IDSD Jambi Meningkat, Gubernur Al Haris Dorong Kabupaten/Kota Perkuat Daya Saing Lokal

JAMBI, TIGASISI.NET - Gubernur Jambi Al Haris mendorong seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jambi untuk mengambil langkah konkret dalam meningkatkan daya saing daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Gubernur Al Haris usai diraihnya prestasi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo tersebut turut dihadiri Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

Dalam rilis tersebut, skor IDSD Provinsi Jambi meningkat dari 3,38 menjadi 3,46. 

Menurut Gubernur Al Haris, capaian ini merupakan hasil kerja bersama, namun tetap memerlukan penguatan di berbagai sektor agar mampu bersaing lebih baik di tingkat nasional.

“Kita mendorong agar bupati dan wali kota melakukan langkah-langkah strategis agar daya saing di daerahnya dapat meningkat,” tegasnya.

Ia menambahkan, beberapa indikator yang menunjukkan performa baik antara lain sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pasar, dan tenaga kerja yang mencatat nilai relatif tinggi.

Menurut Gubernur Al Haris, sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci dalam menjaga tren peningkatan ini. 

Dengan strategi yang tepat, ia optimistis Jambi dapat terus memperbaiki peringkat serta memperkuat posisi sebagai daerah yang produktif dan berdaya saing tinggi.

Safari Ramadhan di Batang Hari, Wagub Sani Ajak Warga Tingkatkan Ibadah dan Dukung Visi Jambi Mantap 2029

 

Batang Hari  - Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I., melaksanakan Safari Ramadhan di Kabupaten Batang Hari dengan agenda utama kunjungan ke Masjid Nurul Islam KM 05, Muara Bulian, Jumat (27/02/2026).

Sebelum melaksanakan Safari Ramadhan, Wagub Sani menghadiri buka puasa bersama di Rumah Dinas Bupati Batang Hari dengan didampingi Bupati Muhammad Fadhil Arief, sekaligus menyerahkan 15 paket sembako kepada keluarga sasaran dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. 

Dalam sambutannya, Wagub Sani mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadhan sebagai momentum meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial.

“Mari kita semakin meningkatkan ibadah dan amalan pada bulan Ramadhan, dan semoga kita selalu istiqomah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadhan ini,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani menegaskan, Safari Ramadhan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Bagi kami pemerintah daerah, kegiatan ini merupakan sarana untuk mendapatkan masukan dari masyarakat guna mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jambi, yakni Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah ridho Allah SWT,” katanya.

Wagub Sani juga menuturkan, keberhasilan pembangunan daerah memerlukan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak mungkin dicapai tanpa dukungan, partisipasi, dan doa dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan akan meningkatkan komunikasi yang harmonis dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan Safari Ramadhan tersebut diisi dengan shalat Isya dan Tarawih berjamaah serta penyerahan bantuan keagamaan sebagai bentuk dukungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengembangan sarana ibadah di daerah.

Pada kesempatan itu, Wagub Sani menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Jambi senilai Rp.10 juta untuk Masjid Nurul Islam. Selain itu, Wagub Sani juga menyerahkan 20 amplop santunan kepada masyarakat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Safari Ramadhan tersebut. (Diskominfo Provinsi Jambi/Dandy Ramadhan Febriwan/Foto: Reno Setiawan/Video: Ardi Susianto/Driver: Agus Supriyanto)

Setahun Kepemimpinan UAS-Katamso, ini Capaian yang sudah Dilakukan

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar agenda Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag. dan Wakil Bupati Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E. Momentum ini ditegaskan sebagai ajang evaluasi capaian pembangunan serta penguatan pelayanan publik bagi masyarakat, Rabu (18/02).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Anwar Sadat didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hj. Fadilah Sadat, S.H. Acara ini juga diikuti oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, para Kepala Bagian Setda, Ketua DWP Tanjab Barat, serta masyarakat penerima manfaat bantuan.

Bupati Anwar Sadat dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama setahun terakhir, pemerintah daerah berkomitmen penuh pada penyelenggaraan birokrasi yang berorientasi pelayanan publik, penguatan ekonomi kerakyatan, serta pemerataan pembangunan dari desa hingga ke kota.

"Kami terus berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan akuntabilitas kinerja, sektor kesehatan, dan pendidikan, serta memberikan dukungan berkelanjutan bagi UMKM, petani, hingga nelayan," tegas Bupati.

Salah satu capaian yang menonjol adalah program Bedah Rumah yang telah merealisasikan renovasi sebanyak 454 unit hunian layak bagi masyarakat. Komitmen ini dipastikan berlanjut pada tahun 2026 dengan target tambahan sebanyak 200 unit, yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Baznas dan dana CSR.

Di sektor kesehatan, Bupati menegaskan bahwa masyarakat kurang mampu kini mendapatkan jaminan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeser pun. "Bahkan, direncanakan pada bulan April tahun ini, kami akan mengadakan program operasi katarak gratis bagi warga yang membutuhkan," tambahnya.

Menutup arahannya, Bupati mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap potensi musibah kebakaran dan menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai guna mencegah banjir. Mengakhiri sambutannya, Bupati juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 H kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ketua Panitia Penyelenggara, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Barat Hermansyah, melaporkan bahwa output yang ingin dicapai adalah penyajian transparansi capaian pembangunan serta evaluasi atas permasalahan yang ada sebagai bahan penyusunan rencana daerah ke depan.

Sebagai bentuk kepedulian langsung, dalam rangkaian refleksi ini Pemerintah Kabupaten juga menyalurkan berbagai bantuan sosial, di antaranya penyaluran 654 paket sembako untuk warga prasejahtera, penyediaan 560 tabung LPG 3 Kg dengan harga distributor, layanan cek kesehatan gratis dan pengecekan status kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, pemberian air minum kemasan untuk masjid-masjid di seluruh kecamatan. Selain itu disediakan pula Bazar Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang digelar di alun - alun Kuala Tungkal serta operasi pasar murah Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat.

Jelang Ramadan, Wabup Katamso Sidak ke Sejumlah Pasar

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET -  Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Kuala Tungkal, Rabu (18/02). Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan serta menjaga stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Dalam peninjauan tersebut, Wabup Katamso didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, jajaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Bagian Ekonomi Setda Tanjab Barat, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Wabup berdialog langsung dengan para pedagang, mulai dari pedagang daging, cabai, beras, telur, hingga minyak goreng. Ia menanyakan kondisi stok, distribusi pasokan, serta perkembangan harga terkini di pasaran.

Dari hasil pantauan di lapangan, secara umum stok bahan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan. Meski demikian, terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas seperti cabai merah, telur ayam, dan ayam potong.

“Alhamdulillah, dari hasil bincang-bincang dengan para pedagang, stok kita aman. Memang ada sedikit kenaikan harga di beberapa komoditas karena meningkatnya permintaan menjelang Ramadhan, namun masih dalam batas kewajaran musiman. Pemerintah daerah akan terus memantau agar tidak terjadi lonjakan yang memberatkan masyarakat,” ujar Wabup Katamso.

Ia menyebutkan, harga ayam potong saat ini berada di kisaran Rp42.000 per kilogram. Kenaikan tersebut dinilai masih terkendali dan tidak mengganggu stabilitas pasar secara umum.

Wabup juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying atau pembelian secara berlebihan. Menurutnya, pasokan bahan pokok dipastikan tetap lancar dan tersedia.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan skema Operasi Pasar Murah yang akan digelar di sejumlah titik strategis apabila terjadi tren kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa hari ke depan.

“Kita ingin memastikan umat Muslim di Tanjung Jabung Barat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang, tanpa rasa khawatir terhadap ketersediaan bahan pokok di dapur,” tutupnya.

Dengan pemantauan intensif dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah optimistis stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Ramadhan 1447 H dapat terus terjaga.

Diskominfo Provinsi dan Telkom Bahas Satelit Nasional Merah Putih

 

JAKARTA, TIGASISI.NET - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jambi bersama Diskominfo Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi mengikuti kegiatan Sosialisasi Transformasi Digital melalui pemanfaatan Satelit Nasional Merah Putih. Kegiatan tersebut berlangsung di Lantai 21 Gedung Telkom Landmark Tower, Jakarta, Selasa (10/02/2026).

Kehadiran jajaran Diskominfo se-Jambi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas digital di wilayah Jambi, khususnya dalam mengatasi persoalan blank spot di daerah-daerah terpencil yang masih sulit terjangkau jaringan internet.

Rombongan Diskominfo Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota diterima langsung oleh manajemen PT Telkomsel dan PT Telkomsat. Dalam pertemuan tersebut hadir Vice President LBCC Telkomsel Philipus Nanang, General Manager Telkomsat Widi Sulistyanto, Account Manager PT Telkom Nabila, serta Vidiyan selaku Presales Engineer.

Dalam audiensi tersebut, PT Telkomsat memaparkan solusi layanan Internet Merah Putih, yaitu layanan internet berbasis satelit broadband unlimited yang didukung teknologi High Throughput Satellite (HTS). Layanan ini dirancang untuk menghadirkan koneksi internet cepat dan stabil tanpa batas kuota, sehingga mampu menjangkau hingga wilayah pelosok di Provinsi Jambi.

GM Telkomsat, Widi Sulistyanto menjelaskan bahwa layanan Internet Merah Putih dapat menjadi solusi efektif bagi pemerintah daerah dalam memperluas akses internet.

“Layanan ini sangat cocok diterapkan di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik maupun seluler. Dengan teknologi satelit nasional, konektivitas dapat tetap hadir hingga ke daerah terluar dan terpencil di Provinsi Jambi,” ungkapnya.

Selain Internet Merah Putih, dalam sosialisasi tersebut juga diperkenalkan beberapa solusi lain seperti layanan Starlink Business Service (SBS) serta solusi femtocell yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas jaringan komunikasi di daerah.

Kepala Diskominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menyambut positif sosialisasi ini dan menilai bahwa pemanfaatan teknologi satelit merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di Jambi. Masih banyak wilayah yang mengalami keterbatasan akses internet. Dengan adanya solusi dari Telkomsat, diharapkan persoalan blank spot di kabupaten/kota dapat segera teratasi,” ujar Kepala Diskominfo Provinsi Jambi.

Lebih lanjut disampaikan bahwa konektivitas digital yang merata akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi digital, sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Jambi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Provinsi Jambi bersama seluruh Diskominfo Kabupaten/Kota berkomitmen untuk terus bersinergi dengan PT Telkom Group dalam mewujudkan pemerataan akses internet. Diharapkan, implementasi layanan Satelit Nasional Merah Putih dapat segera direalisasikan sehingga transformasi digital di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata.

Dengan dukungan konektivitas yang semakin baik, Provinsi Jambi optimistis mampu mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang inklusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Diskominfo Provinsi Jambi/*)

Resmi, Sanksi Pidana Kerja Sosial Mulai Dibeelakukan di Jambi

JAMBI, TIGASISI.NET  – Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan Pelaksanaan Pidana Kerja Sosial dalam Wilayah Hukum Kota Jambi yang berlangsung di Lantai 2 Kantor Wali Kota Jambi, Jum'at (13/02/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah awal implementasi pidana kerja sosial sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum nasional. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi, Pengadilan Negeri Jambi, Kejaksaan Negeri Jambi, Kepolisian Resor Kota Jambi, serta Komando Distrik Militer 0415 Jambi.

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Sani menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Pidana Kerja Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 65 ayat (1) huruf e yang mengatur pidana pokok berupa pidana kerja sosial.

“Pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh pelaksanaan pidana kerja sosial yang tentunya telah dirumuskan dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Untuk efektivitasnya, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang solid antar seluruh pihak,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani juga berharap implementasi pidana kerja sosial dapat sukses dilaksanakan di Kota Jambi dan selanjutnya direplikasi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi, lanjutnya, akan mengoordinasikan para bupati dan wali kota untuk menyiapkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial sebagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial.

“Kita harus menyamakan persepsi dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mendukung proses reintegrasi sosial klien pemasyarakatan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini memiliki nilai strategis sebagai landasan bersama dalam menyatukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan KUHP baru menandai perubahan besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih menjunjung tinggi hak asasi manusia serta berorientasi pada kemanfaatan bagi masyarakat.

“Pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok yang bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga membimbing pelaku agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna. Oleh karena itu, diperlukan pedoman pelaksanaan yang komprehensif, termasuk standar operasional prosedur, kriteria lokasi, serta mekanisme penilaian,” jelasnya.

Irwan juga mengungkapkan bahwa saat ini telah disiapkan 346 lokasi di Kota Jambi sebagai tempat pelaksanaan pidana kerja sosial, terdiri dari masjid, sekolah dasar dan menengah, instansi pemerintah, kantor kecamatan, serta kantor kelurahan. “Penetapan Kota Jambi sebagai wilayah percontohan (pilot project) tingkat nasional menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung sistem peradilan yang lebih humanis,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya kerja sama ini. Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Jambi dalam menyediakan berbagai lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, mulai dari masjid, sekolah, kantor camat hingga kantor lurah.

Menurutnya, pelaksanaan kerja sosial tidak hanya menjadi bagian dari proses hukum, tetapi juga momentum pembinaan karakter dan akhlak, khususnya jika dilaksanakan di lingkungan rumah ibadah maupun sekolah.

“Kita ingin pelaksanaannya dekat dengan domisili yang bersangkutan agar tidak menimbulkan beban tambahan. Dengan dukungan camat, lurah, dan seluruh jajaran, insya Allah Kota Jambi siap menjadi percontohan nasional,” ujar Wali Kota Maulana.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh para pihak sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyukseskan pelaksanaan Pidana Kerja Sosial di wilayah hukum Kota Jambi, sekaligus menjadi model implementasi di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. (Diskominfo Provinsi Jambi/Waaly Arizona/Foto: Novriansah/Video: Patra, Reno. S)

Pemkab Tanjab Barat Bakal Kelola Hutan Manggrove Swluas 50 Ha

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., mempresentasikan proposal pendanaan program Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dalam forum verifikasi dan asistensi bersama Tim Verifikasi Nasional, Jumat (13/2).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 3, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, dan menjadi bagian penting dalam proses penilaian usulan program daerah yang mendukung target nasional penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan.

Forum verifikasi dihadiri Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan, Novia Widyaningtyas, bersama Tim Pakar Verifikasi dan Asistensi, yakni Helmi Basalamah dan Apik Karyana, serta anggota tim verifikasi lainnya. Sedangkan Dari pihak pengusul, Wakil Bupati Katamso didampingi Prof. Dr. Ir. Rosyani, M.Si., Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi, perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Jambi, Kepala Bagian SDA Setda Tanjab Barat, serta Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bappeda Tanjab Barat.

Dalam pemaparannya, Wabup Katamso menjelaskan rencana program pengelolaan mangrove berkelanjutan seluas 50 hektare di kawasan Pangkal Babu, Desa Tungkal Satu, Kecamatan Tungkal Ilir. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan pesisir, tetapi juga diintegrasikan dengan pengembangan budidaya tambak kepiting dan udang. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan mangrove.

“Program FOLU Net Sink 2030 kami posisikan bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif. Menjaga mangrove harus sejalan dengan upaya memberdayakan masyarakat sekitar,” ujar Wabup.

Dalam sesi asistensi, Tim Verifikasi Nasional memberikan sejumlah masukan strategis, antara lain perlunya refocusing dengan menetapkan prioritas intervensi kegiatan, memperkuat pendekatan rehabilitasi dan pengelolaan lanskap mangrove secara terintegrasi, serta melakukan penyempurnaan proposal sesuai catatan teknis tim.

Proposal yang telah diperbaiki diminta untuk disampaikan kembali paling lambat 27 Februari 2026 guna proses penilaian lanjutan.

Ke depan, usulan program tersebut juga akan dibahas bersama perwakilan Pemerintah Norwegia yang selama ini aktif mendukung Indonesia dalam rehabilitasi dan konservasi mangrove melalui kemitraan iklim, sebagai bagian dari upaya pencapaian target nasional FOLU Net Sink 2030.

Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan keseriusannya dalam mendukung agenda nasional pengendalian perubahan iklim sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Wabup Katamso Hadiri UndanganIAI An-Nadwah Kuala Tungkal

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA, S.E., M.E., menghadiri kegiatan Sosialisasi Penguatan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Program Studi (Prodi) di lingkungan Fakultas Hukum dan Komunikasi IAI An-Nadwah Kuala Tungkal bersama para stakeholder, Rabu (11/02), bertempat di Ruang Pola Utama Kantor Bupati.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi IAI An-Nadwah, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Ketua Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, para dosen, alumni Prodi Hukum Keluarga Islam, mahasiswa selingkup Fakultas Hukum dan Komunikasi, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Katamso menegaskan bahwa Program Studi Hukum Keluarga Islam bukan hanya relevan, tetapi juga merupakan salah satu jurusan yang paling aplikatif karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Muslim di tingkat kabupaten.

“Pengembangan dan dukungan terhadap jurusan ini di perguruan tinggi yang berada di wilayah kabupaten, atau yang melayani kebutuhan masyarakat kabupaten, akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan dan hukum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan Prodi Hukum Keluarga Islam akan berkontribusi pada penguatan ketahanan keluarga, penyelesaian konflik secara adil dan damai, serta percepatan pembangunan berbasis data dan nilai-nilai keislaman yang moderat.

Lebih lanjut, Wabup Katamso menyampaikan bahwa investasi pada sumber daya manusia di bidang Hukum Keluarga Islam merupakan investasi jangka panjang bagi stabilitas sosial, kesejahteraan keluarga, serta efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menurutnya, lulusan Hukum Keluarga Islam memiliki peran vital di lingkungan pemerintah daerah sebagai “pelayan hukum dan sosial yang memahami hati nurani masyarakat religius”.

“Mereka bukan hanya birokrat, tetapi juga pemberi solusi, pendamai, dan pemberdaya yang mengedepankan pendekatan holistik—hukum, sosial, dan spiritual. Kontribusi mereka menyentuh aspek paling mendasar dalam masyarakat, yakni keluarga sebagai unit terkecil dan terpenting dalam membangun ketahanan sosial serta kesejahteraan daerah,” tambahnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan saran dan masukan secara tertulis dari para peserta terkait penguatan visi dan misi Fakultas Hukum dan Komunikasi IAI An-Nadwah Kuala Tungkal.