MUAROJAMBI, TIGASISI.NET - Fraksi partai persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Muarojambi mengingatkan Pemkab Muarojambi agar berhati-hati dalam mengelolah anggaran di APBD perubahan.
Hal ini dikatakan Ahmad Taufik anggota fraksi PPP pada paripurna belum lama ini. Taufik juga menyingung pelayanan publik di Kabupaten Muarojambi yang Perdanya telah disahkan.
‘’Kami minta pemkab berhati-hati dalam mengelolah anggaran yang ada sehingga bisa dipergunakan sesuai ketentuan. Dan terkait pelayanan publik karena Perdanya sudah disahkan maka kami minta OPD menjalan akan yang ada dalam perda tersebut sesuai aturan yang berlaku,’’ katanya.
Lebihlanjut Dia meminta pada Pemkab agar mempertimbangkan limit waktu yang disediakan dalam menjalankan satu program.
‘’Tetap pertimbangkan limit waktu dalam melaksanakan program sesuai dengan aturan,’’ katanya. Fraksi PPP juga meminta pemerintah memperhatikan program pro rakyat diantaranya pendidikan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Menyangkut tentang pelayanan publik karena muaro jambi telah di syahkannya perda pelayanan publik maka semua opd/skpd menerapkan perda tersebut. ‘’Kesehtan, pertanian, umkm juga harus diperhatikan,’’ ujarnya.
Fraksi PPP juga mengharapkan kepada pj. bupati dan sekda untuk meningkatkan fungsi kontrol dan koordinasi terhadap jajarannya ’’Bagi yang tidak disiplin disanksi tegas, kalau yang berprestasi di beri reward,’’ tegasnya.
Ia menambahkan, fraks.i ppp mendorong agar perubahan anggaran juga dialokasikan untuk dinas perkim yaitu untuk pengadaan pju lingkungan pesantren dan tempat-tempat ibadah.
‘’Pesantren dan tempat ibadah juga memerlukan Lpju untuk itu kami minta adanya penambahan anggaran didinas Perkim,’’ tukasnya.(*)