Petugas Pantarlih Sambangi Kediaman Bupati Tanjung Jabung Barat

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Bupati Tanjung Jabung Barat H. Anwar Sadat menyambut langsung kunjungan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) beserta Komisioner KPU Tanjung Jabung Barat, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tungkal Ilir, dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sriwijaya. Kamis (09/03).

Kunjungan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) ke Rumah Jabatan Bupati tersebut dalam rangka  melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pemilu 2024.

"Terima kasih kepada petugas Pantarlih yang sudah mendata kami sekeluarga, semoga saja Coklit ini berjalan lancar dan sukses. Harapan saya semoga tidak ada warga yang terlewatkan untuk dicoklit," ungkap Bupati.

“Melalui kesempatan ini juga, saya mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk berpartisipasi dan mendukung pada kegiatan KPU terkait pemutakhiran data pemilih guna mensukseskan Pemilu 2024,” tambahnya.

Sementara itu Komisioner KPU Tanjab Barat, Ahmad Hadziq selaku Ketua Divisi Data dan Informasi menjelaskan bahwa tujuan mereka mendatangi Bupati untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, yang mana mungkin saja ada perubahan-perubahan pada data pemilih, seperti pindah tempat tinggal, status dan lainnya.

"Kegiatan Coklit ini akan berlangsung sampai dengan 14 Maret 2023, untuk itu petugas kami (Partalih) akan mendatangi rumah warga guna mencocokan dan meniliti data pemilih yang nantinya data tersebut dimutakhirkan sebagai Data Pemilih pada Pemilu 2024," terangnya

Pewarta: Rahmad

Reses di Desa Muara danau, Samsul Riduan Dimintai Mesin Jahit

 

JAMBI - TIGASISI.NET  - Samsul Riduan, anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Sarolangun Merangin ini menyebut bahwa ada sejumlah persoalan yang disampaikan kepada dirinya diantaranya terkait dengan penambahan alat kesenian bagi masyarakat.

"Ada sejumlah hal yang diminta masyarakat diantaranya itu alat-alat kesenian, seperti hardoh. Secara anggaran memang DPRD sudah kita anggarkan, nanti akan kita coba formulasikan,"sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan ini bahwa masyarakat Desa Muara Danau juga meminta untuk pemenuhan fasilitas olahraga. Termasuk soal infrastruktur jalan juga menjadi keinginan dari masyarakat agar dapat diperjuangkan oleh Samsul Riduan.

"fasilitas olahraga, infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi aspirasi dari maayarakat Desa Muara Danau, kemudian juga masyarakat meminta bantuan untuk kelompok penjahit bagi emak-emak,"terangnya.

"Semua aspirasi tentu menjadi poin bagi saya khususnya, untuk nanti mana akan menjadi pokir kita dan kita sampaikan di dewan, harapannya tentu ini adalah bagian dari keinginan masyarakat sehingga coba kita perjuangkan untuk direalisasikan,"pungkasnya.

Pewarta: Randika

Ruas Jalan Nasional Rusak, Anwar Sadat Temui BPJN

TANJAB BARAT, TIGASISI.NET - Menangapi keluhan masyarakat terkait kerusakan ruas jalan Sungai Saren-Pembengis,  dan jalan Muntialo-Serdang,  Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag gelar pertemuan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi guna membahas solusi terkait permasalahan tersebut. Kamis (02/03)

Pada pertemuan yang digelar di kantor BPJN Jambi tersebut, Bupati turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perhubungan Tanjab Barat, Kepala Bappeda Tanjab Barat, Dinas PUPR Tanjab Barat dan Kabag ADP Setda Tanjab Barat.

Bupati sampaikan bahwa kedua ruas jalan yang merupakan jalan nasional tersebut merupakan salah satu jalan yang cukup padat dilalui kendaraan. Menurutnya, dengan Kondisi jalan yang saat ini sempit dan rusak, dapat meningkatkan resiko kecelakaan bagi pengguna jalan tersebut.

Lebih lanjut, Bupati juga berharap adanya penimbunan pada kedua ruas jalan Prof. Sri Soedewi, MS tersebut guna mengantisipasi adanya genangan air saat musim penghujan mau pun pasang air laut yang kerap menyebabkan kendaraan roda dua mengalami mogok saat melintasi kedua ruas jalan tersebut.

Selain itu, Bupati juga berharap adanya pembangunan duplikasi jembatan sungai betara yang mana jembatan tersebut merupakan akses utama keluar masuk Kota Kuala Tungkal. Hal ini disebabkan, jembatan sungai betara yang saat ini pembangunannya telah berusia lebih kurang 29 tahun mengalami keretakan pada bagian pondasi jembatan, selain itu juga adanya penurunan pada bagian oprit jembatan.

Terakhir, Bupati berharap adanya pembangunan konektifitas akses jalan dan jembatan yang menghubungkan kabupaten Tanjung jabung Barat dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Bupati berharap dengan terbangunnya konektifitas antara kedua Kabupaten dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJN Jambi Ibnu Kurniawan di damping Kepala Satuan kerjanya sampaikan bahwa BPJN Jambi siap membantu pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Reporter: Rahmad

Menjaga Keberlangsungan Demokrasi, Cegah Money Politik

Oleh: Mahpud, S.Pd.I

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Berbagai metode digunakan dalam politik, termasuk mempromosikan pandangan politik sendiri antara orang-orang, negosiasi dengan subjek politik lain, membuat undang-undang, dan menggunakan kekuatan internal dan eksternal, termasuk perang melawan musuh. Politik dijalankan pada berbagai tingkatan sosial, dari klan atau suku masyarakat tradisional, melalui pemerintah lokal moderen, perusahaan dan lembaga hingga negara berdaulat, hingga tingkat internasional.

Politik juga disebut sebagai sebuah tahapan untuk membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasan di dalam masyarakat untuk pengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan kondisi masyarakat, Sederhananya, politik adalah sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia no. 7 tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah “Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu adalah sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara, berpartisipasi sebagai bagian penting dari negara sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi hak-hak warga negara Indonesia.

politik merupakan sebuah metode atau teknik dalam memengaruhi masyarakat sipil, untuk mempengaruhi masyarakat diduga dan bukan tidak mungkin menjadi celah bagi para oknum untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai itu semua, hal yang paling sering terdengar adalah money politik.

Menurut Wikipedia Politik uang (bahasa Inggris: Money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum.

Money politik tidak hanya di berikan kepada mereka (masyarakat) yang memiliki hak suara, tetapi juga di berikan kepada pemegang kekuasaan rakyat. Ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan “uang”, sehingga kedaulatan bukan untuk rakyat melainkan untuk “pemilik uang”. Dampak dengan adanya Money politik dapat merusak bangsa. Misalnya dalam praktek Money politik dapat merusak sistem demokrasi di Indonesia.

Bagaimana mencegah Money Politik atau Politik Uang agar tidak terjadi ? 

1. Kenali Politik sejak Dini

Pengenalan Politik sejak dini terhadap calon pemilih merupakan salah satu cara agar pemilih menghindari politik uang, sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang bahaya politik uang kepada calon pemilih merupakan tindakan yang dapat dilakukan, memberikan doktrin kepada masyarakat bahwa politik uang merusak Demokrasi. 

2. Bersikap Kritis 

Sikap kritis dalam kehidupan harus digalakman terutama dalam kehidupan masyarakat, iming-iming uang untuk memilih harus ditolak secara bersama-sama, jika saja untuk dipilih harus memberikan uang, bagaimana jika nanti berkuasa, beberapa orang menyebutkan orang baik tidak boleh diam, agar dunia tidak dikuasai oleh oleh orang gila. 

3. Awasi 

sebagai warga negara, kamu tentunya punya hak untuk menentukan siapa pemimpin yang kamu pilih. Tidak hanya dengan menyumbangkan suara saat pemilihan, tidak ada salahnya jika kamu juga aktif melakukan pengawasan. Hal ini supaya orang-orang yang melakukan cara-cara yang dilarang, tidak bisa mencapai tujuannya. Jangan lupa, jika ada yang melanggar lapor kepada pengawas pemilu. 

4. Integritas Penyelenggara. 

Penguatan Kapasitas serta Integritas penyelenggara merupakan bagian dari pencegahan politik uang, penyelenggara yang berintegritas merupakan bagian tidak terpisahkan dari membangun Demokrasi. 

5. Sangsi

Pemberlakuan sangsi berat bagi pelaku politik uang yang terbukti juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktek money politik,  sangsi berat yang diberikan juga bisa membuat individu yang mungkin berniat untuk melakukan pelanggaran menurungkan niatnya. 

6. Pemberdayaan masyarakat 

Pemberdayaan adalah proses di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.

partisipasi masyarakat dalam mencegah politik uang dapat berupa ikut serta mengawasi jalannya proses pemilihan umum disetiap tahapan, masyarakat harus menjadi salah satu bagian utama dalam mejaga pemilu agar tetap bersih serta Demokrasi tetap berjalan.

Demi menjaga keberlangsungan Demokrasi di negeri ini, maka tidak hanya penyelenggara yang bertanggung jawab, akan tetapi menjadi tanggung jawab semua warga negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Penulis adalah  Pengurus JaDI (Jaringan Demokrasi Indonesia) Batang Hari

Suasana Tenang Jelang Pemilu Bikin 'Kaget' Ketua Bawaslu Batanghari

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Jelang pesta demokrasi 2024, Ketua Bawaslu Kabupaten Batanghari, Indra Tritusian mengaku kaget.

Ia mengaku heran, pada tahapan pemilu kali ini euforia dari masyarakat cukup menurun.

"Tahun ini aku heran juga, agak adem ayem," ujarnya singkat, Senin (06/03/23).

Menurutnya, antusias dari masyarakat Batanghari sangat berbeda ketimbang menghadapi pemilu pada tahun sebelumnya.

"Kalau tahun 2019 dulu, mulai dari pendaftar PPS saja laporan itu sudah banyak yang masuk, kalau ini kan nggak ada. Entah apa penyebabnya,"  ungkap Indra.

Saat ditanya tentang peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batanghari terkait hal ini, Indra sendiri berspekulasi KPU sudah mampu mensistem aturan yang telah dibuat.

"Mungkin dia (KPU) saat ini, sudah transparan tapi tidak telanjang, artinya transparan mereka itu sudah bisa di kontrol, kalau dulu emang transparan sekali dia," bebernya.

Untuk diketahui, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batanghari telah meluncurkan aplikasi SIGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu) untuk menerima apabila adanya pengaduan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada pemilu.

Sejauh ini sudah ada beberapa tahapan pemilu yang telah dilalui oleh pihak KPU Batanghari. Akan tetapi, hingga kini aplikasi SIGapLapor diketahui masih sepi pengunjung.

Reporter: Juniko

Korelasi Integritas dan Penyelenggara Pemilu

Oleh Mahpud, S.Pd.I

Perhelatan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 5 tahunan akan segera digelar, berdasarkan Jadwal yang di tetapkan pada regulasi yaitu Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2024  ditetapkan Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam negara kesatuan republik Indonesia beradasarkan pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud didalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan pada asas-asas, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum. Tertib, terbuka, proporsional, Profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Penyelengaran Pemilu adalah pelaksana tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, sedangkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. 

Agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan asas-asa penyelenggaraan pemilu serta amanah regulasi maka kuncinya ada pada penyelenggara pemilu, penyelenggara yang berintegritas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Point penting dari integritas adalah memenuhi komitmen, menunjukkan kejujuran, dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten, dimana setiap penyelenggara pemilu memegang teguh prinsip moral dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelengarakan pemilu.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Korelasi antara Integritas dan Penyelengara pemilu  itu adalah satu hal yang sangat penting untuk dijadikan dasar perilaku setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Integritas penyelenggara adalah kualitas pemilihan umum.

Penulis adalah Pengurus Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Batang Hari

Saiful Pinta Pembukaan Jalan Khusus Batu Bara di Durian Luncuk Dikaji Lebih Matang

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Sekretaris Camat pada Kecamatan Bathin XXIV, Saiful Amrah meminta pembukaan jalur khusus amgkutan Batu Bara di samping Pasar Rebo, Kelurahan Durian Luncuk dikaji lebih matang oleh pihak perusahaan tambang.

Menurutnya, pembukaan jalur itu bakal memicu konflik banyak pihak. Pasalnya, selain tak mengantongi izin, aktivitas dari angkutan Batu Bara nantinya akan mengganggu para pedagang pasar maupun kegiatan masyarakat setempat.

"Jangan sampai ke depannya menimbulkan masalah, masyarakat nanti ribut, karena jalan itu dekat pemukiman dan juga pasar," kata Saiful, saat dikonfirmasi via telepon seluler, Jumat (03/03/23).

Bahkan, Saiful menilai dampak dari debu Batu Bara dapat membahayakan kesehatan para pedagang dan juga kualitas barang dagangan yang dijual.

"Iya bahayalah, dampak dari polusi debu itu," ketusnya.

Saiful menjelaskan, hingga jalan itu dibuka, pihaknya di kecamatan tidak pernah di beritahu tentang adanya pembukaan jalur angkutan Batu Bara di samping Pasar Rebo tersebut.

"Kami mau turun ke lokasi juga bingung, karena tidak ada surat masuk ke kami baik itu dari perusahaan maupun kelurahan. Kami sangat menyayangkan kejadian ini, karena lahan itu berlokasi di samping pasar dan juga jalur pemukiman warga," sebutnya lagi.

Lanjutnya, untuk di Kelurahan Durian Luncuk, ada tiga perusahaan yang tengah membangun jalur khusus angkutan Batu Bara yakni PT HSBB, PT BES, dan PT KJS.

"Yang suratnya masuk ke kami itu PT KJS, namun pihak KJS ingin membuka jalur angkutan ditempat lain, bukan di samping Pasar Rebo, melainkan di Desa Aur Gading," pungkasnya.

Fadhil Ungkap Alasan Penghasilan ASN di Batanghari Berkurang

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengungkapkan alasan penghasilan dari hampir keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Batanghari jadi berkurang.

Salah satunya kata Fadhil, pemerintah membatasi pengeluaran anggaran untuk biaya SPPD para pegawai.

"SPPD yang normalnya Rp23 Miliar pertahun, saat ini hanya Rp 8 Miliar pertahun," kata Fadhil, Selasa (28/01/23).

Mantan Sekda Muaro Jambi ini menjelaskan, hal tersebut merupakan langkah yang di ambil pihak pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan di Batanghari.

"Resikonya apa? Memang harus ada pihak yang dikorbankan. Terimakasih untuk kawan-kawan ASN yang merelakan kenikmatannya dikurangi demi kemajuan masyarakat Batanghari," ucap Fadhil Arief.

Pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya menuntaskan program-program yang dijanjikan kepada masyarakat pasca kampanye lalu.

Dari 36 program yang dijanjikan duet Fadhil-Bakhtiar, 33 program sudah terealisasi selama 2 tahun menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batanghari.

"Apalagi pengorbanannya? Kita terus mengkaji kegiatan-kegiatan yang jumlah manfaatnya lebih banyak, yang ada efek pengganda pembangunannya bagi penunjang perekonomian masyarakat," tambahnya.

Akan tetapi, lelaki kelahiran Desa Terusan ini mengakui pembangunan yang dilakukan saat ini belum terealisasi secara sempurna.

"Apa yang kita buat hari ini belum terlalu signifikan, In Sya Allah kita sempurnakan sampai tahun 2024. Di 2024 nanti akan terlihat apa saja yang sudah dibuat," tutupnya.

Reporter: Juniko

Pengurus AJB Masa Bakti 2022-2025 Dikukuhkan

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari, Mhd Fadhil Arief saksikan pengukuhan 24 pengurus Aliansi Jurnalis Batanghari (AJB) periode 2023-2025 pada Selasa (28/2/2023).

Pengukuhan ini dilaksanakan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari yang turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Amir Hamzah, Kapolres Batanghari, Kajari Batanghari sejumlah para kepala OPD.

"Pemeritah daerah selalu membuka diri untuk berkolaborasi, bersinergi dengan jurnalis di Batanghari Saya harapkan kawan-kawan AJB ini bisa memberikan hal-hal yang faktual dengan validitasnya yang tinggi,” kata Fadhil usai pengukuhan.

Sementara itu, Ketua AJB yang dikukuhkan periode 2023-2025, Bambang Erwanto menyampaikan bahwa insan pers harus cerdas dan berwibawa karena harus memberikan informasi yang memiliki edukasi dan memfilter informasi sebelum disampaikan ke masyarakat.

“AJB memiliki semua platfrom media yang dibutuhkan Pemda saat ini, mulai dari media nasional, lokal dan beberapa media cetak yang masih menunjukan eksistensinya tutupnya.

Pewarta: Juniko

Pembukaan Jalur Angkutan BB di Durian Luncuk Belum Memiliki Izin

BATANGHARI – Adanya pembangunan jalan khusus hasil tambang batubara yang berlokasi di samping Pasar Rebo, Kelurahan Durian Luncuk, Kecamatan Bathin XXIV, hingga kini belum memiliki izin resmi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Satu Pintu (DPMPTSP) Batanghari,  Candra Irawan.

Ia mengatakan, pembukaan jalur khusus di sebelah Pasar Rebo itu belum terdaftar. Bahkan, hingga kini juga belum tertera di aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Saya tidak tahu soal jalan itu, belum ada yang datang ke sini (mengurus izin,red),” ujarnya, Senin (27/02/2023).

Lanjut Candra, untuk perusahaan atau pihak yang membangun jalan peusahaan khusus angkutan hasil tambang harus mempunyai NIB dengan kode klasifikasi tersendiri dan juga harus memiliki sertifikat standart atau SBU Konstruksi.

“Kode KBLI nya 42101 yang berbunyi Konstruksi Bangunan Sipil. Dan mereka juga harus mengajukan permohonan izin buka jalan kepada Dishub. Saat ini untuk perusahaan di daerah sana baru PT Kaisar yang data perizinannya masuk ke sini, dan ketika kami periksa mereka punya semua, mulai dari izin sampai sertifikat bangun jalannya. Selain dari PT Kaisar belum ada yang kantongi izin,” sambungnya.

Pihak DPMPTSP pun mengimbau agar pihak yang tengah membuka jalan tersebut segara mengurus izin dan kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat.

"Tentuunya pengajuan tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu, namun selagi proses berlangsung, mereka diperbolehkan untuk melakukan land clearing. Kita harap mereka segera mengurus izin,” imbaunya.

“Pemerintah tidak pernah mempersulit dalam mengurus izin, mengurus manual juga tidak apa apa (offline,red). Silahkan teken SK siapa saja yang berwenang, tinggal urus dokumen lingkungan dan lainnya, tidak ada pungutan dan segala macam. Daftarkan NIB, ada kajian teknis dan lain halnya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini di wilayah Durian Luncuk tepatnya di sebelah Pasar Rebo terdapat aktivitas land clearing untuk membangun jalan khusus angkutan hasil tambang batubara dari stockpile menuju jalan Nasional Bathin XXIV – Muara Tembesi.

Bahkan Camat Bathin XXIV, Rinto Saputra saat dikonfirmasi mengaku melihat ada aktivitas pembersihan lahan di lokasi tersebut akan tetapi tidak mengetahui secara pasti akan difungsikan untuk apa lahan tersebut.

“Beberapa hari ini ada yang membuka lahan di dekat Pasar Rebo Durian Luncuk. Nah itu tidak tahu untuk apa, informasinya untuk jalur keluar angkutan hasil tambang batubara, karena memang tidak ada pemberitahuan ke kami,” terangnya belum lama ini. (TIM)