidak dapat memenuhi hak sebagai PAW dari bapak Hartono. Setelah beberapa tahapan salah satunya diantaranya adalah, proses mediasi kemudian Klarifikasi antara kpu dan Golkar akhirnya menemukan titik temu yang mana yang berhak menggantikan itu adalah pak Sumardi,” pungkasnya.

Sempat Beda Pendapat, M Ali AB Jelaskan Tata Tertib Rapat Banggar

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, M. Ali menjelaskan Tata Tertib (Tatib) tentang rapat di Gedung Sekretariat DPRD.

Sebelumnya, sempat menjadi perdebatan diantara para anggota DPRD yang melaksanakan rapat Badan Anggaran (Banggar) pada beberapa waktu lalu.

Rapat Banggar tersebut membahas soal, Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi pada pemeriksaan mata anggaran Pemerintah Kabupaten Batang Hari tahun anggaran 2022.

Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Sekretaris Dewan (Sekwan) M. Ali menjelaskan secara aturan terkait beberapa rapat di lingkup DPRD Batang Hari. Secara aturan yang berlaku, ada aturan tentang tertutup atau terbukanya rapat Banggar .

“Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2018 tentang pendoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten maupun kota, bahwa idealnya rapat Banggar dilakukan secara tertutup,” ujar M. Ali.

Ia menjelaskan, dibalik tertutupnya rapat Banggar itu, tertera di ayat tiga pada pasal 114 peraturan DPRD, mengatakan rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan para peserta.

“Pelaksanaan rapat itu bisa terbuka atau tertutup, sesuai musyawarah dan kesepakatan bersama antara pimpinan dan peserta rapat,” tuturnya.

Sekwan juga menyebutkan, dalam pasal 114 ayat sembilan yang berbunyi rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, dan rapat badan kehormatan.

“Hanya rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum yang wajib dilaksanakan secara terbuka, sesuai pasal 114 ayat dua,” ungkapnya.

Tekan Praktik Korupsi, Rokim Ingatkan Seluruh Kades Jaga Nama Baik Bupati

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektur Daerah pada Inspektorat Kabupaten Batanghari, Muhammad Rokim mengingatkan agar seluruh kepala desa selalu menjaga nama baik Bupati Muhammad Fadhil Arief.

Hal ini disebut Rokim lantaran ia tak ingin kepala desa di Batanghari terlibat kasus korupsi dalam mengelola Dana Desa (DD).

"Ya Kades jangan sampai korupsi, harus jaga nama kepala daerah," tutur Rokim singkat, Rabu (13/9/23).

"Sudah kita kasih arahan dan pembekalan kok dalam mengelola dana desa, kalau masih mau korupsi ya kelewatan," sambungnya.

Rokim menegaskan, pihaknya tidak main-main soal aturan. Ia berkomitmen akan menindak tegas para kades yang coba kucing-kucingan soal dana desa.

"Ya kita hukum, kita selaku APIP punya tanggung jawab soal itu." Tutupnya (red).

Sekda M. Azan Hadiri Pemusnahan BB di Kejaksaan Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Daerah Muhammad Azan menghadiri pemusnahan Barang Bukti (BB) di Kejaksaan Negeri Batanghari, Rabu (13/9/23).

Dalam sambutannya, M. Azan memberikan apresiasi atas terlaksananya giat pemusnahan barang bukti yang telah dilakukan oleh Kejari Batanghari. Selain itu, dirinya juga menyampaikan permohonan maaf Bupati Batanghari yang tak dapat hadir dikarenakan ada giat lain.

“Permohonan maaf Bapak Bupati Batanghari yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kegiatan berbarengan, tidak mengurangi rasa hormat, atas nama pemerintah daerah kami menyambut baik kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Batanghari,” ucap Azan.

Atas nama pemerintah daerah, Azan mengajak semua pihak, baik aparat penegak hukum, instansi terkait, maupun segenap komponen masyarakat untuk selalu bersinergi dalam memberantas tindak pidana kejahatan di Kabupaten Batanghari.

“Pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti dukungan dari Stakeholder APH, bagaimana melakukan penegakan hukum secara akuntabel untuk Batanghari yang lebih baik dimasa mendatang,” 

Pemkab Tanjab Barat dan Bank BI Rapat Bersama, Bahas Langkah Cegah Inflasi

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi gelar High Level Meeting (HLM) TPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kegiatan yang diselenggarakan di Pola Utama tersebut dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. Senin (11/9).

Dalam sambutannya Bupati menyambut baik digelarnya rakor ini, sebab menurut Bupati kegiatan ini memiliki makna strategis, dalam mewujudkan sinergi dan komitmen bersama guna menjaga tingkat inflasi, sebagai salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan dan berkeadilan dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

"Kami minta, TPID Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk bersungguh - sungguh menunjukkan kerjasama, kerja keras serta komitmen sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dengan membangun langkah-langkah strategis, dalam memetakan setiap persoalan yang ada saat ini, meliputi harga, pasokan, distribusi dan koordinasi akan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kelangkaan dan tingginya harga sembako yang sedang menjadi pembicaraan hangat masyarakat saat ini," Katanya

Dikatakan Bupati, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok perlu menjadi perhatikan bersama, agar tidak memicu masalah yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga di tengah meningkatnya permintaan, sehingga kedepannya, tidak terjadi kepanikan dimasyarakat dan situasi didaerah selalu kondusif. 

Melalui kegiatan tersebut, Bupati berharap seluruh hasil rakor hari ini dapat segera ditindaklanjuti dan menjadi komitmen bersama terhadap penyelesaian penanganan Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Tahun 2023. 

"Ini sebagai wujud nyata dan kepedulian kita bersama terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena inflasi berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat." Ungkap Bupati.

Sementara itu Kepala perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto menyampaikanmelalui High Level Meeting, BI juga mengupayakan penguatan koordinasi dan komunikasi melalui rakor pengendalian inflasi, capacity building TPID, edukasi inflasi dan penggunaan produk pangan olahan.

Bank Indosesia Provinsi Jambi merekomendasikan upaya pengendalian sesuai dengan koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Mendorong hilirisasi produk komoditas pangan strategis untuk meningkatkan nilai tambah, menjamin kepastian serapan hasil panen, menjamin ketersediaan pasokan, dan meminimalisir risiko fluktuasi harga.

Pewarta: Rahmad

Anwar Sadat Serahkan Cadangan Beras Pemerintah, Tiap Warga Miskin Dapat 10 kg

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag resmi launching Penyaluran cadangan beras Pemerintah untuk bantuan pangan Tahap II kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (11/9/2023).

Kegiatan yang digelar di gudang Bulog Jl. Sri Soedewi Kuala Tungkal turut dihadiri Sekda Ir. H. Agus Sanusi, M. Si, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Kadis Ketahanan pangan, Kepala Koperindag, dan undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya mengatakan hari ini kita bekerja sama dengan Bulog guna menyalurkan cadangan beras Pemerintah Tahap ke II kepada keluarga Penerima manfaat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak kurang lebih 22.447 penerima manfaat, nah ini kita salurkan langsung lewat Bulog. 

Ditambahkan Bupati masing - masing masyarakat mendapatkan 10 Kilogram beras, jadi kalau kita kalikan per 3 bulan, jumlahnya 673.410 Kilogram beras, nah ini kita salurkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat yang sudah terdata lewat Bulog, " Ujar Bupati. 

" Mudah- mudahan ini tepat sasaran, kita salurkan yang ada di Kota Kuala Tungkal dulu, baru seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mudah mudahan dengan bantuan beras ini dapat membantu dan meringankan kehidupan keluarga penerima manfaat, " Ujar Bupati.

Pewarta: Rahmad

Tak Cuma Seremonial, ini Langkah Nyata Anwar Sadat Tekan Inflasi di Tanjab Barat

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati  Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag Menghadiri senam santai pada kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Minggu (10/09).

Kegiatan yang dilaksanakan di alun-alun kota Kuala tungkal tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Wakil Ketua I DPRD, Unsur Forkopimda/yang mewakili, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta tamu undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi Hermanto mengatakan bahwa kegiatan pada pagi hari ini merupakan kolaborasi antar pihak-pihak terkait dalam rangka untuk sama-sama melakukan pengendalian Inflasi di Tanjung Jabung Barat.

Ia sampaikan bahwa, ada beberapa kegiatan yang dilakukan bersama-sama yaitu, pasar murah(Bulog),  akuisi Qris, cinta bangga rupiah, dan lomba mewarnai.

Oleh karena itu, selain tugas utamanya adalah pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, akan tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan uang yang bijak. Baik, uang tunai maupun uang non tunai.

Sebelum menutup sambutannya, ia sampaikan ucapan terimakasih atas kegiatan pagi hari ini. Ia berharap, semoga kolaborasi ini akan terus di tingkatkan dan bisa membawa Kabupaten Tanjabbar ini menjadi semakin lebih maju ekonominya, harga pangan yang stabil dan masyarakat yang sejahtera.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Anwar Sadat dalam sambutannya sampaikan bahwa  rangkaian kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di Kabupaten Tanjung Barat ini merupakan langkah konkrit yang diambil oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi daerah, yaitu sebagai upaya bersama stakeholder terkait untuk menjamin ketersediaan pangan serta stabilisasi harga beli di masyarakat.

“Saya berharap pencanangan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di Kabupaten ini tidak hanya bersifat seremonial belaka, akan tetapi upaya ini harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan," harapnya.

“Sehubungan dengan hal tersebut saya instruksikan kepada seluruh Kepala OPD yang menjadi bagian dari TPID dan Satgas pangan senantiasa bekerja keras terhadap komoditi pangan lokal, OPD terkait untuk tetap memantau dan menjaga luas lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan perkebunan, bantu para petani pangan dengan meningkatkan SDM petani maupun bantuan Saprodi tentunya dengan mekanisme yang berlaku,” tambahnya

Pada kesempatan itu juga Bupati dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menyerahkan program sosial Bank Indonesia berupa paket mesin pengolahan limbah sabut kelapa kepada kelompok Kama Coco Lestari dan Pembangunan Mushalla As-Salam di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta diakhiri dengan pengundian Doorprize.

Pewarta: Rahmad

Kampung Nelayan Ditetapkan Sebagai Kampung Bebas Narkoba

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag bersama Kapolres Tanjab Barat AKBP Padli, SH, SIK, MH secara resmi mencanangkan Kelurahan Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, sebagai Kampung Bebas Narkoba. Senin (4/9/23).

Kegiatan pencanangan tersebut, juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Ahmad Jafar, SH, Kepala BNNK Tanjab Timur, Kapolres, Dandim 0419/Tanjab, Kajari, Ketua Pengadilan Agama, Ketua BNK Tanjab Timur, Rekan rekan OPD, Camat, Lurah tokoh agama dan Tokoh masyarakat, Tokoh Pemuda.

Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag  dalam sambutannya mengapresiasi langsung upaya Kapolres Tanjung Jabung Barat yang telah menggagas, merencanakan, serta mencanangkan Kampung Nelayan sebagai Kampung Bebas Narkoba, yang mana telah melalui berbagai proses demi proses dengan merangkul semua pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemangku Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Pemuda dalam upaya. 

Lebih lanjut, Bupati dalam sambutannya juga berharap Pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan sebagai Kampung bebas Narkoba dapat dijadikan sebagai momentum untuk secara konsisten dan Kontinyu mengikis habis penyalahgunaan Narkoba khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

"Saya mengajak kita semua untuk kembali memantapkan niat dan semangat memerangi Narkoba sampai ke akar- akarnya," ungkapnya

" Selaku Pimpinan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami berupaya dan siap untuk mendukung kegiatan yang bersifat pencegahan terhadap bahaya Narkoba Ini, upaya ini dibuktikan dengan melakukan kesepakatan dan kerja sama dengan instansi- instansi terkait pada hari ini, " Kata Bupati. 

Selain itu Bupati berharap dengan perjanjian kerja sama ini, agar semua bergandeng tangan bahu-membahu dalam rangka mensukseskan bersifat kegiatan pencegahan, peredaran, dan pemberantasan terhadap bahaya narkoba.

Hal senada juga disampaikan Kepala BNN Kabupaten Tanjab Timur Emmanuel Henry Wijaya,S.H.,M.H mewakili Kepala BNN Provinsi Jambi, Ia mengaku  menyambung baik Pencanangan Kelurahan Kampung Nelayan Sebagai Kampung Bebas dari Narkoba.

Pewarta: Rahmad

Inspektorat Batanghari akan Tindak Tegas Kades Nakal

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batanghari Muhammad Rokim mengatakan, pihaknya akan menindak tegas kades nakal dalam pengelolaan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

"Kita tidak main-main dalam aturan, bagi desa-desa nakal akan kita tindaklanjut sesuai aturan yang berlaku," ungkap Rokim, Selasa (12/9/23).

Rokim menjelaskan, dalam menekan praktik korupsi di seluruh desa di Batanghari, katanya, pihaknya tidak akan pandang bulu, sekalipun Kades tersebut kawan akrab Bupati.

"Gak perduli saya, kalau salah ya salah, mau kerabat Pak Bupati atau Keluarga Pak Bupati. Yang pasti kalau dia sayang dengan Pak Bupati pasti dia bakalan jaga nama baiknya Pak Bupati," tegasnya.

Tak hanya menebar ancaman bagi Kades yang melanggar hukum, Rokim mengakui Inspektorat sudah melakukan sosialisasi dan pembekalan tentang tata cara pengelolalaan dana desa yang efektif dan efisien.

"Yang pastinya sudah kita bekali para kades-kades ini, apalagi yang baru menjabat, bagaimana nanyi kedepannya mereka tidak salah dalam mengambil kebijakan," tutupnya (red).