BATANGHARI, TIGASISI.NET - Peraturan Bupati (Perbup) tentang Alokasi Dana Desa (ADD) diketahui hingga saat ini belum selesai alias molor, akibatnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022 di Kabupaten Batanghari jadi korban.
Sementara diketahui, dokumen APBDes merupakan syarat pencairan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan kondisi ini realisasi DD maupun ADD hingga maret 2022 masih 0 persen.
Sejumlah pemerintah desa mengeluhkan kondisi ini, pasalnya mereka sudah lama menunggu Perbup ADD sebagai acuan penyusunan APBDes, terlebih ketentuan mengenai besaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk 110 desa juga diatur dalam perbup tersebut.
"Saat ini kami masih menunggu Perbup ADD ini keluar, karena itulah yang jadi panduan kami dalam menyusun APBDes, sampai sekarang kami belum tahu ADD kami berapa, Perbupnya belum ada," kata salah satu Kepala Desa di Batanghari, Jumat (04/02/22).
Yang lebih menyakitkan, ia menambahakan bahwa pihaknya sudah 3 bulan tidak menerima gaji dampak dari molornya Perbup ADD ini.
Menurut dia, seluruh perangkatnya mayoritas bergantung pada gaji yang didapat dari ADD.
"Kalau dampaknya ya saya rasa sama seperti desa lain, yaitu masalah kesejahteraan perangkat yang rata - rata bergantung pada gaji dari ADD. Kalau pemerintahan desa Kami tetap berjalan seperti biasa, tapi hanya kurang semangat saja," akunya
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Batanghari segera menuntaskan permasalahan ini.
"Harapan kami dari Pemerintahan Desa, Pemerintah harus memikirkan kesejahteraan perangkat desa yang mana untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," tandasnya
Untuk diketahui, sampai berita ini diterbitkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batanghari sebagai leading sector lebih memilih bungkam saat dimintai keterangan.
Saat didatangi media ini dikantornya, Kepala Dinas PMD, Sofian selalu tidak berada dikantor.
Reporter : Juniko