Sekda Ingin OPD Satu Pemahaman Soal Data Kependudukan

JAMBI, TIGASISI.NET - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H.Sudirman,S.H.,M.H., mengharapkan adanya satu pemahaman dan kesepakatan terkait pemanfaatan data administrasi kependudukan dalam pelaksanaan pelayanan publik, terutama yang berhubungan dengan penggunaan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Single Identity Number dapat berjalan tepat sasaran dan sukses. Hal ini disampaikan Sekda pada Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2023, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (20/03/2023).

Sekda mengemukakan, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tanggung jawab dan memberikan kontribusi dalam penyediaan data DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial dalam Pemilihan) yang berkualitas sebagai dasar bagi KPU dalam menentukan DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena itu merupakan tugas bersama dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Sekda menjelaskan, Provinsi Jambi mempunyai luas wilayah 50,058 Km persegi, dengan jumlah penduduk pada semester II Tahun 2022 sebanyak 3.696.044 jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota dengan jumlah Wajib KTP 2.596.400 jiwa dan berdasarkan data pelayanan hasil perekaman s/d Februari 2023, sebanyak 2.566.203 jiwa atau 98,84% dari target 99,4% yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada Tahun 2023. Pemilih pemula pada pemilu serentak tahun 2024 sebanyak 65.789 jiwa harus tuntas perekamannya agar memperoleh hak pilih dalam pesta demokrasi di Tahun 2024.

“Adapun upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kepemilikan KTP-elektronik, yaitu dengan melaksanakan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-elektronik bagi penduduk melalui Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), selain itu pelaksanaan Jemput Bola (JEBOL) perekaman dan pencetakan ke daerah-daerah yang sulit terjangkau baik akses jalan maupun jaringan juga tetap dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, salah satunya pelaksanaan perekaman bagi Komunitas Adat Terpencil, Suku Anak Dalam (SAD) yang ada di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi, sebagi upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak administratif,” jelas Sekda.

Pewarta: Randika

Wagub Sidak Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan

JAMBI, TIGASISI.NET - Wakil Gubernur Jambi, Drs.H.Abdullah Sani,M.Pd.I, melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Tim Satgas Pangan Provinsi Jambi dan TPID Provinsi Jambi guna memastikan ketersediaan panga aman dan stabil dalam menyambut bulan Ramadan 1444H Tahun 2023, sehingga tidak ada gejolak harga yang begitu tinggi di Pasar Angso Duo Jambi, Rabu (22/03/2023).

Berdasarkan hasil pantauan di pasar Angso Duo Kota Jambi, harga daging ayam Rp.28.000/kg, harga daging sapi Rp.130.000/kg, harga cabe merah berkisar antara Rp.27.000/kg s/d Rp.30.000/kg, bawang merah pada harga Rp.28.000/kg, dan bawang merah Brebes pada harga Rp.32.000/kg ribu. Untuk daging beku berada pada harga Rp.80.000/kg, ikan nila berada pada harga Rp.38.000/kg, ikan patin berada pada harga Rp.22.000/kg, bawang putih berada pada harga Rp.28.000/kg, gula pasir berada pada harga Rp.13.500/kg, beras medium pada harga Rp.9.500/kg, minyak sayur merk Vipco pada harga Rp.15.000/kg dan harga telur Rp.48.000 sepiring.

Dalam sesi wawancara, Sani bersama tim mendapatkan beberapa kebutuhan pokok yang mengalami penurunan harga, sedangkan kebutuhan lainnya masih terlihat stabil.

“Sidak yang kita lakukan hari ini untuk memastikan ketersediaan pangan dan kestabilan harga. Dari stok bahan pokok yang tersedia tadi kita lihat, dari informan dan  bertanya langsung kepada para pedagang, saat ini stok ketersediaan pangan tercukupi dan persoalan harga sampai saat ini masih terlihat stabil,” ujar Sani.

Sani mengungkapkan, dari hasil pantauan hari ini harga daging beku masih terlihat stabil pada harga Rp.80.000/kg, daging segar berada pada harga Rp.120.000/kg s/d Rp.130.000/kg, sedangkan untuk daging kualitas premium memang harganya sedikit lebih tingg namun masih stabil dan tidak melebihi target. Kebutuhan pokok lainnya seperti bawang, beras, cabe dan minyak goreng juga masih terlihat stabil dan aman.

“Saya mengharapkan harga dan ketersediaan pangan akan tetap stabil sampai lebaran nanti, sehingga menjelang lebaran nanti kenaikan harga tidak terlalu tinggi, kalo ada kenaikan kenaikan sedikit itu normal, tapi Insya Allah tidak terlalu tinggi,” ungkap Sani. 

Pewarta: Randika

Kabupaten Batanghari Sabet Nilai Tertinggi Dalam Penerapan SPM

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Pemerintah Kabupaten Batanghari menyabet nilai tertinggi sebagai daerah berkinerja terbaik untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) se-Provinsi Jambi Tahun 2022.

SPM ini merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, Kabupaten Batanghari mendapatkan nilai Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) sebesar 70,53 atau masuk dalam kategori Tuntas Pratama.

Untuk diketahui, perolehan total nilai ini berdasarkan penjumlahan dari beberapa kategori pelayanan Pemerintah Daerah, diantaranya pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Tata Ruang, Trantibumlinmas, dan juga pada bidang Sosial.

Tim Dokter Tangguh masuk desa tengah melayani masyarakat

Guru Ngaji Tangguh Masuk Sekolah

Akan tetapi, perolehan itu tampaknya tak membuat sang Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief jadi besar kepala. Ia mengatakan hal tersebut merupakan suatu kewajaran bagi pegawai pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

"Peraihan predikat Tuntas Pratama ini sebuah kewajiban yang harus dilakukan Pemerintah Daerah, karna sejatinya Kita semua adalah pelayan bagi masyarakat," jelas Ayah empat anak ini.

Ketua DPW PPP ini berharap capaian tersebut menjadi tambahan semangat bagi jajaran Pemkab Batanghari dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat Batanghari.

"Dan hal ini juga selalu saya tekankan kepada setiap OPD untuk menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. (Red).

Bukan Timses, Fadhil Ingatkan Kades Terpilih Tidak Dendam

Mohd Fadhil Arief

BATANGHARI,TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengingatkan Kepala Desa terpilih tidak dendam kepada masyarakat yang bukan timsesnya saat Pilkades.

Hal ini disampaikan Fadhil saat melantik 37 orang kades di Serambi Rumah Dinas Bupati, Senin (20/03/23).

"Pak kades ingat, masyarakat yang tidak milih itu masyarakat pak kades juga, jangan di tandain pula," kata Fadhil.

Menurutnya, setiap masyarakat di desa berhak mendapat perlakuan yang sama oleh tiap kepala desa.

Selain itu, Ayah empat anak ini jugan mengingatkan agar masyarakat di tiap desa segera cepat mebyesuaikan dengan kepemimpinan kepala desa yang baru.

"Kalau seseorang itu lepas jabatannya di desa, bagaimana itu disebabkan oleh dia sendiri. Bagaimana masyarakat di desa itu harus cepat move on," ujarnya.

Diketahui, turut hadir di acara tersebut Ketua TP PKK Batanghari Zulva Fadhil, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin, Sekda M. Azan, dan beberapa kepala OPD di lingkup pemerintah Batanghari.

Reporter: Juniko

Lantik 37 Kades, Fadhil Pinta Masyarakat Jangan Terlalu Cepat Menuntut

BATANGHARI, TIGASISI.NET - Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief meminta agar masyarakat di desa jangan terlalu cepat menuntut sesuatu kepada 37 orang Kepala Desa (Kades) terpilih yang baru saja dilantik.

Ia menganalogikan, Kades yang dilantik tersebut sama dengan sebuah kendaraan yang mesinnya baru saja dihidupkan.

"Kalau mesin baru hidup itu tenaganya belum stabil, kadang masih batuk-batuk dia, minyaknya mungkin juga tidak banyak, atau ban-nya harus di cek dulu. Jadi jangan berharap orang yang baru dilantik itu langsung berlari," kata Fadhil, Senin (20/03/23).

Mantan Sekda Muaro Jambi ini menjelaskan, Kades terpilih harus menguasai tugas dan wewenangnya terlebih dahulu.

"Kalau dia berlari kemungkinan dia akan terjatuh, karena dia belum melihat pasti posisinya seperti apa. Jabatan itu sebelum dia memulai dia harus memahami pemetaan dan tantangan sebelum ia mulai bekerja," imbuhnya.

Ketua DPW PPP ini meminta semua Kades terpilih segera menyelesaikan RPJMDes 2023 yang berlandaskan dengan janji saat kampanye dulu.

"Pastikan nyususn RPJMDes yang diperintahkan negara, diakui negara serta legitimasinya diterima oleh masyarakat, kumpulan visi misi kepala desa pada saat dia kampanye," katanya.

Reporter: Juniko

Kunjungi Ponpes Madina, Akmaludin Sosialisasikan Perda Ponpes

 

JAMBI, TIGASISI.NET - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Muarojambi- Batanghari, Akmaludin melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Madina Kampung Baru pimpinan K.H Ali Azkar, Batanghari.

Hadir pada kesempatan tersebut Pimpinan Pondok Pesantren se Kabupaten Batanghari. Kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi tersebut diselenggarakan dalam acara Rakor Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP).

"Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi bersama dengan pimpinan pondok pesantren se Kabupaten Batanghari di Rakor FKPP. Selain dalam rangka silaturahmi saya juga mensosialisasikan Perda penyelenggaraan pondok pesantren,"ujarnya, Minggu (19/3).

Lebih lanjut disampaikan oleh Akmaludin bahwa pada kesempatan ini juga dirinya memastikan tentang dana makan minum santri tersampaikan dengan baik. Inilah kata anggota DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa hadirnya Perda ini adalah bagian dari perjuangan untuk memperhatikan pondok pesantren di Provinsi Jambi yang selama ini belum maksimal diperhatikan.

"Saya juga menyampaikan terkait dengan data santri yang harus benar, sehingga proses dari administrasi terselenggara dengan baik dan anggaran yang ada juga tersalurkan dengan baik, dan bermanfaat bagi santri dan pondok pesantren,"pungkasnya.

Hadir Kasi Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Batang Hari Mukhlis, Ketua FKPP K.H Syaifuddin Pimpinan Pondok Pesantren Darul Aufa, Fikri Riza Selaku Kuasa Hukum Pondok Pesantren Kabupaten Batanghari, dan Mantan Kemenag Kabupaten Batanghari , H. Dhamiri serta 37 Pimpinan Pondok Pesantren se Kabupaten Batanghari.

Pewarta: Randika