BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Muhamad Fadhil Arief meminta kepada pihak BPK RI Perwakilan Jambi, Kejari, dan Polres turut mendampingi Inspektorat Daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batanghari.
Hal ini disebabkan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) beberapa waktu lalu masih terdapat sejumlah temuan oleh pihak BPK.
Fadhil mengatakan, ia sudah menjalin kesepakatan terhadap tiga komponen pengawasan agar pengelolaan keuangan dapat dikelola secara akuntabel.
"Kita sudah berkomunikasi dengan BPK RI Perwakilan Jambi, dan disepakati BPK akan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan APBD Kabupaten Batanghari tahun 2022," katanya.
"Dan kemarin juga bersama Kajari beserta jajaran, kita sudah melakukan peningkatan, kemudian juga dengan pihak Polres," timpal Fadhil Arief.
Mantan Sekda Muaro Jambi ini menuturkan, meningkatkan sistem pengawasan dalan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada kinerja pegawai di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.
Dampaknya dikatakan Fadhil, akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terealisasi secara tepat sasaran kepada masyarakat.
"Dengan pengawasan seperti ini kalau masih juga keuangan bermasalah itu keterlaluan namanya, sudah lengkap semua unsur disitu, semoga kinerjanya semakin membaik," pungkasnya ayah empat anak ini.
Reporter: Juniko