BATANGHARI, TIGASISI.NET - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberi jawaban mengenai Pemandangan Umum Pemerintah Atas Nota Pengantar Tiga Ranperda Inisiatif DPRD Tahun Anggaran 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota dewan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Zaki, pada rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (10/05/22).
M Zaki mengatakan, salah satu rancangan peraturan daerah yang dirancang oleh pemerintah Batanghari yakni ranperda penyusunan program pembentukan perda harus mengedepankan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
"Peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan program, mengutamakan skala prioritas dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat terhadap perencanaan peraturan daerah," kata M Zaki, Selasa (10/05/22).
Politisi PPP ini menambahkan, rancangan peraturan daerah sebagai payung hukum dalam merencanakan program pemerintah.
"Dengan hadirnya peraturan daerah ini sebagai acuan dalam kebijakan penyelenggaraan peraturan daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, menyeluruh, dan untuk membangun partisipasi masyarakat serta membangun semangat gotong royong dalam pembangunan daerah," imbuhnya
Reporter : Juniko