' Anggaran Pengadaan Kondom BKKBN Provinsi Jambi Disoal - Tigasisi.net | Portal Informasi Online

Jumat, 22 April 2022

Anggaran Pengadaan Kondom BKKBN Provinsi Jambi Disoal

Anggaran Pengadaan Kondom BKKBN Provinsi Jambi Disoal





JAMBI, TIGASISI.NET - Sejumlah massa yang tergabung dalam LSM Mappan menggelar aksi demo didepan Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jambi, Kamis (21/4/22).

Mereka meminta pihak BKKBN Provinsi memberi keterangan realisasi pengadaan alat kontrasepsi (Kondom), suntik KB, dan juga pil KB yang telah menghabiskan dana hingga Rp 36 Miliar.

Diketahui, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021, yang dikelola oleh BKKBN Provinsi untuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB).

Dalam orasinya, Sekjen LSM Mappan, Hadi Prabowo mengatakan, pengadaan jenis barang yang dikelola oleh BKKBN Provinsi Jambi ini dinilai tidak wajar karena telah menelan dana sampai Rp 36 Miliar.

"Dalam petunjuk tekhnis BOKB ini diperuntukkan untuk pil KB, suntik KB dan juga kondom. Ini tidak masuk akal anggaran untuk alat kontrasepsi saja nilainya sampai Rp 36 M," teriak Hadi.

Hadi menambahkan, serapan anggaran yang terkelola ini masih tergolong rendah. Pasalnya, dari anggaran Rp 36 Miliar tersebut masih tersisa Rp 9 Miliar.

"Anggaran itu masih bersisa Rp 9 Miliar, tahun ini malah meningkat menjadi Rp 41 Miliar, tahun kemarin saja tidak habis, tahun ini malah naik lagi," jelas Hadi.

Berdasarkan sejumlah temuan DPP LSM Mappan, mereka menduga bahwa realisasi dan pelaporan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang berkerja sama atau yang teregistrasi oleh BKKBN ini sarat manipulasi. 

"Hari ini ya, orang mau suntik KB di Puskesmas bayar kok, bukan tidak bayar. Kalau kita lihat dari bantuan operasional berdasarkan juknis itu gratis tidak ada bayar-bayar. Sekarang pasang implan bayar, suntik KB bayar, beli kondom apalagi, ini nyata ya, ini faktanya di lapangan," tegas Sekjen DPP LSM Mappan ini.

Tak hanya itu, Hadi mengatakan, anggaran Rp 36 Miliar tersebut juga dialokasikan untuk akseptor atau penerima manfaat sebanyak 300 orang.

Menurutnya, penerima manfaat ini tidak lagi perlu membayar ketika mendatangi Puskesmas maupun setiap Bidan desa.

"Setiap fasilitas kesehatan itu hanya bisa menerima penerima manfaat dengan budget Rp100 ribu per hari, untuk 3 orang berarti Rp300.000, kalikan 304 fasilitas kesehatan yang teregistrasi di BKKBN ini," pungkasnya.

Read other related articles

Also read other articles

© Copyright 2019 Tigasisi.net | Portal Informasi Online | All Right Reserved