BATANGHARI, TIGASISI.NET – Pemotongan uang TPP ASN sebesar 4 persen untuk iuran BPJS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batanghari, menurut DPRD adalah penyerobotan hak ASN.
Hal ini diungkapkan oleh anggota dewan Fraksi Gerindra Aminudin, saat menggelar rapat khusus tindaklanjut temuan BPK, bersama TAPD Batanghari belum lama ini.
“Kalau menurut keterangan mereka (TAPD) uang ini sudah disetor ke rekening BPJS, sementara pihak yang dipotong yaitu ASN, itu kan hak mereka, ini semacam “penyerobotan” kalau menurut saya. Seharusnya ini kan harus dipelajari dulu secara regulasi baru bisa di eksekusi, apakah ini keteledoran atau pemahaman yang berbeda,” kata Aminudin.
Pria berambut putih ini juga mempersoalkan kecerobohan Pemkab Batanghari dalam pemotongan TPP ASN, menurutnya pemkab sudah mengangkangi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.
“Ada aturan–aturan yang lebih tinggi yang sudah mengatur tentang itu, kenapa mereka ini berpedoman kepada Perbup, Kita kan tidak boleh melangkah dari aturan yang lebih tinggi, nah ini belum dapat jawaban dari TAPD,” ujarnya.
Lebih lanjut, Amin mempertanyakan langkah Pemkab Batanghari atas rekomendasi BPK RI. Dimana BPK meminta Pemkab Batanghari memproses kekurangan TPP ASN akibat dipotong BPJS 4 Persen.
“Kemudian kami di DPRD juga mempertanyakan bagaimana dengan pengembalian uang ini, uang darimana yang mau dikembalikan? Sementara uangnya sudah disetor ke rekening BPJS, kalaulah di ambil dari Kas Daerah tentu harus penganggaran dua kali, dan itu harus ada persetujuan kami di DPRD, kalau ada perubahan harus ada persetujuan dewan,” timpalnya.
Hingga saat ini DPRD sendiri mengakui belum menerima data dari Pemerintah terkait jumlah ASN yang TPP-nya sudah dipangkas sekaligus besaran pemotongan dari tiap masing – masing ASN.
“Itu belum diterima, itu nanti yang akan kita dalami berapa jumlah ASN, berapa jumlah potongan, masalahnya mereka ini tidak hadir,” pungkasnya.
Reporter: Juniko