BATANGHARI, TIGASISI.NET - Menjelang digelarnya pesta demokrasi 2024, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari terlihat mulai mempersiapkan modal sosial di tengah masyarakat.
Belakangan ini jagad media sosial ramai dengan postingan para anggota dewan yang meninjau berbagai aktivitas kegiatan pembangunan fisik pemerintah sesuai Dapil (Daerah pemilihan) masing-masing. Bahkan wakil rakyat ini juga menyempatkan diri berfoto selfie di lokasi proyek.
Fenomena ini menarik perhatian dari pengamat politik yang juga seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, Dr. Arfa'i Sanifah, S.H., MH.
Arfa'i berpendapat, ada beberapa tujuan yang menyebabkan dewan di Batanghari sampai turun kelapangan untuk mengecek jalannya proses pembangunan.
Menurutnya, peninjauan yang dilakukan para wakil rakyat ini pada dasarnya masuk dalam pelaksanaan fungsinya, yakni pengawasan. Namun menurutnya, tujuan tersebut harus lebih diperjelas.
"Ada dua hal, pertama memang secara fungsi pengawasan. Namun perlu juga ada penegasan dari hasil pengawasan tersebut, apakah hasil lapangan memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaikinya dengan memanggil OPD terkait jika ada permasalahan atau hanya sebatas ngecek di lapangan saja," kata Arfa'i saat dihubungi oleh media ini, Minggu (02/9/22).
Tak sampai disitu, pria yang juga Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Unja ini menyebutkan kalau momen tersebut dimanfaatkan oleh para anggota dewan untuk menampakkan kerjanya ke masyarakat karena sudah mendekati waktu pileg.
"Kedua, tentunya dalam sudut pandang politik kegiatan tersebut tidak terlepas dari wujud politik yakni membangun modal sosial di masyarakat dengan melihat kerjanya sebagai dewan yg secara formil ada turun ke lapangan," jelasnya.
"Tentunya dalam momen dekat pileg ini anggota dewan sangat perlu menunjukkan kerjanya agar dapat dipilih kembali," timpalnya.
Dosen berkacamata ini menjelaskan, para DPRD di Batanghari harusnya lebih memfokuskan tentang pengawasan yang berkaitan dengan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan yang dicita-citakan Kepala Daerah dapat tercapai.
"Idealnya 3 fungsi dewan itu legislasi, pengawasan dan anggaran dilaksanakan seiring sejalan, pengawasan tidak hanya soal pembangunan fisik saja, namun juga perkuat pengawasan pada pelaksanaan perda, khususnya perda yang berkaitan dengan pemasukan PAD," pungkasnya.
Reporter: Juniko