JAMBI, TIGASISI.NET - Pemerintah Provinsi Jambi belum mendapatkan Participating Interest (kepesertaan BUMD) sebesar minimal 10 persen pada beberapa Wilayah Kerja (WK) migas. Hal ini turut menjadi temuan dalam LHP-BPK RI terhadap LKPD Provinsi Jambi TA 2022 pada bidang pendapatan.
Terhadap hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jambi yakni Hapis Hasbiallah didampingi anggota banggar DPRD Provinsi Jambi, Ririn Novianty dan Abdul Hamid melakukan sejumlah konsultasi pendapat diantara dengan melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Provinsi Sumatera Selatan.
“PI disini mereka sudah maksimalkan bahwa perusahaan-perusahaan migas ini bekerjasama dengan BUMD atau perusahaan-perusahaan lokal,dan hal ini baik untuk kita bawa ke jambi sebagai acuan, ”ujarnya.
Terhadap hal ini, beberapa pandangan serta inovasi yang dilakukan oleh Bapeda Provinsi Sumsel akan coba dibawa ke Provinsi Jambi, sehingga beberapa hal terkait dengan pendapatan daerah dimaksimalkan.
“PI di jambi itu belum ada, maka ini yang harus kita kejar, jadi banyak hal-hal baik yang kita dapat dalam stuba ini dan kita akan coba bawa ke Provinsi Jambi,” pungkasnya.
editor: Randika